Ditemukan 1649700 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendudukan penusuk
Penelusuran terkait : Menyiarkan surat yang isinya menyatakan perasaan permusuhan Kebencian atau penghinaan terhadap golongan penduduk negara indonesia Permohonan kasasi gugur Pemohon kasasi tidak mengajukan risalah kasasi
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 13-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 10-03-2022
Putusan PN PATI Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pti
Tanggal 21 Februari 2022 — penggugat melawan tergugat
42 — 17
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 19-03-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PN PATI Nomor 40/Pdt.P/2021/PN Pti
Tanggal 6 April 2021 — Pemohon:
Saekul Hadi
30 — 7
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 03-11-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Pti
Tanggal 23 Nopember 2020 — Muhamad Mustofa
39 — 14
  • tertulis dan terbaca Muhamad Mustova menjadiMuhamad Mustofa pada Akta Kelahiran Nomor : 6714/TP/1998, tertanggal 21Oktober 2020;Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Pti4.Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukanbuktibukti surat sebagai berikut ;1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
    untuk membayar biaya yangtimbul dalam permohonan ini;Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional padapetitum secukupnya;Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab UndangUndangHukum Perdata, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 TentangAdministrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 21-09-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PN PATI Nomor 122/Pdt.P/2021/PN Pti
Tanggal 4 Nopember 2021 — Pemohon:
purnomo anggito
47 — 7
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 26-06-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN JEMBER Nomor 61/Pdt.Bth/2019/PN Jmr
Tanggal 10 Juli 2019 — Penggugat:
Yuri Ganda Wijaya
Tergugat:
1.PAK RUSDIAM dalam Kartu Penduduk tertulis RUSTAM
2.M. Salmet
3.Rudi
4.Rudjamah
5.Sulastri
6.M. Taufik
24 — 6
  • Penggugat:
    Yuri Ganda Wijaya
    Tergugat:
    1.PAK RUSDIAM dalam Kartu Penduduk tertulis RUSTAM
    2.M. Salmet
    3.Rudi
    4.Rudjamah
    5.Sulastri
    6.M. Taufik
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 26-11-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN PATI Nomor 140/PDT.P/2019/PN Pti
Tanggal 10 Desember 2019 — Lilis Yuliyana
46 — 11
  • seluruh permohonan Pemohon telahdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslahdibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhirPenetapan ini ;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 71 UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telahdirubah dengan UndangUndang Nomor : 24 Tahun 2013 TentangAdministrasi Kependudukan, Pasal 101 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata CaraPendaftaran Penduduk
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 13-10-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN PATI Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Pti
Tanggal 16 Nopember 2021 — Pemohon:
TRISILAH ESTININGRUM
52 — 10
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 07-06-2022 — Putus : 14-06-2022 — Upload : 14-06-2022
Putusan PN PATI Nomor 55/Pdt.P/2022/PN Pti
Tanggal 14 Juni 2022 — EKA YULI LESTARI
68 — 26
Pengadilan PN PURWODADI Perdata Permohonan
Register : 08-11-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PN PURWODADI Nomor 530/Pdt.P/2017/PNPwd
Tanggal 8 Nopember 2017 — Menyatakan sah ganti nama Pemohon yang semula nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) SASTRO SADIMIN menjadi SADIMIN dan tanggal kelahiran isteri Pemohon yang bernama RAYEM dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tanggal 31-12-1972 menjadi 12-09-1954;------------------------------------------------- 3.
28 — 5
  • Menyatakan sah ganti nama Pemohon yang semula nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) SASTRO SADIMIN menjadi SADIMIN dan tanggal kelahiran isteri Pemohon yang bernama RAYEM dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tanggal 31-12-1972 menjadi 12-09-1954;-------------------------------------------------3.
    Foto copy dariAsliKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SASTRO SADIMINNIK 3315091106480002 dikeluarkan di Grobogan tanggal13102012, selanjutnyapadafoto copybuktitersebutdiberitandaP1 ; 2. Foto copy dariAsliKartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAYEMNIK 3315097112720010 dikeluarkan di Grobogantanggal 02092012, selanjutnyapadafoto copybuktitersebutdiberitandaP2 ; 3. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 155/72/1970 atas namaSADIMIN dengan St.
    tidakterpisahkan dari penetapan ini ; on= Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akanscons Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas; Halaman 4 dari7halamanPenetapanNomor530/Pdt.P/2017/PN Pwdo= Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebutdisimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan gantinama,karenaadakekeliruannamaPemohon dan wakiu kelahiran isteri Pemohon yangkesemuanya ada dalam data kependudukan Kartu Tanda Penduduk
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 04-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 26-04-2021
Putusan PN PATI Nomor 44/Pdt.P/2020/PN Pti
Tanggal 8 April 2020 — Pemohon:
1.BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR
2.LILA LURISA
66 — 10
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Agama Perceraian
Register : 14-12-2015 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 578/Pdt.G/2015/PN.JKT.UTR.
Tanggal 28 Januari 2016 — Sherly, tempat dan tanggal lahir Jakarta 07 April 1981, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172014704810009, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Pantai Indah kapuk Jl. Camar Elok 2 No. 11 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; MELAWAN Christian, tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 Desember 1980, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172012112800006, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Teluk Gong Jl. A.1 No. 37 RT.001/RW.010, Kel. Pejagalan, Kec.
63 — 21
  • Sherly, tempat dan tanggal lahir Jakarta 07 April 1981, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172014704810009, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Pantai Indah kapuk Jl. Camar Elok 2 No. 11 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANChristian, tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 Desember 1980, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172012112800006, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Teluk Gong Jl. A.1 No. 37 RT.001/RW.010, Kel. Pejagalan, Kec.
    Camar Elok 2 No. 11 Jakarta Utara,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MELAWANChristian, tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 Desember 1980, PemegangKartu Tanda Penduduk Nomor 3172012112800006, Agama Katholik, PekerjaanKaryawan Swasta, Alamat Teluk Gong JI. A.1 No. 37 RT.001/RW.010, Kel.Pejagalan, Kec.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 13-02-2014 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 36/Pdt.P/2014/PN.Bpp
Tanggal 25 Februari 2014 — TRI HANDOYO WING ANGKASA : Tempat tanggal lahir Cimahi, 19 Agustus 1966, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Balikpapan No. 6471051908660004. dan beralamat di Komplex Bukit Rengganis 10-B / 17. RT. 95. Kelurahan Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
19 — 4
  • TRI HANDOYO WING ANGKASA : Tempat tanggal lahir Cimahi, 19 Agustus 1966, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Balikpapan No. 6471051908660004. dan beralamat di Komplex Bukit Rengganis 10-B / 17. RT. 95. Kelurahan Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
    Bpp DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalamtingkat pertama, yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut, telah menjatuhkanPenetapan perkara permohonan dari Pemohon :TRI HANDOYO WING ANGKASA : Tempat tanggal lahir Cimahi, 19 Agustus 1966,Pemegang Kartu Tanda Penduduk Balikpapan No. 6471051908660004.dan beralamat di Komplex Bukit Rengganis 10B / 17. RT. 95.Kelurahan Gunung Bahagia Kec.
    Bpp, yang pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut :e Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Balikpapansesuai dengan Kartu. Tanda Penduduk NIK.647105.190866.0004 dan Kartu.
    Kartu Tanda Penduduk atas nama TRI HANDOYO WING ANGKASA, WIWIET RAHAYUWINARTI dan IPUT INDRA SAPUTRA, diberi tanda dengan bukti P 1 : 2. Kartu Keluarga No. 647105.200807.0017 atas nama TRI HANDOYO WING ANGKASAtanggal 04 Oktober 2012, diberi tanda dengan bukti P 2 : 3. Kutipan Akte Nikah Nomor : 449 / 318/ 13/ XI / 1992 tanggal 07 Desember 1992 An. TRIHANDOYO WING ANGKASA dengan HARTINI, diberi tanda dengan bukti P 3. ;4.
    (dua) orang saksi masingmasing bernama 1.GESANG SATRIO WIBOWO serta saksi 2 SUGIANTO ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1. berupa foto copy KTP dan KK atasnama TRI HANDOYO WING ANGKASA, WIWIET RAHAYU WINARTI dan IPUT INDRASAPUTRA, terbukti bahwa Pemohon dan anakanak Pemohon Penduduk Balikpapan; w Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3. berupa foto copy Kutipan Akte NikahNo. 449/318/13/X1/1992 tanggal 7 Desember 1992 dengan dikuatkan oleh keterangan keduaorang saksi, terbukti bahwa Pemohon
Pengadilan PN SIDENRENG RAPPANG Perdata Agama Perceraian
Register : 04-05-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 19/Pdt.G/2021/PN. Sdr
Tanggal 24 Juni 2021 — MIHRAWATI LAWAN LAKOKE
96 — 23
  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : atas nama PENGGUGAT, diberitanda P3;4.
    Sidenreng Rappang;Menimbang, bahwa Pasal 11 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipilmenegaskan bahwa buku nikah/kutipan akta perkawinan sebagai salah satusyarat yang wajib dipenuhi dalam penerbitan Kartu Keluarga baru, hal manadalam perkara ini menjadi pertanyaan bagaimana Kartu Keluarga Penggugatdan Tergugat bisa terbit sedangkan perkawinan diantara keduanya belumdicatatkan;Menimbang, bahwa Kartu Keluarga yang notabene identitas keluargayang
    baik Penggugat dan Tergugat ikutmenandatangani Surat Keterangan Perceraian tersebut, hal mana diketahuidari Adat masyarakat Hindu Tolotang yang akan melakukan perkawinanataupun perceraian harus melalui/menghadap Pemuka Adat, sehinggamenunjukkan bahwa jika keduanya benar telah menandatangani SuratKeterangan Perceraian tersebut, hal mana berarti bahwa antara Penggugat danTergugat telah bercerai secara adat;Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Non; (iiMenimbang, bahwa bukti P3 berupa Kartu Tanda Penduduk
    tuntutan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatanPenggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, dan oleh karena gugatanPenggugatdikabulkan seluruhnya dan Tergugatada di pihak yang kalah, makaTergugat dihukum membayar biaya ini;Memperhatikan, ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg, PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perpres Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 16-06-2005 — Upload : 23-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664K/PDT/2004
Tanggal 16 Juni 2005 — PIMPINAN PROYEK PEMBINAAN TRANSMIGRASI dan MOBILITAS PENDUDUK PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2000; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN RI. (sekarang MENTERI TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI) Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN TRANSMIGRASI dan PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN RI. (sekarang KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN dan TRANSMIGRASI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH) Cq.
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIMPINAN PROYEK PEMBINAAN TRANSMIGRASI dan MOBILITAS PENDUDUK PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2000; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN RI. (sekarang MENTERI TENAGA KERJA dan TRANSMIGRASI) Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN TRANSMIGRASI dan PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN RI. (sekarang KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN dan TRANSMIGRASI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH) Cq.
    PIMPINAN PROYEK PEMBINAAN TRANSMIGRASI dan MOBILITAS PENDUDUK PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2000, Cq. KETUA PANITIA PELELANGAN/PEMILIHAN LANGSUNG PROYEK PEMBINAAN TRANSMIGRASI DAN MOBILITAS PENDUDUK PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2000
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-12-2022 — Upload : 07-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4039 K/Pdt/2022
Tanggal 14 Desember 2022 — TING, AURELIA YUWITA ELIKA DAHULU BERNAMA TING, TSUEN PU (DALAM KARTU PENDUDUK TERTULIS TING AURELIA YUWITA ELIKA) VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA CQ. PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKK
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TING, AURELIA YUWITA ELIKA DAHULU BERNAMA TING, TSUEN PU (DALAM KARTU PENDUDUK TERTULIS TING AURELIA YUWITA ELIKA) VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA CQ. PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-06-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1453 K/Pdt/2022
Tanggal 2 Juni 2022 — TING, AURELIA YUWITA ELIKA, dahulu bernama TING, TSUEN PU (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis TING AURELIA YUWITA E) vs 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq. PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, dkk
96 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TING, AURELIA YUWITA ELIKA, dahulu bernama TING, TSUEN PU (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis TING AURELIA YUWITA E) vs 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA cq. PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, dkk
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 24-03-2021 — Putus : 19-04-2021 — Upload : 26-04-2021
Putusan PN PATI Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Pti
Tanggal 19 April 2021 — Pemohon:
1.Puji Pratiwi Handayani
2.Tarjuki
52 — 15
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 15-03-2021
Putusan PN PATI Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Pti
Tanggal 4 Maret 2021 — Pemohon:
1.Muhamad Nur Aris
2.Zumaroh
31 — 10
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 03-01-2020 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Pti
Tanggal 22 Januari 2020 — SUJIATI
47 — 6
  • Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor IndukKependudukan: 3318086408780002 tanggal 10 Maret 2015 atas namaSUJIATI selanjutnya disebut P1;Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 3/Padt.P/2020/PN PtiFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/28/X/2012 tanggal 30 Oktober2012 atas nama MULYADI dan SUJIATI selanjutnya disebut P2;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 330/2004 tanggal 16 Januari 2004atas nama YUAGNES FITRI ARJANUJI selanjutn ya disebut P3;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318070912140001 tanggal 24 Maret
    ) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P1 sampai denganP6, keterangan Saksi GUMIATI dan Saksi YASRINI, diketahui bahwa padaKutipan Akta Kelahiran Nomor 330/2004 tanggal 16 Januari 2004 atas namaYUAGNES FITRI ARJANJI, nama Pemohon selaku orang tua dituliskansebagai SUJIATI NATILA, akan tetapi pada dokumen lain, seperti kutipan aktakelahiran, kartu tanda penduduk
    Kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahantulisredaksional;Menimbang, bahwa YUAGNES FITRI ARJANuJI, yang menjadi subjekakta dalam perkara ini, memiliki domisili di Kabupaten Pati sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, pihak yang berwenang untuk melakukan pembetulan terhadapkutipan akta kelahiran yang bersangkutan adalah Dinas Kependudukan danCatatan Sipil
    UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 59 PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan danTata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.
Pengadilan PN PATI Perdata Permohonan
Register : 12-03-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 15-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Pti
Tanggal 26 Maret 2020 — 1.GIRI HARMOKO 2.MEI MULYANI
60 — 11
  • menyatakan keputusan tentang pembetulan atau penambahan aktayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harus dibukukan olehpegawai catatan sipil dalam register pencatatan sipil dan jika keputusan tersebutmengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan aktayang bersangkutan;Halaman 6 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 48/Pat.P/2020/PN PtiMenimbang, berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk
    atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisilidengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;Menimbang, berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas bahwaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan Instansi Pelaksana dalamhal terdapat pembetulan Akta Kelahiran, maka untuk merealisasikan maksudPasal 16 Kitab UndangUndang Hukum Perdata jo Pasal 59 Ayat 1 PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan danTata Cara Pendaftaran Penduduk
    untukmembayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan perbaikan redaksional padapetitum secukupnya;Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Ayat 1Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk