Sebagaimana diadat Minangkabau Khusus Adat Salingka Nagar apabila harta pusaka tinggi(narta bawaan) dibawa ke dalam keluarga setelah meninggal harta tersebutkembali ke kaumnya dan untuk itu peru Penggugat ketahui menurutYurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Agustus 1971 No. 180K/Sip/1971: Harta yang berasal dari harta pusaka kaum dan merupakanharta bawaan dalam suatu perkawinan, harus dikembalikan lagi kepadakaum dari mana harta itu berasal apabila si suami yang membawa hartatersebut meninggal

oleh karena itu objek tersebut bukanlah harta pusakarendah melainkan harta pusaka tinggi kaum Penggugat sehingga Penggugattidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, makagugatan yang seperti itu patutah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.Harta tersebut haruslah dikembalikan kepada kaumnya Para Tergugat yaituMaimuna (kakak Amirusin) dan kemenakannya dan menurut YurisprudensiMahkamah Agung RI tanggal 7 April 1971 No. 5 K/Sip/1971 : Harta pusakatinggi di dalam kaum

Ahmad DalilHarahap tertanggal 5 Mei 2002, sesuai dengan faktafakta hukum yang timbuldalam persidangan;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 583/K/Sip/1970,tanggal 30 Februari 1971, Peradilan Perdata di Indonesia menganut sistemhukum pembuktian berdasar pada asas "negatif wettelijk bewjsleer'. Hal initerlihat ke dalam Pasal 249 jo. 298 HIR dan tidak memakai system "vrijbewsjsleer, yang menitikberatkan pada keyakinan Hakim belaka.

Hal inidilarang oleh undangundang;Bahwa berdasarkan uraian dan dalildalil tersebut di atas serta YurisprudensiMahkamah Agung No. 583/K/Sip/1970, tanggal 30 Februari 1971,pertimbangan judex facti tersebut adalah keliru dalam penerapan hukumdengan menitikberatkan pada keyakinan Hakim belaka, di mana hal inidilarang oleh undangundang, dengan demikian pertimbangan judex factitersebut haruslah dibatalkan;.

Husin Siregar sebagai saksi dari paraTermohon Kasasi/para Tergugat bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak MilikNo. 32 adalah tidak memenuhi syarat sesuai prosedur hukum yang berlaku;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 589 K/Sip/1970,tanggal 13 Maret 1971, menyatakan buktibukti surat yang diajukan olehPemohon Kasasi/Penggugat di dalam persidangan, ternyata tidak dapatdibantah dengan bukti sebaliknya, merupakan bukti yang lengkap tentangkebenaran posita gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat

sehingga gugatantersebut, harus dikabulkan oleh Hakim;Bahwa berdasarkan uraian dan dalildalil tersebut di atas serta YurisprudensiMahkamah Agung No. 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971, pertimbanganjudex facti tersebut adalah keliru dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalilgugatannya, di mana berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwaobjek perkara adalah hak milik dari Pemohon Kasasi/Penggugat, dengandemikian pertimbangan judex

Mahmud adalah ayah Tergugat;Bahwa jika Tergugat beralasan dalam mengajukan permohonan sertifikathak milik atas objek perkara kepada turut Tergugat dengan menerangkan objekperkara adalah hasil tukar menukar eumpang (kolam/tebat) Kuala Bak Uoe dalamfaraidh tanggal 8 s/d 17 Desember 1955 di Medan adalah tidak benar, sebabtanah tersebut tidak jatuh kepada turut Tergugat IV atau dengan alasan hibah padatahun 1971 atau tahun 1972 atau dari orang tuanya dahulu, yang kemudian jatuhkepadanya, jikapun benar

, tidaklah termasuk objek perkara yang diklaim sekarang;Bahwa Tergugat dalam memohon sertifikat, mendasari diri atas sebabadanya tukar menukar tanggal 1 Maret 1971, bahwa sesuatu benda dapat ditukarjika benda tersebut adalah milik penukar.

Dalam surat tukar menukar tanggal 01 Maret 1971 yang kemudianmenjadi hak milik Tergugat, tertulis batas tanah Neuheun Kulam EikItik berbatas sebelah utara dengan kebun KMB = objek perkara;2.

