Ditemukan 3078478 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 28-03-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 29 /PID.B/2011/PN.SBG
Tanggal 28 Maret 2011 — RAMLAN PANGGABEAN
248
  • keterangan terdakwa di persidangan ; Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang padapokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut 1 Menyatakan terdakwa RAMLAN PANGGABEAN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan narkotikaGolongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf
    bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan olehPenuntut Umum kepadanya ; Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindakpidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukum yang telah terungkaptersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitumelanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 atau pasal 127 ayat (1) huruf
    alat untukHal 9 dari.....lembar Putusan No.29/Pid.B/2010/PN.SBG.10melakukan kejahatan sehingga harus~ dirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum,maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara =;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalamputusan ini ; Menimbang, akan pasalpasal UndangUndang, khususnya pasal : 127 ayat (1)huruf
Putus : 17-01-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 PK/Pid.Sus/2018
Tanggal 17 Januari 2019 — BADARUDDIN BACHSIN alias BILLY
423281 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1966;Jenis kelamin > Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Beringin, Desa/Kelurahan Padang Jati, RT 10 RW04 Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa melakukan tindak pidana yang diaturdan diancam pidana dalam:Primair : Pasal 12 huruf
    Tindak Pidana KorupsiJuncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 318 PK/Pid.Sus/2018Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi tanggal 10 November 2016 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Badaruddin Bachsin alias Billy telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah Secara bersamasama melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf
    sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncfo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1)KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 318 PK/Pid.Sus/2018.
    Menyatakan Terdakwa Badaruddin Bachsin alias Billy tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersamasama danberlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana
    tetapi perandan aktivitas yang berbeda;Bahwa untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, makaberdasarkan alasan peninjauan kembali Pemohon a quo, pidana penjara yangdijatuhkan oleh judex juns tersebut perlu dikurangi sebagaimana tersebut dibawah ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonanpeninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembalitersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) junctfo Pasal 266Ayat (2) huruf
Putus : 31-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 31 Oktober 2019 — ROSWATI, S.E
717496 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NamaTempat lahirUmur/tanggal lahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanMahkamah Agung tersebut ;: ROSWATI, S.E ;: Maros ;: 31 Tahun/11 Juli 1985 ;: Perempuan ;: Indonesia ;: Lingkungan Passarang Selatan,Kelurahan Totoli, Kecamatan Banggae,Kabupaten Majene ;: Islam ;: PNS;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan DakwaanTunggal sebagai berikut ;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf
    Menyatakan Terdakwa ROSWATI, S.E, terbukti secara sah danmenyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara Bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf eUndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan TindakHal. 1 dari 17 hal. Put.
    Bahwa pungutan yang dilakukan oleh Terpidana tidak ada dasarhukumnya sehingga dapat dikatakan pungutan tersebut adalahpungutan illegal (liar);Dengan demikian perbuatan Terpidana tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana dalam pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto
    Bahwa meskipun Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki minimum khusus dalampenjatuhan pidana akan tetapi memperhatikan tingkat kesalahan dankeikutsertaan Terpidana dalam menikmati uang hasil perbuatan yangdilakukan oleh Terpidana adalah tidak ada jika Terpidana dijatuhi
    pldanamengikuti pidana minimum khusus seperti yang ditentukan dalam Pasal12 huruf e tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembalidikabulkan akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetapdipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembalidibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;Membaca suratsurat lain yang bersangkutan :Memperhatikan Pasal 12 huruf e juncto Pasal 12 A UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
Putus : 03-07-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1410 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 3 Juli 2019 — RAHMATULLAH bin TURIYANTO DAN KAWAN
15888 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1410 K/Pid.Sus/2019karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti (in casu Pengadilan Tinggi Jawa Timur) yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan atas terbuktinyadakwaan Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pidana yang dijatuhkankepada Para Terdakwa in casu, sudah tepat dan benar dalammempertimbangkan faktafakta di persidangan dalam menjatuhkanpidananya
    Putusan Nomor 1410 K/Pid.Sus/2019hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Putus : 14-02-2012 — Upload : 18-09-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 02/PID.B/2012/PN.SBG
Tanggal 14 Februari 2012 — DESMAN NAIBAHO als DESMAN
12037
  • PDM717/Sibol/12/2011 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal14 Februari 2012 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntutsupaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa DESMAN NAIBAHO alias DESMAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana Melakukan percobaan sebagaipenyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri diatur dan diancam pidanadalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35
    Narkotika milik tersangka atas nama DESMANNAIBAHO alias DESMAN dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan berdasarkan BeritaAcara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 5378/KNF/X/2011 tanggaldua puluh depalan bulan Oktober tahun dua ribu sebelas adalah benar mengandungCannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran IUndangundang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)huruf
    berwenang untukmenggunakan narkotika tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan faktayuridis yang telah ternyata tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasalUndangundang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, danuntuk itu akan dipertimbangkan apakah unsurunsurnya telah terpenuhi adanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf
    Karenanya Majelis berpendapat unsur ke 3 tersebut,yaitu Mempergunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhiadanya oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2, ke 3 dari pasal 127 ayat (1)huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dengansendirinya pula unsur ke1 barang siapa di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwaadalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang secaratanpa hak dan melawan hukum
    menggunakan narkotika golongan I dalam bentuktanaman ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari pasal 127 ayat(1) huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelisberpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwadakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum danmeyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sahmenurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya
Putus : 06-09-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 245/PID.B/2012/PN.SBG
Tanggal 6 September 2012 — ERWIN SYAHPUTRA PASARIBU als. EWIN
498
  • ERWIN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakanNarkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan Atau keempat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009tentang narkotika ;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ERWIN SYAHPUTRA PASARIBUalias.
    EwinPerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKETIGA:Bahwa ia terdakwa ERWIN SYAHPUTRA PASARIBU als.
    EwinPerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1)huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEEMPAT:Bahwa ia terdakwa ERWIN SYAHPUTRA PASARIBU als.
    Karenanya Majelis berpendapatunsur ke 2 tersebut, yaitu Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiritelah terpenuhi adanya oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2, ke 3 dari pasal 127 ayat (1)huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dengansendirinya pula unsur ke1 barang siapa di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwaadalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai penyalahgunaanNarkotika Golongan I bagi diri
    sendiri ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari pasal 127 ayat(1) huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelisberpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwadakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum danmeyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sahmenurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanyaitu
Putus : 12-12-2017 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2255 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 12 Desember 2017 — SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI
15449 Berkekuatan Hukum Tetap
  • klip (Ob/embungkusnya);Bahwa Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOI tidak adamendapat izin dari Pemerintan Republik Indonesia untuk tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman berupa Sabu dan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa Sabu tersebut bukan untuk tujuan pengembanganIlmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan;Perbuatan Terdakwa SOI SANTRI WARASWANI alias ASOIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
    saksi Ade, Sk dan saksi KasnoSuradi.Hakim tidak menerapkan ketentuan pasal 182 ayat (4) KUHAP dalampengambilan keputusan tidak didasarkan atas segala sesuatu yangterungkap dalam persidangan yaitu dengan menilai keterangan saksisaksi di bawah sumpah.Oleh karena itu dengan mengingat alasanalasan sebagaimana yangdikemukakan di atas kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.1menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan pertimbanganHakim Pengadilan Tinggi Medan mengenai Pembuktian Unsur pasal127 ayat (1) huruf
    Perbuatan Terdakwatersebut memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara aquo hanya menjelaskan keberatankeberatan Penuntut Umum terhadappemidanaan Terdakwa tanpa didukung alasanalasan penambahan/pemberatanpidana yang relevan secara yuridis untuk dipertinbangkan Majelis dalampenambahan/pemberatan pidana;Bahwa alasan Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat
    penghargaan tentang suatu kenyataan, alasansemacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkatkasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengantidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan Undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Huruf a,b, c UndangUndang Nomor 8 Tahun
    PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 17 Juli 2017 yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 132/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 27April 2017, perlu. diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidanaTerdakwa karena kurang mencerminkan esensi tindak pidana dalam rumusanundangundang;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umumditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf
Putus : 29-11-2011 — Upload : 04-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 464/PID.B/2011/PN.SBG
Tanggal 29 Nopember 2011 — HARRY SAPUTRA PERKASA PASARIBU als. ARI
469
  • ARI,bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika golongan I bagidiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf aUU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua)tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;3 Menyatakan barang bukti berupa :4 (empat) bungkus shabushabu, 1 (satu) kotak rokok yang dilakban hitam dan 1(satu) buah kompeng dot baby dilengkapi
    menyesal serta berjanji tidak akanmengulanginya lagi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan faktayuridis yang telah ternyata tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasalUndangundang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, danuntuk itu akan dipertimbangkan apakah unsurunsurnya telah terpenuhi adanya ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan altematif, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf
    terpenuhiadanya oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2, dari pasal 127 ayat (1) hurufa Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dengansendirinya pula unsur ke1 barang siapa di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwaadalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang secaratanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari pasal 127 ayat(1) huruf
    alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa supayatetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa harus puladibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusanini ;Mengingat akan pasalpasal dari Undangundang dan peraturan lain yangbersangkutan terutama pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 23-01-2018 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2561 K/PID.SUS/2017
Tanggal 23 Januari 2018 — BENI WIDYANTORO alias BENDOT bin KASYANTO
8238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • . 02Desa / Kecamatan Kepung, KabupatenKediri;Agama : Islam;Pekerjaan : Kernet Truck;Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejaktanggal 02 Februari 2017 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriKabupaten Kediri karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;ATAU:KEDUA :Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf
    Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaantingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaandengan tidak diterapkannya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang
Register : 18-10-2016 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA NABIRE Nomor 0155/Pdt.G/2016/PA.Nbr
