M E N G A D I L I- Menolak permohonan banding Penggugat / Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 08/G/2011/PTUN-BL, tanggal 06 Oktober 2011, yang dimohon banding;- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

P U T U S A NNomor : 212/B/2011/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yangmemeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dalamtingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutKecaratan...dalam sengketa antara : DENNY MARUF SYUHADA PRATAMA, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Eks.

TERGUGAT/TERBANDING; PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDANtersebut ; Se anins Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor : 212/B/2011/PT.TUNMDN tanggal 28Desember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan memutus sengketa tersebut ;coms Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandar Lampung Nomor : 08/G/2011/PTUNBL.tanggal O06 Oktober 2011 ; Telah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkasperkara dan bukti bukti surat

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua MajelisPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, No.212/B/2011/PT.TUNMDN, tanggal 10 Januari 2012 tentangPenetapan hariSidang; +r rrr rrr rrr rrr rere eeeTENTANG DUDUK SENGKETA em Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan mengambil alih keadaan mengenai duduksengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan PengadilanTata Usaha Negara BandarLampung Nomor : 08 / G/ 2011 / PTUN BL , tanggal 06Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagaiBerikut

puluh ribufupian ) gecscees sane sens eas see same sesDemikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majel isHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan padahari, SENIN, tanggal16 JANUARI 2012 oleh kami : SASTRO SINURAYA SH,HakimTinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanselaku Ketua Majelis, JAYATAN SIHOMBING,SH., dan KETUTRASMEN SUTA, SH., masing masing Hakim Tinggi PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan selaku~ Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakanterbuka

untuk umum pada hari SELASA tanggal 17 JANUARI 2012oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua HakimAnggota, dibantu) oleh : YEMITIA HAREFA, SH, PaniteraPengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpadihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasaHukumnya; +00750077HAKIM ANGGOTAKETUA MAJELISJAYATAN SIHOMBING, SH., SASTROSINURAYA, SH.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret gugatan Para Penggugat tersebut dari Register Perkara Nomor: 09/G/2019/PTUN.Mks;

3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Para Penggugat;

PENETAPANNOMOR : 09/G/2019/PTUN.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama, menerbitkan Penetapan dalam sengketa antara :1. SYAMSUL BAHRI, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di ButtakekeRT/RW: 002/002, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilauale,Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnyadisebut sebagai Penggugat1;2.

Nama Jabatan : KEPALA CABANG PT.BANK TABUNGAN PENSIUNANNASIONAL, Tok, BTPN UMK CABANG BULUKUMBA;Berkedudukan di : Jalan Samratulangi, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujungbulu,Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;telah membaca berkasberkas dalam perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dengan gugatan tertanggal 12Pebruari 2019 dan didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal12 Pebruari

setelah gugatan diperiksa oleh Majelis Hakim melalui pemeriksaan persiapan,selanjutnya Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonanpencabutan gugatan dengan surat tertanggal Makassar, 25 Februari 2019;Bahwa terhadap permohonan tersebut, dengan ini Pengadilan memberikanpertimbangan hukum sebagai berikut:TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, telah diaturdidalam pasal 76 ayat ( 1 ) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untukmencoret gugatan Para Penggugat tersebut dari Register Perkara Nomor:09/G/2019/PTUN.Mks;3.

., sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasahukum Para Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;Hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,JOSIANO LEO HALIWELO,S.H., JAMRES SARAAN, S.H.M.H.,MUHAMMAD IQBAL M,S.H., Panitera Pengganti,BURHAN, S.H.

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; ------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 20/G/2013/PTUN.Dps tanggal 25 Maret 2014 yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkaraPada ...

PUTUSANNOMOR : 118/B/2014/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam tingkatbanding telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : GUBERNUR BALI, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Niti MandalaDenpasar 5Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :1.Nama : Wayan Sugiada,SH.

;Kesemuanya berkewarganegaran Indonesia,pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum padaKantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM NENGAH MAHARSA, SH & REKAN berkantor diPerumahan Taman Asri Blok A No. 12 Subagan,Karangasem Bali, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 4 Nopember 2013, yangselanjutnya disebutsebagai Jenee nee ce nnn nnn n nnn nnn n nn nen nnn ne nen nnePENGGUGAT/TERBANDING ;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ; Setelah membaca :1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 118/PEN/2014/PT.TUN.SBY tanggal 20 Juni 2014 tentangPenunjukaan ...penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa ini ; 2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 25 Maret2014 Nomor : 20/G/2013/PTUN.Dps 53.

M E N G A D I L I :DALAM EKSEPSI :------------------------------------------------------------------------------------- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat bukan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;---------DALAM POKOK PERKARA :-----------------------------------------------------------------------1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;------------------------------------2.

negara yang menjadi kewenangan absolutPengadilan Tata Usaha Negara atau sengketanya bukan kewenangan PengadilanTata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Putusan Perkara Nomor: 14/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 47 dari 56 halamanMenimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara diatur dalam pasal 47 UndangUndang Peratun, menentukan bahwaPengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara.

Dengan demikian menurut Majelis Hakimkewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Sengketa TataUsaha Negara (Sengketa TUN) ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha NegaraPengertiannya diatur dalam pasal 1 angka 10 UndangUndang Peratun yangmengatur bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibatdikeluarkannya

Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (sengketa di bidangTUN) : 2. Subjek Sengketanya antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara (Pejabat TUN) ; 3.

Objek Gugatanya haruslah berupa keputusan Tata Usaha Negara ;Putusan Perkara Nomor: 14/G/2016/PTUN.Mks.Halaman 48 dari 56 halamanMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur sengketa Tata Usaha Negaratersebut di atas, Majelis Hakim akan menguji apakah gugatan Para Penggugatmemenuhi unsur yang menjadi syarat Kumulatif dari kewenangan absolutPengadilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama bahwa gugatan harus memenuhisyarat sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, Majelis Hakim

Wiyono dalam buku Hukum Acara PeradilanTata Usaha Negara, Penerbit Sinar Grafika, edisi Kedua tahun 2009, halaman 7,berpendapat maksud dari Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negaraadalah perbedaaan pendapat tentang penerapan hukum dalam bidang tata usahaNegara; Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat R.

MENGADILI

• Menerima secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 173/G/2020/PTUN. JKT. tanggal 3 Maret 2021;
• Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret perkara Nomor 27/G/2022/PTUN.BL dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBY tanggal 01 September 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; --------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ------------------------------------

PUT ANNOMOR : 40/B/2016/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketaSYARONI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan PerangkatDesa, bertempat tinggal di Dusun Jayan RT 02 RW 07 DesaBarongsawahan, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, KabupatenJombang.

Selanjutnya disebutTERGUGAT / TERBANDING ;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 40/PEN/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Pebruari 2016tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutussengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; 2.

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 124/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 01 September 2015 yangdimohonkan .....dimohonkan banding beserta suratsurat lainnya yang bertalian ; 3.

(Dua Ratus Dua Puluh TujuhRibu Rupiah).Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertamaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 124/G/2015/PTUN.SBYtanggal 1 September 2015 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum tanpa dihadiri oleh Penggugat prinsipal maupun Tergugat8) S =Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor :124/G/2015/PTUN.SBY tertanggal 1 September dan telah diterima olehPenggugat /

UndangUndangNomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndnagUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara besertaperaturan perundangundangan lainnya yang bertalian ; MENGADILI ....MENGADILI:1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ; 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 124/G/2015/PTUN.SBY tanggal 01 September 2015 yang dimohonkanbanding tersebut ; nnnn nn no nnn nen nn ne nen cnn nen nana nnnne3.

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 116/G/2020/PTUN.SBY, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada Penggugat;

PENETAPANNomor : 116/G/2020/PTUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalamPersidangan dengan Acara Biasa, telah menjatunkan Penetapan sebagai berikut,dalam perkara antara;AS MAW I, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun PadananRT.01 RW.03 Desa Lenteng Barat Kecamatan LentengKabupaten Sumenep, Pekerjaan Kepala DusunPadanan Desa Lenteng Barat;Dalam

Sumenep ProvinsiJawa Timur.Selanjutnya disebut sebagal ...............008 TERGUGAT;Halaman 1 dari 5 halaman Perkara Nomor 116/G/2020/PTUN.SbyPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut: Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 13 Juli 2020, yang didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Jull2020 di bawah Register Perkara Nomor: 116/G/2020/PTUN.SBY; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor: 116/PENMH/2020/PTUN.SBY, tanggal 15 Juli

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, danperaturan Perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1.

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.400.000, (Empat Ratus RibuRupiah) yang dibebankan kepada Penggugat;Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus2020 oleh GANDA KURNIAWAN, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, ZUBAIDADJAIZ BARANYANAN, SH, dan NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, SH.

,MH,masingmasing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ASHARIYADI, SH, sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat dan tanpa dihadiri olen Tergugat ataupun Kuasanya.HAKIM KETUA MAJELISHAKIMHAKIM ANGGOTAGANDA KURNIAWAN, SH.Halaman 4 dari 5 halaman Perkara Nomor 116/G/2020/PTUN.Sby1.

• 1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
  2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 109/G/2021/PTUN.BDG, tanggal 9 Februari 2022, yang dimohonkan banding ;
  3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tersebut ;----------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara kendari Nomor : 17/G/2013/PTUN.

PUTUSANNOMOR : 79/B/2014/PT.TUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara : Drs. H. MUH. DJABARULLAH.

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :79/Pen/2014/PT.TUN.

., dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar mengambil alih dan menerima keadaan keadaan mengenai duduksengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari Nomor : 17/G/2013/PTUN.

dan Kuasa Hukum Insidentilnya, Kuasa Hukum Tergugat dan KuasaHukum Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding dan diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaiman tersebutdalam Akte Permohonan Banding tertanggal 04 Maret 2014, dan selanjutnyapernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat IIIntervensi pada tanggal 04 Maret2014 5 222 22 non n onan

Negara Makassarmenjatuhkan putusan: Menolak permohonan banding dari Pembanding ;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketatelah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing masing pada tanggal 04 April 2014; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa pernyataan banding yang disampaikan oleh Penggugat /Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 17/G/2013/PTUN.

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2018 dibawah Register Perkara Nomor 37/G/2018/PTUN.BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2018;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 305.000 (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).

PENETAPANNomor 37/G/2018/PTUN.BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertamadengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untukitu di jalan Ir. Mohd Thaher, Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telahmenjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:CV.

Nyak Arief Nomor 219 Kota Banda Aceh PropinsiAceh pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan AnggotaKelompok Kerja Konstruksi LXIX Biro Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah Aceh;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI;Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut diatas: Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh Nomor 37/PENDIS/2018/PTUN.BNA tanggal 4 September 2018tentang Penetapan Lolos Dismissal; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

BandaAceh Nomor 37/PENMH/2018/PTUN.BNA tanggal 4 September 2018tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikanperkara ini; Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraBanda Aceh, Nomor 37/PENPPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 5September 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru SitaPengganti;Halaman 2 dari 7 HalamanPenetapan Perkara Nomor 37/G/2018/PTUN.BNA Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 37/PENPP/2018/PTUN.BNA tanggal 5 September 2018 tentang

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 3 September 2018dibawah Register Perkara Nomor 37/G/2018/PTUN.BNA dari Buku IndukRegister Perkara Tahun 2018;3.

Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesarRp. 305.000 (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);Demikianlah Penetapan ini ditetapbkan dalam Rapat PermusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Jumattanggal 2 November 2018 oleh Kami MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.,sebagai Hakim Ketua Majelis, RAHMAD TOBRANI, S.H., dan MIFTAH SA'ADCANIAGO, S.H., M.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 11/G/2023/PTUN.SMG. tanggal 6 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Juli 2018, yang dimohonkan banding; --------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ); -----------------------------------------------------------

PUTUSANNOMOR : 214/B/2018/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam sengketa antara : Drs.

Copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Juli 2018 yang disahkan olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Oktober2018 sebagaimana termuat dalam Bundel B;5.

Pengadilan TinggiPengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya yang menjatuhkanPutusan Nomor44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal31 Juli 2017; Tijsgebied/Sphere timePermohonan bandingdalam tenggangwaktu. empat belashari setelah putusanPada waktu Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya44/G/2018/PTUN.SBY.

, akan menguji dan mempertimbangkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY.

NegaraSurabaya dalam Putusan Nomor 44/G/2018/PTUN.SBY., tanggal 31 Juli2018 dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut; Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkanputusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkaratersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkaraini

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 349/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 5 Januari 2023 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 11/G/2017/PTUN Pl., tanggal 29 November 2017 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini pada kedua tingkatan pemeriksaan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

PUTUSANNomor 28/B/2018/PTTUN.Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketaantara:Nama : UMARUDIN SAHORI;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat tinggal =: Jalan Lagarutu Nomor 13, RT/RW. 007/005, Kelurahan Talise Valangguni,Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,Sulawesi Tengah;Pekerjaan : Swasta/Tukang

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor28/Pen/2016/PTTUN Mks., tanggal 20 Februari 2018, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor11/G/2017/PTUN PI., tanggal 29 November 2017;3. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 28/B/2018/PTTUN Mks.

ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Palu kepada kedua belah pihak yangbersengketa telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkasperkara (inzage) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkaratanggal 15 Januari 2018;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PaluNomor 11/G/2017/PTUN PI., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November

Nur Dg.Matantu dan Abdul Aziz Dg Matantu tanoa di hadiri Tergugat Il Intervensiselebihnya;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa permohonanHal 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 28/B/2018/PTTUN MKsbanding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke PengadilanTata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu14 (empat belas

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor11/G/2017/PTUN PI, tanggal 29 November 2017 yang dimohonkanbanding;3.

M E N G A D I L I- Menerima permohonan Banding para Penggugat / Pembanding ; --------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 01/G/2013/PTUN-BL, tanggal 20 Juni 2013 yang dimohonkan Banding;------------- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; ------------------------------------

P U T U SS A NNomor : 140/B/2013/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa danmengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di GedungPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, kompleks Medan Estate diMedan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. HAIDIR HAMDANI, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal Jl.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/G/2015/PTUN.SBY tanggal 19 Agustus 2015 yang dimohonkan banding ; ---------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ---------------------------------------------------------------------

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkatbanding,yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya di JI.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 214/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 01Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksadan memutus sengketa ini di tingkat banding;2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor :22 / G/ 2015 / PTUN.SBY. tanggal 19 Agustus 2015;3.

mengajukan banding di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Agustus 2015;Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataanbanding yang diajukan Penggugat / Pembanding pada tanggal 31 Agustus2015 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 22/G/2015/PTUN.SBY tanggal 19 Agustus 2015, maka pengajuan bandingtersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal123 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara

Perkara 214/B/2015/PT.TUN.SBY.Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturanperaturan hukum lainnya yangterkait dengan perkara ini : 22220 21.MENGADILIMenerima Permohonan Banding dari Penggugat / Pembanding ;2.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor 22/G/2015/PTUN.SBY tanggal 19 Agustus 2015 yangdimohonkan banding ; 2299200 22 2Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biayaperkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkatbanding ditetapbkan sebesar Rp.250.000, ( dua ratus lima puluhPIU FupIalh ) 5 sseeesessssssssee nee eremeenee eee seme teeeeeee tenementDemikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 123/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara ; -----------------------------------------------------------------------3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 335.000 (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;---------------------------------------------

PENETAPANNomor :123/G/2016/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung, Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkanPenetapan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara; Yayasan Karya Bina Budi Bakti AlRahmat (YKB3 AlRahmat) Leles Garut yang diwakili Ridwan Rahmat, S. Pd.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:123/PENDIS/2016/PTUNBDG tertanggal 6 Desember 2016 tentangLolos Dismissal;. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :123/PENMH/2016/PTUNBDG tertanggal 6 Desember 2016 tentangPenunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa,memutus danmenyelesaikan sengketa tersebut;2 nn nnn nne nnn ne.

Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 123/PEN.Pan.P/2016/PTUNBDG tertanggal 6 Desember 2016tentang Penunjukan Panitera Penganti;. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor: 123/PEN.JSP/2016/PTUNBDG tertanggal 6 Desember 2016tentang Penunjukan Jurusita Penganti;. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor :123/PENPP/2016/PTUNBDG tertanggal 7 Desember2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;.

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 123/PenHS/2015/PTUNBDG tanggal 28 Desember2016 tentang Hari Sidang Pertama;. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor : 123/G/2016/PTUNBDG tanggal 13 Pebruari 2017tentang Libur Nasional dalam rangka pemilihan Gubernur,Wakil Gubenur,Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak;.

Halaman 4 dar 10 HalamanMenimbang, bahwa pihak Penggugat dengan Surat Gugatannyatertanggal 30 November 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor123/G/2016/PTUNBDG tertanggal 2 Desember 2016 dan telah diperbaikipada tanggal 28 Desember 2016, pada pokoknya memohon kepadaPengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk membatalkan Surat yangditerbitkankan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Kabupaten Garut Nomor :

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 215/G/2014/PTUN.SBY tanggal 25 Maret 2014, yang dimohonkan banding tersebut; ------------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ----------------------------------

PUT USANNOMOR : 238/B/2014/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang diGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan KetintangMadya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamSengketa Antara, : ==

M E N GA D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat II Intervensi; ----------- - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 7 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;--------- - Menghukum Pembanding / Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -------------------------------

PUTUSANNomor : 55/B/2021/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : S AHRIL, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal diLohmasado, Desa Batu Tiga, Kecamatan Boleng, Kabupaten ManggaraiBarat Provinsi Nusa Tenggara Timur; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Frans Nalla No. 18, Desa Batu Cermin, KecamatanKomodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur,selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING / TERGUGAT ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor55/PEN/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 24 Pebruari 2021 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor9/G/2020/PTUN.KPG dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :55/B/2020/PT.TUN.SBY

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 55/Pen.HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal31 Maret 2021 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya mengambil alin dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor 9/G/2020/PTUN.KPG, tanggal 7 Agustus 2020 yang dimohonkanbanding dengan amar sebagai berikut : MENGADILIL, DALAM EKSEDPSI