Ditemukan 1021657 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Usaha ilegal Izin usaha Persaingan usaha Persaingan Usaha ilega Ijin usaha
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 16-11-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 08-03-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 47/G/2016/PTUN.PBR
Tanggal 16 Februari 2017 — SUKANDARIO MELAWAN BUPATI ROKAN HILIR
79 — 33
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor : 47/G/2016/PTUN-Pbr dari Buku Register Induk Perkara;-----------------------------------------------------------------------------------------3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 517.000,00 ( lima ratus tujuh belas ribu rupiah);-------------------------------
    PENETAPANNomor : 47/G/2016/PTUNPbrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaanacara biasa telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :SUKANDARIO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa, Tempat tinggalDusun Beringin RT 003 RW. 002 Kepenghuluan Balam Sempurna,Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi RiauDalam
    di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 16November 2016, di bawah Register Perkara Nomor: 47/G/2016/PTUNPbr,sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 8 Desember 2016; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNomor: 47/PENMH/2016/PTUNPbr tanggal 16 November 2016 tentang PenetapanSusunan Majelis Hakim; Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor: 47/G/2016/PTUNPBR. tanggal 16 November 2016 Desember2016
    tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor: 47/PENPP/2016/PTUNPbr tanggal 16 November 2016 tentangPenetapan Pemeriksaan Persiapan; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru Nomor: 47/PENHS/2016/PTUNPbr tanggal 8 Desember 2016 tentangPenetapan Persidangan; Telah membaca Surat Pencabutan Kuasa Penggugat tertanggal 6 Februari 2017 dariKuasa Hukumnya atas noma WIRONO DANA BHAKTI
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untukmencoret Perkara Nomor : 47/G/2016/PTUNPbr dari Buku Register IndukPerkara; === 3 = oo nn nnn nnn nnn nn en nnn nena3.
    Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu olehAGUSTIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,1. FAISAL ZAD, S.H., M.H. NASRIFAL, S.H., M.H.2. HARI SUNARYO, S.H.PANITERA PENGGANTI,AGUSTIN, S.H., M.H.Hal 6 dari 7 hal.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Perijinan
Register : 26-07-2016 — Putus : 28-11-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 16/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 28 Nopember 2016 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Februari 2004 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh : Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Inti UtamaTambang (Perseroan) ; Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. dan M. SUHERIAL AMIN, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : 1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 4. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan 5. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/1064/G tertanggal 26 Agusuts 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1064/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh : 1. Nama : HARUN NGADIMIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; 2. Nama : LEE KAH HIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ; 2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan 3. SAIFUL ANAM S.H. ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 41/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 068/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada : 1. MARYOKO, S.H. ; 2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ; 3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan 4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor CAKRAMAS & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Mangga Besar VIII No. 37, Jakarta Barat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
1133 — 296
  • ----------------------------------- M E N G A D I L I : --------------------------------DALAM PENUNDAAN : Menolak permohonan Penundaan Penggugat ; DALAM EKSEPSI : Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 362.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) ;
    PU TUS ANNOMOR : 16/G/2016/PTUN.ABNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanaterurai di bawah ini, dalam perkara antara : 2020PT.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 08-01-2014 — Putus : 19-02-2014 — Upload : 01-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 05/B/2014/PTTUN.MDN
Tanggal 19 Februari 2014 — AGUSTINA LASE vs BUPATI NIAS
62 — 25
  • M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Tegugat/ Pembanding; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 43/G/2013/PTUN-MDN tanggal 17 Oktober 2013, yang dimohonkan banding;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    PUTUSANNOMOR: 05/B/2014/PT.TUN.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yangbersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di JalanPeratun, Kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam sengketa antara :BUPATI NIAS ; Berkedudukan di Jalan Pelabuhan Udara Binika KM. 9 Ononamolo AGUSTINA LASELot Gunung Sitoli
    Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor: 05/Pen.HS/2014/PT.TUNMDN, tanggal 12 Pebruari 2014, TentangPenetapan Hari Sidang;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alih keadaankeadaan dan duduk perkara sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:43/G/2013/ PTUNMDN, tanggal 17 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIDalam Pokok Perkara:1.
    bahwa Tergugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbanganhukum Judex Factie pada halaman 29 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor: 43/G/2013/PTUNMDN tanggal 17 Oktober 2013 dan memohon agarPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut: 1.
    tertanggal 20 Desember 2013yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:43/G/2013/PTUNMDN...Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 05/B/2014/PTTUNMDN43/G/2013/PTUNMDN putusan judex Factie telah tepat dan benar, dan memohonagar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnyasebagai berikut; 1.
    Tata Usaha NegaraMedan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medansebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebuttelah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itupertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkatbanding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Tata Usaha
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 44/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
HJ ELLY ILHAM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
HARRY TOENGER
58 — 29

  • MENETAPKAN :

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat ;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor: 44/G/2018/PTUN.MKS. dari Buku Register Induk Perkara;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 615.000,- (Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;
    PENETAPANNomor : 44/G/2018/PTUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang dilaksanakan di gedung yang ditentukan untuk itu Jalan RayaPendidikan No. 1, Makassar menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara: HJ.
    ,M.H.,& RekanJalan Hertasning Baru Anging Mammiri Residence Blok D Nomor 8, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khususfertaniggal Juli 201 8 jn nsee ne neemSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;1. Telah mernbaca Gugatan yang diajukan penggugat ;2.
    Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 44/G/PENDIS/2018/PTUN.MKS., tanggal 04 Juni 2018, tentangLolos: Dismissal j=ss==sseseseeneenest teense etree neem neseHalaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 44/G/2018/PTUN.MKS10.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor: 44/G/PEN/2018/PTUN.MKS., tanggal 04 Juni 2018, tentangPenunjukan Majelis Hakim ;2Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 44/G/PEN.P/2018/PTUN.MKS
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untukmencoret perkara Nomor: 44/G/2018/PTUN.MKS. dari Buku Register IndukPSIIREN 5 mma I I3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 615.000, (EnamRatus Lima Belas Ribu Rupiah) ; 20nennnnnennnneeDemikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padaPengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 06 Agustus2018, oleh kami JAMRES SARAAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis,JOSIANO L.
    MATTOLA, S.H. selakuPanitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengandihadiri, Kuasa Tergugat, serta tanpa dihadiri olen Kuasa Hukum Penggugat danRiese FOKUM Tecquget ll INEPYSIGI j~~=n === nnn ncn mreHalaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 44/G/2018/PTUN.MKSMAJELIS HAKIMHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,1. JOSIANO L. HALIWELA, S.H. JAMRES SARAAN, S.H., M.H.2. YULIANT PRAJAGHUPTA. S.H.Panitera Pengganti,H. USMAN DG. MATTOLA, S.H.Perincian Biaya Perkara : 1.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 13-06-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 24-10-2014
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 98/B/2014/PTTUN-MDN
Tanggal 20 Agustus 2014 — H. SANUSI YASIN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG dan H. MAD JOHAR
79 — 32
  • M E N G A D I L I- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 40/G/2013/PTUN-PLG tanggal 25 Maret 2014, yang dimohonkan banding; - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    P UT US AN Nomor : 98/B/2014/PT.TUNMDN* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yangbersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Peratun KomplekMedan Estate Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah inidalam sengketa antara :H.
    Mansyur (bukit lama)No.1/2388 Palembang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 15 April 2014, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT IT INTERVENSI/TERBANDING;PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN tersebut, telahmembaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 98/B/2014/PT.TUNMDN. tanggal 23 Juni 2014, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa perkara ini;2.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :40/G/2013/PTUNPLG;Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan Nomor : 98/B/2014/PT.TUNMDN2.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 25Maret 2014 Nomor : 40/G/2013/PTUNPLG;3.
    baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telahdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembangtersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itupertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 13-05-2024 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 25-06-2024
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 48/G/2024/PTUN.MKS
Tanggal 12 Juni 2024 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 0

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat ;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk Mencoret Perkara Nomor 48/G/2024/PTUN.MKS dari Buku Register Perkara;
    3. Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 218.500.- (dua ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lelang
Register : 02-09-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 22-09-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 123 / B / 2022 / PT.TUN.SBY
Tanggal 22 September 2022 — PT. PUDAN KREASI vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BALAI PENGELOLA TRANSPOTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN DIY dan PT. INDRIA PUTRA PERSADA
141 — 23
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 14/G/2022/PTUN.SMG. tanggal 27 Juli 2022 yang dimohonkan banding;- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 12-05-2023 — Putus : 24-05-2024 — Upload : 25-05-2023
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 61/B/2023/PT.TUN.SBY
Tanggal 24 Mei 2024 — DANIEL. vs 1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA. 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II dan PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk
160 — 73
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 233/G/2022/PTUN.SBY tanggal 5 April 2023 yang dimohonkan banding ;3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 27-04-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 08-08-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 576/Pid.B/2020/PN Mks
Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
PINGKAN W. I. GERUNGAN, SH., MH
Terdakwa:
PENGKY RANDELANGI
62 — 15
  • bersalah melakukan tindak pidana sebelum tenggang waktu percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Indra kadir, SH kepaa dr Muhammad Iqbal sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk penyertaan modal usaha
      sesuai tanggal perjanjian tanggal 11 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr Muhammad Iqbal
    • 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Indra kadir, SH kepaa dr Muhammad Iqbal sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk peminjaman modal usaha pengadaan obat di Kabupaten Konawe Utara tanggal 25 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr.
      Muhammad Iqbal
    • 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Usaha

    Dikembalikan pada saksi INDRA KADIR

    1. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-09-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 294/Pid.Sus/2015/PN Pbu
Tanggal 3 Nopember 2015 — KASMARI Bin ISMAIL
367 — 0
  • Menyatakan Terdakwa KASMARI Bin ISMAIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) ATAU IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR);2.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 17-03-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 169/PID/2021/PT MKS
Tanggal 17 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANGELITA FUJI LESTARI, SH
Terbanding/Terdakwa : dr. MUHAMMAD IQBAL
97 — 96
  • MUHAMMAD IQBAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Indra kadir, SH kepaa drd Muhammad Iqbal sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk penyertaan modal usaha sesuai tanggal perjanjian tanggal 11 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr Muhammad Iqbal
      ;
    • 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang dari Indra kadir, SH kepaa dr Muhammad Iqbal sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk peminjaman modal usaha pengadaan obat di Kabupaten Konawe Utara tanggal 25 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr.
      Muhammad Iqbal ;
    • 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Usaha;

    Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

    1. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah)
    Abdul Kadir pun langsung menyampaikankepada saksi Indra Kadir, merasa tertarik saksi Indra Kadir pun langsungmenghubungi terdakwa dan kemudian bertemu lalu membicarakan perihalkerjasama usaha pengadaan obat di RSUD Kab.
    MUHAMMADIQBAL kemudian menghubungi Pengky Randelangi agar membuat SuratPerjanjian Kerjasama Usaha antara Indra Kadir dengan Pengky Randelangiterkait dengan pengadaan Obat Obatan Non Reguler pada BLUD RSUDMorowali TA 2016 dan pengadaan bahan pakai habis medic Reguler Non ECatalogue pada BLUD RSUD Morowali TA 2016 yang kemudian PengkyRandelangi lalu membuat surat perjanjian tersebut dan memberikan softcopy format Surat Perjanjian Kerjasama Usaha tersebut kepada Terdakwadr.
    Indra kadir, SH kepaadr Muhammad Iqbal sejumlah Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)untuk peminjaman modal usaha pengadaan obat di Kabupaten KonaweUtara tanggal 25 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr.
    200.000.000, (dua ratus juta rupiah)untuk peminjaman modal usaha pengadaan obat di Kabupaten KonaweUtara tanggal 25 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr.
    Muhammad Iqbal15 1 (Satu) rangkap Surat Perjanjian Kerjasama Usaha;Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;6.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2016 — DEDY NUGRAHADI ; KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
97 — 28
  • . : 048/091/ KRD.RTL, Tgl. 03 Juni 2010, perihal percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). ( yang ditandatangani Direktur pemasaran dan Pimdiv Kredit Retail ) 5. Photo copy sesuai dengan asli Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabamg Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang No. 050/180/KRD. AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR).
    Photo copy Surat Edaran Direksi No 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangi Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah ) 7. Photo copy sesuai dengan asli Keputusan Nomor 047/070/KEP/DIR/ KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program. 8. Photo copy sesuai dengan asli Surat Edaran Direksi No.: 049/009/DIR/KRD.
    Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabamg Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang No. 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Yang ditandatangani Pimdiv Kredit Agrobisnis & ritel dan Pimsubdiv Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & ritel ). ------------17.
    Surat Edaran Direksi No 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoan Pelaksanaan Kredit Program Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangi Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah ). -----------------------------------18. Keputusan Nomor 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program. ----------------------------------------------- 19.
    No. 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 07Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit programBab X Kredit Usaha Rakyat (KUR) ; Bahwa Bank Jatim Cabang Jombang, telah menerima permohonan pengajuankredit Usaha Rakyat (KUR) dari 55 debitur sejak Oktober 2010 sampai denganMaret 2012, yang penggunaannya untuk pembiayaan sektor usaha perkebunan tebudi beberapa kecamatan di Kabupaten Jombang ; Bahwa sumber dana pemberian Kredit Usaha Rakyat selanjutnya disebut KUR padaBank Jatim Cabang
    , petugas kredit hanyamelihat tempat usaha yang berupa lahan tebu dan dilakukan dokumentasi (foto)usaha calon debitur, dan tidak pernah dilakukan pengecekan keabsahan surat suratdari kepemilikan lahan usaha maupun dilakukan konfirmasi kepada Kepala Desaterkait keabsahan dan kebenaran dari data yang tertuang dalam SKU tersebut.Bahwa menurut keterangan beberapa debitur, bahkan petugas kredit tidakmelakukan on the spot kepada tempat usaha debitur dan hanya dilakukan padatempat tinggal debitur ; Bahwa
    adalah seluruh pengusaha mikro kecilmenengah serta koperasi yang mempunyai usaha produktif dengan usaha yanglayak tetapi tidak benkable ; Bahwa plafon untuk KUR pada hakekatnya untuk kredit mikro maksimalRp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan utamanya adalahkelayakan usaha harus ada sedangkan yang KUR Kecil plafonnya sebesarRp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) ; Bahwa setahu saksi yang diberi kredit KUR adalah untuk usaha yang produktifseperi usaha perikanan kelautan dan pertanian
    dewan komisarisbagi Badan Usaha berbentuk PT.
    kredit usaha rakyat (KUR) pada bank Jatim, diatur dalambeberapa aturan antara lain : a).
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Umum
Register : 19-04-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 113/Pid.B/2018/PN Pkl
Tanggal 9 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SRI MARYATI, SH
Terdakwa:
ROSIDI Alias ROS KANCIL Bin H. NASIKUN
68 — 12
  • MALER USAHA GT 28 berupa :
  1. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No. 2086/SPB/KL/VIII/2017 yang dikeluarkan di Syahbandar Pelabuhan Perikanan Batang pada tanggal 14 Agustus 2017 pukul 13.30 wib beserta daftar anak buah kapal;
  2. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 302 / Cca Nama Kapal KM. MALER USAHA Nomor dan tanggal pengesahan No.
    MALER USAHA dengan hasil Kapal tidak laik operasi , kapal menuju pelabuhan Muara Angke untuk perbaikan. Tidak Terbit SLO, tempat tanggal pemeriksaan Batang 12 Agustus 2017 ;
  • Foto copy 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 302 / Cca Nama Kapal KM. MALER USAHA GT 17 Nomor dan tanggal pengesahan No.
    PK.671/16/3/Dk-08 tanggal 24 April 2008 dikeluarkan di Panjang tanggal 28 Januari 2008;
  • Foto copy 1 (satu) lembar PAS BESAR Nomor PK/205/8/17/UPP.Tbg 14 yang diterbitkan di Teluk Betung pada tanggal 9 September 2014;
  • Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503/005-SIUP-I/III.17-Nus.1/2008 atas nama NURWI yang beralamat di Jl.
    MALER USAHA Nama Pemili NURWI berkedudukan di Bandung;
  • 1 (satu) Lembar rekapitulasi rincian biaya pembelian kapal dan dokumen KMN.
    MALER USAHA GT 28 ;
  • 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Lapor Keberangkatan Kapal tertanggal 14 Agustus 2017 ;
  • 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Tanda Setoran Retribusi Tambat Labuh PPP Klidang Lor Batang tanpa tanggal ;
  • 1 (satu) Lembar Foto Copy biaya tambat labuh KMN.
Pengadilan PN SAMPIT Pidana Khusus Lain-lain
Register : 19-08-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN SAMPIT Nomor 296/Pid.Sus/2020/PN Spt
Tanggal 12 Oktober 2020 — LULUK KASIYATI Binti KASENI
144 — 0
  • Maha Jaya yang terdiri dari : Surat Izin Usaha, Nomor Induk Berusaha, Surat Izin Tempat Usaha, Izin Mendirikan Bangunan;- 1 (satu) bendel foto kopi perijinan UD. Gembolo Jaya yang terdiri dari : Izin Usaha, Nomor Induk Berusaha, Tanda daftar Industri, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Formulir Permohonan Pendaftaran Merek.
Pengadilan PN SUKABUMI Pidana Umum
Register : 04-07-2024 — Putus : 23-09-2024 — Upload : 01-10-2024
Putusan PN SUKABUMI Nomor 101/Pid.B/2024/PN Skb
Tanggal 23 September 2024 — Penuntut Umum:
1.WARDIANTO, SH
2.PRATOMO HADI HICHMAWAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
YANTI KURNIAWATI
16 — 0
  • dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menyatakan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 Desember 2021 dari AMAD NASA RISJALUDIN MTV kepada YANTI KURNIAWATI untuk investasi modal usaha
      selama 1 (satu) tahun kepada Koperasi Murni Berkah Jaya, jasa investasi sebesar 7% perbulan tertanggal 8 Desember 2021 s/d 8 Desember 2022;
    2. 1 (satu) bundel Perjanjian Jasa Penempatan Hunian tanggal 8 Desember 2021 antara AMAD NASA RISJALUDIN dengan YANTI KURNIAWATI, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022, nominal investasi modal usaha Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
    3. 1 (satu) lembar kwitansi sebesar
      Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 Desember 2021 dari YANTI kepada AMAD NASA untuk pembayaran Jasa Investasi bulan Desember 2021;
    4. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2022 dari AMAD NASA RISJALUDIN MTV kepada YANTI KURNIAWATI untuk investasi modal usaha selama 1 (satu) tahun kepada Koperasi Murni Berkah Jaya, jasa investasi sebesar 7% perbulan tertanggal 2 Maret 2022 s/d 2 Maret 2023;
      5. >1 (satu) bundel Perjanjian Jasa Penempatan Hunian Dan Investasi tanggal 2 Maret 2022 antara AMAD NASA R dengan YANTI KURNIAWATI, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023, nominal investasi modal usaha Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
    5. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 2 Maret 2022 dari YANTI kepada AMAD NASA untuk jasa investasi bulan Maret;<
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 04-12-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 16-03-2018
Putusan PTA SEMARANG Nomor 297 /Pdt.G/2017/PTA.Smg
Tanggal 9 Januari 2018 — PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Usaha alat sablon), tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, semula Tergugat sekarang Pembanding; m e l a w an TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Dagang), tempat kediaman di Kota Surakarta sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, semula Penggugat sekarang Terbanding;
31 — 10
  • PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Usaha alat sablon), tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo, semula Tergugat sekarang Pembanding;m e l a w an TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Dagang), tempat kediaman di Kota Surakarta sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, semula Penggugat sekarang Terbanding;
    (a2 2Zeige nyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihakpihak :PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Usaha alatsablon), tempat kediaman di Kabupaten Sukoharjo,semula Tergugat sekarang Pembanding;melawanTERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta(Dagang), tempat kediaman
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 29-06-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 223/Pdt.Bth/2021/PN Mks
Tanggal 11 Januari 2022 — Penggugat:
1.LILY DJAMIATI S
2.NURHUSNAH
Tergugat:
2.KETUA KOPERASI SERBA USAHA INTIM MITRA BERSAMA
3.IR. ABD. RAJAB
4.NISBA
Turut Tergugat:
4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA MAKASSAR
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KOTA MAKASSAR
33 — 11
  • Penggugat:
    1.LILY DJAMIATI S
    2.NURHUSNAH
    Tergugat:
    2.KETUA KOPERASI SERBA USAHA INTIM MITRA BERSAMA
    3.IR. ABD. RAJAB
    4.NISBA
    Turut Tergugat:
    4.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA MAKASSAR
    5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN ATR/BPN KOTA MAKASSAR
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 29-10-2021 — Putus : 22-12-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PN BATAM Nomor 335/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 22 Desember 2021 — ANGGOTA 3/DEPUTI BIDANG PENGUSAHAAN SARANA USAHA, Cq. KEPALA BIRO KEUANGAN
76 — 0
  • ANGGOTA 3/DEPUTI BIDANG PENGUSAHAAN SARANA USAHA, Cq. KEPALA BIRO KEUANGAN
Pengadilan PN TAKALAR Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-09-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN TAKALAR Nomor 98/PID.B/2014/PN Tka
Tanggal 10 Desember 2014 — 1. FRANS DG. NAI BIN STEFANUS KOOLANG. 2. JAMALUDDIN DG. LIMPO BIN RUMALLANG DG. MILE. 3. MUSTAR DG. NASSA BIN DORAHIN.