Tanggal 27 Februari 2017 — penggugat tergugat
3121
  • pokoknyatetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukberita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohondilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakanpermohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63ayat (1) huruf
    (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanjJuncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan juncto Pasal 49 ayat 1 huruf a UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua melalui UndangUndang Nomo 50 Tahun 2009beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa pada harihari sidang
    danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut,Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akandipertimbangkan berikut ini;Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkaraperceraian yang alasanya dikarenakan salah satu pihak telah meninggalkanpihak lain selama 2 tahun berturutturut, olen karena itu berdasarkan pasal 19huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf
    rohani. hal inisesuai dengan Firman Allah SWT dalam Alquran Surat AlBagarah ayat 227:12Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahur.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti danmemenuhi alasan perceraian, alasanya dikarenakan salah satu pihak telahmeninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturutturut, oleh karena ituberdasarkan pasal 19 huruf
    (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Juncto Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhimaksud Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Juncto Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, danPemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon, makapetitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raji tersebut memenuhiPasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonanPemohon
Putus : 19-02-2018 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/PID.SUS/2018
Tanggal 19 Februari 2018 — MAMPE PANGARIBUAN
16785 Berkekuatan Hukum Tetap
  • depan persidangan Pengadilan NegeriBalige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU:ATAU;KEDUA:ATAU;KETIGA:Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 114 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
    berkenaan denganpenilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaantingkat kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut danternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasitersebut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 20-03-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — RAFLI bin MAKKASAU NURDIN M. S.
236174 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pekerjaan : Swasta;Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejaktanggal 4 Februari 2018 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriMakassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana Pasal 127 ayat (1) huruf
    diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut: Keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapatdengan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakanTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf
    Yusuf secara patunganmembeli shabu tersebut:Shabu yang ditemukan polisi adalah sisa shabu, Terdakwa bersamadengan rekannya telah menggunakan shabu sebelum terjadinyapenangkapan;Pertanyaan hukum : Apakah perbuatan Terdakwa Rafli membeli shabusecara patungan kemudian menggunakannya dan menyimpan,menguasai sisa shabu dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 114ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 ataukah Terdakwa dipersalahkan Pasal 12/7 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor
    Artinya kesalahan dan mens rea Terdakwa sebagaipenyalahguna sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a dan jangan sampaidihukum dengan menggunakan pasal pengedar Pasal 112 ayat (1);Terungkap fakta sikap batin atai niat Terdakwa menggunakan shabudan tidak bermaksud melakukan kegiatan peradaran gelap narkotika.Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya wajibmempertimbangkan mens rea dan kesalahan Terdakwa seperti yangterungkap dipersidangan, mens rea Terdakwa membeli dan memilikishabu tersebut sematamata untuk
    Putusan Nomor 751 K/Pid.Sus/2019yang membeli kKemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotikadengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum tidak dapatditerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1), melainkan diterapkanketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun2009;Bahwa secara akal sehat dapat dipahami kedudukan Terdakwasebagai penyalahguna tentu sebelum menggunakan Narkotika makaTerdakwa terlebih dahulu membeli narkotika setelah itu kemudianmemiliki, menguasai, menyimpannya
Putus : 18-10-2012 — Upload : 06-02-2013
Putusan PN SIBOLGA Nomor 401/PID.B/2012/PN.SBG
Tanggal 18 Oktober 2012 — DIRHAMSYAH TANJUNG Als. BANG ACEH
16461
  • Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab:3569/NNF/2012 tanggal dua puluh Sembilan Juni tahun Duaribu duabelas, diperoleh kesimpulan bahwa barangbukti milik tersangka DIRHAMSYAH TANJUNG als BANG ACEH tersebut adalah benar mengandungMetafetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undangundang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35
    berita acarapersidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakahperbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum kepada Terdakwa ;Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikutPertama : Melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; atauKedua : Melanggar pasal 127 ayat (1) huruf
    a UU No.35 tahun 2009;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum telah melanggarpasal127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kedua;Menimbang, bahwa apabila memperhatikan susunan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umumadalah berbentuk alternatif, maka dengan demikian majelis memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaanmana yang paling terbukti terhadap perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggar
    pasal 127ayat (1) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1 Unsur Setiap Orang ;2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;Ad.1.
