Direktori Putusan

Pencarian

Panduan

Putusan 1021194

Peraturan 293

Rumusan kamar 90

Restatement 9

Yurisprudensi 3

Rumusan rakernas 2

Putusan Penting 85

Kompilasi Kaidah Hukum 64

Tingkat Proses

Pertama 918511

Banding 43888

Kasasi 31138

Peninjauan Kembali 27657

Tahun Putusan

Register	Putus	Upload
2019 129699 2020 112192 2018 102663 2017 97630 2016 87673 2021 80682 2015 65567 2014 62985 2013 58750 2012 46432 2011 33023 2010 17762 2022 12191 2009 10070 2008 5356 2023 4348 2007 3878 2024 1895 2006 1080 2005 226 2004 127 1970 106 2003 60 2001 32 201 28 2002 16 215 9 2000 9 204 8 205 8 203 7 1998 6 1999 6 212 4 216 4 107 3 209 3 211 3 214 3 206 2 210 2 213 2 1012 2 1013 2 1014 2 1996 2 1997 2 104 1 105 1 106 1 202 1 208 1 217 1 218 1 220 1 1008 1 1011 1 1017 1 1023 1 1900 1 1916 1 1975 1 1979 1 1986 1 1990 1 1992 1 1993 1 1994 1	2019 143095 2020 114696 2017 109148 2018 104038 2016 95706 2021 84907 2015 74553 2014 74128 2013 65699 2012 48563 2011 34987 2010 18390 2022 15223 2009 10635 2008 5981 2007 4290 2023 4290 2024 2814 2006 1192 2005 381 2004 179 1970 122 2003 71 201 41 2002 33 2001 24 2000 17 204 7 207 7 1900 7 1998 7 1999 7 215 6 2105 6 203 5 202 4 210 4 213 4 206 3 208 3 209 3 211 3 1994 3 1995 3 1997 3 2104 3 2914 3 216 2 1976 2 1991 2 1992 2 1993 2 1996 2 200 1 205 1 1911 1 1915 1 1917 1 1972 1 1973 1 1985 1 1986 1 1987 1 2103 1 2106 1 2107 1 3017 1	2019 281148 2020 130654 2014 91634 2021 91607 2015 78625 2017 63604 2016 62408 2013 59472 2018 54279 2012 53094 2011 24776 2022 19005 2023 4251 2024 3979 2010 1297 2009 623 2008 596 2007 142

Ditemukan 1021591 data

Urut Berdasarkan

Penelusuran terkait : Izin usaha Persaingan usaha Usaha ilegal Izin Ijin usaha Usaha ilega

Pengadilan PTUN BANDUNG TUN

Register : 13-05-2024 — Putus : 01-08-2024 — Upload : 01-08-2024

Putusan PTUN BANDUNG Nomor 54/G/2024/PTUN.BDG

Tanggal 1 Agustus 2024 — Penggugat:
Tintin Aryanti
Tergugat:
Kepala Desa Jatisari
47 — 30

Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register perkara Nomor: 54/G/2024/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Pengadilan PTUN SEMARANG TUN

Register : 19-10-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 20-04-2022

Putusan PTUN SEMARANG Nomor 92/G/2021/PTUN.SMG

Tanggal 11 Januari 2022 — Fitrianingsih Melawan I. KEPALA DESA MOJOSIMO II. MK. LUXMAN CHACHIM
191 — 90

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor : 92/G/2021/PTUN.SMG dari daftar register perkara;3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 325.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang

Register : 17-05-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 01-10-2019

Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 143/B/2019/PT.TUN.SBY

Tanggal 11 Juli 2019 — CAMAT KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH vs MUNTASRIPAH
54 — 31

MENGADILI Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat ; ------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 143/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 6 Maret 2019 ; ----------- Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ----------------------------------------------------------
PUTUSANNOMOR : 143/B/2019/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkatbanding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : CAMAT KECAMATAN PURING KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWATENGAH, berkedudukan di Jalan Puring Petanahan No. 19 Puring KabupatenKebumen Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos. 54383 ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1.WIDIATMOKO, S.H
Sarbini No.120 Kebumen , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2019 ; Selanjutnya disebut : TERBANDING/ PENGGUGAT ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; Telah membaca :1Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor: 143/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 20 Mei 2019 tentangPenetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor :143/B/2019/PT.TUN.SBY dan penetapan Panitera Pengganti tanggal 20Mei 2019 ; n nan nanan nanan nee eee.
Negara Semarang sertamemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya untuk memutus perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut :1.
tanggal 16 April 2019, pada intinyaTerbanding / Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum danputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang maka Terbanding /Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya untuk memutus perkara ini dengan menguatkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 143/G/2018/PTUN.SMG,tanggal 6 Maret 2019, dengan amar berbunyi sebagai berikut:1.
,M.H., Ketua Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ARIYANTO,S.H.,M.H., dan H. ISHAK LANAP, S.H., masing masing sebagai HakimAnggota dan Il, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu SITIKARYANTARI,S.H., sebagai Panitera Penggantipada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri olehHal. 8 dari 9 hal.

Pengadilan PTTUN MAKASSAR Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Register : 15-04-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 03-10-2013

Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor Nomor : 37/B/2013/PT.TUN.MKS.

Tanggal 13 Mei 2013 — USAHA BERKAH SEJAHTERA, 4. PT. MAJU ALAM NUSANTARA, 5. PT. ARU ALAM PERKASA, 6. PT. HIJAU RAYA ABADITAMA, 7. PT. CIPTA MAKMUR ALAMI, 8. PT. BERKAH ALAM ARU, 9. PT. SAHABAT ARU SEJATI, 10. PT. RAHMAT INDONESIA SUBUR, 11. PT. BERKAH RAJAB INDONESIA, 12. PT. PANDAWA USAHA NUSANTARA, 13. PT. SUBUR MAKMUR ABADI, 14. PT. KREASINDO LAHAN HIJAU, 15. PT. PLATINDO ARU MAKMUR, 16. PT.
936 — 309

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding Para Penggugat/Pembanding tersebut;------------ Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 23/G/2012/ PTUN.ABN. tanggal 22 Januari 2013, yang dimohonkan banding;-------------------- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp.250.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) ;----------------
USAHA BERKAH SEJAHTERA, 4. PT. MAJU ALAM NUSANTARA, 5. PT. ARU ALAM PERKASA, 6. PT. HIJAU RAYA ABADITAMA, 7. PT. CIPTA MAKMUR ALAMI, 8. PT. BERKAH ALAM ARU, 9. PT. SAHABAT ARU SEJATI, 10. PT. RAHMAT INDONESIA SUBUR, 11. PT. BERKAH RAJAB INDONESIA, 12. PT. PANDAWA USAHA NUSANTARA, 13. PT. SUBUR MAKMUR ABADI, 14. PT. KREASINDO LAHAN HIJAU, 15. PT. PLATINDO ARU MAKMUR, 16. PT.
PUTUS ANNomor : 37/B/2013/PT.TUN.MKS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa sengketa TataUsaha Negara dalam tingkat Banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalamsengketa antata : 1PT.
PANDAWA USAHA NUSANTARA, Dalam hal ini diwakili oleh BOYHIMAWAN MUMBUNAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan DirekturPT. PANDAWA USAHA NUSANTARA, bertempat tinggal di Jl. GunungSahari Raya No. 1, Jakarta ;Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada: J.D.Pasalbessy, SH,M.Hum, KetuaLembaga Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, berkantor diJalan Ir. M.
Putuhena, Kampus Poka, Universitas Pattimura,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 020/LBH.FH/SK/IX/2012 tanggal12 SeptemberPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor : 37/Pen/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 17 April 2013, tentang Penunjukan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;Telah membaca Putusan Pengadilan Tata
sebagai berikut : Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam gugatannya pada pokoknyamohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memberikan putusan menyatakan batalatau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa Surat Kepala Badan Pengendalian DampakLingkungan (BAPEDAL) Propinsi Maluku No. 23/KOMAMDL/V/2012 tanggal 23 Mei2012 perihal, Pembatalan Proses AMDAL PT.
No. 37/B/2013/PT TUN Mks.segi hukum Tata Usaha Negara, adalah bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa tersebutmenurut Penggugat/Pembanding bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan asas umum pemerintahan yang baik yakni bahwa Keputusan Tata Usaha Negarayang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan No. 23/KOMAMDAL/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Pembatalan Proses AMDAL PT.

Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan

Register : 22-04-2022 — Putus : 23-05-2022 — Upload : 25-05-2022

Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 48/B/2022/PT.TUN.SBY

Tanggal 23 Mei 2022 — SAYE. vs - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH. - PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (Persero). - KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NUSA TENGGARA BARAT
187 — 60

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 41/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 10 Maret 2022 yang dimohonkan banding ;- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN

Register : 05-09-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 02-01-2023

Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 22/G/2022/PTUN.BNA

Tanggal 15 Desember 2022 — Penggugat : Zainuddin, Tergugat : Keuchik Gampong Pulo Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya
240 — 115

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencoret dari register perkara dalam perkara Nomor 22/G/2022/PTUN.BNA;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang

Register : 07-04-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 07-08-2017

Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 75 / B / 2017 / PT.TUN.SBY

Tanggal 23 Mei 2017 — ENDANG vs KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR dan MOELJADI
38 — 19

M E N G A D I L I - Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat ; ------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 116/G/2016/PTUN.SBY tanggal 30 November 2016 yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu
TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat bandingyang bersidang di Gedung yang telah ditetapkan untuk itu, di jalan KetintangMadya VI Nomor 2 Surabaya , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ,dalam sengketa antara : 722222 ono nnn n on nnn one ene nnENDANG, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tidak bekerja , bertempat tinggal diJalan Ikan Kerapu Nomor 4W RT.001

Pengadilan PTUN SURABAYA TUN

Register : 14-07-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 27-08-2020

Putusan PTUN SURABAYA Nomor 114/G/2020/PTUN.SBY

Tanggal 24 Agustus 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD NOER
Tergugat:
KEPALA DESA LENTENG BARAT
127 — 40

Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor: 114/G/2020/PTUN.SBY, dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang sedang berjalan;
3. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada Penggugat;
PENETAPANNomor : 114/G/2020/PTUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalamPersidangan dengan Acara Biasa, telah menjatunkan Penetapan sebagai berikut,dalam perkara antara;MUHAMMAD NOER, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di DusunTrebung RT.02 RW.01 Desa Lenteng Barat KecamatanLenteng Kabupaten Sumenep, Pekerjaan KaurKeuangan Desa Lenteng Barat;Dalam
Sumenep ProvinsiJawa Timur.Selanjutnya disebut sebagai ..............0.00 TERGUGATHalaman 1 dari 5 halaman Penetapan Perkara Nomor 114/G/2020/PTUN.SBYPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut: Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 13 Juli 2020, yang didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Jull2020 di bawah Register Perkara Nomor: 114/G/2020/PTUN.SBY; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor: 114/PENMH/2020/PTUN.SBY, tanggal
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, danperaturan Perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:1.
Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.400.000, (Empat Ratus RibuRupiah) yang dibebankan kepada Penggugat;Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus2020 oleh ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, NINYOMAN VIDIAYU PURBASARI, SH.
,MH, dan GANDA KURNIAWAN, SH,masingmasing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana telah diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ASHARIYADI, SH, sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat dan tanpa dihadiri olen Tergugat ataupun Kuasanya.HAKIM KETUA MAJELISHAKIMHAKIM ANGGOTAZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, SH.Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Perkara Nomor

Pengadilan PN BIREUEN Pidana Khusus

Register : 20-08-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 23-07-2019

Putusan PN BIREUEN Nomor 174/Pid.B/LH/2018/PN Bir

Tanggal 9 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
SIARA NEDY, SH
Terdakwa:
RIZAL Bin M. YUSUF
353 — 12

Yusuf terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan Usaha Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha Penyimpanan ;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ;
Menetapkan barang bukti berupa ;

1015 (seribu
Dan yang dikatakan sebagaipelanggaran dibidang Migas adalah melakukan kegiatan pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan niaga tanpa memiliki izin usaha dariPemerintah ;Bahwa penyimpanan adalah usaha yang meliputi kegiatan penerimaan,pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakarminyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan pada lokasi diatas dan ataudibawah permukaan tanah dan atau permukaan air untuk tujuan komersil ;Bahwa benar berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 22 tahun 2001 tentangMigas
yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengangkutan dan NiagaBBM adalah :1.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ;3. Koperasi Usaha Kecil (KUK) ;4.
Unsur Melakukan Penyimpanan Minyak Bumi Dan Atau Gas Bumi TanpaIzin Usaha Penyimpanan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmemeprtimbangkan sebagai berikut :Ad.1.
PutriArbiana pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 02.00 WIB,kemudian Terdakwa membawanya kewarung milik saksi Yusnidar Binti M.Yunus didepan Stadion Cot Gapu Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuenuntuk disimpan sebelum Terdakwa jual ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 22 tahun 2001tentang Migas yang dapat melaksanakan kegiatan Usaha Pengangkutan danNiaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha MilikDaerah (BUMD), Koperasi Usaha Kecil (KUK), Badan Usaha Swasta

Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Pidana Khusus

Register : 17-11-2022 — Putus : 10-01-2023 — Upload : 12-01-2023

Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 368/Pid.Sus/2022/PN Gns

Tanggal 10 Januari 2023 — Penuntut Umum:
DEVANALDHI DUTA A.P, S.H, M.H.
Terdakwa:
ZARKOWI Bin SAMSUDIN
55 — 6

MENGADILI
1. Menyatakan ZARKOWI Bin SAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZARKOWI Bin SAMSUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)

Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Khusus

Register : 09-06-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 22-10-2020

Putusan PN BANYUMAS Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Bms

Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
RIYONO Alias YONO Bin MADREJA
294 — 25

Menyatakan terdakwa RIYONO Alias YONO Bin MADREJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan usaha Pertambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2.
yang melakukan penambangan harusberijin yaitu berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin PertambanganRakyat (IPR) dan ljin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);Bahwa Jenis pertambangan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasukdalam kategori Pertambangan Mineral, karena menambang kumpulanmineral yang berupa bijin atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gasbumi serta air tanah;Bahwa sepengetahuan ahli, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukankegiatan penambangan pasir di tepi Sungai Serayu;Bahwa
sejak bulan Juli 2019 usaha penambangan pasirtersebut terdakwa lakukan dengan cara menyedot menggunakan alat berupamesin diesel di lokasi Sungai Serayu ikut Desa Wlahar Kulon, RT. 06 / 02Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas;Bahwa tim Polres Banyumas datang ke lokasi penambangan pasir pada hariSenin tanggal 7 Oktober 2019, sekitar jam 15.30 WIB;Bahwa kegiatan penambangan pasir yang Terdakwa lakukan tida ada jjinberupa ljin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR)dan Ijin Usaha
penambangan pasir bertindak selakupemilik usaha kegiatan pertambangan sedot pasir, dilakukan dengan cara:setelah peralatan sedot pasir yang berupa mesin diesel, bronjong dan blowerdisiapkan lalu dinaikan ke atas perahu.
Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
(Pasal 1 Ayat (6) Undangundang RI No. 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Mineral dan batu bara)( Bahwa Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izinuntuk melaksanakan usaha pertambangan.Izin Pertambangan Rakyat, yangselanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan lugs wilayah daninvestasi terbatas.Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnyadisebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangandi

Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata

Register : 06-08-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 21-09-2021

Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Pms

Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
Rugun
Tergugat:
FERRY SP SINAMO, SH.MH
45 — 12

M E N G A D I L I
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Penitipan Modal Usaha Tanggal 04 Maret 2019, antara Penggugat dengan Tergugat, sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestatie);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan dan atau menyerahkan kepada Penggugat uang titipan modal usaha jenis saham (trading), adalah sejumlah Rp100.000.000,- (seratus

Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan

Register : 09-07-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 12-04-2016

Putusan PTUN SEMARANG Nomor 040/G/2015/PTUN.SMG.

Tanggal 21 Januari 2016 — SUGIYONO Melawan I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG II. WARYONO dalam hal ini diwakil ahli warisnya HARIYANTO Dkk
56 — 47

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 356, Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 Juli 1999, Surat Ukur Nomor: 00005/ABWT/1998, tanggal 31 Desember 1998, Luas 629M2, atas nama 1. Sri Sulasmi 2. Waryono, yang peralihan haknya kepada atas nama Waryono pada tanggal 29 Nopember 2004;-----------------------3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 356, Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang Propinsi Jawa Tengah tanggal 14 Juli 1999, Surat Ukur Nomor: 00005/ABWT/1998, tanggal 31 Desember 1998, Luas 629M2, atas nama 1. Sri Sulasmi 2. Waryono, yang peralihan haknya kepada atas nama Waryono pada tanggal 29 Nopember 2004;-----------------------------------------------------------------------4.
PU TUS A N NOMOR : 040/G/2015/PTUN.SMG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut,dalam perkara antara : Nama SUGIYONO Kewarganegaraan INOS as s2eees eeeTempat tinggal JI.
,MH. & Rekan, JalanAmong Jiwo No. 50Rowosari, Ulujami,Pemalang, Jawa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 040/PENDIS/2015/PTUN.SMG tanggal 14 Juli 2015tentang Lolos Dismisal Proses;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor : 040/PENMH/2015/PTUN.SMG. tanggal 14 Juli 2015tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha
Berdasar pada kondisi riil dan sifat Keputusan Tata Usaha Negarayang berupa Sertipikat Hak Atas Tanah seperti pada Item 1 dan 2di atas, dalam perkara a quo maka penentuan saat (tanggal)Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negaradimaksud: jelas bukan pada saat Diterimanya oleh Penggugatatau Diumumkannya mengenai Keputusan Tata Usaha Negaradimaksud.
Negara tapikepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negaratersebut.
UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,yaitu ketentuan NormatifLimitatif mengenai surat keputusan yang tidakdapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, padapokoknya mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalangselaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, dan dalam petitumgugatannya pada pokoknya memohon pembatalan atau tidak sah peralihanhak / balik nama objek sengketa in Iitis;Menimbang, bahwa

Pengadilan PN WATES Perdata Tanah

Register : 10-08-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 24-10-2016

Putusan PN WATES Nomor 125/Pdt.G/2016/PN Wat

Tanggal 22 September 2016 — DARMADI MELAWAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROPINSI DIY DKK
91 — 9

Menetapkan bentuk ganti kerugian terhadap tambak udang milik Pemohon Keberatan Darmadi dengan ukuran dengan luas 886 m2 dan 1000 m2 yang terletak di atas tanah PAG di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan batas-batas :Untuk lahan garapan dengan luas 886 m2Sebelah Utara : Jalan Usaha Tani Sebelah Timur : SulbiartoSebelah Selatan : Budi SulistyoSebelah Barat : SupariUntuk lahan garapan dengan luas 1000 m2Sebelah Utara : Jalan Usaha Tani Sebelah Timur : JumadiSebelah
Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon ProgoNomor 71 Tahun 2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikanberbunyi (1) Orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan diDaerah wajib memiliki izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan;Halaman 14 dari 74 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN Watd.
Bahwa sehubungan dengan perkara keberatan ini secara pastinya saksitidak tahu letak lokasi usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan.
Dalam jawaban / bantahannya Termohon Keberatan Il jugamendalilkan bahwa usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan tidakterdaftar / tidak memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progosebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun2015 tentang Pedoman Usaha Pembudidayaan Ikan.
Oleh karena tidak diatur lebih lanjut dan tidak adabatasan definisi yang jelas bagi kewajiban mendaftar dan kewajiban memilikiizin usaha, Majelis Hakim menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesiadalam jaringan / online untuk membedakan pengertian mendaftarkan danmemiliki izin usaha sebagai berikut.
Bahwa pihak Pakualaman tidak pernah menghentikan usaha tambaktersebut.

Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus

Register : 13-02-2023 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 22-03-2023

Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Tanggal 20 Maret 2023 — Penuntut Umum:
MOHAMMAD RAHMAN, S.H.
Terdakwa:
DEWI AM Binti H.ARIF Alm
72 — 21

Arif (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Di Bidang Perdagangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dewi AM Binti H.

Pengadilan PN JANTHO Pidana Khusus Lingkungan Hidup

Register : 14-04-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN JANTHO Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Jth

Tanggal 6 Juli 2015 — FAZUDDIN Als BANG BIDIN Bin Alm SULAIMAN
346 — 6
Menyatakan Terdakwa FAZUDDIN Als BANG BIDIN Bin Alm SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;2.
(SITU), Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP), Tanda DaftarPerusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Surat IzinPertambangan Daerah (SIPD); Bahwa untuk kegiatan usaha pertambangan Galian C surat izin yangharus dimiliki adalah Izin Gangguan (IG) dan Surat Izin PertambanganDaerah (SIPD);e Bahwa pengertian IG adalah sebagaimana diatur dalam Pasal angka 10Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2010 tentang IzinGangguan dan selanjutnya disebut Izin, serta SIPD sebagaimana diaturdalam Pasal 1
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2003tentang Pajak Usaha Pertambangan Umum Galian C;e Bahwa untuk memperoleh IG dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintupemohon harus mengisi dan menanda tangani permohonan izingangguan, surat rekomendasi dari camat, bukti status tempat usaha/tanah,fotocopy KTP pemilik/penanggung jawab usaha, fotocopy KTP tetanggayang bersebelahan, pas photo, Akta Pendirian Usaha, SPPL/DokumenUKL/UPL/AMDAL;e Bahwa untuk memperoleh SIPD dari Kantor Pelayanan Terpadu SatuPintu
pertambangan Galian C yangterletak di Desa Tutui Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar;Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2015/PNJthe Bahwa unit alat berat berupa Beco (Escavator) tersebut adalah milik saksiDarmadi yang terdakwa sewa Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) perbulan;e Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan usaha pertambangan Galian Ctersebut selama 5 (lima) bulan dan selama waktu tersebut terdakwa tidakmengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP);e Bahwa terdakwa tidak
penambangan tanpa izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangandiperoleh suatu fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dilakukanpenertiban pertambangan Galian C egal di wilayah sungai Krueng Aceh tepatnya diDesa Tutui Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan olehPemkab Aceh Besar bersama dengan TNI Polri dan Satpol PP Aceh Besar.
Bahwapada saat operasi penertiban kegiatan pertambangan tersebut ada dilakukan penyitaanterhadap 1 unit alat berat berupa Beco (Escavator) merk COBELCO 6 PC 200 yangpada saat itu sedang melakukan aktivitas pengerokan atau pengambilan material pasirdan batu di dasar sungai Krueng Aceh;Menimbang, bahwa terdakwa merupakan pemilik usaha pertambangan Galian Cyang terletak di Desa Tutui Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar danterdakwa telah melakukan kegiatan usaha pertambangan Galian C tersebut

Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus

Register : 01-03-2012 — Putus : 18-04-2012 — Upload : 11-09-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor NO.48/Pid.Sus/2011/PN.Btl

Tanggal 18 April 2012 — ARUL bin H. ABDUL KARIM
61 — 22
ABDUL KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP);2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARUL bin H. ABDUL KARIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari serta pidana denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;3.
Tanah Bumbu dan untuk dilakukanpenambangan di lokasi tersebut diperlukan Ijin Usaha Pertambangan(IUP) dan perijinan lainnya serta harus berdasarkan legalitas PTArutmin Indonesia yang seluruhnya tidak dimiliki oleh terdakwa.Perbuatan Terdakwa ARUL bin H.
Abdul Karim.Menimbang bahwa atas keterangan saksitersebut terdakwamembenarkannya.6 Saksi SUKMARAGA, A.Md., S.AP memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi bekerja sebagai tehnik geologi yang memiliki keahlianmengukur titik koordinat dengan menggunakan GPS (Global PositioningSystem).e Bahwa Usaha Pertambangan meliputi usaha pertambangan mineral danbatu bara dan izin usaha pertambangan meliputi IUP Eksplorasi dan IUPEksploitasi.e Bahwa Kuasa Penambangan yang menerbitkan
usaha penambangan harusmemenuhi tahapan tahapan tersebut.e Bahwa terdakwa dalam usaha pertambangan di lokasi tersebut tanpadilengkapi perijinan dan atau tidak memenuhi tahapantahapan usahakegiatan penambangan maka dapat dipersalahkan melanggar Pasal 158UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.Menimbang bahwa~ atas keterangan saksi tersebut terdakwamembenarkannya.Menimbang bahwa di persidangan telah pula mendengarkan keteranganterdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa kegiatan penambangan
ABDULKARIM yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yangdidakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwaunsur barang siapa telah terpenuhi;2 UNSUR MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN;Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan menurut Pasal angka 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 adalah kegiatan dalarn rangkapengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikanumum, eksplorasi, studi kelayakan
ABDUL KARIM terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHAPENAMBANGAN TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP);Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARUL bin H.