431 — 41
  • NASSA Bin DORAHING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN ( IUP ) ; ----------------------------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Frans Dg. Nai Bin Stefanus Koolang dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan, Terdakwa II Jamaluddin Dg. Limpo Bin Rumallang Dg. Mile dan Terdakwa III Mustari Dg.
    Menetapkan barang bukti berupa : - 1 ( satu ) Rangkap Ijin Usaha Pertambangan ( IUP ) Nomor : 46/IP/KPT/VIII/2013 atas nama Frans Dg.
    Nai ; - 1 ( satu ) Lembar peta Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ; - 1 ( satu ) Buah Buku Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan ( UKL ) dan Upaya pemantauan Lingkungan ( UPL ) ; ------------------------ Tetap terlampir dalam berkas perkara ; - 1 ( satu ) Unit mobil dump truck Mitsubishi colt 120 warna kuning, Nomor Polisi DD-9026-B plat merah ; ---------------------------------------------- 1 ( satu ) Buah kunci kontak dump truck Misubishi colt 120 Nomor Polisi DD-9026
    pertambangan yang berada di lokasi Lingkungan PappaKelurahan Pappa tersebut segera diketahui oleh petugas Kepolisian dandari hasil pengembangan Penyidikan di dapatkan bahwa usaha tersebuttidak dilengkapi dengan dokumen / Surat Izin Usaha Pertambangan.Berdasarkan kenyataan di lapbangan bahwa kegiatan pertambangan yangdilakukan Terdakwa I, Terdakwa Il, Terdakwa Ill di lingkungan PappaKelurahan Pappa tersebut berada diluar peta wilayah pertambangan dantidak sesuai dengan titik koordinat yang ada dalam
    Takalar ; Bahwa surat ljin Usaha Pertambangan berlaku selama 1 ( satu ) tahundan untuk ijin usaha pertambangan yang saksi lihat didalam surat ijinPara Terdakwa adalah seluas 1 ( satu ) hektar ; 11Bahwa lahan yang digunakan usaha penambangan Para terdakwamerupakan tanah empang milik Mustari Dg.
    Takalar selanjutnya dibuatkan Ijin Usaha Pertambangan ; Bahwa dalam perkara ini, yang mengajukan Surat permohonan jinUsaha Pertambangan adalah Frans Dg.
    Takalar dan Surat Keputusan Nomor : 46/IP/KPT/VIII/2013tentang pemberian usaha pertambangan operasi produksi mineral bukanlogam atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kantor PelayananTerpadu Kab.
    Limpo( Terdakwa Il ) sejak awal usaha penambangan pasir ini yaitu sekitarBulan Mei 2013, dan yang memberi upah saksi adalah Jamaluddin Dg.Limpo ( Terdakwa II ) dan upah saksi diambilkan dari hasil penjualanDa@SIF GPPaANG 5
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus
Register : 14-06-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN MAKALE Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN Mak
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RINGGI SARUNGALLO,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ALI DUA TONDOK alias BAPAK RAKA
163 — 278

Dirampas untuk dimusnahkan

  • Surat Izin Tempat Usaha Nomor 288/SITU/DPMPTSP/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018
  • Surat Izin Tempat Usaha Nomor 287/SITU/DPMPTSP/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018
  • Tanda Daftar Perusahaan Nomor 2015.10.772/TDP/DPMPTSP/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018
  • Tanda Daftar Perusahaan Nomor 2015.10.773/TDP/DPMPTSP/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018
  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 2115.10.821/SIUP/DPMPTSP
    /X/2018 tanggal 01 Oktober 2018
  • Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 2115.10.821/SIUP/DPMPTSP/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018
  • Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor 05/DPMPTSP/TDG/X/2018 tanggal 01 Okrober 2018
  • Toko Kopi UD.