Ditemukan 86899 data
9 — 1
Pada tanggal 09 Oktober 1971 telah menikah seorang lakilaki yangbernama XXXX dengan seorang perempuan XXXX, yang dicatat di KantorUrusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya berdasarkan KutipanAkta Nikah Nomor : 199/01/X/1991 tanggal 09 Oktober 19712. Setelah pernikahan tersebut, kKeduanya bertempat tinggal di XXXX KotaSurabaya dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : XXXX, umur 25 tahun. XXXX, umur 19 tahun XXXX, umur 5 tahun.3.
Surabaya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonanPemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagi wali darianaknya yang bernama XXXX binti XXXX dan XXXX, guna kepentinganmengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon, karena anakPemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa,sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatanhukum;Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum XXXX adalah suami isterimenikah pada tanggal 09 Oktober 1971
15 — 8
No.206/Pdt.G/2021/PA.Mprpemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku sertatelah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat,bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telahsesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994dan ketentuan Pasal 32 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah
29 — 15
tersebut diatasmaka putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 22September 2015 Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Pdp, haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding adalahdipihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan;Mengingat, Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa danMadura (Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten BuitenJava n Madura/Rbg), Hukum Adat Minangkabau, Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 804 K/Sip/1971
, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.180/K/Sip/1971, dan SEMA No. 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat sertaketentuan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan perkaraini;MENGADILI :1.
13 — 2
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang terlebin dahulu bahwa Penggugat dan Tergugat sebagaiPegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan Perceraianberdasarkan Surat Izin Cerai Nomor 849/117/409.205.3/SK/2019 yang Hakim perluemohon serta wvokatgmasih berlaku sertaa majelis berpendapat,bahwa Surat Kuasa Khusus fakseed=deraus@inyatakan sah karena telahsesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971
tanggal 23Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994dan ketentuan Pasal 32 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentangAdvokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyalkedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukantindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara aquo;Hal. 6 dari 14 hal.
110 — 18
./2011/PN.Lsm.Bahwa pada tahun 1971, mantan suamitergugat I yang bernama Agam Manyak telah membeli tebat ikanyang terletak sisi barat objek sengketa ( berbatasan alursungai ) milik Abdul Majid.4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual tertanggal 13Januari 1971 diketahui bahwasanya tanah milik Abdul Majidterletak di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua KotaLhokseumawe ( dahulu Kabupaten Aceh Utara) yang batasbatasnya adalah sebagai berikut: Sebelah Utara dengan tebat ikan Tgk. Usman Azis.
Bahwa, benar tanah objek sengketa dasar perolehannyaadalah dari jual beli antara suami Tergugat I dengan AbdulMajid, sesuai dengan pengakuan dari Penggugat dandibuktikan oleh surat jual beli tertanggal 13 Januari 1971,sehingga secara hukum pembuktian milik Tergugat I tidakperlu diragukan lagi karena secara hukum pengakuanpenggugat tersebut merupakan bukti yang paling sempurna,sehingga sangatlah beralasan hukum bagi Majelis hakim yangmulia untuk menolak gugatan Penggugat tersebut ( Videposita Gugatan
Manyak pada tahun 1971 Keuchik pada waktubernama Hasan dan yang menjualnya adalah suami saksi atasperintah ayah saksi dan tanah tersebut adalah tanah basah ; Bahwa yang memisahkan tanah A. Majid dengan tanah Waki Aliadalah Alur dan tanah yang dijual A. Majid kepada S.
Saksi Zubaidah : Bahwa saksi mengetahui masalah tanah antara Tergugat danPenggugat dan tanah tersebut' terletak di Meunasah BlangKandang karena pada tahun 1971 saksi pernah kelokasisengketa tanah tersebut dan saksi sering kesitu sampaitahun 1980;Bahwa saksi sering kelokasi untuk mengambil kelapa ketempat Nak Am bersama dengan ibu Maryam dan pada tahun1971 di tanah tersebut tidak ada apa, yang ada hanya pohonkelapa sebelah kiri tanah tersebut ;Bahwa saksi kenal dengan A.
Gambada dan GuruRasyid Bahwa saksi pernah pergi ke tanah objeksengketa pada tahun 1971 karena saksiberkawan dengan S. Manyak ; Bahwa saksi kenal dengan S. Manyak karena S.Manyak Jualan Tembakau di Cunda, sedangkansaksi sering bawa akan dan istirahat diCunda sambil membeli tembakau ; Bahwa S. Manyak pernah mengatakan sama saksidi Pasar Cunda bahwa ianya ada membeli tanahtebat di Kandang seharga Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah) pada tahu 1971 ; Bahwa saksi pernah pergi ke tebat S.
LIMIN CHANAKA , dkk
18 — 2
Bahwa dalam perkawinan antara PEMOHON dan PEMOHON Itersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu ; ERIANI, lahir di Medan pada tanggal 10 November 1968,sebagaimana dimuat dalam petikan daftar besar kelahiran WargaNegara Indonesia Nomor 6935/1968 tertanggal 23 November 1968;e JOHNNY, lahir di Medan pada tanggal 16 Mei 1971, sebagaimanadimuat dalam petikan daftar besar kelahiran Warga Negara IndonesiaNomor 1946/1971 tertanggal 3 Juni 1971 LINA, lahir di Medan pada tanggal 17 Agustus 1973,sebagaimana
15 — 4
., telah mengajukan eksepsi bertanggal 23 Pebruari 2017tentang surat kuasa Pemohon yang cacat formil/tidak sah dengan alasanalasan sebagai berikut :1.Surat Kuasa Pemohon cacat formil/tidak sah.Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, No. 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli1962, No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, No.06 Tahun 1994tanggal 14 Oktober 1994, Surat Kuasa Khusus untuk beracara diPengadilan harus memenuhi 4 syarat formil yaitu :1
Putusan No.1266 /PdtG/2016 /PA.Mgtkuasa yang tidak menyebut pihak atau subyek maupun obyek perkaradianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIRdan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 ;Bahwa isi surat kuasa tidak bersifat kKhusus untuk beracara di PengadilanAgama, karena terdapat kalimat yang menyatakan Kuasa hukum diberi hakuntuk menghadap berbagai instansi, Kelurahan, KUA, Pengadilan sertainstansi dan pejabat lain terkait, .....mengajukan dan atau menolak buktibukti atau saksisaksi
DEISY PARAMITA DEWI
125 — 28
SUKARYOSO dengan SRIKUSMINAH yang menikah dan telah dinyatakan dalam AktaPerkawinan No.382/1971, tanggal 24 November 1971 yang diterbitkan oleh Pegawai LuarHalaman 2 dari 11 hal PenetapanNo 151/Pdt.P/2019/PN Smg10.11.12.Biasa Pencatat Sipil, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang(Bukti P9) ;Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Ir. SUKARYOSO dengan SRIKUSMINAH telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu :a.
Fotocopy Akta Perkawinan No. 382 / 1971, tanggal 24 November 1971P7.a yang diterbitkan oleh.
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1355 K/Pdt/2007.Terbanding di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis pada pokoknya atasdalildalil :Bahwa pada tahun 1971 telah disepakati dalam rapat Desa Pananjungyang dihadiri oleh aparat Desa, pemuka masyarakat dan pemilik tanahgarapan/tanah Negara, bahwa tanah tersebut akan dikavling dan dibagikankepada para pemilik tanah garapan dan diterbitkan Sertifikatnya dengan statushak milik ;Bahwa hasil rapat Desa tersebut oleh pemerintah Desa Pananjungkemudian diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten
No.1355 K/Pdt/2007.Putusan tanggal 7 Juli 1971 No. 294 /K/Sip/1971, gugatan yangdemikian haruslah tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) ;bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ciamis telahmengambil putusan, yaitu. putusan No. 12/Pdt.G/2005/PN.Cms tanggal06 September 2006 yang amarnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat Ill dan turut Tergugat II untukseluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.
MURNI KASTOJO
Tergugat:
QUATTRO GROUP WEDDING VENUE
110 — 68
Surat No.0018/NSGLC/XII/2020, tanggal 22Desember 2020, Perihal : TEGORAN/ SOMASI KEII ( KEDUA) &TERAKHIR, dan atas suratsurat somasi tersebut, Tergugat tetap tidakmenanggapinya dan tetap tidak ada penyelesaian yang baik dari Tergugatserta tidak tercapainya kesepakatan dalam negoisasi paket resepsipernikahan puteraputeri Penggugat yang hingga saat ini belum terlaksana.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.1043 K/Sip/1971, tanggal 13 Desember 1974, disebutkan sebagaiberikut
:Apa yang tertulis diatas tandatangan, atau di bawahnya, atau di baliksurat yang diakul tandatangannya oleh penandatangan adalah sahmenurut hukum.Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, disebutkan sebagai berikut : Perjanjian adalah UndangUndang bagi kedua belah pihak .Kemudian berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata, disebutkan sebagaiberikut Semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai UndangUndang bagi mereka yang membuatnya
1.M. LUTFIE RAHMAN
2.NORMA INDIANI
Tergugat:
1.FARIDA BURHAN
2.HELMI SURIA
3.HARMEN SYAFRIADI SABIRIN
4.YANTO SABIRIN
5.YUS HERMAN
6.H. YUSYIRWAN YUNUS
143 — 58
tanggal 23 Januari 1971 JoSurat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14Oktober 1994 tentang Surat Kuasa, pemberi Kuasa dapat diwakili oleh Kuasadengan Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) yang syaratsyaratnya, sebagai berikut : Menyebutkan dengan jelas dan spesifik Surat kuasa, untuk berperan diPengadilan.
Oleh karenaKuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalamPasal 147 Rbg atau Pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik No.1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo Surat EdaranMahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994tentang Surat Kuasa.Bahwa, surat gugatan yang menandatangani adalah penerima Kuasa Khususadalah Kuasa Hukum para Penggugat sehingga terhadap surat gugatantersebut dapat disimpulkan telah diajukan oleh orangorang yang tidakberhak
tanggal 23 Januari 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikNomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa.Maka oleh karena itu Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III, Tergugat IV danTergugat VI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkuluyang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugattidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard).3.
Gugatan ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertaidengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harusditerima oleh para Penggugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni1971.Halaman 19 dari 55 halamanPutusan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN.BgI6.2.
Uang paksa (Dwang Som) Bahwa dalam gugatan para Penggugat untuk menjamin pelaksanaanputusan tersebut para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (Satu juta rupiah) untuk setiap harinyaapabila keterlambatan. pembayaran uang paksa hanya mungkin terhadap perbuatan yang harusdilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri pembayaran suatu jumlah uang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.496 K/Sip/1971 tanggal1 September 1971.Maka oleh karena itu Tergugat I, Tergugat Il
MAY SALMAH
13 — 7
Semayang 30 Mei 1958 sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207237005580001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207232704200024 Kutipan akta kelahiran No. 1207-LT-20122023-0257,
- Menyatakan Secara Hukum Nama pemohon MAY SALMAH lahir di Sei Semayang 30 Mei 1958 sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1207237005580001, KK (Kartu Keluarga) No. 1207232704200024 Kutipan akta kelahiran No. 1207-LT-20122023-0257 dengan MAY SALAMAH lahir di Sei Semayang 03/Agustus/1971
Cheng Mei Bahar
40 — 9
Memberi Izin kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota pematangsiantar yang tertera pada TJATATAN SIPIL WARGA NEGARA TJINA DI KOTA PEMATANGSIANTAR / SURAT KELAHIRAN no : 116/1971 dari semula tercatat atas nama CHENG MEIyang akan di ganti menjadi CHENG MEI BAHAR (Sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Dan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) Serta
8 — 3
Menetapkan Nama Pemohon I : SETIN bin DENUN, tempat tanggal lahir : Sambigede, 23 Tahun dan Tempat tanggal lahir pemohon II: Sambigede, 19 Tahun yang tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 77/6/V/1987, tanggal 12 Mei 1987 diubah menjadi Nama Pemohon I : SITIN bin DENUN, tempat, tanggal lahir : Malang, 12 Agustus 1969 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II : Malang, 02 April 1971;
3.
Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.5) adalah fotokopi KartuTanda Penduduk atas nama Pemohon , fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon Il, Kartu Keluarga atas nama para Pemohon dan ljazah atasnama anak para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan biodata paraPemohon tertulis Nama Pemohon : SITIN Bin DENUN (alm) tempat, tanggallahir: MALANG, 12 AGUSTUS 1969 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon II :MALANG, 02 APRIL 1971
Bahwa biodata para Pemohon dalam akta lain yang dimiliki para Pemohonadalah Nama Pemohon : SITIN Bin DENUN (alm) tempat, tanggal lahir :MALANG, 12 AGUSTUS 1969 dan Tempat, tanggal lahir Pemohon Il :MALANG, 02 APRIL 1971;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitumpermohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanyang menyebutkan bahwa Kartu
yaitu Nama Pemohon : SETIN Bin DENUN tempat tanggal lahir :SAMBIGEDE,23 TAHUN dan Tempat tanggal lahir pemohon II: SAMBIGEDE,19 TAHUN yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 77/6/V/1987Sesuai Denga Duplikat Akta Nikah Nomor:B27/Kua.15.35.13/Pw.4/2019tanggal 12 Mei 1987 diubah menjadi Nama Pemohon : SITIN Bin DENUNHalaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor : 0626/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg(alm) tempat, tanggal lahir : MALANG, 12 AGUSTUS 1969 dan Tempat,tanggal lahir Pemohon Il: MALANG, 02 APRIL 1971
13 — 9
E;
- Nama Ayah Pemohon II yang tertulis HAKIM ELYAMI (Alm) sebenarnya adalah KARWANI
- Tanggal Lahir Pemohon II yang tertulis 16-01-1971 sebenarnya adalah 16 Januari 1970;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas sebagai mana diktum nomor 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
PENETAPANNomor 200/Pdt.P/2018/PA.Bjb.HUMU0U OOO QUO Ee0d GOeea0DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkaraPermohonan Perubahan Identitas Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:HERI DWI TULUS WIDODO Bin SOEPARDJAN, tempat dan tanggal lahirBlora, 19 Juni 1971, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Atas, tempat kediaman di GunungBerombak
HENTO
5 — 0
II Pangkalpinang atau yang sekarang menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor 77/1982, tertanggal 09 Februari 1982, dari perkawinan Orang Tua Pemohon yang bernama mendiang LIONG A FO (Ayah) dan NELLYATI (Ibu) yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Akta Perkawinan dengan Nomor 1971-KW-14092023-0001 di Kota Pangkalpinang pada tanggal 14 September 2023, tertanggal 23 Oktober 2023;
- Memerintahkan Pemohon untuk segera setelah menerima
41 — 7
MENGADILI
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan akta perkawinan Nomor 1971-KW-06052015-0001 sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan Penggugat sebagai
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2485 K/Pdt/2014Lahan parkir yang meliputi area pasar, baik yang diluar maupun yangdidalam pasar;e Kelompok VI : luran jasa keamanan perbulan;Seluruh stand permanen maupun non permanen, baik yang diluar maupunyang didalam pasar sepanjang dengan jumlah + 1.000 pedagang;e SHM Nomor 769/Desa Lingkungan Simo, berdasarkan Surat Ukur Nomor15 Tahun 1971 atas nama Soehartono, setempat dikenal dengan JalanSimo Gunung Keramat Timur Gang 5 Nomor 15 Surabaya;e Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda
sekali tidakpernah mendapatkan tanggapan dan penyelesaian dari Tergugat IV selakupenguasa lahan tersengketa, sehingga oleh karenanya diajukanlah gugatan ini,karena sudah tertutup bagi Penggugat untuk menempuh upaya damai, karenaTergugat IV sama sekali tidak pernah memberikan kesempatan untuk bertemudengan dengan Penggugat;Bahwa selain dari hal tersebut di atas Tergugat I, Il demikian juga Tergugat IIItidak bersedia menyerahkan SHM Nomor 769/Desa Lingkungan Simo,berdasarkan Surat Ukur Nomor 15 Tahun 1971
Adenan, sedangkan tentanggugatan selebihnya ditolak, namun kedua surat yaitu: SHM Nomor 769/DesaLingkungan Simo, berdasarkan Surat Ukur Nomor 15 Tahun 1971 atas namaSoehartono, setempat dikenal dengan Jalan Simo Gunung Keramat TimurGang 5 Nomor 15 Surabaya dan BPKB sepeda motor merek Honda Mega ProNomor Pol.: L 3295 XD, Nomor 1048727, Nomor Rangka: MH KEHP 1X6Halaman 4 dari 23 Hal. Put.
untukmasuk kedalamnya, sehingga oleh karenanya Penggugat mengalami kerugiansebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sejak bulan Mei tahun 2010setiap bulannya sampai dengan didaftarkannya perkara ini mencapai jumlahRp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dan jumlah tersebutakan terus bertambah sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyaikekuatan hukum yang tetap;Bahwa demikian pula dengan tidak diserahkannya SHM Nomor 769/DesaLingkungan Simo berdasarkan Surat Ukur Nomor 15 Tahun 1971
Menghukum para Tergugat untuk saling tanggung renteng membayar kerugianyang diderita Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)setiap bulannya sampai dengan didaftarkannya perkara ini mencapai jumlahRp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) dan jumlah tersebutakan terus bertambah sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyaikekuatan hukum yang tetap;Menghukum Tergugat I, II dan II untuk menyerahkan SHM Nomor: 769/DesaLingkungan Simo, berdasarkan Surat Ukur Nomor 15 Tahun 1971
253 — 169
Surat Kuasa Khusus Penggugat KonpensiTidak Memenuhi Syarat FormilBahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR danSurat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1971tanggal 23 Januari 1971 jo.
Pancaran Haluan Samudera kepada para advokatdari Jueves & Partners Counsellors at Law tidakmemenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran mahkamah AgungNo. 01 Tahun 1971tanggal 23 Januari 1971 jo.Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1994tanggal 14 Oktober 1994.
Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SuratEdaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 1971 tanggal 23Januari 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Surat Kuasa Khususharus jelas dan tegas menyebutkana. Secara spesifik kehendak untuk berperkara diPengadilan Negeri tertentu) sesuai dengan kompetensirelatif;b. Identitas para pihak yang berperkara;c. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkaradan objek yang diperkarakan;d.
Bahwa dengan tidak disebutkan secara ringkas dankonkret pokok perkara dan objek perkara yangdisengketakan, maka berdasarkan yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 1712 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985,intinya menyatakan bahwa surat kuasa yang tidakmenyebut pihak atau subjek maupun objek perkara,dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangatHal. 43 dari 51 hal.
Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RItanggal 1 September 1971 No. 469 K/Sip/1971 danPutusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973No. 791 K/Sip/1972 serta Putusan Mahkamah Agung RItanggal 7 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976, yangintinya menyatakan uang paksa (dwangsom) hanyamungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan olehTergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang;G.
10 — 5
1.1.1.1.1.1.1 PUTUSANNomor 0024/Pdt.G/2021/PA.PkjPoe ae CTSEA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atasperkara cerai gugat yang diajukan oleh :XXXX, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 27 Mei 1971, umur 49 tahun, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Tonasa,bertempat tinggal XXXX, Kabupaten Pangkep, sebagaiPenggugat;MelawanXXXX, tempat dan tanggal
Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa:"Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan bebanpembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampuuntuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah Agung RI,tanggal 12 April1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April1972, No. 1121 K/Sip/1971);Menimbang, bahwa untuk membuktikan