Ditemukan 458530 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 03-05-2006 — Upload : 27-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01PK/HUM/2001
Tanggal 3 Mei 2006 — Otto Cornelis Kaligis, SH ; Eliza Trisuci, SH ; Desy Meizarni, SH. ; Mahkamah Agung Republik Indonesia
160103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 01.PK/HUM/TH.2001DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas putusanMahkamah Agung RI No. 09 P/HUM/TH.2001 tanggal 31 Juli 2001 tentangPerubahan atas Keputusan Presiden No. 54 Tahun 2001 tentang Organisasidan Tata Kerja Kepolisian RI, telah memutus sebagai berikut dalampermohonan yang diajukan oleh :1. OTTO CORNELIS KALIGIS, SH. ;ELIZA TRISUCI, SH, ;Y.B. PURWANING M. YANUAR, SH., MCL., CN. ;Dra.
    Biar sejarah hukum mencatat sejauh mana konsistenJudex Juris di dalam memberikan pertimbangan hukumnya.Bahwa dalam permohonan peninjauan kembali ini, Pemohon PeninjauanKembali tetap mohon agar Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2001 tanggal21 Juni 2001 yang diberlakukan surut sejak tanggal 1 Juni 2001 dinyatakantidak sah dan tidak berlaku dengan alasan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RepublikIndonesia
    No.01.PK/HUM/TH.2001bahwa dengan demikian, dalam susunan jabatan dan kepangkatan MabesPolri tidak terdapat jabatan Wakil Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia ;Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 77 Tahun2001 tanggal 21 Juni 2001 (bukti P2), Presiden Republik Indonesiamemutuskan menetapkan : Keputusan Presiden tentang Perubahan AtasKeputusan Presiden No. 54 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepolisian Negara Republik Indonesia yang dinyatakan berlaku surut sejaktanggal
    Menghukum pihak Pemerintah untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara permohonan keberatan ini ;Tentang Hukumnya.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti tersebut diatas ;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalahmengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan Mahkamah AgungRI No. 09.P/HUM/Th.2001 tanggal 31 Juli 2001 tentang Perubahan atasKeputusan Presiden No. 54 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepolisian RI ;Bahwa putusan Mahkamah Agung
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,ASHADI, SH.NIP. 220000754Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.01.PK/HUM/TH.2001
Register : 19-06-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PN DUMAI Nomor 19/Pdt.G/LH/2017/PN DUM
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
430287
Register : 04-02-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 14/Pdt.G/LH/2019/PN Bkn
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN FIRMAR ABADI
Tergugat:
1.PT.Tasma Puja
2.Dinas Lingkingan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
10572
Register : 01-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN DUMAI Nomor 32/Pdt.G/LH/2019/PN Dum
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
1511
Register : 21-10-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN BENGKALIS Nomor 506/Pid.B/2015/PN.Bls.
Tanggal 23 Desember 2015 — EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD.
465
  • pidana penjara terhadap terdakwa EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
    EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD.
    PUTUSANNomor : 506/Pid.B/2015/PN.Bls.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalammperkara Terdakwa :Nama lengkap : EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD.Tempat lahir : Bengkalis (Riau).Umur / Tg.
    dalam Pasal 363 ayat (1) Ke4 dan Ke5 KUHPidana dalam DakwaanTunggal.2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD selama1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintahagar terdakwa tetap ditahan.3 Menyatakan barang bukti berupa := (satu) utas tali kapal warna putih dengan panjang 5 (lima) meter.= (satu) buah pengait (sambungan pipa besi).= 2 (dua) set alat untuk mengambil sarang walet dengan panjang 2 (dua) meter yangterdiri dari
    Sekira jam 22.30 wibterdakwa EDI Alias TATA Bin MUHAMMAD bersamasama dengan TU, ERIABANG, EDI AKANG, dan DEDI MERAN sampai diruko Jalan Jendral Sudirman,Parit Bangkong, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalistersebut. Sesampainya diruko tersebut terdakwa bersamasama dengan TU, ERIAKANG, dan EDI AKANG naik ke lantai dua ruko dengan menggunakan tali yangsudah dipersiapkan sedangan DEDI MERAN menunggu dibawah untuk mengawasisituasi kondisi.