Pengadilan PN BANJARBARU Perdata

Register : 18-12-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 14-03-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 90/Pdt.G/2020/PN Bjb

Tanggal 28 Desember 2020 — Penggugat:
DIREKTUR CV. PANORAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS ESDM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
128 — 66
MENGADILI:

Menyatakan bahwa Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tetapi tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menyatakan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 845 tahun 2015 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Pasir Kuarsa Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.
Bahwa perusahaan Penggugat tersebut telan memperoleh Izin UsahaPertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Banjar Nomor 845 Tahun 2015Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiBahan Galian Pasir Kuarsa Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada CV. PANORAMA (KW. 07.116 P.BJR 2013).3.
Menyatakan Keputusan Bupati Banjar Nomor 845 Tahun 2015 TentangPersetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Bahan GalianPasir Kuarsa Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi KepadaCV. PANORAMA (KW. 07.116 P.BJR 2013) adalah sah menurut hukum;c. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;d.
Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 692tahun 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi BahanGalian Pasir Kuarsa Kepada CV. Panorama (KW.07.116 P.BJR 2013), diberitanda P4;5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 845tahun 2015 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Bahan Galian Pasir Kuarsa Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Kepada CV.
Menyatakan Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 845 tahun 2015Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan EksplorasiBahan Galian Pasir Kuarsa Menjadi Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Kepada CV. PANORAMA (KW.07.116 P.BJR 2013) adalah sahmenurut hukum;4. Menyatakan sah seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak untuk didaftarkandi dalam DATA BASE IUP OP MINERAL DI DITJEN MINERBA;6.

Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Korupsi

Register : 26-04-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 520/PID.Sus/2016/PN JKT.UTR

Tanggal 22 Juni 2016 — Suwanto
112 — 56
Menyatakan Terdakwa Suwanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan kegiatan usaha penyimpanan minyak bumi tanpa Ijin Usaha Penyimpanan yang diisyaratkan Undang-Undang;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan;3.

Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN

Register : 30-10-2017 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 20-03-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 33/G/2017/PTUN.JPR

Tanggal 30 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
171 — 1368
Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap BRIPDA RAFANI SURYA HARAHAP Nrp. 95010579 ; -------------------------------------------3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Nomor : Kep/328/IX/2017 tertanggal 27 September 2017 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri terhadap BRIPDA RAFANI SURYA HARAHAP Nrp. 95010579 ; -----------------------------------------------------------------4.
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JayapuraNomor: 33/PENMH/2017/PTUN.JPR, Tanggal 31 Oktober 2017 TentangPenunjukan Majelis Hakim; 2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:33/G/2017/PTUN.JPR, Tanggal 31 Oktober 2017 Tentang PenunjukanPanitera Pengganti; 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura Nomor: 33/PENPP/2017/PTUN.JPR, Tanggal 01 November 2017 Tentang Pemeriksaan Persiapan;4.
Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa danmemutus perkara a quo; Menimbang, bahwa Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara mengatur, pengadilan bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Halaman 42 dari 78 Putusan No. 33/G/2017/PTUN.JPRtentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan
sengketa tata usaha negarasebagai berikut: sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangtata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badanatau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagaiakibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketakepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atasdisimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara hanya berwenang
memeriksadan memutus sengketa tata usaha negara yang objeknya berupa keputusan tatausaha negara; Menimbang, bahwa kriteria tentang Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada dasarnya harus memenuhi unsurunsur yang selengkapnya berbunyi Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha
Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;4. Berdasarkan Peraturan Perundangundangan yangberlaku;5. Bersifat Konkret, individual danfinal; 6.

First
Prev
484
485
486
487
488
489
490
Next
Last

Pencarian

Panduan

Amar

Tingkat Proses

Tahun Putusan

Klasifikasi

PUTUSAN

Tahun Penerbitan

Pengadilan 926

Ditemukan 1021591 data

PN LAMONGAN Nomor 95/Pid.B/2024/PN Lmg

PN LAMONGAN Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Lmg

PN LAMONGAN Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Lmg