Semasa hidup anakanak yang lain, dan faraidhtersebut sudah berlangsung sangat lama, itu berarti di antara sesama ahli warissecara ikhlas sudah menerimanya dan juga telah menikmati hasilnya bahkan adayang telah dijual oleh para ahli waris;Bahwa faraidh tahun 1955 berarti sudah 56 tahun lamanya, maka faraidhtersebut secara Hukum telah sah dan surat tukar menukar tahun 1971 dan sudah40 tahun berlalu dalam penguasaan Penggugat tanpa ada sanggahan apapunmaka secara hukum sah milik Tergugat, sesuai dengan

olehPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi dalamgugatannya berbeda dengan hasil pemeriksaan di tempat obyek perkara, makaputusan Judex Facti sangat melanggar hukum yang mengabulkan petitum ke2gugatan Penggugat karena batasbatas obyek perkara yang dicantumkan dalamgugatan tidak sama dengan batasbatas yang dijumpai di lapangan, makadengan demikian putusan Judex Facti harus dibatalkan oleh Mahkamah AgungRI sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 No.81 K/Sip/1971

No. 1543 K/Pdt/2010(alm)/nenek dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Termohon Kasasipada tahun 1887 itu adalah tidak benar sama sekali.Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 2341973 No. 1045K/Sip/1971 yaitu : Menurut hukum adat Minangkabau harta pusaka tinggi tidakdapat dihibahkan tanpa persetujuan ahli waris" berarti hibah atas harta pusakatinggi kepada orang lain harus diketahui oleh ahli waris yang lain baik lakilakimaupun perempuan jika hal tersebut tidak dipenuhi maka hibah dapat

Nan Basikek Amehmemberikan hibah atas harta pusaka tinggi kaumnya kepada orang yangmalakok dalam hal ini Malat (alm)/nenek Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi adalah sangat bertentangan denganputusan Mahkamah Agung RI tanggal 2341973 No. 1045 K/Sip/1971 tersebutdan harta pusaka tinggi kaum Dt. Nan Basikek Ameh yang dihibahkan kepadaMolat (alm) adalah tidak sah dan hibah yang dilakukan oleh Saat Dt.

No. 1543 K/Pdt/2010keterangan waris nan bajawek/keterangan yang di dengarnya dari cerita oranglain tidak bisa dijadikan bukti yang mengikat Majelis Hakim memutus suatuperkara sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1971 No.803 K/Sip/1970 yang berbunyi :Kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain de auditu tidak perludipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikanoleh para saksi de auditu tersebut di dalam persidangan tersebut bukanmerupakan alat

tidak jelasdan tidak ada rincian dengan demikian gugatan Pelawan a quoHARUSLAH DITOLAK /Tidak dikabulkan berdasarkan Yurisprudensi M.A.No.117K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971.5. Bahwa dalam gugatan Pelawan mengenai petitum point 4,5,7 dan 8 tidakdidukung fundamentum petendi, demikian pula posita dengan petitumtidak bersesuaian.

gugatannya mengenaiperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan dimanaTerlawan dalam menjalankan usahanya sematamata untuk kepentingankorporasinya dengan kepentingan masyarakat banyak sehinggamengabaikan amanat UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan angka 1 tersebut akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I,tanggal 7 Juli 1971

Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, menyatakanGugatan hanya di ajukan terhadap mereka yang mempunyai hubunganhukum;Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.Plw/2019/PN MIgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti danmencermati dalil gugatan Pelawan, apakah sesuai dengan YurisprudensiNomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang mengharuskan adanyahubungan hukum dalam suatu perkara;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan membaca suratgugatan Pelawan

sub dan Sub II oleh karena diantarai dengan jalana raya.e Bahwa pada sub obyek sengketa tersebut dikuasai oleh tergugat dan tergugatIl dengan batas batas :Utara dengan Tanah Bolo, Timur dengan Jalan Raya, Selatan dengan kebun Labo,dan Barat dengan kebun Bacce.Bahwa tergugat Nuro dan tergugat II Bajinang menguasai tanah perumahanmilik penggugat dengan mendirikan rumah diatas obyek sengketa tersebut.Bahwa tergugat Nuro menguasai obyek sengketa atas pembelian dari turuttergugat Hamdana pada tahun 1971

