Ditemukan 86899 data
86 — 13
Penggugatadalah orang yang berhak melakukan pencabutan tersebut sebagaimanaketentuan Pasal 272 Rv jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 yang mengatur tentang pencabutansurat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut suratgugatannya dinilai cukup beralasan dan patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1 )UndangUndang Nomor 7 Tahun
11 — 12
PENETAPANNomor 313/Pdt.G/2019/PA.BjbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan atas perkara permohonan cerai talak antara:Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 01 April 1971, agama Islam,pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Garuda GangKenari No. 83 Rt. 006 Rw. 006 Kelurahan LandasanUlin Timur,
Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbarusebagai Pemohon;melawanTermohon, tempat dan tanggal lahir Guntung Payung, 26 November 1971,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Pendidikan Strata Il, tempat kediaman di Jalan GarudaGang Kenari No. 83 Rt. 006 Rw. 006 KelurahanLandasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, KotaBanjarbaru sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang
29 — 9
ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan MajelisHakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Warisyang diajukan oleh:Xxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, O07 Juli 1967, umur 54 tahun,agama Islam, pekerjaan Swasta, PendidikanStrata I, tempat kediaman di Jalan xxx, KelurahanGraha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, KotaBalikpapan, sebagai Pemohon ;Xxxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 12 Mei 1971
Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 01/1/477/WNI/1971 atasnama xxxx yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Balikpapantanggal 6 April 1987 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya (Bukti P.3);4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6471LT090220210027atas nama Mxxxyang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Penetapan Nomor 210/Padt.P/2021/PA.Bpp 3 dari 8Balikpapan tanggal 10 Februari 2021 yang bermeterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);5.
62 — 11
PUTUS AUNNOMOR : 119/PID.B/2012/PN.Ltk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAwonnnnne= Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana padaperadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkanputusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa Nama LengkapTempat LahirUmur / Tgl LahirJenis KelaminKewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikan : Medan ;: 141 tahun / 26 Februari 1971 ;: Perempuan;: Indonesia;:Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka,: Katholik
13 — 4
Jo. 1925 KUHPerdata, dinyatakanbahwa Pengakuan yang diberikan di depan hakim menghasilkan buktiyang sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuanmaupun orang yang dikuasakan khusus untuk memberi pengakuantersebut;115) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, bahwa dengan adanyapengakuan tegas Tergugat, maka Penggugat tidak perlu membuktikan lagidalilnya dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 497K/SIP/1971 tanggal
O01 September 1971, bahwa dengan adanyapengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali akanmempertimbangkan tentang pokok perkaranya tentang perceraianMenimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugatmenunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suamiisteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 1996, namun hal itu belumlahdapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat
14 — 7
Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata padaPeradilan Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut, dalam perkara gugatan perceraian antara : PENGGUGAT , perempuan lahir di Tegal Cangkring 25 Juni 1978, pekerjaanwiraswasta, alamat Kabupatean Badung , yang selanjutnya disebutsebagai: PENGGUGAT Melawan:TERGUGAT , lakilaki, Jahir Juntal, 15 Oktober 1971,pekerjaan karyawan swasta,alamat Badung yang selanjutnya disebutSODAC al == ns ene
96 — 26
Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 1971 keluarga besar SONO antara lain yangterdiri dari :1. ALI SAAL SONO.2. AMIR ABDURACHMAN SONO.3. SAIMA SAAL SONO.4.SARIMA ABDURACHMAN SONO.5. SINANG ABDURACHMAN SONO.6.
NTT karena memiliki luas dan batasbatas yang berbeda;Bahwa adapun luas dan batasbatas tanah kelaurga SONO sesuai suratpernyataan tanggal 23 pebruari 1971 adalah tanah dengan luas 144 x 22 =3.168 M2 dan batasbatas : Utara : Pekarangan keluarga sono; Timur : Jalan Raya; Barat : Sdr.
Sarima Abdurahman Sono dankeluarga Sono lainnya membuat surat pernyatan tertanggal 23 Pebruari 1971 yangdiketahui Kepala Desa dan Camat Kota Kupang, yang isinya menyatakan tanah diHalaman 36 dari53 hal. Perkara Nomor : 60/Pdt.G/2014/Pn.Kpg.Desa Bonipoi di sertifikatkan atas nama Anwar Min Saal Sono ( anwar Saal alias SaalSono alias Anwar Min Saal Sono).Menimbang, bahwa dari surat bukti P1.
tanggal 27Oktober 1971.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hadijah Soka Majid,tahun 1962 1994 saksi tingal di Bonipoi di rumah mertua saksi yang bernama M.Amin Soka, dimana saat itu di Bonipoi hanya ada tiga rumah yaitu rumah mertuasaksi, rumah Djenab Sudin Kiwang (Bibinya Muhamad Amir Kiwang) dan rumahMuhamad Djafar Anwar.