    menggunakan narkotika golongan I bukantanaman jenis shabushabu;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang duhubungkan dengan barang bukti,juga pengakuan terdakwa maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;Menimbang bahwa oleh karena semua unsurunsur dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi,maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Tindak PidanaMenyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 16-07-2012 — Upload : 01-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 278/PID.B/2012/PN.SBG
Tanggal 16 Juli 2012 — SAHRAN SIMBOLON
16958
  • mukapersidanganTelah mendengar keterangan saksisaksi yang diucapkan di bawah sumpah dipersidangan;Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga memutuskan:1 Menyatakan terdakwa SAHRAN SIMBOLON, bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan perbuatan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirisendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf
    Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimanadidakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaansebagai berikut :Pertama : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ; atauKedua : Melanggar pasal pasal 111 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum telahmelanggar pasal127 ayat (1) huruf
    a UU No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaanKedua;Menimbang, bahwa apabila memperhatikan susunan surat dakwaan dari JaksaPenuntut Umum adalah berbentuk alternatif, maka dengan demikian majelis memilikikeleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling terbukti terhadap perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggarpasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan keduayang unsurunsurmya adalah sebagai berikut:1 Unsur
    Hak atau Melawan hukummenggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabushabu;Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian unsur dan pertimbangan tersebutdi atas, maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;Menimbang bahwa oleh karena semua unsurunsur dalam dakwaan Subsidair ini telahterpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatanTindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
Putus : 26-06-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1603 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — MEZIA ULFA binti MAIZEN panggilan MEZI
214163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/2019Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPayakumbuh tanggal 15 November 2018 sebagai berikut:1.
    dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, tidaksalah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinyaserta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;Bahwa putusan Judex Facti juga telah mempertimbangkan fakta hukumyang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukumyang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwatelah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf
    2019undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolakdengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggiPadang Nomor 193/PID.SUS/2018/PT PDG tanggal 17 Januari 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor126/Pid.Sus/2018/PN Pyh tanggal 6 Desember 2018 diperbaiki mengenailamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf
Putus : 11-09-2012 — Upload : 01-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 275/PID.B/2012/PN.SBG
Tanggal 11 September 2012 — BOY HANSPARTA TAMPUBOLON Als BOY
19381
  • dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 11September 2012 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntut supayaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :1 Menyatakan terdakwa Boy Hansparta Tampubolon als Boy terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Narkotika Golongan Ibagi diri sendiri jenis shabushabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam1dakwaan atau ketiga : pasal 127 ayat (1) huruf
    09 Maret 2012 barang bukti yangdianalisis berupa 6 (enam) gulungan plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto2,22 (dua koma dua dua) gram dan 1 (satu) pipa kaca bekas bakar yang salah satu ujungnyamelekat karet dot diduga milik tersangka Boy Hansparta Tampubolon als Boy benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127ayat (1) huruf
    dipersalahkan sebagaimana dalam pasal Undangundang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, dan untuk ituakan dipertimbangkan apakah unsurunsurmya telah terpenuhi adanya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengandakwaan sebagai berkut : Kesatu : melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,atau Kedua : melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,atau Ketiga :melanggar pasal 127 ayat (1) huruf
    pasal127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut1 Barang siapa ;2 Tanpa hak dan melawan hukum ;3 Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;Ad. 1.
    Karenanya Majelis berpendapat unsur ke 3 tersebut, yaitu Menggunakan narkotikajenis shabushabu bagi diri sendiri telah terpenuhi adanya oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2, ke 3 dari pasal 127 ayat (1)huruf a Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dengang10sendirinya pula unsur ke1 barang siapa di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalahpelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menggunakanNarkotika Golongan
Putus : 26-10-2011 — Upload : 30-07-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 372/PID.B/2011/PN.SBG
Tanggal 26 Oktober 2011 — SUSI HELPRISDA BR. SIHOMBING ALS SUSI
9338
  • SIHOMBING terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidanasebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirisendiri diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1)huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimanadalam dakwaan Ketiga.2. Menjatuhkan pidana penjaraterhadap terdakwa SUSI HELPRISDABr. SIHOMBING selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementaradengan perintah agar terdakwatetap ditahan.3.