Tjinde Bin Dilau, bahwa Tergugat Nurodan Tergugat II Bajinang menguasai obyek sengketa sub , TanahPerumahan milik Penggugat dengan mendirikan rumah, Tergugat menguasai obyek sengketa atas pembelian dari Turut Tergugat Hamdana pada tahun 1971, sedangkan Tergugat II Bajinangmenguasai obyek sengketa atas pembelian dari (alm.)

dari tanah kosong dan tanah perumahan,tanah kosong dikuasai oleh Nuro dan tanah perumahan dikuasai oleh Bajinang.e Bahwa obyek sengketa sub II dikuasai oleh Sawalong yang didalamnya terdapatrumah Sawalong.e Bahwa jalan desa yang berada di sekitar lokasi sengketa tidak termasuk dalamobyek sengketa.e Bahwa obyek sengketa terbagi dalam 3 (tiga) sub obyek dan saksi tidakmengetahui batasbatas dalam obyek sengketa sub Ill.13Bahwa Nuro memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Hamdanapada tahun 1971

pernah melihat suratsurat tanah yang diklaim oleh Habbasiahtersebut, tetapi saksi hanya pernah melihat bukti pembayaran SPPT tahun 2015.Bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan Obyeksengketa.Bahwa batasbatas tanah yang dikuasai Sawalong pada obyek sengketa sub IIadalahe Utara: Tanah saksi.e Timur : Kebun Zainuddin.e Selatan : Tanah Laba.e Barat : Jalanan Desa.Bahwa saksi tidak mengetahui apakah obyek sengketa pernah diperjualbelikan.Bahwa Nuro menguasai tanah tersebut pada tahun 1971

Bajinang karena Hamdana bersepupu satu kali denganCinde.Bahwa ayah Hamdana bernama Pasau dan ayah Cinde bernama Dilau, yangmana antara Pasau dan Dilau bersaudara kandung.Bahwa Hamdana menjual tanah obyek sengketa sub II kepada Nuro pada tahun1970.Bahwa jalan desa yang berada di atas tanah sengketa dibuat pada tahun 1959.Bahwa dahulu yang menguasai tanah yang sekarang dibuat jalan adalahMentong dengan Cinde.Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tanah tersebut diambil alin olehHamdana pada tahun 1971

No. 109 PK/Pdt/2001(borgtocht) dari para Penggugat (linhat bukti P5 dan P8 yang diajukanpara Penggugat dalam gugatannya) ; Dimohon perhatian, bahwa sesuai ketentuan dalam UndangUndangNomor 49 Prp 1960 jo SK Menkeu Nomor Kep. 271/MK/7/4/1971 danaturan hukum lainnya yang terkait, Tergugat Il sebagai Bank Negarawajiod dan sudah menyerahkan pengurusan kredit PT. Kombet Indonesiayang macet tersebut kepada Tergugat III ; Dimohon perhatian, bahwa sesuai maksud Yurisprudensi MahkamahAgung R.I.

Nomor 1205 K/Sip/1971, tanggal 10 Januari 1973, makaPengadilan Negeri secara kompetensi absolut tidak berwenangmemeriksa dan mengadili persoalan hutang piutang PT.

Kombet Indonesia kepada Tergugat Il sesuaimaksud dari UndangUndang Nomor 49 Prp 1960 jo SK Menkeu NomorKep271/MK/7/4/1971 jo Yurisprudensi Nomor 1205 K/Sip/1971 ; Oleh karena itu, dengan menunjuk maksud Pasal 134 HIR telah dapatdibuktikan pula bahwa Pengadilan Negeri (i.c.

