Ditemukan 5100037 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-05-2012 — Putus : 23-07-2012 — Upload : 19-03-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 108/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 23 Juli 2012 — Penggugat vs Tergugat
115
  • Nomor : 108/Pdt.G/2012/PA.Mbl
    Nomor : 379/AG/1995 tangal 26 Maret 1997 yangmengandung arti absraksi Hukum : suami isteri yang tidak berdiam serumah lagidan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tanggatersebut telah terbukti retak dan pecah;8.
    7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganyanamun tidak berhasil, maka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 65 jo.
    Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI.Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakanproses Mediasi dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator RONI FAHMI, S.HL.
    3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepadaPanitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinanpenetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempatperkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Hal.1 1 dari 14 hal.
    No.: 108/Pdt.G/2012/PA.Mbl.12Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai denganPasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundangundangan yangberlaku serta hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
Register : 06-10-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 221/Pdt.P/2015/PA.Prg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — PEMOHON I PEMOHON II
116
  • Nomor 221/Pdt.P/2015/PA.Prg.
    nikahterhadap terhadap :PEMOHON Il, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggaldi, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti bukti suratserta para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 06 Oktober 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan PengadilanAgama Pinrang dalam register perkara Nomor
    Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal Sembilan Belas bulan Apriltahun Dua Ribu sepuluh yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;2.
    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor tanggal Dua Puluh Tujuh bulanSeptember tahun dua Ribu Dua Belas yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata tidak sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.2;3.
    Fotokopi Kaeru Tanda Penduduk Nomor tanggal dua Puluh dua bulanDesember tahun dua ribu sembilan yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang Bukti surattersebut telah diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;B. Saksi1.
    Pasal 91 A UndangUndang Nomor 50 tahun 2009sebagai perubahan kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syari yang berkaitandengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;2.
Register : 09-07-2012 — Putus : 31-07-2012 — Upload : 23-09-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor: 447/Pdt.G/2012/PA.Prg.
Tanggal 31 Juli 2012 — Penggugat Tergugat
94
  • Nomor: 447/Pdt.G/2012/PA.Prg.
    Setelah mendengar dalildalil penggugat.Setelah memeriksa alat buktiTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 9 Juli 2012 di bawah RegisterPerkara Nomor: 447/Pdt.G/2012/PA.Prg. dengan mengemukakan dalildalil yang padapokoknya sebagai berikut :L Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, teJah meJangsungkan pemikahandiDuampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 02 Agustus 2010, sebagaimanatercatat
    dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, KabupatenPinrang tertanggal 02 Agustus 2005.2, Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hanya sempathidup bersama sebagai suami isteri selarna 3 bulan dan tinggal di dirumah kontrakan tergugat diMakassar, tetapi tidak pemah berhubungan badan layaknya sebagai suam1 istri.3.
Register : 12-10-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 283/Pdt.P/2015/PA.Prg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — PEMOHON I PEMOHON II
63
  • Nomor 283/Pdt.P/2015/PA.Prg.
    Surat1.Fotokopi Kartu keluarga Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorDinas kependudukan dan Catatan Sipil Bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu diberi tanda P.1;2.
    Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor, yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewalimandar Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh diberi tandaP.2;B.
    dengan Pemohon Il telah diterima dan diakui secarade facto oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan KartuKeluarga (bukti P) untuk Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonanpengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon Il berdasarkanfakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahanPemohon dengan Pemohon Il telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor
    yanga fF WwW YP +bernama WALI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 dansebuah cincin sebarat 1 gram di ALAMAT, Kabupaten Pinrang;Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukumbahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan mahramnikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena ituhakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon Iltelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkanpasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor
    Pasal 91 A UndangUndang Nomor 50 tahun 2009sebagai perubahan kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon danPemohon Il.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syari yang berkaitandengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il.2.
Register : 01-02-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 23-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 028/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 20 Februari 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
155
  • Nomor : 028/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    Bukti SuratFoto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXXXtanggal 11 Agustus 1998 yang dicatat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari yang bermeteraicukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi kode (P);Il. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan olehPemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah
    suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha
    Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon patut untukdikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkanuntuk mengirimkan
    salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempattinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan
Register : 01-10-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 334/Pid.B/2013/PN-TB
Tanggal 6 Nopember 2013 — - JOHAN JASA PUTRA MANGUNSONG ALIAS JOHAN
4615
  • S.Parman No.51Kota Tanjungbalai, untuk mendampingi terdakwa sesuaiPen.Pid/2013/PNTB tanggal 03 April 2013 ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;dengan Penetapan No.334/Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 334/Pen.Pid/2013/PNTB tanggal 02 Oktober 2013 tentang penunjukan Hakim Anak dan Paniterauntuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ; Setelah membaca Penetapan Hakim Anak Nomor 334/Pen.Pid/2013/PNTB tanggal02 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini
    BABI Positif Positif Metamfetamina KESIMPULAN :Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Johan Jasa Putra Mangunsong alsJohan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa Johan Jasa Putra Mangunsong als Johan tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat ( 1 ) Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I
    BAB I Positif Positif Metamfetamina KESIMPULAN :Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Johan Jasa Putra Mangunsong alsJohan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa Johan Jasa Putra Mangunsong als Johan tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat ( 1 ) Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I
    BABI Positif Positif Metamfetamina KESIMPULAN :Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Johan Jasa Putra Mangunsong alsJohan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa Johan Jasa Putra Mangunsong als Johan tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran
    BAB I Positif Positif Metamfetamina KESIMPULAN :Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Johan Jasa Putra Mangunsong alsJohan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsurini telah terbukti dan terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat( 1 ) Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran IUndangundang
Register : 06-10-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 194/Pdt.P/2015/PA.Prg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — PEMOHON I PEMOHON II
1617
  • Nomor 194/Pdt.P/2015/PA.Prg.
    Pemohon membenarkankemudian selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukansesuatu apapun dan mohon penetapan.Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yangterjadi di persidangan yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakansebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Makamah Agung Nomor
    Pasal 91 A UndangUndang Nomor 50 tahun 2009sebagai perubahan kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syari yang berkaitandengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pemohon dan pemohon Il;2.
Register : 15-04-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 15-10-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 227/Pdt.G/2013/PA.Prg.
Tanggal 20 Agustus 2013 — PENGGUGAT TERGUGAT
75
  • Nomor 227/Pdt.G/2013/PA.Prg.
    PenggugatmelawanTERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SO, pekerjaan Wiraswasta(operator mobil eskafator), tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnyadisebut sebagai: Tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa buktibukti surat dan saksisaksi persidanganDUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2013yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor
    Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan diDuampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 28 September 2011,sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrangtertanggal 03 Oktober 2011.Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidupbersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun dan bertempat 4tinggal di rumah kontrakan di Kalimantan selama
Register : 17-12-2012 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 18-06-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 271/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 7 Mei 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
139
  • Nomor : 271/Pdt.G/2012/PA.Mbl
    Bahwa, pada tanggal 12 Nopember 1995 Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dandicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXKabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tanggal 24Agustus 1996 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talaksebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;.
    Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXtanggal 24 Agustus 1996 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari yangbermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);b.
    Foto copy surat keterangan ghoib nomor : XXXX, tanggal 19 Desember 2012 yangdikeluarkan oleh Kepala XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari yangbermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P.2)II. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P.1) yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
    adalah suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 KompilasiHukum Islam, Majelis Hakim telah
Register : 05-12-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 24-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 261/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 7 Januari 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
105
  • Nomor : 261/Pdt.G/2012/PA.Mbl
    Bukti SuratFoto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXXXtanggal 04 Januari 2002 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari yang bermeteraicukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi kode (P);Il. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan olehPemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna da mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah
    suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha
    Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai Termohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkanuntuk mengirimkan
    salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempattinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan
Register : 22-04-2013 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 05-06-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 078/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 22 Mei 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
138
  • Nomor : 078/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 April2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian denganNomor: 078/Pdt.G/2013/PA.Mbl, tanggal 22 April 2013 telah mengajukan gugatan ceraiterhadap Tergugat dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa, pada tanggal 25 Mei 1990 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkanpernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan AktaNikah Akta Nikah Nomor
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
    adalah suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
    Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilantidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, padapokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidakharmonis yang disebabkan karena halhal tersebut di atas dan sudah berpisah tempat tinggallebih kurang 2 (dua) bulan, dan selama berpisah diantara ke dua belah pihak sudah tidakada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan
    Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan menjatuhkantalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka kepada Panitera Pengadilan
Register : 04-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 25-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 167/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 29 Januari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
188
  • Nomor : 167/Pdt.G/2012/PA.Mbl
    Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 26Mei 2010 yang dicatat dan dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX,Kabupaten Sarolangun yang bermeterai cukup telahdinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);2.