Bahwa adapun luas batasbatas tanah keluarga Sono sesuai surat pernyataantangal 23 Pebruari 1971 adalah tanah dengan luas 144 x 22 m = 3.168 m2 danbatas batas : Utara :Pekarangan Keluarga Sono Timur : Jalan Raya Barat :Sdr.
84 — 71
Nur Ida Sofiati binti Mochammad Ali jasin sesuai putusanpengadilan Negeri Tingkat Malang No. 369/1971 (Pemohon 1);2. Ummu Fauziyah binti ja Rochman sesuai putusan pengadilanNegeri Tingkat Malang No. 370/1971 (Pemohon II);4. Bahwa Achadun als. H.A.
Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Malang atas namaNur Ida Sofiati Nomor : 369/1971 tanggal 8 Februari 1972 yanghalaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor : 0973/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlgdikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Negeri Malang, bermeteraicukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);I.
Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Malang atas namaFauzijah Nomor : 370/1971 tanggal 8 Februari 1972 yang dikeluarkandan ditandatangani oleh Panitera Negeri Malang, bermeterai cukup, olehKetua Majelis diberi tanda (P.12);m.
35 — 6
Bahwa Penggugat dahulu bernama LIM BENG HOK telah menikah dengan KOK OIING pada tanggal 29 Desember 1971 berdasarkan Tjabutan dari Daftar Perkawinanuntuk Warga Negara Asing di Tarakan No. 26 Tahun 1971 tanggal 30 Desember 1971 ;Halaman 1 Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2017/PN.
Fotocopy Tjabutan dari Daftar Perkawinan Untuk Warga Negara Asing di TarakanNomor : 26 atas LIM BENG HOK dan KOK OI ING, tertanggal 30 Desember 1971,(Bukti P1), Sda ; 2. Fotocopy Surat Keputusan Presiden tentang Kewarganegaraan Indonesia atas nama LIMBENG HOK, Nomor : 10/PWI tahun 1980, tertanggal 29 Pebruari 1980, (Bukti P2),3. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor :1978/Pdt.P/1989. PN.Sby,pada tanggal 08 Juli 1989, (Bukti P3), Sda ; 4.
74 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
(seratus enam puluh delapan meter persegi) (14 x 12) m pernah diizinkanoleh orangtua Para Penggugat pada tahun 1971 kepada Sdr. Lukas Lupa(almarhum) untuk menempati sementara dan membangun rumah diatasnya;Bahwa setelah Sdr. Lukas Lupa (almarhum) membangun rumah dantinggal di atas tanah yang diizinkan orang tua Para Penggugat tersebut,datang ibu Tergugat yang bernama Ester Karanja Ninda (lbuNdapangadung) dengan membawa anakanaknya termasuk Tergugatuntuk numpang tinggal bersama Sdr.
diberikan kepada BenyaminNdapangadung tersebut:Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menerapkanhukum pembuktian dalam kaitan dengan alat bukti saksi sebagaimanadalam pertimbangan hukumnya halaman 59 Putusan Nomor 40/Pdt/2017/PT KPG yang pada pokoknya mempertimbangkan Bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat, yaitusaksi Abdul Hamid Manda dan Yacob Radjah menerangkan hanyamendengar cerita dari orangtua Para Terbanding semula Para Penggugatbahwa pada tahun 1971
(seratus enam puluh delapan meter persegi) kepadaorangtua Para Terbanding semula Para Penggugat, sehingga keterangansaksi Abdul Hamid Manda dan Yakob Radja dikualifikasi sebagai saksi deauditu, sedangkan saksi Para Terbanding semula Para Penggugat yaituMbepa Karanja Mbani menerangkan bahwa pada tahun 1971 mendengarsendiri bahwa Lukas Lupa (almarhum) meminjam tanah kepada orang tuaPara Terbanding semula Penggugat, akan tetapi keterangan saksi MbepaKaranja Mbani tidak didukung oleh keterangan saksi
orang tua Para Penggugat ada 3(tiga) orang yakni Pak Wohangara, istrinya dan Lukas Lupa danselanjutnya oleh Wohangara mengatakan kepada saksi adik ini LukasLupa datang mau pinjam pakai tanah, dan saat itu saksi juga memberikannasehat kepada Lukas Lupa (almarhum) agar tidak membuat masalahlagi, (vide putusan halaman 25 putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Wop,dan halaman 2829 Putusan Nomor 40/Pdt/2017/PT.KPG), dan dariketerangan saksi Mbepa Karandja Mbani yang menerangkan Bahwa padasekitar tahun 1970/1971
MASHOEDI
Tergugat:
1.Jeremias Roma
2.Nuryani
3.IMAM SUBARKAH
4.DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.si
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo
46 — 12
dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan obyeksengketa adalah tanah warisan dari orang tuanya sedangkan Penggugat adalah 3(tiga) bersaudara, sedangkan saudarasaudara Penggugat tidak bertindak sebagaiPenggugat sedangkan mereka memiliki hak sehingga Penggugat seorang diriadalah bukan pihak yang tidak dan/atau bukan dalam kapasitasnya bertindakselaku Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 1030K/Sip/1971
perspektif normatif dan praktiktentang Surat Kuasa Khusus yang berlaku dalam berperkara perdata di depansidang pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR hanyamenyebutkan syarat pokok saja mengenai surat kuasa khusus yaitu berbentuktertulis atau akta sehingga tanpa perlu adanya penambahan syarat lain yangharus ditambahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR danSurat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2/1959, SEMA Nomor 5/1962,SEMA Nomor 01/1971
Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketayang diperkarakan antara pihak berperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR danSurat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2/1959, SEMA Nomor 5/1962,Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.SdaNomor SEMA 01/1971, SEMA Nomor 6/1994) maka syarat formil Surat kuasakhusus tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila tidak dipenuhi salah satusyarat mengakibatkan surat kuasa khusus cacat formil sehingga
dengansendirinya kKedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa tidaksah dan mengakibatkan gugatan yang ditandatangani kuasa menjadi tidak sah;Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati Surat KuasaKhusus dalam perkara ini yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2020,dari bentuk formil Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat Pasal 123ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA Nomor 2/1959,SEMA Nomor 5/1962, SEMA Nomor 01/1971, SEMA Nomor 6/1994) yaituberbentuk
, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor6/1994) tentang syarat formal agar dianggap sah suatu surat kuasa khusus makaMajelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 MaretHalaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Sda2020 dikaji dari bentuk formil surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syaratPasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (Nomor 2/1959,Nomor 5/1962, Nomor 01/1971 dan Nomor 6/1994) karena dalam Surat Kuasakhusus tersebut tidak menyebut kedudukan
87 — 10
DAUD ARIF Nomor: 445/1971/RSD/2013 tanggal 30 Desember2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULI ELIZABET SARTIKA dengankesimpulan hasil pemeriksaan adalah korban mengalami luka lecet pada tangan kiri, kaki kiridan punggung kanan bawah.
bengkel terdakwa mengatakan kepada atasan terdakwa bahwa mobilnyarusak karena menabrak kayu.e Bahwa terdakwa tidak lapor kepada Polisi dan tidak berterus terang kepada pimpinanperusahaan tempat terdakwa bekerja karena terdakwa bingung dan takut karena telahmenabrak orang.e Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas kejadian tersebut, dan terdakwa telahmeminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan uang duka cita.Menimbang, bahwa terhadap bunyi hasil Visum Et Repertum nomor : 445/1971
Berdasarkan uraian fakta tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi.Mengenai unsur : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa sendiri sebagaimanatelah diuraikan diatas, serta dikaitkan pula dengan bunyi Visum Et repertum nomor : 445/1971/RSD/2013 atas nama korban meninggal dunia bernama alm.
1.Ropeah Binti Abdur Rahman
2.Sri Hayati Binti Muhammad.D
3.Sairul Hamiyah Binti Muhammad.D
4.Pathul Aswal Rifani Bin Muhammad.D
5.Miftah Farid Husaini Bin Muhammad.D
17 — 12
Bahwa Muhammad.D Bin Dulhaid dan Ropeah Binti Abdur Rahmanmenikah pada tanggal 9 Februari 1971, tercatat di KUA Kecamatan SamarindaSeberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan KutipanAkta Nikah Nomor 017/II/1971 tanggal 28 Februari 1971 dan dari pernikahantelah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :a. Sri Rahmawati Binti Muhammad.D lahir di Samarinda tanggal 20April 1973;Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2022/PA.Smdb.
Fotocopy Surat Nikah atas nama Muhammad D dan St.Ropiah017/1I/1971tanggal 28 Februari 1971 yang dikeluarkan oleh KUA Samarinda SeberangKota Samarinda, telah bermaterai cukup dan dileges di kantor Pos serta telahdicocokan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P11;2.
78 — 49
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 539/K/Sip/1971, tanggal 3Nopember 1971 menyatakan Sesudah berlakunya UUPA, makahanya perjanjian jual beli yang dilakukan dihadapan Pejabat PembuatAkta Tanah yang sah;Bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 539/K/Sip/1971,tanggal 3 Nopember 1971 maka pembayar /pembelian tanah milikpembanding (tergugat) pada tanggal 10 Desember 2015 adalah tidaksah menurut hukum;2.
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598/K/Sip/1971 tanggal 18Desember 1971 menyatakan Jual beli sawah (tanah) yang tidakdilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang' sebagaimanadikatakan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10/1961 yaituNotaris atau Camat, merupakan jual beli yang tidak sah menuruthukum, sehingga pembelinya tidak perlu mendapat perlindunganhukum;Bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598/K/Sip/1971tanggal 18 Desember 1971 maka pembayar / pembelian tanah milikpembanding (tergugat
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1211 K/Sip/1971 tanggal 15 April1972, jual beli tanah tanpa Akta PPAT dinyatakan sah, yakniMembenarkan jual beli sebidang sawah yang terjadi pada tahun 1966yang memakai akta yang berupa surat segel yang disaksikan olehKepala Desa;Bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1211 K/Sip/1971tanggal 15 April 1972 maka pembayar / pembelian tanah milikpembanding (tergugat) oleh terbanding (penggugat) pada tanggal 10Desember 2015 adalah merupakan jual beli yang tidak sah
67 — 13
Bahwa Para Pemohon adalah Anak Kandung dari adalah pasangansuami istri sah yang menikah di Tabanan pada tanggal 04 Juni 1971,sebagaimana tercatat dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor tanggal 8 juni 1971, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Tabanan;2.
surat tersebut dinyatakan tidak sah sebagai alat buktisehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk para Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon adalahpenduduk Kabupaten Tabanan, oleh karena itu Pengadilan Agama Tabananberwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili dan para Pemohonmempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan AktaNikah Nomor : 26/N/1971
tanggal 08 Juni 1971 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yangdiperkuat keterangan kedua saksi sehingga telah nyata terbukti bahwa Muhdardengan Ruminah sebagai suami istri yang sah dan semasa hidupnya Muhdarhanya menikah sekali dengan Ruminah dan tidak pernah bercerai;Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n.
76 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 1340 K/Sip/1971, tanggal13 September 1971 yang menyatakan eksepsi relatif yang tidak diajukanpada jawaban pertama tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkanPasal 133 HIR, eksepsi tersebut harus diajukan pada jawaban pertama.b.
padahal dari hasilpersidangan telah terbukti bahwa objek sengketa adalah harta warisanalmarhum Amaq Jumenah (kakek Penggugat sekarang Pemohon Kasasi)yang dikuasai oleh Para Tergugat sekarang temohon kasasi dan turutTermohon Kasasi secara melawan hukum (tanpa alas hak yang sah).Selain itu, pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Mataram) tersebutjuga bertentangan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (2), Pasal 133 danPasal 136 HIR Juncto Pasal 114 Rv, Yurisprudensi Tetap Mahkamah AgungNomor 1340 K/Sip/1971
, tanggal 13 September 1971, Juncto YurisprudensiTetap Mahkamah Agung 2150 K/Pdt/1984, tanggal 10 November 1984 danpendapat para ahli, serta bertentangan pula dengan Yurisprudensi TetapMahkamah Agung RI Nomor 244 K/Sip/1959, tanggal 5 Januari 1959, JunctoYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 64K/Sip/1974, tanggal 1Mei 1975, Juncto Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 516 K/Sip/1973, tanggal 25 November 1975 sebagaimana yang telah diuraikandalam memori kasasi Pemohon Kasasi pada angka
10 — 3
Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2006, bertempat di rumah sakit, ibukandung Para Pemohon yaitu yang bernama XXXX telah meninggal duniakarena sakit, berdasarkan kutipan akta kematian No. 3578KM251120140053 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 25 Nopember 2014, sedangkankedua orang tua kandung dari XXXX yaitu yang masingmasing bernamaXXXXn dan XXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu masingmasingpada tahun 1971 dan pada tahun 1966..
dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masingmasing bernama XXXX, XXXX dan XXXX, sebagai anak kandung;e Bahwa ayah dan ibu kandung XXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu,ayah kandungnya bernama XXXX telah meninggal dunia pada tahun 1973,sedangkan ibu kandungnya bernama XXXX telah meninggal dunia padatahun 1977;e Bahwa pada tanggal 12 Juli 2006 XXXX isteri dari XXXX meninggal dunia,ayah dan ibu XXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah kandungnyabernama XXXXn telah meninggal pada tahun 1971
dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masingmasing bernama XXXX, XXXX dan XXXX, sebagai anak kandung;e Bahwa ayah dan ibu kandung XXXX telah meninggal dunia terlebin dahulu,ayah kandungnya bernama XXXX telah meninggal dunia pada tahun 1973,sedangkan ibu kandungnya bernama XXXX telah meninggal dunia padatahun 1977;e Bahwa pada tanggal 12 Juli 2006 XXXX isteri dari XXXX meninggal dunia,ayah dan ibu XXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayah kandungnyabernama XXXXn telah meninggal pada tahun 1971
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.496 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 yang kaidah hukumnyaberbunyi :"Dengan adanya pengakuan maka sengketanya dianggap selesai,sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan Hakimtidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut".Keberatan Ketiga :Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar cq. Majelis Hakim Tinggi, tidakmempertimbangkan hasil pemeriksaan lokasi obyek sengketa tertanggal 6 Juli2007.
Tindakanmelawan hukum judex facti yang serta merta diambil alih sebagai pertimbanganHukum Majelis Hakim Tinggi, menyalahi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No. 242 K/Sip/1971 tertanggal 4 Oktober 1972 yang kaidah hukumnya berbunyi:"Tindakan Hakim Pertama yang merubah/menyesuaikan letak obyek sengketamerupakan tindakan yang keliru menurut Hukum".Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1028 K/Pdt/2010Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :1.
177 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa terkait dengan tenggang waktu Mahkamah Agung tidaksependapat dengan pertimbangan hukum dari Judex Facti karenasudah ada kepastian objek sengketa a quo dibuat berdasarkan datapalsu sesuai putusan peradilan pidana yang telah berkekuatan hukumtetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 43K/Pid/2018, tanggal 14Februari 2018 dan keabsahan perjanjian Johan Bertus De Fretesselaku Pimpinan/Gembala Sidang Gereja Isa Al Masih Pegangsaan,pada tanggal 10 April 1971
Banten/III/2018, tanggal 8 Maret2018, sehingga terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatanPenggugat dikesampingkan; Bahwa Johan Bertus De Fretes selaku Pimpinan/Gembala SidangGereja Isa Al Masih Pegangsaan, pada tanggal 10 April 1971,bertindak untuk atas nama Gereja Isa Al Masih melakukan perjanjianHalaman 7 dari 11 halaman.
; Bahwa perjanjian jual beli tersebut ditindak lanjuti dengan Akta JualBeli Nomor 17, tanggal 2 Juni 1972 dihadapan Notaris SoetronoParawiroatmodjo dan berdasarkan Putusan MA Nomor 171K/SIP/1974, tanggal 7 April 1977, yang telah berkekuatan hukum tetapmenyatakan sah surat perjanjian jual beli, tanggal 10 April 1971; Bahwa SHGB Nomor 211/Balimester, yang terletak di Jalan RayaJatinegara Timur Nomor 89/89 A, seluas 2.396 m?
26 — 14
perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juni2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dalam registerperkara Nomor 34/Pdt.P/2014/PA Sj telah mengemukakan halhal sebagai berikut :1 Bahwa Pemohon istri sah dari SUAMI PEMOHON, yang menikah menurut agamaIslam di wilayah hukum Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada tahun1971 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 43/1/1971
MENINGGAL);3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadirsendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannyaberdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap padapermohonannya;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinyatetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa untuk membuktikan dalildalilnya, Pemohon telah mengajukan alatbukti berupa:A Surat1 Fotokopi Akta Nikah Nomor 43/1/1971
merupakan akta autentik, bermeterai cukup dancocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohondengan almarhum SUAMI PEMOHON pada tahun 1971 di Sinjai Utara yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P.2. merupakan akta autentik, bermeterai cukup dancocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai