Ditemukan 458525 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Keputusan tata usaha Tata usaha negara Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 28-09-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 58/Pdt.G/LH/2022/PN Dum
Tanggal 1 Februari 2023 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
RUSLI RAHIM alias ALAI
Turut Tergugat:
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
83 — 27
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus
Register : 15-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN SEKAYU Nomor 54/Pid.B/LH/2023/PN Sky
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Siti Fatimah, S.H., M.H.
2.Selly Agustina, SH
3.Herman, S.H.
4.Armein Ramdhani, S.H., M.H,
5.Ardhia Azim, SH
Terdakwa:
Juliyanto Alias Zuli Bin Sukarto
79 — 31
Pengadilan PN BANJARBARU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 18-07-2023 — Putus : 19-09-2023 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN BANJARBARU Nomor 207/Pid.B/LH/2023/PN Bjb
Tanggal 19 September 2023 — Penuntut Umum:
1.SUPARDI, S.H.
2.ROMLY SALIJO, S.H.
3.MASRITA FAKHLIYANA,S.H.
4.UWAIS DEFFA I QORNI, S.H., M.H.
5.JODDI ADITYA INDRAWAN, S.H.
6.WAN ACHMAD FERDIANSHAH, SH
Terdakwa:
Saiful Anwar Als Anwar Bin H. Waluyo
61 — 53
  • Waluyo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memanfaatkan Ruang Tidak Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 61 Huruf b Yang Mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 26-12-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 253/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 12 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN RIAU MADANI
Terbanding/Tergugat I : KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH PROVINSI RIAU Cq.PEMERINTAH DAERAH KEBUPATEN PELALAWAN
Terbanding/Tergugat II : PT.Madukoro
162 — 141
  • terlihat dalam pertimbangan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 07/G/2017/PTUN Pbr,tanggal 26 Juli 2017, halaman 59 59.
    Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara maupun dariPemberi izin (Tergugat !).
    Bahwa Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undangundang No.5 Tahun 1986 jo Undangundang No.9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa : "Sseseorangatau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutanagar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutanganti rugi dan/atau rehabilitasi
    Bahwa Menanggapi Poin 16 Dalil Penggugat yang pada pokoknyaPenggugat telah menggugat ke Penggadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa sudah seharusnya Perkara ini di diperiksa dan di adili diPengadilan Tata Usaha Negara karena berkaitan denganKeputusan Tata Usaha Negara.
    Bahwa SK Surat Keputusan Nomor: 522.21/IUPHHKT/1/ 2003/017tanggal 31 Januari 2003 merupakan Keputusan Tata usahaNegara yang telah memenuhi syarat yang harus diperiksa di adilioleh Pengadilan Tata Usaha Negara.7. Bahwa Menanggapi Poin 17 Dalil Penggugat : Bahwa izin PT Madukoro telah melewati prosedurprosedur izinyang diatur berdasarkan hukum Positif di Indonesia. Bahwa dalam diri Penggugat tidak mampu membuktikankepentinga Pelestarian Hutan di Indonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 06-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5287 B/PK/PJK/202
Tanggal 6 Desember 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
26 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus
Register : 24-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN SRL
Tanggal 26 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RIKSON LOTHAR.SH
Terdakwa:
KAMARUZZAMAN BIN H. M. KHATIB
434 — 74
  • S.639/MENHUTVI/2013 dan himbauantersebut terletak di jalan poros devisi VI dan sekira 100 meter dari lokasipenananam kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa ; Bahwa Saksi menerangkan izin konsesi IUPHHKHTI PT Samhutani tidakpernah diberikan kepada pihak lainnya baik perseorangan ataupunperusahaan ; Bahwa Saksi menerangkan tata cara management yang dilakukan olehPT.
    Jambi yaknisebagai Fungsional Umum Seksi Perencanaan Tata Hutan BidangPerencanaan dan pemanfaatan Hutan Pada dinas Kehutanan Prov.Jambi ; Bahwa benar Ahli menerangkan selaku ahli Penataan kawasan Hutanada memiliki surat Tugas Nomor : 7205/SPT/Dishut2.1/X1/2018, tanggal12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas KehutananProv.
    Jambi ; Bahwa benar Ahli menerangkan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai Fungsional Umum Seksi Perencanaan tata hutanBidang Perencanaan dan pemanfaatan Hutan Pada dinas KehutananPutusan Nomor 12/Pid.B/LH/2019/PN SRL, halaman 27 dari 50 halamanProv.
    Hutan lindungHutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokoksebagai perlindungan sebagai system penyangga kehidupan untukmengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegahintrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah Hutan ProduksiHutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsipokok memproduksi hasil hutanBahwa benar Ahli menerangkan PT.
    TOBING, adapunmekanisme pengajuan dan pemberian izin berdasarkan peraturan menteri LHKNomor : 09/MenLHK/II/2015, tentang tata cara pemberian , perluasan arealkerja dan perpanjangan IUPHHKHA, IUPHHKRE, atau IUPHHKHTI padahutan Produksi, tanggal 20 Maret 2015 adalah : Permohonan di ajukan oleh pemohon ke menteri LHK up. KepalaBKPM dan tembusan kepada dirjend, gubernur dan bupati/walikota. Permohonan bisa disampaikan langsung ke bkpm atau secara online.
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 14-09-2022 — Putus : 25-07-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan PN BENGKALIS Nomor 39/Pdt.G/LH/2022/PN Bls
Tanggal 25 Juli 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1. PT. PANAHATAN
Turut Tergugat:
2. Kementerian Linngkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia),
92 — 64
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 24-04-2008 — Upload : 27-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56PK/TUN/2005
Tanggal 24 April 2008 — SENDI BINGEI PURBA SIBORO ; vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN DEPOK ; HENDRI PRASTOWO
149 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 04-05-2006 — Upload : 29-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Nomor 354 K/TUN/2003
Tanggal 4 Mei 2006 — Rudi Jono Tambun ; Vs Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung ; Thomas Lumanauw ;
231 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN Pulau Punjung Pidana Khusus
Register : 23-09-2022 — Putus : 13-01-2023 — Upload : 16-01-2023
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 102/Pid.B/LH/2022/PN Plj
Tanggal 13 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
2.BUSTANUDDIN, S.H
3.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
4.ELLYAS MOZART Z S, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. WERHANUDIN bin SA'ID
120 — 43
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 08-09-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN BENGKALIS Nomor 38/Pdt.G/LH/2021/PN Bls
Tanggal 5 Januari 2022 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
Ali Amran
Turut Tergugat:
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
46 — 20
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 28-04-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 09-06-2020
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 37/Pid.B/LH/2020/PN Kph
Tanggal 8 Juni 2020 — Penuntut Umum:
M. IQBAL MAHARAM, SH.
Terdakwa:
JUMAKIR Alias JAKIR Bin DIARJO Alm
364 — 0
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus
Register : 15-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN SEKAYU Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Sky
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Herman, S.H.
2.Selly Agustina, SH
3.KIAGUS ANWAR, S.H.
4.Armein Ramdhani, S.H., M.H,
5.Hendra, SH
Terdakwa:
Anas Rudin Bin Kusriyanto
52 — 31