Ditemukan 5115732 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Putusan nomor 100 Nomor 57/pdt.p/2015/pa.prg. Nomor 72/pdt.p/2015/pa.prg. Nomor 78/pdt.p/2015/pa.prg. Nomor 185/pdt.p/2015/pa.prg. Nomor : 126/pdt.g/2013/pa.mbl Nomor 92/pdt.g/2012/pa.prg. Uu nomor 35 tentang narkotika Nomor : 268/pdt.g/2012/pa.mbl Nomor 283/pdt.g/2014/pa.prg.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-10-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 334/Pid.B/2013/PN-TB
Tanggal 6 Nopember 2013 — - JOHAN JASA PUTRA MANGUNSONG ALIAS JOHAN
47 — 15
  • S.Parman No.51Kota Tanjungbalai, untuk mendampingi terdakwa sesuaiPen.Pid/2013/PNTB tanggal 03 April 2013 ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;dengan Penetapan No.334/Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 334/Pen.Pid/2013/PNTB tanggal 02 Oktober 2013 tentang penunjukan Hakim Anak dan Paniterauntuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ; Setelah membaca Penetapan Hakim Anak Nomor 334/Pen.Pid/2013/PNTB tanggal02 Oktober 2013 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini
    BABI Positif Positif Metamfetamina KESIMPULAN :Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Johan Jasa Putra Mangunsong alsJohan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa Johan Jasa Putra Mangunsong als Johan tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat ( 1 ) Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I
    BAB I Positif Positif Metamfetamina KESIMPULAN :Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Johan Jasa Putra Mangunsong alsJohan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa Johan Jasa Putra Mangunsong als Johan tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat ( 1 ) Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran I
    BABI Positif Positif Metamfetamina KESIMPULAN :Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Johan Jasa Putra Mangunsong alsJohan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa Johan Jasa Putra Mangunsong als Johan tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran
    BAB I Positif Positif Metamfetamina KESIMPULAN :Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa Johan Jasa Putra Mangunsong alsJohan adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsurini telah terbukti dan terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat( 1 ) Undangundang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran IUndangundang
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama Perceraian
Register : 01-02-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 23-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 028/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 20 Februari 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
16 — 5
  • Nomor : 028/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    Bukti SuratFoto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXXXtanggal 11 Agustus 1998 yang dicatat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari yang bermeteraicukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi kode (P);Il. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan olehPemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah
    suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha
    Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon patut untukdikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkanuntuk mengirimkan
    salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempattinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama Perceraian
Register : 05-12-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 24-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 261/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 7 Januari 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
10 — 6
  • Nomor : 261/Pdt.G/2012/PA.Mbl
    Bukti SuratFoto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXXXtanggal 04 Januari 2002 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari yang bermeteraicukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi kode (P);Il. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan olehPemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna da mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah
    suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha
    Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai Termohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkanuntuk mengirimkan
    salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempattinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalamdaftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana yang telah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama Perceraian
Register : 21-05-2012 — Putus : 23-07-2012 — Upload : 19-03-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 108/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 23 Juli 2012 — Penggugat vs Tergugat
12 — 5
  • Nomor : 108/Pdt.G/2012/PA.Mbl
    Nomor : 379/AG/1995 tangal 26 Maret 1997 yangmengandung arti absraksi Hukum : suami isteri yang tidak berdiam serumah lagidan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tanggatersebut telah terbukti retak dan pecah;8.
    7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalamkewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganyanamun tidak berhasil, maka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 65 jo.
    Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI.Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakanproses Mediasi dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator RONI FAHMI, S.HL.
    3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepadaPanitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinanpenetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputitempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempatperkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Hal.1 1 dari 14 hal.
    No.: 108/Pdt.G/2012/PA.Mbl.12Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai denganPasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankankepada Pemohon;Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundangundangan yangberlaku serta hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 12-10-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 283/Pdt.P/2015/PA.Prg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — PEMOHON I PEMOHON II
8 — 3
  • Nomor 283/Pdt.P/2015/PA.Prg.
    Surat1.Fotokopi Kartu keluarga Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorDinas kependudukan dan Catatan Sipil Bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu diberi tanda P.1;2.
    Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor, yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewalimandar Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh diberi tandaP.2;B.
    dengan Pemohon Il telah diterima dan diakui secarade facto oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan KartuKeluarga (bukti P) untuk Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonanpengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon Il berdasarkanfakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahanPemohon dengan Pemohon Il telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor
    yanga fF WwW YP +bernama WALI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 dansebuah cincin sebarat 1 gram di ALAMAT, Kabupaten Pinrang;Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukumbahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada hubungan mahramnikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena ituhakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon Iltelah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkanpasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor
    Pasal 91 A UndangUndang Nomor 50 tahun 2009sebagai perubahan kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon danPemohon Il.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syari yang berkaitandengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il.2.
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 06-10-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 194/Pdt.P/2015/PA.Prg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — PEMOHON I PEMOHON II
17 — 18
  • Nomor 194/Pdt.P/2015/PA.Prg.
    Pemohon membenarkankemudian selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukansesuatu apapun dan mohon penetapan.Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yangterjadi di persidangan yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakansebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Makamah Agung Nomor
    Pasal 91 A UndangUndang Nomor 50 tahun 2009sebagai perubahan kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syari yang berkaitandengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pemohon dan pemohon Il;2.
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama Perceraian
Register : 22-04-2013 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 05-06-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 078/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 22 Mei 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
13 — 9
  • Nomor : 078/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 April2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian denganNomor: 078/Pdt.G/2013/PA.Mbl, tanggal 22 April 2013 telah mengajukan gugatan ceraiterhadap Tergugat dengan alasanalasan sebagai berikut :Bahwa, pada tanggal 25 Mei 1990 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkanpernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan AktaNikah Akta Nikah Nomor
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
    adalah suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
    Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilantidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, padapokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidakharmonis yang disebabkan karena halhal tersebut di atas dan sudah berpisah tempat tinggallebih kurang 2 (dua) bulan, dan selama berpisah diantara ke dua belah pihak sudah tidakada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan
    Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan menjatuhkantalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka kepada Panitera Pengadilan
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama Perceraian
Register : 17-12-2012 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 18-06-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 271/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 7 Mei 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
13 — 12
  • Nomor : 271/Pdt.G/2012/PA.Mbl
    Bahwa, pada tanggal 12 Nopember 1995 Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dandicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXKabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tanggal 24Agustus 1996 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat talik talaksebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;.
    Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXtanggal 24 Agustus 1996 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari yangbermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);b.
    Foto copy surat keterangan ghoib nomor : XXXX, tanggal 19 Desember 2012 yangdikeluarkan oleh Kepala XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari yangbermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P.2)II. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P.1) yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
    adalah suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 KompilasiHukum Islam, Majelis Hakim telah
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama Perceraian
Register : 02-01-2013 — Putus : 06-05-2013 — Upload : 05-06-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 007/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 6 Mei 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
16 — 7
  • Nomor : 007/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    Bahwa, pada tanggal 13 Februari 1987 Pemohon dengan Termohon telahmelangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari, denganKutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tanggal 09 Oktober 1987;2.
    Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXXXtanggal 09 Oktober 1987 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Batang Hari yangbermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P1);b.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka setiap kali persidangan Majelis
    Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkansalinan
    7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaradibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi ;Mengingat pasalpasal peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumsyara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIDALAM KONPENSI1.
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama Perceraian
Register : 04-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 25-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 167/Pdt.G/2012/PA.Mbl
Tanggal 29 Januari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
20 — 10
  • Nomor : 167/Pdt.G/2012/PA.Mbl
    Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 26Mei 2010 yang dicatat dan dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX,Kabupaten Sarolangun yang bermeterai cukup telahdinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);2.
    Foto copy Surat Keterangan Ghoib Nomor: XXXX tanggal 7Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXKabupaten Batang Hari yang bermeterai cukup telahdinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P.2)Il. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P.1) yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna da mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
    adalah suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
    Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untukdikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka kepada
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama Perceraian
Register : 09-01-2013 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 29-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 016/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 12 Februari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
12 — 22
  • Nomor : 016/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    Tergugat sering memasang nomor judi togel;c. Tergugat berslingkuh dengan wanita lain;d. Tergugat tidak hafal bacaan shalat dan tidak bisa membaca alQuran;e. Tergugat kerap berlaku kasar terhadap anak;f. Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang larut malam;g.
    Bukti SuratFoto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXtanggal 14 Januari 2004 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Batang Hari yang bermeteraicukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnyadiberi kode (P);Il. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
    adalah suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
    Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkansalinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama Perceraian
Register : 13-03-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Mbl
Tanggal 25 September 2013 — Penggugat VS Tergugat
11 — 4
  • Nomor : 054/Pdt.G/2013/PA.Mbl
    Foto copy Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXXtanggal 24 April 2012 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Arga Makmur ProvinsiBengkulu yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);b.
    Surat keterangan ghoib nomor : XXXX tanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan olehKepala Desa XXXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen, selanjutnyadiberi kode (P.2);Il. Bukti Saksi1.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahankedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P.1) yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telahterbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
    adalah suamiisteri yang sah sehingga keduanyatelah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihakpihak dalam perkara ini (personastandi in judicio);Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai denganPasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah
    Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkansalinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PegawaiPencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 08-09-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 116/Pdt.P/2015/PA.Prg.
Tanggal 8 Oktober 2015 — PEMOHON
6 — 0
  • Nomor 116/Pdt.P/2015/PA.Prg.
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama Perceraian
Register : 17-01-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 19-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 65/Pdt.G/2012/PA.Prg.
Tanggal 6 Juni 2012 — PENGGUGAT TERGUGAT
13 — 8
  • Nomor 65/Pdt.G/2012/PA.Prg.
    pekerjaan Tani, bertempat tinggal diKabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamat tepatnya di wilayahRepublik Indonesia, selanjutnya disebut disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara.Setelah mendengarkan dalildalil penggugat.Setelah memeriksa alat bukti.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 17 Januari 2012 di bawah Register perkara Nomor
    65/Pdt.G/2012/PA Prg. dengan mengemukakanalasanalasan pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan diAmassangang Timur, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 27 April 2006,sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: yang diterbitkan oleh Pegawai PencatatNikah Kantor urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tertanggal 27 April 2006.2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidupbersama
    danmengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap padadalildalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datangmenghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulaipemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinyatetap dipertahankan oleh penggugat.Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotocopyduplikat kutipan akta nikah Nomor
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama Perceraian
Register : 25-01-2012 — Putus : 16-02-2012 — Upload : 19-11-2015
Putusan PA PINRANG Nomor Nomor 96/Pdt.G/2012/PA.Prg.
Tanggal 16 Februari 2012 — PENGGUGAT TERGUGAT
15 — 13
  • Nomor 96/Pdt.G/2012/PA.Prg.
    bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang,sebagai penggugat.melawanTERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikanSTM, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang sebagai tergugat.Pengadilan Agama tersebut.Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.setelah mendengar dalildalil penggugat.Setelah memeriksa alat bukti.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 25 Januari 2012dibawah register Nomor
    hakim telah menasehati penggugat agarberfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapipenggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pemah datangdan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaandengan membacakan surat gugatanpenggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupafotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NOMOR
    bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugatdapat dikabulkan.Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraianpada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dantergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinanputusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang SawittoKabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,berdasarkan Pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor
    50 Tahun 2009perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1987.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.Mengingat Pasal 39 UndangUndang Nomor Tahun 1974.Mengingat Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILIe
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama Perceraian
Register : 07-01-2013 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 29-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor NOMOR : 004/Pdt.P/2013/PA.Mbl
Tanggal 19 Februari 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
15 — 10
  • NOMOR : 004/Pdt.P/2013/PA.Mbl
    Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan GuruHonorer XXXX, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari,selanjutnya disebut sebagai Pemohon ITI;Pengadilan Agama Tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alatalat bukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannyatertanggal 07 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMuara Bulian dengan Nomor
    Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : XXXX tanggal 25Nopember 2012 dan atas nama Pemohon II Nomor : XXXX tanggal 25 Nopember2012, yang bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuaidengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P1);b.
    Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor : XXXXtanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten XXXX, yang bermeterai cukup telah dinezegelen dantelah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P2);Il. Bukti Saksi :1.
    Pasal 14Kompilasi Hukum Islam serta apakah pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal7, 8, 9 dan 10 UndangUndang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.
    tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi HukumIslam maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I danPemohon II dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhirdengan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon
Pengadilan PN BEKASI
Putus : 22-01-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN BEKASI Nomor Nomor : 1752/Pid.B/2014/PN.Bks.
Tanggal 22 Januari 2015 —
17 — 3
  • Nomor : 1752/Pid.B/2014/PN.Bks.
    Nomor1752/Pid.B/2014/PN.Bks.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi,Nomor 1752/Pid.B/2014/PN.Bks,tanggal 19 Desember 2014, tentang PenghunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1752/Pid.B/2014/PN.Bks, tanggal 19 Desember 2014, tentang Penetapan hari dan tanggalpersidangan perkara tersebut;Telah membaca surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Bekasi,Nomor TAR974/0.2.35
    /Ep.2/12/2014, tanggal 18 Desember 2014;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan denganberkas perkara;Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depanpersidangan;Telah mendengar keterangan para saksi, baik yang diajukan Penuntut Umummaupun oleh Terdakwa;Telah mendengar keterangan Terdakwa di depan persidangan;Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke depanpersidangan;Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Nomor Reg.Perk :817/CKR/12/2014
    diletakkan diatas meja dalam posisi tertutup, kemudianpara pemain harus menyusun kartu sesuai dengan warna dan jenisnya secaraberurutan kemudian sisa kartu yang berada diatas meja disamakan dengan angkanyayang sama, dan apabila 13 (tiga belas) kartu sudah sesuai maka pemain yangmenutup kartu lebih dulu dinyatakan sebagai pemenang;Menimbang bahwa dalam menentukan pemenang dalam permainan judi karturemi tersebut berdasarkan faktor keberuntungan /untunguntungan karena pemaintidak akan mengetahui gambar dan nomor
    memberatkan dan meringankanTerdakwa;HalHal yang memberatkan: Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentangpemberantasan pejudian ;HalHal yang meringankan:e Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui kesalahannya ;e Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke2 KUHP, Undangundang Nomor
Pengadilan PA MUARA BULIAN Perdata Agama Perceraian
Register : 09-01-2013 — Putus : 11-02-2013 — Upload : 15-04-2013
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor Nomor : 011/Pdt.P/2013/PA.Mbl
Tanggal 11 Februari 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 4
  • Nomor : 011/Pdt.P/2013/PA.Mbl
    terakhir SD, pekerjaan Ibu RumahTanggga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang hari, selanjutnyadisebut sebagai Pemohon IT;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi;Telah memperhatikan buktibukti lainnya di persidangan;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal09 Januari 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalamregister perkara Nomor
    Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : XXXX tanggal 20 Januari 2009 atas namaPemohon I ditanda tangani oleh Camat XXXX, yang bermeterai cukup telahdinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode(P.1);2.
    Foto copy Kartu Keluarga nomor : XXXX atas nama Kepala Keluarga XXXX, yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari,yang bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai denganaslinya, selanjutnya diberi kode (P.2)II. Bukti Saksi1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaanTani, tempat kediaman di XXXXKabupaten Batang Hari;2.
    7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut PengadilanAgama;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 18 Desember 1998 diXXXX, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX KabupatenBatang Hari padahal telah dipenuhi persyaratan
    I Tahun1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat 3 Kompilasi hukum Islam, oleh karenanyapermohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan keduanya dapatdisahkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yangtelah di ubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada paraPemohon
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum Pencurian
Putus : 20-01-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN BEKASI Nomor Nomor : 1680/PID.B/2014/PN.BKS.
Tanggal 20 Januari 2015 —
19 — 3
  • Nomor : 1680/PID.B/2014/PN.BKS.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum Pencurian
Putus : 16-12-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN BEKASI Nomor Nomor .1446 /Pid.B/2014/PN.Bks.
Tanggal 16 Desember 2014 —
23 — 4
  • Nomor .1446 /Pid.B/2014/PN.Bks.