    HUTAGAOL, S.Si.Apt. selakuLaboran Muda Unit Kambiofor pada Labfor cabang Medan,setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebutdiatas diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti A dan B miliktersangka atas nama MEGA dan SUSI HELPRISDA Br.SIHOMBING adalah benar mengandung Metamfetamine danterdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran IUndangundang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU
    danikutikutan kawankawannya saja, maka Majelis berpendapat bahwaterdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untukmenggunakan shabushabu tersebut dan jika hal itu tetap dilakukanterdakwa berarti bertentangan dengan hukum karena shabushabutersebut telah dipergunakan diluar peruntukkannya sebagaimanayang telah ditentukan undangundang. oleh sebab itu Majelisberpendapat unsur ke3 inipun telah terpenuhi adanya oleh terdakwaMenimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2, ke 3dari pasal 127 ayat (1) huruf
    (a) Undangundang RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika tersebut, maka dengan sendirinya pula unsurke1 barang siapa di muka telah terpenuhi pula bahwa terdakwaadalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagaiorang yang secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakannarkotika golongan I bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsurdari pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undangundang RI No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis berpendapat dansependapat
Putus : 19-09-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2859 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 19 September 2019 — MUHAMMAD FANI AFRIANTO bin ISMAN
198144 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalamberkas perkara a quo, demikian pula halnya dengan oknum PenuntutUmum juga tidak mendakwakan Pasal 12/7 Ayat (1) huruf a UndangHal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2859 K/Pid.
    Sus/2019Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa.Namun berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut di atas, ternyataperbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsurtindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelummenggunakan atau memakai sabu untuk dirinya sendiri terlebin dahuluharuS menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli ataudiberi oleh orang lain.
    Sus/2019Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon
Putus : 19-09-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2585 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 19 September 2019 — M. NUR ZAKARIYA bin SUWARNO
217150 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/2019membeli dari Zain Abdi Setiawan Putra dengan maksud akan digunakanatau dikonsumsi bagi dirinya sendiri; Bahwa meskipun oknum penyidik tidak melakukan tes atau pemeriksaanurine terhadap Terdakwa ataupun jika dilakukan pemeriksaan urine tetapiberita acara hasil pemeriksaan laboratorium tidak dilampirkan dalamberkas perkara a quo, demikian pula halnya dengan oknum PenuntutUmum juga tidak mendakwakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa.Namun
    berdasarkan fakta hukum yang relevan tersebut diatas ternyataperbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsurtindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelummenggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebin dahuluharus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli ataudiberi oleh orang lain.
    Sus/2019Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TinggiSurabaya Nomor 193/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 12 April 2019 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 686/Pid.Sus/2018/PNBil tanggal 16 Januari 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindakpidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009
Putus : 05-04-2012 — Upload : 01-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 70/PID.B/2012/PN.SBG
Tanggal 5 April 2012 — JHON MARTIN PASARIBU
15158
  • oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaansebagai berikut :Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;atauKedua : Melanggar pasal pasal 111 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum telahmelanggar pasal127 ayat (1) huruf
    a UU No.35 tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaanKetiga;Menimbang, bahwa apabila memperhatikan susunan surat dakwaan dari JaksaPenuntut Umum adalah berbentuk alternatif, maka dengan demikian majelis memilikikeleluasaan untuk memilih dakwaan mana yang paling terbukti terhadap perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kedua melanggarpasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan keduayang unsurunsurmya adalah sebagai berikut:1 Unsur
    Hak atau Melawan hukummenggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabushabu;Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian unsur dan pertimbangan tersebutdi atas, maka unsur ke 2 telah terpenuhi ;Menimbang bahwa oleh karena semua unsurunsur dalam dakwaan Subsidair ini telahterpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatanTindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf
    akanmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankan bagi diriTerdakwa sebagai berikut :HalHal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantasPeredaran dan penyalahgunaan narkotika;HalHal yang meringankan : e Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;e Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;e Sifat dari perbuatan terdakwa yang dilakukannya oleh karena terdakwa sudahketergantungan atas narkotika tersebut;Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf