Ditemukan 4027747 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kpud kabupaten jayawijaya Kpud kabupaten sinjai Pengadilan negeri kabupaten kediri Peraturan daerah kabupaten madiun Pemerintah kabupaten aceh timur Dprd kabupaten kepulauan sula Korupsi Kpu kabupaten banyumas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 11-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 K/TUN/2022
Tanggal 21 Februari 2022 — RAHMAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;
164 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAHMAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-05-2023 — Putus : 06-11-2023 — Upload : 24-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 139 PK/TUN/2023
Tanggal 6 Nopember 2023 — VREDDY VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;;
79 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VREDDY VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 419 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — AMRAN SINAGA VS BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
101 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMRAN SINAGA VS BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI;
    PUTUSANNomor 419 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:AMRAN SINAGA, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Simpang Tiga Dusun V, Desa Sei Belutu,Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai,pekerjaan Kepala Desa/Petani;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Anwar Effendi, S.H.I., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat padaKantor Hukum Anwar Effendi,
    S.H., & Associate, beralamatdi Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 23 Maret 2020;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, tempatkedudukan di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah,Kabupaten Serdang Bedagai;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2019, tertanggal 15 Juli 2019, tentang PemberhentianKepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten SerdangBedagai;Halaman 1 dari 4 halaman. Putusan Nomor 419 K/TUN/20203. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2019, tertanggal 15 Juli 2019, tentang PemberhentianKepala Desa Sei Belutu Kecamatan Sei Bamban Kabupaten SerdangBedagai;4.
    Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat(mengaktifkan kembali) Penggugat sebagai Kepala Desa Sei BelutuKecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai, sebagaimanasebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 694/18.18/Tahun 2109,tertanggal 15 Juli 2019;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-03-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 PK/TUN/2022
Tanggal 19 April 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS VREDDY
90 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS VREDDY
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Putus : 16-02-2009 — Upload : 24-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02PK/KPUD/2009
Tanggal 16 Februari 2009 — ., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN KOLAKA
89 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., ; KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)KABUPATEN KOLAKA
    Bahwa keberatan terhadap Termohon sehubungan dikeluarkannyaKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 52 Tahun2008 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara PemilihanBupati dan Wakil Bupati Kolaka tahun 2008 dan Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 53 Tahun 2008 tentangPenetapan Pasangan Calon Terpilin Bupati dan Wakil Bupati KabupatenKolaka Periode 2008 2013 dalam Pemilihnan Umum Bupati dan WakilBupati tahun 2008 ;.
    Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut di atas adalahberasal dari hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh PanitiaPemilinan Kecamatan diseluruh Kecamatan yang berada dalam wilayahhukum Kabupaten Kolaka, sebagaimana tabel dibawah ini ;Hasil Perhitungan KPUD (Termohon) No. Nama Kecamatan No. No. No. No.
    S.Sos.MM dan RAMLI MADJID, SE.MH adalahpasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilin dalam pemilinan Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka periode 2008 ;7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan calon H.ARUN RAHIM, BE. S.Sos.MM dan RAMLI MADJID, SE.MH sebagaicalon Bupati dan Wakil Bupati terpilin dalam pemilinan Bupati dan WakilHal. 9 dari 21 hal. Put. No. 02 PK/KPUD/2009Bupati Kolaka periode 2008 2013 ;SUBSIDAIR :1.
    Harus dipahamibahwa KPU Kabupaten Kota adalah pengguna akhir data pemilih, iniHal. 13 dari 21 hal. Put. No. 02 PK/KPUD/2009sesuai yang diatur dalam UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 10 ayat (3) hurufQ) Penjelasannya : Dalam pemutakhiran Data Pemilih KPUKabupaten/Kota merupakan pengguna akhir data kependudukan yangdisiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.
    Dimana proses penetapanDaftar Pemilih Tetap melalui tahapan yang berawal dari Daftar PemilihSementara (DPS) yang diperoleh dari Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Kolaka, yang selanjutnya diserahkan kepadaPanitia Pemungutan Suara (PPS) melalui PPK.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Putus : 18-09-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 42/PDT/2012/PTK
Tanggal 18 September 2012 — JOHAN IMAGO vs Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Cq. Bupati Kabupaten Alor, Cs.
61 — 32
  • JOHAN IMAGO vs Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Cq. Bupati Kabupaten Alor, Cs.
    Surat KuasaKhusus Nomor : 67/UNADV/SK.Pdt/V/2011, tanggal12 Mei 2011 yang telah dilegalisir di KepaniteraanPengadilan.... .1.2.2Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah Register Nomor :W26U12/21/HT.01.10/V/2011, tanggal 12 Mei 2011 ;Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, Cq.
    Bupati Kabupaten Alor;Semula sebagai Tergugat I sekarang sebagaiTerbanding I ;Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : Nama : MELKZON BERI, SH.,M.Si, JabatanKepala Sub Bagian Pembinaan hukum danPerundangundangan pada bagian Hukum danHAM Setda Kabupaten Alor, Alamat JIn.Soekarno Hatta, Kalabahi ;7 Nama : TERTIUS LANMAI, SH, Jabatan KasubagBantuan Hukum dan HAM Setda KabupatenAlor, Alamat Jln.
    Bungabali Rt 01 Rw II, Kelurahan KalabahiTimur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/PDT.G/ADVESS/TII/2011 tanggal 1 Maret 2011yang telah dilegalisir di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kalabahi pada tanggal 2 Maret 2011, dibawahRegister Nomor : W26.U12/9 /HT.01.10/TII/2011 ;3.
    Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor ; Semula sebagai Tergugat III sekarang sebagaiTerbanding ITI ;Dalam perkara ini memberikan kuasa Khusus kepada :ELIZABETH SULASTRI SUJONO, SH Advokat ,tinggal diJIn.
    Bungabali Rt 01 Rw II, Kelurahan Kalabahi Timur,Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/PDT.G/ADVESS/TII/2011 tanggal 1 Maret 2011yang telah dilegalisir di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kalabahi pada tanggal 2 Maret 2011, dibawahRegister Nomor : W26.U12/9 /HT.01.10/TII/2011;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 17-10-2022 — Putus : 22-11-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578 K/TUN/KI/2022
Tanggal 22 Nopember 2022 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, ATASAN PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU VS PARSAORAN PASARIBU;;
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, ATASAN PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU VS PARSAORAN PASARIBU;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-08-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 405 K/TUN/2023
Tanggal 9 Oktober 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NIAS SELATAN., II. PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN;;
162 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NIAS SELATAN., II. PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS., II. ANDY NURUL AQLAL, DK;;
62 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS., II. ANDY NURUL AQLAL, DK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 10-08-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 30-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 P/HUM/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO;
491 — 238 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO;
    PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO, tempat kedudukan diJalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo,Kabupaten Sidoarjo 61212;Halaman 1 dari 129 halaman.
    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota:7.
    Karenanya, DewanPerwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Sidoarjomengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun2009, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahunHalaman 75 dari 129 halaman.
    berkelanjutan meliputi:Kabupaten Bangkalan;Kabupaten Banyuwangi:Kabupaten Blitar;Kabupaten Bojonegoro;Kabupaten Bondowoso;~ 09 2050Kabupaten Gresik;Kabupaten Jember;7 Kabupaten Jombang;i.
    Kabupaten Kediri;Kabupaten Lamongan;uu.k. Kabupaten Lumajang;I. Kabupaten Madiun;Kabupaten Magetan;Kabupaten Malang;Kabupaten Mojokerto;Kabupaten Nganjuk;ao GD 9 353 3Kabupaten Ngawi;iaKabupaten Pacitan;s. Kabupaten Pamekasan;t. Kabupaten Pasuruan;Halaman 109 dari 129 halaman. Putusan Nomor 53 P/HUM/2020u. Kabupaten Ponorogo;Vv Kabupaten Probolinggo;w. Kabupaten Sampang;x. Kabupaten Sidoarjo;y Kabupaten Situbondo;Zz Kabupaten Sumenep;aa. Kabupaten Trenggalek;bb. Kabupaten Tuban;cc.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 247 K/TUN/2024
MUKHLIS VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA;;
48 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUKHLIS VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-04-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/TUN/2021
Tanggal 27 April 2021 — SUMIYATUN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK;
184 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUMIYATUN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK;
    ., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Koalisi Advokat Peduli Mbah Tun,beralamat di Kota Semarang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 16 September 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENDEMAK, tempat kedudukan di Jalan Bhayangkara BaruNomor 1, Bogorame, Bintoro, Kecamatan Demak,Kabupaten Demak;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda daya berlaku obyeksengketa Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak atasPeralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor 11/Desa Balerejo tanggalHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158 K/TUN/202119 Juni 1978, Gambar Situasi Nomor 558/1978, luas + 8.250 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 22-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495 K/TUN/2021
Tanggal 30 Nopember 2021 — SALMAWATI S VS DPRD KABUPATEN JENEPONTO;
159 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SALMAWATI S VS DPRD KABUPATEN JENEPONTO;
    SALMAWATI S, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kompleks Pasar Karisa, Kelurahan/DesaEmpoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponio,Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Nursal, S.H.,dan kawankawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia,Para Advokat pada Kantor Hukum M.
    Daerah Kabupaten Jeneponto MasaJabatan Tahun 20192024, tertanggal 11 Maret 2020;Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponio, tertanggal 11Maret 2020;Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JenepontoNomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRDKabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut, yaitu:a.Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJeneponto Nomor 02 Tahun 2020 tentang
    Pemberhentian KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto MasaJabatan Tahun 20192024, tertanggal 11 Maret 2020;Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponio, tertanggal 11Maret 2020;Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JenepontoNomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRDKabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Halaman 2 dari 7 halaman.
    Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenJeneponto Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pemberhentian KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto MasaJabatan Tahun 20192024, tertanggal 11 Maret 2020;b. Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, tertanggal 11Maret 2020;c.
    Berita Acara Nomor 01/DPRD/III/2020 tentang PengusulanPemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Tertanggal 11Maret 2020;c. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten JenepontoNomor 80/DPRD/III/2020 Perihal Usul Pemberhentian Ketua DPRDKabupaten Jeneponto Tertanggal 12 Maret 2020;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 02-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/TUN/2019
Tanggal 19 Februari 2019 — HARJONO S KABUPATEN PONOROGO;
117 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HARJONO S KABUPATEN PONOROGO;
    PUTUSANNomor 19 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:ROCHMADI SULARSONO, S.Psi, Psi Klinis,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di PerumSetono Indah E/31, Kelurahan Setono, KecamatanJenangan, Kabupaten Ponorogo, pekerjaan PNS PemdaKabupaten Ponorogo;Pemohon Kasasi;LawanDIREKTUR RSUD Dr.
    Harjono S Kabupaten Ponorogo Keputusan dengan NomorSurat 800/2170/405.10.35/2017 tertanggal 28 November 2017 yangputusannya menyatakan Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan tidakpuas secara tertulis;d. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan, hak, harkat danmartabat Penggugat seperti semula;e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 05-01-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 13-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 K/TUN/2022
Tanggal 15 Februari 2022 — JUBAEDAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;
48 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JUBAEDAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-04-2007 — Upload : 30-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640K/PID/2007
Tanggal 4 April 2007 — Dudung Rusmana,SH bin Sudinta; Henny Syahlan binti Syahlan; Dasep Suryaman bin Omon Sudarman
85 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNOMOR: 456 K/AG/2007BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:1.2.INAQ NURSIH ;INAQ JEMBAR, keduanya bertempat tinggal di Padamara,Dusun Otak Desa, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya,Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaLALU SAPRUDDIN, SH.
    ., Advokat, berkantor di Sukamulia,Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten LombokTimur, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/paraTerbanding ;melawan:1. HAJI MUHSAN ;AMAQ ABD. RAHMAN alias H. ABD.
    RAHMAN, keduanyabertempat tinggal di Dusun Belawong, Desa Pringgabaya,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur ;MAMIQ SUHUD, bertempat tinggal di Dusun Seimbang, DesaPringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten LombokTimur, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/paraPembanding ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangpara Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukangugatan harta wakaf terhadap
    Mukhtarsewaktu hidupnya dilakukan pada tanggal 18 Mei 1993 sesuai dengan Akta IkrarWakaf tanggal 13 Mei 1993 Nomor W.2/K3/06/1993 dan telah dibuatkan atauditerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 22 tahun 2001 tanggal 20 November2001 sejak tanggal 23 Juli 2005 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten LombokTimur ;Hal. 2 dari 9 hal. Put.
    tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafan tanah ladang sengketa adalah perbuatan dan tindakan yang tidaksah menurut hukum maka perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar ataspewakafan tanah ladang sengketa tersebut haruslah dinyatakan batal demihukum atau haruslah dibatalkan ;bahwa begitu juga dengan Akta lkrar Wakaf tanggal 18 Mei 1993 NomorW.2/3/06/1993 serta Sertifikat tanah wakaf Nomor 22/2001, tanggal 20November 2001 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-08-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 15-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406 K/TUN/2023
Tanggal 2 Oktober 2023 — SALIMAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN;;
49 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SALIMAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 08-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2023
Tanggal 29 Agustus 2023 — BUPATI KABUPATEN GARUT., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT;;
138 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KABUPATEN GARUT., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 19-01-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/TUN/2023
Tanggal 18 April 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS AMRI
94 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS AMRI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 23-04-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 K/TUN/2015
Tanggal 23 April 2015 — KARTIONO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, SUHERMAN
78 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARTIONO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, SUHERMAN
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN, yangberkedudukan di Jalan Tata Bumi No. 23 Toapaya Bintan, dalamhal ini diwakili kuasanya, bernama:1. Wasrial, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kabupaten Bintan;2. Suyudi Erwan, BA., Kepala Seksi Hak Tanah dan PendaftaranTanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan;3. Januar, Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan padaKantor Pertanahan Kabupaten Bintan;4.
    ., Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Bintan, berdasarkan Surat KhususNo. 01/SKSKP/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014;ll.
    Bintan dan berjumpa dengan BapakYulad dan pada hari itu juga kami di temanin oleh pegawai BPN yangbernama pak Wawan untuk mengecek lokasi, sepulang dari pengecekanlokasi dan setibanya kami di Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan ternyataHalaman 5 dari 29 halaman.
    /Kotamadya Kepulauan Riau(sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan), dengan demikian gugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima..
    KantorPertanahan Kabupaten Bintan).Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor :13/Pdt.G/1996/PN.TPI, tanggal 20 Juli 1996 Jo.