Kras KabupatenKediri, tidak tidak membawa/memiliki Surat keterangan bepergian/boro;Catatan Putusan Nomor 414/Pid.C/2020/PN Gpr hal 1 dari 2 halHakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalamperkara terdakwa Soeprobo Mustika Sari Binti Kabul Pujiono, tersebut diatas ;Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Pegawai

Negeri SipilSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan suratsurat bukti lainnya;Mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa ;Memperhatikan barang bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan terdakwa sertabarang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwasecara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yangdidakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dandijatuhi hukuman ;Mengingat pasal 10 ayat (1) jo

PaniteraPengganti dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi PamongPraja Kabupaten Kediri selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;Panitera Pengganti, Hakim,Subagjiyo, SH. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,M.Hum.Catatan Putusan Nomor 414/Pid.C/2020/PN Gpr hal 2 dari 2 halCatatan Putusan Nomor 414/Pid.C/2020/PN Gpr hal 3 dari 2 hal

., Kesemuanya adalah KewarganegaraanIndonesia, Nomor.1.Pekerjaan Advokat/KuasaHukum, Nomor. 2 sampai dengan Nomor.4 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorBupati Gowa, Beralamat Kantor di Jalan MesjidRaya Nomor 30 Sungguminasa, Kabupaten Gowa,Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan SuratKuasa Nomor: 800/61/XI/2018/hukum tanggal 9Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor: 04/P/FP/2018/PTUN.Mks.Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON1;2.Nama Jabatan : GUBERNUR SULAWESI SELATAN:;Tempat Kedudukan

di: Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Kota Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:A.Muhammad Reza, S.H;Marwan Mansyur, S.H., MH;Naomi Tonapa, S.H;Ratna Idrus, S.H., MH)jLabela Nakanaya, S.H;Husam, S.H)7. brahim Bando, S.H;Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Nomor 1 sampaii endengan Nomor 6 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorGubernur Sulawesi Selatan, Nomor 7 Pekerjaan Advokat Mitra KerjaGubernur/Pemda Provinsi Sulawesi Selatan, Berkedudukan di JalanJenderal Urip Sumoharjo

PENETAPANNOMOR : 1927/dt.G/2012/PA.TgrsBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdatatertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawahini dalam perkara antara :Penggugat umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),Wtempat tinggal di Kabupaten Tangerang ,Selanjutnya disebut sebagai:Penggugat",melawanTergugat umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan

bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatatdidalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraianini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara tersebut ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyatakan pencabutanatas perkaranya tertanggal 27 September 2012, karena akan mengurus surat izinatasannya terlebih dahulu dengan statusnya sebagai Pegawai

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki kepadamateri jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak perlu memintapersetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu akan dikabulkan untuk dicabut olehPenggugat, dengan menetapkan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;Menimbang, bahwa sekalipun perkara ini telah dicabut, akan tetapi biaya yangtimbul dari perkara tersebut tetap ada, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun

RIHI, SH & REKAN, Advokad / Penasehat Hukum,berkantor di Jalan Swadaya, Rt.11/Rw.05 Kelurahan Tarus,Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;MELAWANTHOMAS TOUSELAK, pekerjaan Pensiunan Pegawai Telkom, alamat JalanThom Touselak Rt. 031 Rw. 07, Kelurahan Oebufu, KecamatanOebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT SEMY JOHAN TOUSELAK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamatJalan Thom Touselak Rt. 031 Rw. 07, Kelurahan Oebufu,Kecamatan Oebobo

, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;SEPRIANUS TOUSELAK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaAjenrem Kupang, alamat Jalan Thom Touselak Rt. 031 Rw. 07,Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;HABEL DONALD TOUSELAK, pekerjaan Pegawai Telkom, alamat JalanThom Touselak Rt. 031 Rw. 07, Kelurahan Oebufu, KecamatanOebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATIV;OTNIAL SOLEMAN TOUSELAK, pekerjaan Pegawai Telkom, alamat JalanThom

PENETAPANNomor 85 /Pdt.G/2019 /PN.kdi.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:NY SULASTI , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ,Alamat JI. Kapt. Piere Tendean Nomor 38 Kelurahan Baruga Kota Kendari,dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Dr. ABDUL RAHMAN, SH., MH, M.AMIN MANGULUANG, SH, DODI, SH, TOHA.

ARRIJALU .RJ.SIP.MM, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil , beralamat diJalan Belibis nomor 7 Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari,dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IBRAHIM TANE,SH,MH,FATWAALYUSAK,SH, ANJAS ARI SADA,SH, RAITNO,SH, UMAR BACHMID,SH,BASRI ,S.H ..HERIYAWAN, SH BAHRUL ALAM,SH , ParaAdvokat yangberalamat di Jalan Supu Yusuf kompleks Cempaka Mas Nomor 6 EKelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, berdasarkanSurat Kuasa tanggal 20 Januari 2020 ;, selanjutnya disebut sebagai

AMIN ALHUSAINI, SH MH, Hakim padaPengadilan Agama Subang sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belahpihak tersebut supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga danhasil laporan Mediator tersebut tertanggal 21 Nopember 2013 pada pokoknyamediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara terhadap Penggugat telah diberitahukan sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai Peraturantersendiri apabila hendak bercerai dan untuk hal itu

Negeri Sipil sudah diproses dan sudah mendapatkanIzin Perceraian dari Bupati Subang ; bahwa Tergugat tidak akan mengurusnya karena Tergugat dengan Penggugatsudah pernah menghadap ke atasan juga karena rumah tangga sudah terasatidak nyaman dan sulit untuk lanjut, maka Tergugat siap menanggung segalaresiko berkaitan dengan belum adanya Izin Perceraian dari Pejabat yang berwenang untuk itu ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak akanreplik karena pada intinya jawaban Tergugat

Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, untukPenggugat wajib memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Keputusan BupatiSubang Nomor : BKD/2013, tanggal 08 Juli 2013 Tentang Pemberian IzinPerceraian PENGGUGAT. bercerai dengan suaminya bernama TERGUGAT,terbukti Penggugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinuntuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, maka Penggugat telahmemenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut di atas ;Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut di atas, Tergugat menyatakanbenar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan tentang posisi Tergugat yang berstatus sebagai anggota PolisiRepublik Indonesia ;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat

pada sidang berikutnyatidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanyayang sah, maka sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan,Perceraian Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tergugat belum dapat menyerahkan surat izinnya ;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat belum dapat menyerahkan suratizin perceraian dari Pejabat yang berwenang di Instansinya, namun

Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) OKU Timur, Pemohontelah mendapatkan izin dari atasan berdasarkan Surat Izin NomorXXXXXXXXXX tertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh BupatiOgan Komering Ulu Timur;4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon denganTermohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapibelum dikaruniai anak;5.

Putusan No.772/Pat.G/2020/PA.Mpr Bahwa, setelah akad nikah Pemohondan Termohon bertempat tinggal dirumah milik Pemohon diKelurahan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan KomeringUlu Timur selama kurang lebih 8 tahun kemudian Pindah kerumahorang tua Termohon di Kecamatan Belitang II Kabupaten OganKomering Ulu Timur, Sampai dengan berpisah; Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) OKU Timur,Pemohon telah mendapatkan izin dari atasan berdasarkan Surat IzinNomor xxxxxxxxxx tertanggal 28 September 2020 yang

, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi adalah teman Pemohon; Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon, akadnikah dilaksanakan pada Juni 2008; Bahwa, setelah akad nikah Pemohondan Termohon bertempat tinggal dirumah milik Pemohon diKelurahan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan KomeringUlu Timur selama kurang lebih 8 tahun kemudian Pindah kerumahorang tua Termohon di Kecamatan Belitang II Kabupaten OganKomering Ulu Timur, Sampai dengan berpisah; Bahwa, sebagai Pegawai

Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yangakan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebihdahulu dari Pejabat, sesuai maksud pasal Pasal 3 PP 45/1990 tentang tentangIzin.

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksisaksi yaitu:saksi 1 dan saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telahdiuraikan dalam duduk perkara;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yangmemberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain danrelevan dengan dalildalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak

Negeri Sipil yangterikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri sipil, atas pertanyaan Majelis Hakim ternyataPenggugat telah memperoleh Surat Izin melakukan perceraian dari atasanHal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2018/PA.TPIlangsung Penggugat dengan Nomor 01/I/2018, yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten

PA.TPIBahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugatbertengkar;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli2016, karena Tergugat telah pergi meningalkan Penggugat sampaisekarang sudah lebih 2 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebutTergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidakpernah kembali;Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai olehkeluarga, tetapi tidak berhasil;Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil,dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) Bahwa selama anakanak Penggugat dan Tergugat dalam asuhanPenggugat, keadaan anakanak tersebut setahu saksi baik, sehat dandiasuh serta dirawat oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;Bahwa setahu saksi dari dahulu sampai sekarang Penggugat berprilakubaik;2.An, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempattinggal Kota Tanjungpinang.

Negeri Sipil,dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah) Bahwa selama anakanak Penggugat dan Tergugat dalam asuhanPenggugat, keadaan anakanak tersebut setahu saksi baik, sehat dandiasuh serta dirawat oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0657/Pdt.G/2018/PA.

Negeri Sipil, Penggugat telah melampirkan Surat KeteranganIzin Perceraian dari Pejabat yang berwenang dari instansi tempat Penggugatbertugas, dengan demikian Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah oleh PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat karena tidak pernahhadirdipersidangan sehingga tidak

., MH. dan atas dasarkesepakatan tersebut, Hakim Ketua Majelis meminta kepada mediator yangdisepakati tersebut untuk memediasi kedua belah pihak ;Bahwa, berdasarkan laporan mediator Nomor 0340/Pdt.G/2015/PA.Kdrtanggal 25 Agustus 2015, mediasi dinyatakan gagal;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah melampirkanSurat Keputusan Bupati Sampang Nomor: 474.2/1665/434.206/TAHUN 2014tertanggal 25 September 2014 tentang Pemberian Izin Perceraian;Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,

Bahwa Termohon keberatan atas permohonan cerai Pemohon;Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut dan gugatan Termohontersebut, Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknyaisinya sebagai berikut : Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di DinasPendidikan dengan gaji terakhir 4.700.000, dan ada tunjangan sertfikasi ; Bahwa gaji Pemohon sudah dipotong 2/3 untuk Termohon;Bahwa, untuk mempertahankan kebenaran dalildalil permohonannya,Pemohon Konpensi/Termohon Rekopensi telah mengajukan

SAKSI 2, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di , Kabupaten Sampang, dibawah sumpah secara Islam,saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pokokpokoknyadisimpulkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohonkarena saksi adalah teman Pemohon ; Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Pemohon danTermohon; Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon danTermohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimanalayaknya suami isteri di Sampang

,namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari BupatiSampang, Nomor 474.2/1665/434.206/TAHUN 2014 tertanggal 25 September2014, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 3 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa yang

Oe > AU At culesArtinya :Dan bagi wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehSuaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagiorangorang yang bertakwa.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, makaberdasarkan kelayakan dan kepatutan, maka pantas dan wajar apabiladitetapbkan mutah yang harus dibayar olen Pemohon kepada Termohonsebesar Rp 5.000.0000, (lima juta rupiah);Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1)

NAMA SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di DistrikHalaman 4 dari 16 Hal Put.No. 128/Pdt.G/2021/PA.SrogTeminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, saksimenyatakan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah temanPemohon kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Hardianto dansaksi juga mengenal Termohon yang bernama Rani Nuryati; Bahwa setelah

sebagai wakil/kuasanya meskipun telahdipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untukmemeriksa perkara a guo tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkanputusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;Halaman 7 dari 16 Hal Put.No. 128/Pdt.G/2021/PA.SrogMenimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untukbercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam suratgugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil yangbertugas dinas di Sekolah Menengah Kejuruan YAPIS Teminabuan SorongSelatan, yang dalam perkara a quo adalah telah di mengajukan perkara ceralgugat terhadap Tergugat, maka haruslah tunduk pada ketentuan pasal 3 ayat(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakandengan tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraianwajib

memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat secara tertulis;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yangbertugas dinas di Sekolah Menengah Kejuruan Teminabuan Sorong Selatan,yang dalam perkara a quo adalah mengajukan perkara cerai gugat terhadapTergugat, telah ternyata memperoleh Surat Ijin Melakukan Perceraian dariPejabat yang bersangkutan, maka oleh karenanya telah cukup beralasanbahwa proses pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan

(Pemohon),yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeteral cukupsesuai UndangUndang Nomor: 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai jo.Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif BeaMeterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutmenjelaskan bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan izin dari pejabat pemberi izin maka alat bukti tersebutmerupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna danmengikat sesuai pasal 285

Musi Banyuasin untuk membuatsebuah surat mengenai Daftar Nama Staf (Pegawai Negeri Sipil), lalu saksikorban Maria menyuruh saksi Hardiansyah Bin Muhammad untuk mengetiksurat tersebut, selanjutnya setelah surat tersebut diketik, surat tersebutdiberikan oleh saksi Hardiansyah kepada saksi korban Maria, kemudiansaksi korban Maria memeriksa surat tersebut, lalu saksi korban Mariamengoreksi pada kolom keterangan dimana pada nomor urut 7 (tujuh) an.

Musi Banyuasin untuk membuatsebuah surat mengenai Daftar Nama Staf (Pegawai Negeri Sipil), lalu saksikorban Maria menyuruh saksi Hardiansyah Bin Muhammad untuk mengetiksurat tersebut, selanjutnya setelah surat tersebut diketik, surat tersebutdiberikan oleh saksi Hardiansyah kepada saksi korban Maria, kemudiansaksi koroban Maria memeriksa surat tersebut, lalu saksi korban Mariamengoreksi pada kolom keterangan dimana pada nomor urut 7 (tujuh) an.

Negeri Sipil,danHalaman 9 dari 16 halaman putusan No. 30/PDT/2017/PT.PLG.perbuatannya itu tidak menunjukkan sikap prilaku yang baik dan jadipanutan masyarakat, dan terdakwa tidak menghormati saksi korbanselaku atasannya,dan apabila tidak dijatuhkan hukuman penjara makadapat menjadi preseden buruk di lingkungan PNS.Kab.Banyuasin;Bahwa pada akhirnya Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggimenerima permintaan banding dari Penuntut umum dan agar terdakwadijatuhi pidana sebagaimana yang dimintakan

(Pegawai Negeri Sipil), lalu Saksi Korban Maria menyuruh stafnya yaituSaksi Hardiansyah Bin Muhammad untuk mengetik surat tersebut,selanjutnya setelah surat tersebut diketik, surat tersebut diberikan olehSaksi Hardiansyah kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korbanmemeriksa surat tersebut, lalu Saksi Korban mengoreksi pada kolomketerangan dimana pada nomor urut 7 (tujuh) an.

Negeri Sipil dan perbuatannyaditujukan kepada atasannya yang juga seorang Pegawai NegeriSipil,oerouatannya tersebut sungguh tidak pantas karena sebagaiseorang Pegawai Negeri Sipil seharusnya terdakwa menghormatiatasannya tersebut;Hal Hal yang meringankan: Terdakwa menyesali perobuatannya dan belum perrnah dihukum;Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP.KUHAP dan ketentuan hukumlain yang berhubungan dengan perkara ini:MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;Halaman 14 dari 16 halaman

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil).Bahwa dalam melangsungkan pernikahan, Tergugat d.r/Pemohon d.k danPenggugat d.r/Termohon d.k telah dikaruniai seorang anak yang masih berusia 3(tiga) tahun 5 (lima) bulan ;Bahwa berdasarkan amanat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka adalahwajar apabila hak asuh terhadap anak Penggugat d.r/Termohon d.k tersebut jatuhkepada Penggugat

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menghukum Tergugat d.tr/Pemohon d.k untuk menyerahkan dan membayarMaskan (tempat tinggal) kepada Penggugat d.t/Termohon d.k sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;Menghukum Tergugat d.t/Pemohon d.k untuk menyerahkan dan membayarKiswah (pakaian) kepada Penggugat d.r/Termohon d.k sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) ;Menyatakan

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;. Maskan Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah);.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;g Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk menyampaikansalinan putusan perkara ini kepada Badan Kepegawain Daerah KabupatenLangkat;342.

Negeri Sipil, bukan merupakanhukum acara Peradilan Agama, karena pemberian 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugatmerupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Bagian dari Gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah SakitUmum Daerah Karanganyar melalui Badan Keuangan DaerahPemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada An. Caroline Adonai Cahaya Kristina, anakkandung Ny.

Gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit UmumDaerah Karanganyar melalui Badan Keuangan Daerah PemerintahDaerah Kabupaten Karanganyar.Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Bagian dari Gaji Tergugatsebagai Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyarmelalui Badan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah KabupatenKaranganyar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada An.Caroline Adonai Cahaya Kristina, anak kandung Ny.

Petitum gugatan Penggugat saling mengecualikan yang menyebabkangugatan tidak jelas dan kabur, dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dalam petitum angka 8 (delapan) gugatannyamenuntut Supaya terhadap gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipildi Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar dilakukan sitajaminan (conservatoir beslaag) ; Bahwa meskipun demikian, Penggugat dalam petitum angka 9(Sembilan) gugatannya menuntut supaya Tergugat dihukum untukmenyerahkan sebagian gaji Tergugat sebagai Pegawai

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang beristeri/oersuami diberikan tunjanganisteri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok.2. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anakangkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belumpernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjaditanggungjawabannya diberikan tunjangan anak sebesar2% (duapersen) dari gaji pokok untuk tiaptiap anak.3.

No 7A Sumber,Banjarsari Surakarta, Jawa Tengah; Bahwa Pembanding semula Tergugat tercatat sebagai Aparatur SipilNegara atau Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah KabupatenKaranganyar, Jawa Tengah; Bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi PengadilanDalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah AgungRepublik Indonesia 2009, pada halaman 51, Kewenangan Relatif, yangmenyangkut Pegawai Negeri, berlaku ketentuan 118 HIR/ Pasal 142 RBg;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

LakiLaki, 45 Tahun (Lahir diDenpasar/20021973), Pegawai Negeri Sipil/ASN (Staf Pengajar FHUNUD), Agama Hindu, beralamat di Jalan Danau Beratan No. 9, BanjarPekandelan, Desa/Kel. Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan KotaDenpasar, Propinsi Bali; Yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I.Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Pencabutan Nomor 909/Pdt/G/2017/PN DpsDr. KETUT WIRAWAN SH., M.Hum.

LakiLaki, 65 Tahun (Lahir di Singaraja/08051953), Pensiunan Pegawai Negeri Sipil/ASN, Agama Hindu, beralamat diPerumahan Banjar Puri Chandra Asri Blok G No. 43, Desa/Kel. Batubulan,Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ; Yang selanjutnyadisebut sebagai : TERGUGAT Il.Dr. KETUT KARLOTA. LakiLaki, 69 Tahun (Lahir di Denpasar/21 051949),Dokter, Agama Hindu, beralamat di Jalan Hasanudin No. 2 BanjarGemeh Desa/Kel.

LakiLaki, 57 Tahun (lahir Denpasar/25 021961), Pegawai Negeri Sipil/ASN, Agama Hindu, beralamat di JalanAkasia IIIA/5, Banjar Buaji Sari, Desa/Kel. Sumerta, KecamatanDenpasar Timur Kota Denpasar, Propinsi Bali Yang selanjutnya disebutsebagai : TERGUGAT IV.MADE BAGUS DICKY ARYA B. SE.MComm. LakiLaki, 38 Tahun (lahir diDenpasar/17121980.), Swasta, Agama Hindu, beralamat di Jalan TrijataNo. 27 Banjar Kerta Buana Desa/Kel.

., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Jalan Angkasa Nomor 24, RT.001/RW.001, KelurahanDelima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Te2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan

batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota PekanbaruNomor: 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil An.

Putusan Nomor 399 K/TUN/2021Pekanbaru Nomor: 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Raimon, S.E.,Tanggal 8 Juni 2020;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan Hakhak Penggugat seperti semula atau yang setara dengan itu sebagaiPegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota MadyaPekanbaru;5.

sesudah perkaraini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht)SUBSIDAIR:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusanyang seadiladilnya (Ex Aequo et bono).Demikianlah permohonan ini diajukan, atas perhatian dan perkenanKetua Pengadilan Agama Palembang kami ucapkan terima kasih.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Penggugatdan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugatdan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telah memperoleh izinuntuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian jugaTergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untukmelakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, oleh karena itupemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun1983 juntis Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat EdaranBAKN Nomor 48 Tahun 1990)?

;Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belummemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang,demikian juga Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat1 Paragraf Pilihan kalau para pihak PNSHalaman 5 dari 7 putusan Nomor 2417/Pat.G/2019/PA.PLGketerangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, akantetapi permohonan izin perceraian tersebut telah melampaui masa enam bulandan Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya, oleh karena

kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut yaitu dengan suratpanggilan tanggal 24 Juli 2013, tanggal 12 Agustus 2013, tanggal 28 Agustus 2013 dantanggal 30 September 2013 Nomor 1308/Pdt.G/2013/PA.Sit, kemudian Majlis Hakimmendamaikannya dengan memberikan nasehat agar Penggugat rukun kembali layaknyasuami istri, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil guna memenuhimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 yang telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 di depan persidangan telah menyerahkanSurat Izin atas Penggugat yaitu Surat Izin Perceraian dari Bupati Situbondo denganNomor : 860/2483/431.304/SK/2013 tertanggal 26 Maret 2013Menimbang bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan buktibukti tertulis berupa :A.

HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang bahwa meskipun diputus dengan verstek oleh karena perkara inimengenai perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;Menimbang bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugatdengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, setelah memperhatikan alat bukti(P.1), maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalahsuami istri yang sah;Menimbang bahwa Penggugat adalah berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil,untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 3 (1) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,terhadap ketentuan administratif di maksud telah dapat menunjukkan di persidanganyaitu Surat Izin Perceraian dari Bupati Situbondo dengan Nomor : 860/2483/431.304/SK/2013 tertanggal 26 Maret 2013, maka untuk itu Majelis berpendapat Hakadministratif Penggugat

sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak ada yang dilanggar, makapemeriksaan dapat dilanjutkan;Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan Penggugat sebagaimana yangdiuraikan dalam gugatannya, setelah memperhatikan alatalat bukti saksi yang telahternyata dari keterangan saksisaksi tersebut saling bersesuaian, sehingga Majelisberpendapat bahwasannya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan danpertengkaran yang sedemikian rupa sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun

Foto Copy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : C00589/KEP/01/95 tentang pemberhentiandengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama tertanggal 16 Mei 1995, selanjutnya diberi tanda P. 4 ;5. Foto copy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) nomor : 01003968900tanggal 8 Oktober 2010, Atas nama , Selanjutnya diberi tanda P5;6.

Foto Copy Surat Keputusan Kepala badan Kepegawaian NegaraNomor : 004390/KEP/KRVI/KC201/A/06 tentang PenyesuaianPensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Spil dan Janda / DudaKedalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 atas nama tertanggal 12 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda P. 6;I. Bukti saksi.1. Saksi I, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiuanan PegawaiNegeri Sipil, tempat tinggal Kabupaten Aceh Tenggara.

No. 0116/Pdt.G/2011/MS.KCBahwa, antara Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak adahubungan darah atau semenda serta status Pemohon pada waktu itu Gadis danSuaminya Lajang, semasa hidupnya tidak ada istri lain selainPemohon ;Bahwa, antara Pemohon dan telah mempunyai 11 (sebelas) orang anak ;Bahwa, sekarang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah pensiun ;Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk keperluanpengalihan pensiunan

waktu itu sebagai walinya adalah Abangkandung Pemohon dan Saksi yang bernama diwakilkan kepada , dan saksinya ada dua orang yaitu Saksi sendiri dan , maharnya saksi tidak tahu ; Bahwa, antara Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tidakada hubungan darah atau semenda serta status Pemohon pada waktu ituGadis dan Suaminya Lajang, semasa hidupnya tidak ada istri lainselain Pemohon ; Bahwa, antara Pemohon dan telah mempunyai 11 (sebelas) oranganak ; Bahwa, semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai

Negeri Sipil dan telah pensiun ; Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untukkeperluan pengalihan pensiunan kepada Pemohon selaku isterinya ;Menimbang bahwa Pemohon dan kuasa para Termohon telah membenarkankedua keterangan saksi diatas; Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetapsebagaimana permohonannya dan kuasa para Termohon dalam kesimpulannya padapokoknya tetap sebagaimana jawabannya yakni setuju sepenuhnya atas permohonanPemohon dan menyatakan tidak ada lagi

GUST AHMAD KARTAMIHARJA, Stp, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,alamat Jalan Cilik Riwut, Kelurahan Mendawai,Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara,selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING 1!semula Tergugat ;2.

SRI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, alamat Jalan Cilik Riwut,Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara,Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING II semula Tergugat II ;3.ITAR, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Cilik Riwut, Gang Sepakat,Kelurahan Mendawai, Kecamatan Sukamara,Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING III semula Tergugat IV ;4.PAK DE AMAT, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Cilik Riwut, GangSepakat, Kelurahan Mendawai, KecamatanSukamara, Kabupaten Sukamara

RAHMAN, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Cilik Riwut, GangSepakat, Kelurahan Mendawai, KecamatanSukamara, Kabupaten Sukamara, selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING VI semula TergugatVIII;Dalam hal ini Terbanding, I, Il, Ill, IV, V dan VIsemula Tergugat I, Il, IV, V, VII dan VII memberikuasa kepada ABDUL SYUKUR, SH, AdvokatPenasehat Hukum, beralamat di Jalan SultanSyahrir, Gang Lombok, RT. 03, Kelurahan Madurejo,Pangkalan Bun, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan

NARDI, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Jl. Cilik RiwutGang Sepakat Kelurahan Mendawai Kecamatan Sukamara,Kabupaten Sukamara, selanjutnya disebut sebagai TurutTERBANDING II semula Tergugat VI ;5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUKAMARA di SUKAMARA,alamat Jalan Cilik Riwut, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanyaBahruddin, SH, Kepala Sub.

Yk.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang mengadili perkaraperdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antara :PEMBANDING, umur 52 tahun (lahir 21 April 1961), agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, dalam halini diwakili kuasanya Deni Ismail Pamungkas,S.H., dan Wandy Marseli, S.H., Advokat,beralamat di JI.

Kadipaten Kidul 12, Yogyakartaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli2014, semula sebagai Termohon sekarangsebagai Pembanding;melawanTERBANDING, umur 50 tahun (lahir 15 Juli 1963), agama Islam, ,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempattinggal di Tasikmalaya, semula sebagai Pemohonsekarang sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan semua suratsurat yangberkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian sebagaimana tertuang dalam

Yk.tersebut memicu terjadinya kerenggangan hubungan antara Pemohon danTermohon dan mengurangi keharmonisan rumah tangga, lebihlebihantara keduanya dipisahkan oleh jarak tempat tinggal yang jauh karenamasingmasing pihak menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana Pemohon tinggal di Tasikmalaya sedangkan Termohon tinggal diYogyakarta, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibanmasingmasing sejak tahun 2009 bahkan

Adapun mengenaibesamya nafkah iddah, Majelis Hakim dengan memperhatikan pekerjaanPemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan gugatan Termohon sebesarRp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, memandanglayak jika Pemohon dibebani untuk memberikan nafkah iddah sebesarRp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atauRp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddahkurang lebih tiga bulan;Menimbang, bahwa mengenai amar putusan yang memerintahkankepada