    Menyatakan terdakwa EDI ALIAS TATA BIN MUHAMMAD telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAANMEMBERATKAN sebagaimana tersebut didalam Dakwaan Tunggal.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDI ALIAS TATA BIN MUHAMMAD denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa tahanan sementarayang telah dijalani Terdakwa.4.
    Membebankan kepada Terdakwa EDI ALIAS TATA BIN MUHAMMAD untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Demikianlah diputuskan dalan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan NegeriBengkalis pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 oleh FITRIZAL YANTO,SH., sebagaiHakim Ketua, M. RESKY MUSMAR,SH., dan AULIA FHATMA WIDHOLA,SH.MH.
Register : 28-09-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 59/Pdt.G/LH/2022/PN Dum
Tanggal 1 Februari 2023 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
SUCIPTO ANDRA
Turut Tergugat:
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
11632
Register : 20-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 553/PID.SUS-LH/2019/PT SBY
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Terdakwa : ARI ISMANTO BIN TUKIRIN
Terbanding/Penuntut Umum : KRISTRIAWAN S, SH
39559
Register : 10-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 147/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 17 Oktober 2018 — Pembanding/Tergugat III : PT. Inti Benua Perkasatama Diwakili Oleh : H REFMAN BASRI SH MBA
Pembanding/Tergugat IV : PT NAGA MAS PALM OIL Diwakili Oleh : H REFMAN BASRI SH MBA
Terbanding/Penggugat : YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Terbanding/Turut Tergugat : PT Pelabuhan Indonesia I cabang Dumai
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT Bulking
Turut Terbanding/Tergugat V : PT Sarana Agro Nusantara
Turut Terbanding/Tergugat I : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Riau Cq. Pemerintah Kota Dumai (Wali Kota Dumai)
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT Sari Dumai Sejati
Turut Terbanding/Tergugat VI : PT Kuala Lumpur Kepong
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. Wilmar Nabati Indonesia
165126
  • Tata Usaha Negara sengketayang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang ataubadan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT PBRbaik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannyakeputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.b.
    Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untukmenilai keputusan yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata UsahaNegara apakah sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, karenauntuk menilai Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara merupakankompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara;6.
    Usaha Negara yang diambil oleh Pejabat Tata Usaha Negara, makakeberatan tersebut dapat dikategorikan sebagai Sengketa Tata UsahaNegara;Bahwa selanjutnya Pasal 4 UU Peratun menyatakan Peradilan TataUsaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagirakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negarasehinggaapabila ada keberatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yangmenimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara, maka harus diselesaikan diPeradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga
    No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.
    UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa :Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata.Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 147/PDT/2018/PT PBRh.
Register : 02-10-2023 — Putus : 08-12-2023 — Upload : 20-02-2024
Putusan PTTUN MANADO Nomor 68/B/LH/2023/PT.TUN.MDO
Tanggal 8 Desember 2023 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. BANGUN MINANGA LESTARI Diwakili Oleh : GLORIO IMMANUEL KATOPPO, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Diwakili Oleh : WILLEM PAULUS NAINGGOLAN,S.H.
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Minahasa Diwakili Oleh : WILLEM PAULUS NAINGGOLAN,S.H.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : Bupati Kabupaten Minahasa Diwakili Oleh : WILLEM PAULUS NAINGGOLAN,S.H.
Terbanding/Penggugat I : LENDA RENDE
Terbanding/Penggugat III : Syultje Sangian
Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa
Terbanding/Tergugat V : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara
19999
  • Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 49/G/LH/2022/PTUN.MDO. tanggal 29 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
MENGADILI SENDIRI:
Dalam eksepsi:
- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;
Dalam Pokok Perkara:
1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2.
