Ditemukan 458525 data
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.HENDRIYANTO Alias AHWAT
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
106 — 67
Yayasan Riau Madani
Tergugat:
BONAR SIANIPAR
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
89 — 50
1.HERRY SETIAWAN,S.H.,M.H.
2.TUTUKO WAHYU MINULYO,S.H., M.H.
3.ZULKHAIDIR,S.H.
4.UWAIS DEFFA I QORNI, S.H., M.H.
5.JODDI ADITYA INDRAWAN, S.H.
6.WAN ACHMAD FERDIANSHAH,S.H
Terdakwa:
JEREMY HEDI Als ABE Bin HUSNI HALIM
42 — 0
- Menyatakan Terdakwa Jeremy Hedi Alias Abe Bin Husni Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
246 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
jelaspertimbangan Tergugat tidak benar sehingga harus dibatalkan ;Bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku dan bertindak diluar batas kewenangannya atau tidak menggunakankewenangan yang diberikan oleh UndangUndang untuk tujuan lain dari diberinyawewenang tersebut yang mengakibatkan atas putusan yang diterbitkan menjaditidak sah, keliru serta yang pada akhirnya menghasilkan keputusan yang tidak adilBahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon agarPengadilan Tinggi Tata
Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan putusan Tata Usaha Negarayang baru yang berisi sebagai berikut : Menyatakan hubungan kerja antara PT. Persada Jati Lancar denganpekerja Sdr.
PERSADA JATILANCAR tersebut ; Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkatkasasi ini ditetapbkan sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) ;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartatanggal 29 Januari 2001 No. 130/G/2000/PT.TUN JKT. amarnya berbunyisebagai berikut Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; Menyatakan syah Surat Keputusan Tergugat tanggal 12 April 2000Nomor : 466/148/322/X/PHK/2000 ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
No. 50 PK/TUN/2005permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 April 2005 sebagaimana dari aktepermohonan peninjauankembali tanggal No. 02/PK/2005/PT.TUN.JKT kemudiandisusul dengan memori/alasanalasannya yang diterima di lKepaniteraanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 20 April2005 ;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada
PaniteraPanitera Muda Tata Usaha NegaraASHADI, SHNip. 220000754 Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2005Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 50 PK/TUN/2005
ANDI ODDANG MOH. SUSAN TOMBOLOTUTU, S.H.,M.H
Terdakwa:
Drs. JOHAN A. DENNA
311 — 36
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
Drs. Robert Situmeang
Turut Tergugat:
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republiik Indonesia c.q Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Riau
66 — 18
DICKY WIRAWAN, S.H.
Terdakwa:
SINAR JAYA NAINGGOLAN Anak Dari GANDA YANI NAINGGOLAN
29 — 20
Hari Anggara, S.H. M.H.
Terdakwa:
APRIL RIANTO ALS APENG BIN SUDARIYONO
115 — 101
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
RUSLI RAHIM alias ALAI
Turut Tergugat:
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
83 — 27
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Anwarto alias Akuan
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
81 — 4
MUSLIM, SH
Terdakwa:
JANTINO BUNARDI
365 — 89
1.MALINO PRANDUK, SH.MH.
2.IRSAN ZULFIKAR DJAFAR, SH.MH
Terdakwa:
ROBERT MANDALA YASIN Bin EDI JASIN
149 — 88
M. IQBAL MAHARAM, SH.
Terdakwa:
MILSEN Alias CEN Bin BADARUDIN
418 — 132
atas telah disita secara sah menurut hukum,maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang buktitersebut baik kepada terdakwa maupun kepada saksisaksi, oleh yangbersangkutan telah membenarkannya;Menimbang, untuk pembuktian pada sidang dipengadilan, telahdibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu: Keputusan Meteri Kehutanan Nomor 383/KPTSII/1985 Tanggal 27Desember 1985 tentang Tata
1.SONI, S.H., C.Md., C.MpdI., C.CA
2.BATARA MULIA, S.H
Tergugat:
PT Incasi Raya Group
Turut Tergugat:
2.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
4.Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
5.Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
6.Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat
7.Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan C/q Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
8.Karapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura
90 — 23
NELY, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.M. HANAFI Bin UJANG PATONI
2.TUBAGUS IHWAN NAHROWI Bin UJANG PATONI
132 — 18
415 — 387 — Berkekuatan Hukum Tetap
1.Siti Fatimah, S.H., M.H.
2.Selly Agustina, SH
3.Herman, S.H.
4.Armein Ramdhani, S.H., M.H,
5.Ardhia Azim, SH
Terdakwa:
Juliyanto Alias Zuli Bin Sukarto
79 — 31
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROVINSI RIAU Cq.PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN PELALAWAN
Terbanding/Tergugat II : PT.Madukoro
162 — 141
terlihat dalam pertimbangan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 07/G/2017/PTUN Pbr,tanggal 26 Juli 2017, halaman 59 59.
Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maupun dariPemberi izin (Tergugat !).
Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undangundang No.5 Tahun 1986 jo Undangundang No.9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa : "Sseseorangatau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutanagar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan/atau rehabilitasi
Bahwa Menanggapi Poin 16 Dalil Penggugat yang pada pokoknyaPenggugat telah menggugat ke Penggadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa sudah seharusnya Perkara ini di diperiksa dan di adili diPengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan denganKeputusan Tata Usaha Negara.
Bahwa SK Surat Keputusan Nomor: 522.21/IUPHHKT/1/ 2003/017tanggal 31 Januari 2003 merupakan Keputusan Tata usahaNegara yang telah memenuhi syarat yang harus diperiksa di adilioleh Pengadilan Tata Usaha Negara.7. Bahwa Menanggapi Poin 17 Dalil Penggugat : Bahwa izin PT Madukoro telah melewati prosedurprosedur izinyang diatur berdasarkan hukum Positif di Indonesia. Bahwa dalam diri Penggugat tidak mampu membuktikankepentinga Pelestarian Hutan di Indonesia.
26 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA