Ditemukan 2675664 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-09-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 585 K/Pdt/2017
Tanggal 6 September 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. dr. FACHRUL JAMAL, Sp.An (Kic) vs FAISAL TIRO, dalam Jabatannnya selaku Direktur Cabang PT. HANDARU ADHIPUTRA,
169 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. KEMENTERIANDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNURACEH, CQ. dr. FACHRUL JAMAL, Sp.An (Kic) vs FAISAL TIRO, dalam Jabatannnya selaku Direktur CabangPT. HANDARU ADHIPUTRA,
    pemerintah yang memberlakukan moratorium Material Galian C,sesuai dengan Berita yang dilansirkan pada Harian Serambi Indonesia edisiterbitan tanggal 9 November 2014 dan pada RRI News Portal serta SuratNomor 011/SPTMJ/IX/2014 tanggal 12 November 2014 yang akandibuktikan dengan Bukti kode P14, P15 dan P16, maka Penggugat telahberkalikali mengajukan permintaan kepada Tergugat Il untuk melakukanadendum perpanjangan jangka waktu kontrak dan optimalisasi (Rescoupingcontract) yang akan Pengugat buktikan
    Dengan demikiantindakan pemutusan kontrak secara diamdiam dan sepihak yang dilakukanTergugat Il dan/atau Tergugat Ill ternadap Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa/Pemerintah;29.Bahwa tidak selesainya pelaksanaan pekerjaan 4 (empat) Unit KamarOperasi pada RSUD ZA Banda Aceh tersebut adalah bukan disebabkan olehfaktor Penggugat, melainkan disebabkan oleh sifat pekerjaan itu sendiri dankebijakan Pemerintah serta disebabkan oleh beberapa faktor yang dilakukanoleh Tergugat
    Nomor 585 K/Pdt/2017Tergugat II dan Ill terlambat menyerahkan gambar final yang dibuat olehperusahaan Jasa Konsultan Perencana kepada Penggugat;Penggugat baru dapat melaksanakan pekerjaan itu setelah 1 bulanKonstruksi Sarang Labalaba (KSLL) diselesaikan lebih dahulu oleh PT.Katama Surya Bumi yang memiliki hak paten;Adanya pemberlakukan Kebijakan Pemerintah (moratorium) tentanglarangan pengambilan bahan material galian (moratorium) dalam masakontrak;Adanya aksi mogok aktifitas pembangunan material
    Nomor 585 K/Pdt/2017delapan belas juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus duapuluh dua rupiah) secara otomatis kembali kepada kas negara.Bahwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama (amarNomor 5) Judex Facti pada pokoknya menyatakan tidak selesainyapekerjaan tersebut adalah sematamata disebabkan oleh sifatpekerjaan itu sendiri, faktor kebijakan pemerintah dan beberapafaktor yang dilakukan oleh Tergugat I, Il dan Ill.
    Sengketa yangtimbul dari suatu kontrak konstruksi antara pemerintah yangdiwakili oleh PPK dan pihak penyedia merupakan sengketakeperdataan oleh karena ketika pemerintah melakukan suatutindakan dalam lapangan keperdataan dan tunduk padaketentuan hukum perdata. Pemutusan kontrak secara sepihaktentunya dilakukan melalui prosedur atau mekanisme yang telahditentukan dalam syaratsyarat umum kontrak.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 22-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 675/Pdt.Plw/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 17 Maret 2020 — KK
Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq. KEJAKSAAN AGUNG RI Cq. KEJATI DKI JAKARTA Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA
35 — 20
  • KK
    Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq. KEJAKSAAN AGUNG RI Cq. KEJATI DKI JAKARTA Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-07-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 31 Januari 2019 —
Tergugat:
1.HARYADI
2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS
186 — 89

  • Tergugat:
    1.HARYADI
    2.PEMERINTAH RI Cq KEMENTRIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK dan INDIKASI GEOGRAFIS
    Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektualcq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jl.H.R. Rasuna Said Kav. 89 Kuningan, Jakarta Selatan 12940,dalam hal ini diwakili oleh Abdul Hakim, SH., MHum., NovaSusanti, SH., Dkk, Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merekdan Indikasi Geografis, Direkorat Jenderal Kekayaan Intelektual,Hal. 1 dari 81 Hal.
Pengadilan PN SITUBONDO Perdata
Register : 08-09-2023 — Putus : 21-09-2023 — Upload : 22-09-2023
Putusan PN SITUBONDO Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Sit
Tanggal 21 September 2023 — Penggugat:
Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri Situbondo
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Dalam Hal ini Kepala Kementerian Agama Kabupaten Situbondo
2.Dra. Hj. Umi Maslahah
54 — 21
  • Penggugat:
    Lembaga Bantuan Hukum Mitra Santri Situbondo
    Tergugat:
    1.Pemerintah Republik Indonesia Dalam Hal ini Kepala Kementerian Agama Kabupaten Situbondo
    2.Dra. Hj. Umi Maslahah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 15-02-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 16 Juni 2021 — Chapter 4 Corp >< HUSEIN THAMRIN ; Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
1096 — 537
  • Chapter 4 Corp >< HUSEIN THAMRIN ; Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 31-07-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 32/Pdt.Plw/2013/PN Bna
Tanggal 5 Februari 2014 — OTO MULTIARTHA MELAWAN 1.JANNES H.SILITONGA, S.H, DKK 2.PEMERINTAH RI CQ.KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BANDA ACEH CQ. KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH CQ. JAKSA PENUNTUT UMUM
116 — 20
  • OTO MULTIARTHAMELAWAN1.JANNES H.SILITONGA, S.H, DKK2.PEMERINTAH RI CQ.KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI BANDA ACEH CQ. KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH CQ. JAKSA PENUNTUT UMUM
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 22-08-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 26-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 84/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 13 Desember 2022 — MANGGALA PUTRA PERKASA
Turut Tergugat:
PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUMHAM R.I Cq DITJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
119 — 0
  • MANGGALA PUTRA PERKASA
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH R.I Cq KEMENKUMHAM R.I Cq DITJEN HKI Cq DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Pengadilan PN BEKASI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-01-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 31-10-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 13 / Pdt.G / 2013 / PN.BEKASI
Tanggal 5 Februari 2014 — Pemerintah Rl cq. KAPOLRI cq KAPOLDA METRO JAVA cq. KAPOLRES BEKASI sebagai Turut Tergugat
112 — 28
  • Pemerintah Rl cq. KAPOLRI cq KAPOLDA METRO JAVA cq. KAPOLRES BEKASI sebagai Turut Tergugat
    Pemerintah RI cq. KAPOLRI cq KAPOLDA METRO JAVA cq.KAPOLRES BEKASI ;Selanjutnya disebut .............
    permohonan renovasi yangdiajukan oleh TERGUGAT karena bangunan dapur tersebut melanggar garissepadan bangunan, dan juga bangunan itu tidak dipersiapkan dandirencanakan untuk dibangun dengan bangunan baru secara bergandeng(ditempel langsung) sehingga PENGGUGAT hanya mengijinkanTERGUGAT melaksanakan pekerjaan pagar setinggi 180 cm yang diajukandalam permohonan tersebut (BuktiP.4) lagipula renovasi denganpenambahan bangunan baru yang mengakibatkan bangunan awal berubahbentuk diharuskan memiliki izin dari Pemerintah
    Hal tersebut telah sama dan sesuai dengan gambar kerja (bestek)yang dibuat oleh konsultan independen sebagaimana telah dijelaskan kepadapihak pemerintah (Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat)dan induk organisasi pengembang (RED);Bahwa walaupun PENGGUGAT telah menanggapi complain TERGUGATtersebut dengan baik dan proporsional, namun TERGUGAT tetap menuduhdan melaporkan PENGGUGAT seolaholah PENGGUGAT telah melakukan13.14.15.penipuan kepada khalayak ramai, yaitu: DPRD Bekasi, Komisi V DPR
    Demikian juga adanya kerugian immaterial dari harga diriPENGGUGAT dan karyawankaryawannya yang terganggu akibat tuduhanyang tanpa bukti dilaporkan oleh TERGUGAT dalam pertemuanpertemuanresmi maupun tidak resmi dari lembagalembaga formal baik pemerintahmaupun non pemerintah sehingga PENGGUGAT mengalami tekanan mental(stress), kerugian fmansial, waktu dan tenaga.Bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas, perbuatan TERGUGAT yangtelah merenovasi bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat izin daripengembang
    (PENGGUGAT) dan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB)dari pemerintah setempat dengan membangun diatas struktur awal sehinggamenambah berat beban konstruksi yang berakibat pada keretakankeretakanpada bangunan lama adalah kesalahan dan kecerobohan TERGUGAT yangsudah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga seharusnyamenjadi tanggung jawab TERGUGAT pribadi.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2011 — Putus : 18-07-2011 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Juli 2011 — VIVIANA LESTARI >< Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara cq Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN ) Jakarta III,Cs
105 — 26
  • VIVIANA LESTARI >< Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cq Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara cq Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN ) Jakarta III,Cs
    Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan Republik Indonesia cqDirektur Jenderal Piutang dan Lelang Negara cq Kantor Pelayanan Piutang danLelang Negara ( KP2LN ) Jakarta Ill, alamat JI. Prapatan No.10, Jakarta Pusat(10410) dahulu disebut JI.Kwitang, untuk selanjutnya disebut disebut sebagaiTergugat I.2. IRWAN CHANDRA NEGARA, alamat JI. Prof. Dr Hamka No. 08, RT / RW 001,Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, untuk selanjutnyadisebut sebagai Tergugat Il.3.
Pengadilan PN SORONG
Register : 26-01-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-05-2019
Putusan PN SORONG Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 27 Februari 2019 —
532 — 507
  • Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kompensasi kepada Penggugat atas penguasaan atau penggunaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II yang kemudian diperuntukkan untuk program transmigrasi pemerintah di wilayah kabupaten Sorong, yang dinilai dengan uang sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 (Lima belas milyar rupiah) ;6.
    Perdata : SULAEMAN SUU melawan Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq Bupati Kabupaten Sorong di Km. 24 Aimas Sorong
    Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri RI di JakartaCq Gubernur Papua Barat di Manokwari Cq BupatiKabupaten Sorong di Km. 24 Aimas Sorong. SebagaiTergugat ;2. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI di Jakarta Cq Kanwil Tenaga Kerja danTransmigrasi di Manokwari Cq Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Sorong di Km. 24 AimasSorong.
    ESAU KLAWENBahwa saksi dihadirkan dalam persidangan iniuntuk memberikan keterangansehubungan dengan masalah sengketatanah transmigrasi karena tanah milikPenggugat tidak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah;halaman 43 dari 81 hal.
    Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PNBahwa batas tanah dari lokasi tanah transmigrasi adalah dari Km.17 sampaiKm.20 dan tanah saksi juga ada yang dipakai oleh pemerintah untuktransmigrasi, tettapi tidak ada penggantian dari pemerintah;Bahwa di Km.17 sampai dengan Km.20 masih berlaku hukum adat dan margayang punya tanah di Km.17 sampai dengan Km.20 adalah marga Osok,sedangkan marga Suu memiliki tanah adatdi Km.20 ke atas;Bahwa saksi tidak tahu di Km. 20 keatas ada lokasi transmigrasi atau tidak ;Bahwa batas
    SIMSON SUUBahwa saksi dihadirkan dalam persidangan iniuntuk memberikan keterangansehubungan dengan masalah tanah adat milik Penggugat yang digunakansebagai lokasi transmigrasi olen Pemerintah Daerah, namun hakhak adanyatidak dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan belum ada pelepasan secara adatdan tidak ada pemberian ganti rugi dari Pemerintah Daerah;Bahwa program transmigrasi diadakan di Aimasmulai tahun 1977 sampai tahun1979;Bahwa luas dari tanah milik Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkarakurang
    Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Bahwakalau pemerintah telah mengambil hak tanah melewati dari batas tanahyang ditentukan,pemerintah harus membayar ganti rugi pada marga/orangyang tanahnyadiambil ; Bahwa SIPAl APNER BISULU masih menjabat sebagai ketua Dewan AdatMalamoi dan pendeta SAPISA juga menjabat sebagai Ketua Dewan AdatMalamoi ; Bahwatugas dari SIPAl APNER BISULUadalah menjalankan tugastugas yangberkaitan dengan masalah adat sedangkanpendeta SAPISA menjalankantugastugas yang berkaitan dengan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 15-05-2017 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 23-01-2018
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Bna
Tanggal 17 Januari 2018 — MUNAWAR YUNUS Lawan: 1.DRa CUT LAILAWATI 2.Cq Gubernur Aceh Cq Kepala Dinas Pengairan Aceh 3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh
147 — 65
  • MUNAWAR YUNUSLawan:1.DRa CUT LAILAWATI2.Cq Gubernur Aceh Cq Kepala Dinas Pengairan Aceh3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq Gubernur Aceh
Pengadilan PT PADANG Perdata
Putus : 11-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PT PADANG Nomor 121/PDT/2017/PT PDG
Tanggal 11 September 2017 — ,CS LAWAN Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi , cq.Direktorat Kelembagaan, cq.Kopertis Wilayah X, cq. Kuasa Pengguna anggaran Kopertis Wilayah X Sumbar, CS
89 — 36
  • ,CS LAWAN Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi , cq.Direktorat Kelembagaan, cq.Kopertis Wilayah X, cq. Kuasa Pengguna anggaran Kopertis Wilayah X Sumbar, CS
    Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi , cq.Direktorat Kelembagaan, cq.Kopertis Wilayah X, cq. KuasaPengguna anggaran Kopertis Wilayah X Sumbar, bertempat tinggal di Jln.Khatib Sulaiman di Padang. , sebagai Tergugat I/Terbanding I.;. PT. Asuransi Bangun Askrida cq. Ka. Cabang Padang PT. Asuransi BangunAskrida Jl. Pemuda NO. 29 C Padang, sebagai Tergugat 2/Terbanding 2.;Direktur Utama PT.