Register : 25-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 7/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 23 Mei 2019 — Tri Bakti Sarimas
2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
11480
  • Tri Bakti Sarimas
    2.Koperasi Unit Desa Prima Sehati
    3.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
    4.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
    Tri Bakti Sarimas, tempat kedudukan Jalan Saleh Abbas Nomor 50 BPekanbaru, sebagai Tergugat I;Koperasi Unit Desa Prima Sehati, tempat kedudukan Desa PangkalanKecamatan Pucuk Rantau Dahulunya Kuantan Mudik KabupatenKuantan Singingi Provinsi Riau, sebagai Tergugat Il;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia MenteriAgraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia, tempat kedudukanJalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,sebagai Tergugat III;Kementerian Lingkungan Hidup Dan
Register : 16-08-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 28-02-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 211/Pid.B/LH/2023/PN Psp
Tanggal 3 Januari 2024 — Penuntut Umum:
1.Rifka Candela Sihombing,S.H.
2.Riyan Widya Putra,S.H.
3.SESY SEPTIANA SEMBIRING
Terdakwa:
Riki Hamdani
6680
Putus : 13-01-2009 — Upload : 26-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 472K/TUN/2006
Tanggal 13 Januari 2009 — SRI SUKASTINI ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
202199 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 09-09-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 19-12-2022
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 97/Pid.B/LH/2022/PN Plj
Tanggal 15 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
2.BUSTANUDDIN, S.H
3.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
4.ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
Terdakwa:
ARIS PRIYADI bin TIO
9323
Register : 08-07-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN KOTOBARU Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Kbr
Tanggal 14 September 2022 — Penuntut Umum:
Fitri Dwi Handayani , S.H.M.H
Terdakwa:
APRI YANTO panggilan AP
10034
Register : 21-11-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 29-07-2022
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 192/B/LH/2017/PT.TUN.MKS
Tanggal 23 Januari 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
14712
  • MENGADILI:

    1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat;
    2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G/2017/PTUN Abn., tanggal 28 Agustus 2017;
    3. Menghukum Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Register : 17-01-2024 — Putus : 07-02-2024 — Upload : 07-02-2024
Putusan PT JAMBI Nomor 8/PID.SUS-LH/2024/PT JMB
Tanggal 7 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : Hari Anggara, S.H. M.H.
Terbanding/Terdakwa : APRIL RIANTO ALS APENG BIN SUDARIYONO
420
Register : 03-08-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan PN TEBO Nomor 108/Pid.B/LH/2022/PN Mrt
Tanggal 31 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Jendro Hadi Wibowo SH
Terdakwa:
Isrizal Alias Buyung Bin Ismail
10025
Register : 28-04-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 36/Pid.B/LH/2020/PN Kph
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
M. IQBAL MAHARAM, SH.
Terdakwa:
ANDRI Alias AN Bin TUSIP Alm
449161
  • bersangkutan telah membenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukanbukti Surat berupa :Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.784/ Menhut1/2012 tanggal 27 Desember 2012 Tentang Perubahan Atas KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat Bengkulu seluas + 920.964 (Sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratusenam puluh empat) hektar;Berita Acara Tata
    kawasan Taman Wisata Alam BukitKaba, dan Terdakwa tidak masuk ke dalam kelompok tani;Menimbang, bukti Surat berupa Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: SK.784/MenhutII/2012 tanggal 27 Desember 2012 TentangPerubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS1/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di WilayahProvinsi Daerah Tingkat Bengkulu seluas + 920.964 (Sembilan ratus dua puluh ribusembilan ratus enam puluh empat) hektar dan Berita Acara Tata
Register : 20-01-2023 — Putus : 22-02-2023 — Upload : 28-03-2023
Putusan PT MAKASSAR Nomor 60/PID.SUS-LH/2023/PT MKS
Tanggal 22 Februari 2023 — Pembanding/Penuntut Umum IV : ANDI ICHLAZUL AMAL,SH
Terbanding/Terdakwa : ABD KARIM BIN CINNAU
8613
Register : 12-09-2022 — Putus : 29-12-2022 — Upload : 02-01-2023
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 278/Pid.B/LH/2022/PN Sgm
Tanggal 29 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.YUSNIKAR, SH
2.Nur Fitriyani, SH
3.Suryani,SH
4.ANDI ICHLAZUL AMAL,SH
Terdakwa:
ABD KARIM BIN CINNAU
10111