    Foto copy Surat Keterangan Ghoib Nomor: XXXX tanggal 7Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXKabupaten Batang Hari yang bermeterai cukup telahdinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P.2)Il. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P.1) yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna da mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
    adalah suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
    Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untukdikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka kepada
Register : 01-02-2012 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 19-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 103/Pdt.G/2012/PA.Prg.
Tanggal 12 April 2012 — PENGGUGAT TERGUGAT
146
  • Nomor 103/Pdt.G/2012/PA.Prg.
    Bahwa pada tanggal 05 Mei 1997, pemohon dan termohon melangstmgkanpernikahan di Patampanua, Kabupaten Pinrang yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrangsebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 06Mei 1997).2.
    Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 06Mei 1997, yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P".2.
    menghiraukan lagi satu sarna lain.Bahwa telah adaupaya untuk merukunkan pemohon dan termohon, namuntidak berhasil.Menimbang, bahwa karena dalildalil yang dikemukakan oleh pemohon tidakdibantah oleh termohon dan dikuatkan oleh saksisaksi dibawah sumpah dipersidangan , maka dlildalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti menuruthukum.Menimbang, bahwa karena pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilnya, dan ternyata dalildalil tersebut telh sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Nomor
    penetapan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat kediaman pernohon dan termohon dan apabila perceraian dilakukan diwilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinandilangsungkan, rnaka salinan penetapan tersebut dikirim pula kepada PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan berlangsung.Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, makamenurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor
    7 Tahun 1989,sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006, biaya perkara dibebankan kepada pernohon.Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundanganyang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.MRNGADILI1.
Register : 19-11-2012 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 23-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 015/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 20 Februari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
134
  • Nomor : 015/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    Bukti SuratFoto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXtanggal 20 Mei 2013 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari yang bermeteraicukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi kode (P...);II. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna da mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
    adalah suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
    Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkansalinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan
    untuk itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepadaPenggugat ;Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumsyara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
Register : 02-07-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 22-09-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 438/Pdt.G/2012/PA.Prg.
Tanggal 19 Desember 2012 — Penggugat Tergugat
95
  • Nomor 438/Pdt.G/2012/PA.Prg.
    terakhir SD, pekerjaan Tani,bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahuialamatnya di Wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa buktibukti surat dansaksisaksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANY AMenimbang , bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2012yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor
    : 438/Pdt.G/2012/PA.Prg. mengemukakan halhal sebagai berikut:Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat , telah melangsungkan pernikahan diMattiro Sompe, Kabupaten Pinrang , pada tanggal 30 Juli 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal28Juni 2012.2.
    putusan sebagai berikut:Primer:Mengabulkan gugatan penggugatMenjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT , terhadap PENGGUGAT.Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.Subsider:Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini,maka mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri,akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor
    menasihati penggugat dalam upaya perdamaian agarpenggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakangugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan beberapapenjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan buktibukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pinrang, Nomor
Register : 01-11-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 13-10-2015
Putusan PA PINRANG Nomor nomor 565/Pdt.G/2011/PA.Prg.
Tanggal 8 Desember 2011 — PENGGUGAT TERGUGAT
146
  • nomor 565/Pdt.G/2011/PA.Prg.
    disebut, sebagai penggugat.melawanTERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaanTukang kayu, bertempat tinggal di Kota Pare Pare, selanjutnyadisebut, sebagai tergugat.Pengadilan Agamatersebut.Setelah membaca dan mempelajari suratsuratperkara Setelah mendengarkan dalildalil penggugatSetelah memeriksa alatbuktiTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 1 Nopember2011 di bawah register Nomor
    565/Pdt.G/2011/PA Prg. tanggal 1 Nopember2011 pada pokoknya sebagai berikute Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkanpemikahan di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang pada tanggal4 Maret 2007,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrangtertanggal 2 April 2007.e Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, penggugat dan tergugat tinggalbersama di rumah kediaman bersama
    dibacakan dalam persidangan, sedangkantidak: temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yangsah.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pemahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanpenggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugatBahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, penggugat telahmengajukan buktibukti sebagai berikut:1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
    menyatakan tidak mengajukan sesuatuapapun lagi dan memohon putusan.Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuatdalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariputusan ini.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di muka.Menimbang, bahwa selama poroses persidangan berlangsung hanya satupihak hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasisebagaimana maksud pasal 1 PERMA Nomor
    BerdasarkanPasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang UndangNomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 Tahun2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILIe Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmt dan patut untukmenghadap di persidangan
Register : 10-04-2013 — Putus : 08-05-2013 — Upload : 05-06-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor NOMOR : 067/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 8 Mei 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
543
  • Menyatakan Permohonan Pemohon dengan register Nomor : 067/Pdt.G/2013/PA.Mbl tertanggal 10 April 2013 dicabut;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebanyak Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
    NOMOR : 067/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    pekerjaan PejabatPembuat Akta Tanah di Mendalo Darat, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai Termohon V;Selanjutnya Termohon I,I,U1L1V dan V disebut sebagai paraTermohon;Pengadilan Agama Tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 10April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Buliandengan Nomor
    penetapan ini, segala yang tercatat dalamberita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yangtak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon datang menghadap sendiri ke persidanganMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal49 ayat (1) UndangUndang Nomor
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutanperkaranya dengan alasan Pemohon telah menemukan buku nikah dan ingin mencabutperkaranya;Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara ini telah sesuai dengan Pasal 271dan 272 Rv. maka permohonan pencabutan tersebut
    dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku yang berkaitandengan perkara ini;MENETAPKAN1.
    Menyatakan Permohonan Pemohon dengan register Nomor : 067/Pdt.G/2013/PA.MbI tertanggal 10 April 2013 dicabut;2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebanyak Rp. 391.000, (tiga ratussembilan puluh satu ribu rupiah );Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 Masehi. bertepatan dengantanggal 26 Jumadil Akhir 1434 Hijriyyah. oleh kami RONI FAHMISA.g. MA. sebagaiKetua Majelis, Drs.
Register : 21-03-2012 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 07-06-2012
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 67/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 11 April 2012 — ABDULLAH bin SIDIK, SAPI
4912
  • Nomor : 67/Pdt.G/2012/PA.Mbl
    tinggal di RT.06 Desa Bajubang Laut, Kecamatan MuaraBulian, Kabupaten Batang Hari, disebut sebagai TERGUGAT V;H.RUSLI bin JAINI, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Swasta,Bertempat tinggal di RT.03 Simpang Kubu Kandang KelurahanJembatan Mas, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari,disebut sebagai TERGUGAT VI ;Menimbang, bahwa Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan surat gugatannyatertanggal 21 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama MuaraBulian dengan Nomor
Register : 26-09-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PA DOMPU Nomor Nomor 0565/Pdt.G/2014/PA.DP
Tanggal 26 Februari 2015 — Penggugat m e l a w a n Tergugat
165
  • Nomor 0565/Pdt.G/2014/PA.DP
    Buruh Tani,tempat tinggal semula diKabupaten Dompu, sekarang tidak diketahuilagi alamatnya di seluruh wilayah RI (ghaib) , selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara;Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 September2014 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor
    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5205016706920006 atas namaPenggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Propinsi Nusa Tenggara Barat ,Kabupaten Dompu pada tanggal 13 Pebruari 2013, yang telah dicocokkandengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan stempel pos(Bukti P.1)b.
    sering pula diupayakanperdamaian, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam kitab Manhaj alThullab, juz VI, halaman 346 yangkemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:Artinya: Apabila telah memuncak ketidaksenangan aisb aalbseorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikansuamiisteri itu dengan talak satu;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor
    9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bainsughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 (huruf)c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Dompu,diperintahkan untuk mengirimkan salinan
    putusan kepada Pegawai PencatatNikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankankepada Penggugat;Mengingat, semua pasal dalam
Register : 02-01-2013 — Putus : 15-05-2013 — Upload : 13-10-2015
Putusan PA PINRANG Nomor nomor 02/Pdt.G/2013/PA.Prg.
Tanggal 15 Mei 2013 — PENGGUGAT TERGUGAT
85
  • nomor 02/Pdt.G/2013/PA.Prg.
    Setelah mendengar dalildalil penggugat.Serta memeriksa alat buktiTENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang , bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 2/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan halhal sebagai berikut:1Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pemikahan diKabupaten Pinrang, pada tanggal 03 Oktober 2010, sebagaimana tercatat dalamKutipan Alda Nikah Nomor: 179/10/IX/2010 yang diterbitkan
    mengindikasikan bahwa ikatan lahirbatin diantarasuamiisteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali,sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwakeadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupasehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UndangUndang Nomor