    Bahwa untuk selanjutnya TERGUGAT meminta, agar Jaminan Uang mukatersebut harus dari Bank Umum dan diperkuat pula oleh SMS dari Sadr.Ganefri Ketua Kopertis Wilayah X pada jam13;55;19 tanggal 19 November2015 yang berbunyi bahwa sesuai pengarahan KPKN, Jaminan UangMuka harus menggunakan Bank Pemerintah sehingga PENGGUGATterpaksa harus membuat Permohonan baru kepada Bank Umum untukmeminta Jaminan Uang Muka sebagai pengganti Jaminan Uang mukaUnconditional yang berasal dari Assuransi Bangun Askrida CabangPadang
Pengadilan PT AMBON
Register : 20-09-2016 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 09-02-2017
Putusan PT AMBON Nomor 41/ PDT /2016 / PT AMB
Tanggal 9 Januari 2017 —
63 — 23
  • Pemerintah Republik Indonesia , Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq. Gubernur Maluku di Ambon, Cq, Bupati Maluku Tenggara Barat, Tergugat sekarang Pembanding;M E L A W A N :
    PUTUSANNOMOR 41/ PDT /2016 / PT.AMBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI AMBON, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :Pemerintah Republik Indonesia , Cq. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Cq.Gubernur Maluku di Ambon, Cq, BupatiMaluku Tenggara Barat di Saumlaki, dalam halini diwakili oleh Kuasanya yang bernamaB.MORIOLKOSU, SH.
    Bahwa pada tanggal 20 Juli tahun 2009, atas nama Pemerintah DaerahKabupaten Maluku Tenggara Barat, Tergugat memberikan rekomendasidengan Nomor : 02/Rekom/1/2009, kepada Penggugat sebagai DirekturPT.Lintas Yamdena sebagai Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaanpenimbunan pada areal Pasar Omele Desa Sifnana Kabupaten MalukuTenggara Barat dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah timur dengan tanah milik Penggugat, Saudara AgustinusThiodorus Sebelah selatan dengan tanah marga Lamere/Londar/laut; Sebelah
    Bahwa akibat rekomendasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugattersebut dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Baratmemiliki keterbatasan anggaran sehingga membutuhkan kerja sama denganpihak lainHal 2 dari38 Putusan Nomor 41/ PDT /2016 / PT.AMB4.
    Nomor 50 tahun 2007 tentangTata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana yangPembanding/Tergugat semula maksudkan dalam risalah memoribandingnya adalah merupakan alasan yang mengada ada, adapun alasantersebut dikatakan sangat tidak berdasar oleh karenaPembanding/Tergugat semula sendiri yang telah menyalahi ketentuansebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah tersebut.
    Lintas YamdenaNomor : 05/PT.YL/PK/V/2009 Tanggal 23 Januari 2009. dan Bukti P.3.berupa Surat Kesepakatan Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Baratdengan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor180.3/1519/2009/ Nomor : 224/01/KES/DPRDMTB/X/2009 tentangPengakuan dan Pemulihan hutang pihak ketiga tanggal 12 Oktober2009 vide keterangan saksi JULIUS F. Pa.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 14-09-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Skt
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat:
Marthen Jelipelle
Tergugat:
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisisan Daerah Jawa Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta
58 — 8
  • Penggugat:
    Marthen Jelipelle
    Tergugat:
    Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisisan Daerah Jawa Tengah Cq. Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PT PALU Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL
Tanggal 2 Desember 2015 — SOETRISNO alias TRIS Bin MISDI vs JAKSA
64 — 23
  • Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (Satu) Buah Dokumen Berita Acara Penyerahan Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Desa Nomor 013/163/PPKD/ V2013;2. 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Untuk Keperluan Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava Kab. Donggala T.A 2013 ;3. 1 (Satu) Buah Dokumen Pertanggung jawaban Dana Bantuan Bagi Hasil Pajak Tahun 2014 Tanggal 1 Juli 2014;4.
    Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Untuk Keperluan Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava Kab. Donggala (ABT) T.A 2013;5. 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Untuk Keperluan Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava Kab.
    (ABT) T.A 2013;6. 1 (satu) buah Surat Pernyataan bertuliskan tangan tanggal 08 April 2014 yang ditandatangani dengan dan diberi cap Sekertaris Desa Pakava oleh SUTRISNO;7. 1 (satu) buah Surat Pernyataan bertuliskan tangan tanggal 25 April 2014 yang ditandatangani dengan materai oleh SUTRISNO;8. 1 (satu) buah Surat Pernyataan bertuliskan tangan tanggal 28 April 2014 yang ditandatangani dengan materai oleh SUTRISNO;9. 1 (Satu) Buah Dokumen Asli Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah
    Rio Pakava;10. 1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava;11. 1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava;12. 1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec.
    Kab.Donggala;20. 1 (Satu) Buah peraturan Bupati Donggala No.30 Tahun 2011, tentang Tata cara penghitungan pajak mineral bukan logan dan batuan;21. 1 (Satu) Buah Peraturan Daerah Kab.Donggala Nomor.4 Tahun 2008 Tentang Desa;22. 1 (Satu) Buah Peraturan pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Desa;23. 1 (Satu) Buah Peraturan Daerah Kab.Donggala Nomor.1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;24.
    Rio Pakava;1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi Hasil PajakDaerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava;1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi Hasil PajakDaerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava;1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi Hasil PajakDaerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec.
    Rio Pakava;Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PT PAL10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi Hasil PajakDaerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava;1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi Hasil PajakDaerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. Rio Pakava;1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi Hasil PajakDaerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec.
    Desa Nomor 013/163/PPKD/ V2013;2. 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)Untuk Keperluan Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak DaerahKepada Pemerintah Desa Pakava Kec.
    Donggala (ABT) T.A 2013;5. 1 (Satu) Bundel Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)Untuk Keperluan Belanja Bantuan Bagi Hasil Pajak DaerahKepada Pemerintah Desa Pakava Kec.
    Rio Pakava;1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi HasilPajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. RioPakava;1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi HasilPajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec. RioPakava;1 (Satu) Buah Dokumen Foto copy Belanja Bantuan Bagi HasilPajak Daerah Kepada Pemerintah Desa Pakava Kec.
Pengadilan PN BATURAJA Pidana Khusus
Register : 06-12-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 603/Pid.Sus/2018/PN BTA
Tanggal 31 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HENDRI DUNAN, SH
Terdakwa:
1.BANDRI Bin CARTAM
2.GUNTORO Bin TUMIJAN
88 — 13
    1. Menyatakan terdakwa BANDRI Bin CARTAM dan Terdakwa GUNTORO Bin TUMDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan
  • Menyatakan Barang bukti berupa: 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther warna biru tua nomor polisi : BG 1751 FL, 8 (delapan) buah drigen yang berisikan bahan bakar minyak yang diduga disubsidi oleh pemerintah dengan ukuran isi 34 (tiga puluh empat) liter per drigen., 1 (satu) buah tangki besi modifikasi yang berisikan bahan bakar minyak yang diduga disubsidi pemerintah ukuran isi lebih kurang 700 (tujuh ratus) liter., 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic
    warna biru., 1 (satu) lernbar hasil rekap data penjualan bahan bakar minyak subsidi pemerintah jenis solar pada tiang nomor 3 (tiga) SPBU 24.321.141 Batu kuning pada tanggal 24 September 2018.
    Menyatakan terdakwa BANDRI Bin CARTAM dan Terdakwa GUNTORO BinTUMDAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan atau niaga bahanbakar minyak subsidi pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Dakwaan Kedua pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Jo Pasal 55 KUHPsebagaimana dalam surat dakwaan.2.
    Menyatakan Barang bukti berupa:> 1 (Satu) unit Mobil Isuzu Panther warna biru tua nomor polisi : BG 1751 FL> 8 (delapan) buah drigen yang berisikan bahan bakar minyak yang didugadisubsidi oleh pemerintah dengan ukuran isi 34 (tiga puluh empat) liter perdrigen.>1 (satu) buah tangki besi modifikasi yang berisikan bahan bakar minyakyang diduga disubsidi pemerintah ukuran isi lebih kurang 700 (tujuh ratus)liter.> 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic warna biru.>1 (satu) lernbar hasil rekap data
    Saksi Benediktus Andri Fajar Pratista Bin Kusbandrio :> Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikanketerangan dengan sebenarnya.> Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Bahwa para terdakwamelakukan tindak pidana penyalagunaan pengangkutan dan niagabahan bakar minyak tanpa izin dan menyalagunakan pengangkutandan atau niaga bahan bakar minyak subsidi pemerintah.> Bahwa jatah atau kuota yang diterima oleh SPBU 24.321.141Batukuning Kec Baturaja Barat Kab.
    minyakyang diduga disubsidi pemerintah ukuran isi lebin kurang 700 (tujuh ratus)liter.> 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic warna biru.>1 (satu) lernbar hasil rekap data penjualan bahan bakar minyak subsidipemerintah jenis solar pada tiang nomor 3 (tiga) SPBU 24.321.141 Batukuning pada tanggal 24 September 2018.Dipergunakan Dalam Perkara M.
    Menetapkan barang bukti berupa:> 1 (Satu) unit Mobil Isuzu Panther warna biru tua nomor polisi : BG 1751 FL> 8 (delapan) buah drigen yang berisikan bahan bakar minyak yang didugadisubsidi olen pemerintah dengan ukuran isi 34 (tiga puluh empat) liter perdrigen.>1 (satu) buah tangki besi modifikasi yang berisikan bahan bakar minyakyang diduga disubsidi pemerintah ukuran isi lebih kurang 700 (tujuh ratus)liter.> 1 (satu) unit mesin pompa air merk Panasonic warna biru.>1 (satu) lernbar hasil rekap data
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 20-01-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY
Tergugat:
1.PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
2.SANIRI NEGERI HILA
3.SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong
195 — 191

  • MENGADILI:

    Dalam Eksepsi;

    • Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
  • Menyatakan membatalkan Peraturan Negeri (PERNEG) Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
  • Menyatakan Berita Acara Pengesahan tanggal 13 Agustus 2020 yang dibuat oleh Tergugat II untuk pengesahan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila adalah cacat hukum
    • >Menyatakan membatalkan berita acara pengesahan tanggal 13 Agustus 2020 yang di buat oleh Tergugat II untuk Pengesahan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemeritah Negeri Hila, sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku;
  • Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membuat dan mensahkan Peraturan Negeri (PERNEG) Negeri Hila tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah
    Penggugat:
    SALEH TATISINA, Dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah dari Keturunan LATIN NUSTAPY
    Tergugat:
    1.PEJABAT PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA
    2.SANIRI NEGERI HILA
    3.SEDEK OLLONG Dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Ollong
    PEJABAT/PEKEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA, Beralamat diNegeri Hila, Kecamatan. Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;Sebagai Tergugat ;2.
    Dalil tersebut adalah tidak benarkarena pada kenyataannya dalam pembuatan Peraturan Negeri HilaNomor : 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan YangBerhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila telah melibatkan SaniriNegeri Hila dan menjadi atas persetujuan bersama dengan PejabatKepala Pemerintah Negeri Hila pada saat itu sehingga Peraturan NegeriHila Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Mata Rumah/KeturunanYang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila dapat disahkan.Bahwa Penggugat
    Soerat Perbatasan dan Doesong oleh Pemerintah Hila tanggal 15 Mei1802, bukti P4;5. Soerat deosun tanggal 7 Juli 1802, bukti P5;6. Soerat Doesung Nanihaha dan Doesung Wossu Pemerintah NegeriHila tahun 1803, bukti P6;7. Surat Keputusan (Besluiten) Djapnoer Lating Nuoestapy orang Kaya dariNegeri Hila, bukti P7;8.
    Tentang Penetapan Mata Rumah/Keturunan Yang BerhakMenjadi Kepala Pemerintah Negeri Hila, bukti T.1Il12;13. Keputusan Saniri Negeri Hila Nomor : 02 Tahun 2009 tertanggal 5Januari tahun 2009. Tentang Panitia Pencalonan, Pemilihan Dan PelantikanKepala Pemerintah Negeri Hila, bukti T.III13;14. Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141.05120.a Tahun2009 tertanggal 19 Januari tahun 2009 tentang Pengesahan PanitiaPemilihan Kepala Pemerintah Negeri Hila Kecamatan Leihitu, bukti T.III14;15.
    Keputusan Bersama Para Calon Kepala Pemerintah (Raja), SaniriNegeri, Para Kepala Soa dengan Panitia Pemilihan tertanggal 18 Januaritahun 2010, bukti T.III17;18. Keputusan Saniri Negeri Hila Nomor : 07 Tahun 2010 tertanggal 02Februari tahun 2010 tentang Panetapan Kepala Pemerintah (Raja)Negeri Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, bukti T.III18;19.
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 25-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 98/Pdt.G/2019/PN Jmb
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 25
  • E N G A D I L I :

    1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dipersidangan maupun yang mewakilinya;
    2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya dengan Verstek;
    3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/1917/1997, tanggal 25 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi, agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
  • Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Jambi, untuk menerbitkan akta perceraian atas nama HARTO dengan LINA YATI,TAN.

    • 6.

Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 31-12-2009 — Putus : 12-04-2010 — Upload : 27-07-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN
Tanggal 12 April 2010 — Elmidawati Siregar VS Bupati Labuhanbatu
146 — 63
  • ----------------------------------------M E N G A D I L I--------------------------------------DALAM PENUNDAAN ----------------------------------------------------------------------- Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN Tanggal 01 Pebruari 2010 Tentang Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
    sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti; -DALAM POKOK PERKARA --------------------------------------------------------------- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-------------------------------- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang PemberhentianPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
    Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK., Haida Fitri Rambe, AMK., Sugiatik, Yanti Rambe)----------------------------------------------------- Memerintahkan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu khususnya
    terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK., Haida Fitri Rambe, AMK., Sugiatik, Yanti Rambe) ;-------------------------- Memerintahkan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) untuk merehabilitasi kedudukan serta harkat dan martabat kedudukan Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK., Haida Fitri Rambe, AMK., Sugiatik, Yanti Rambe) sebagai Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu ;-
    Bahwa...3 bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugatsebagai calon Pegawai Negeri Sipil tidak memenuh mekanisme sebagaimanadimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat huruf g Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, terlebih lagi Tergugat tidakdapat menjelaskan tentang adanya kerugian pada Negara yang dilakukan ParaPenggugat pada waktu menjabat sebagai Calon Pegawai Negeribahwa tindakan pemberhentian
    Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukanTergugat terhadap Para Penggugat tersebut selain bertentangan denganketentuan pasal 18 ayat 1 huruf g Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002juga telah melanggar asas pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastianhukum maupun profesionalitas Sebab Tergugat sebagai Pejabat Tata UsahaNegara tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membeladiri serta tidak melakuan pemeriksaan terlebih dahulu tentang adanyakesalahan yang dilakukan oleh Para
    Oktober 2009Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Pemerintah KabupatenLabuhanbatu...Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah,Elmidawati Siregar, IIham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK, HaidaFitri Rambe, AMK, Sugiatik, Yanti Rambe) ;4.
    RI Nomor 43Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 48Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PegawaiNegeri Sipil, knususnya ketentuan :Pasal 1 angka 1 yang mengatur :Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat PembinaKepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakantugas tertentu. pada instansi pemerintah atau yang penghasilannyamenjadi beban Anggaran Pendapatan danBelanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    Bahwa...Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal dan Pasal 3 ayat (2) berikut Penjelasandari Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telahdirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 tersebut,dapat saja terjadi manipulasi data kepegawaian tenaga honorer untukmemenuhi persyaratanpersyaratan sebagaimana telah diatur dengan rincidan tegas dalam ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dengan tujuanuntuk dapat dimasukkan dalam data base Badan Kepegawaian Negara sebabtenaga honorer
Pengadilan PN PATI Perdata Agama Perceraian
Register : 26-02-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 22-07-2020
Putusan PN PATI Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Pti
Tanggal 6 Agustus 2019 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
79 — 11