Tentang Gugatan Salah alamat :Dimohon perhatian, bahwa sesuai maksud dari Pasal 7 SK MenkeuNomor Kep271/MK/7/4/1971 (berikut penjelasannya), maka denganTergugat telah menyerahkan kepada Tergugat Ill pengurusan kreditmacet PT. Kombet Indonesia tersebut (yang salah satu jaminannyaadalah jaminan pribadi dari para Penggugat), maka kewenangankualitatif (cara menagih) dan kuantitatif (jumlah yang ditagih) atas kreditPT.

adanya kredit tersebut para Penggugat secaratanggung renteng bersamasama dengan pengurus dan pemegang sahamlainnya mengikatkan diri sebagai penjamin guna kepentingan Bank ataudengan kata lain memberikan jaminan pribadi (Borgtocht) ;Bahwa dengan adanya piutang macet tersebut Tergugat Il telahmelimpahkan wewenang penyelesaiannya kepada Tergugat Ill sesuaidengan UndangUndang Nomor 49 Prp Tahun 1960 beserta peraturanperaturan pelaksanaannya, dan telah pula dikuatkan oleh YurisprudensiNomor 1205 K/Sip/1971

Hal. 148) sedangkanMahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 Nomor294 K/Sip/1971 mensyaratkan gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum; Dari doktrin dan yurisprudensitersebut dapat ditarik kaidah bahwa orang atau badan hukum yangditarik sebagai pihak Tergugat harus terdapat kepentingan dan dasarhukum serta hubungan hukum yang nyata;Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 125 PK/PadtSus/2013.Bahwa benar PT Bina Bumi Segara dengan PT.

berdasarkan perjanjian kerja, yangmempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;Bahwa berdasarkan asas point d'interest, point d'action, ada kepentinganmaka ada hak untuk menggugat, dikaitkan dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakanbahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syaratmutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yangberperkara;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294K/Sip/1971

tanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan gugatan harus diajukan olehorang yang mempunyai hubungan hukum;Bahwa Penggugat sebagaimana diakui dalam gugatannya adalah tercatatsebagai karyawan PT Bina Bumi Segara, dengan demikian hubungan kerjayang ada adalah antara Penggugat dengan PT Bina Bumi Segara, terbuktisebagaimana diakui oleh Penggugat juga bahwa ia menerima gaji dari PTBina Bumi Segara.

berdasarkan perjanjian kerja, yangmempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;Bahwa berdasarkan asas point dinterest, point daction, ada kepentinganmaka ada hak untuk menggugat, dikaitkan dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakanbahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan pengadilan adalah syaratmutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihakyang berperkara;Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 294K/Sip/1971

Demak ; = = uncasAgama 5 Lg my peene ence nen n nen e ene n nnn nance een cenaPekerjaan QWasta + we on n nn nec en nn nn enn nn nnn nn nn neem neem n enonePendidikan SD tamat 1=enennne wenn nnn new een enen en enennnnene= Nama SUWARTIN Bin KOMARL :Tempat lahir : Banjarnegara ;+22ne2222eeeoooUmur/Tgl lahir : 39 Tahun / 05 Mei 1971 ; won enn ann nnnJenis Kelamin : Laki laki ;+7Kenamgsaan : Indonesia ; neTempat tinggal : Dk. Karangmalang Rt.03 / Rw 05 Ds. Gemulak, Kec.Sayung, Kab.

September 2012 dengansalah satu pertimbangannya yakni Bahwa Para Penggugat tidakmempunyai kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukangugatan dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Baru KPRIGUSSTAMOR periode 2010s/d 2012 melalui hasil Rapat Anggota LuarBiasa (RALB) yang selanjutnya menyatakan dan memutuskan gugatanpara Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanelijke Verklaard) yangdalam hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia (MARI) dalam putusannya Nomor 294.K/Sip/1971

tanggal 7Juli 1971 dengan salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa,"Suatu. gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum yang bersangkutan dan bukan orang lain , sehingga Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.MDN Halaman 10 dari 17gugatan yang secara sah diajukan, haruslah dinyatakan tidak dapatditerima;Berdasarkan alasan yang tersebut diatas, dengan ini saya memohonagar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksadan mengadili gugatan Perdata atas diri saya selaku Tergugat1

KPRI GUSSTAMOR didirikan sekira tahun 1981 serta sayamenjadi anggota KPRI GUSSTAMOR sekira tahun 1982 ;Bahwa dalil para Penggugat pada point 2 s/d 16 harus ditolak dandikesampingkan, karena para penggugat tidak mempunyaikedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan gugatandalam kapasitasnya sebagai pengurus baru KPRI GUSSTAMORperiode 2010 s/d 2012 melalui hasil Rapat Anggota Luar Biasa(RALB) sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia (MARI) dalam putusannya Nomor 294.K/Sip/1971

tanggal7 Juli 1971 dengan salah satu pertimbangannya menyebutkanbahwa, Suatu) gugatan haruslah diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum yang bersangkutan dan bukan orang Putusan Nomor 21/PDT/2015/PT.MDN Halaman 11 dari 17lain, sehingga gugatan yang secara sah diajukan, haruslahdinyatakan tidak dapat diterima/ditolak;Bahwa sesuai dengan halhal yang diuraikan diatas maka Gugatandari Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima dan penggugat dinyatakan sebagai

Selanjutnya padatanggal 9 Agustus 1971 Kepala Kantor Urusan PerumahanKotamadya Medan menerbitkan Surat Izin Perumahan (SIP) No.107/20/K/1971 atas nama A. Ramli Nasution. Sejak tahun 1966Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 98 K/TUN/2008tanah tersebut telah dikuasai dan diusahai oleh Alm. A.

Ramli Nasution telah memperolehizin perumahan berdasarkan Surat Izin Perumahan (SIP) Nomor :107/20/K.1971 tanggal 9 Agustus 1971 yang diperbuat olehKepala Kantor Urusan Perumahan Kota Medan (Bukti P3);Bahwa dalam Surat Izin Perumahan (SIP) sebagaimana bukti P3dimaksud Surat Izin Perumahan (SIP) diberikan dengan IzinPemilik yaitu Firma Hansraj & Sons;Bahwa pada tanggal 5 Maret 1980 Almarhum A. Ramli Nasutiontelah memohon Hak Pakai Baru atas tanah dan rumah yangterletak di Jalan H.

Ibu nya, yang bernama : Ibu(almarhumah) telah meninggal duniapada tahun : 1971, karena Sakit.7. Bahwa, kedua orang tua (almarhum) Suami bin Ayah adalah telahMeninggal dunia Terlebih dahulu :7.1. Ayah nya yang bernama : Ayah (almarhum) telah meninggal duniapada tahun : 1980, karena Sakit;7.2. Ibu nya, yang bernama : Ibu(almarhumah) telah meninggal duniapada tahun : 1981, karena sakit.8.

Ibunya, yang bernama Ibu (almarhumah) telah meninggaldunia pada tahun 1971, karena Sakit.7. Bahwa, kedua orang tua ( almarhum )Suami bin Ayah adalah telah meninggal dunia terlebih dahulu :7.1. Ayah nya yang bernama AYAH ( Almarhum) Telahmeninggal dunia pada tahun 1980, karena Sakit;7.2. Ibu nya, yang bernamalbu(almarhumah) telah meninggaldunia pada tahun 1981, karena sakit.8.

Sedangkan ibu kandung Pewarisbinti Ayah Ayah alias Ayah alias Ayahbin Ayah dan Ayah bin Ayah yangbernama Ibujuga telah meninggal dunia pada tahun 1971;Bahwa Suami , Ssuami Watinni telah meninggal dunia pada tanggal6 Juni 2014;Bahwa, ayah Suami bin Ayah yang bernama Ayah. telahmeninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan Ibu kandung Kamidjan binAyah yang bernama Ibujuga telah meninggal dunia;Bahwa, almarhumah Suami bin Ayah semasa hidupnya tidakpernah mengangkat anak;Bahwa, saksi tahu Pewaris binti

Sedangkan ibu kandung Pewarisbinti Ayah Ayah alias Ayah alias Ayahbin Ayah dan Ayah bin Ayah yangbernama Ibujuga telah meninggal dunia pada tahun 1971;Bahwa Suami , Ssuami Watinni telah meninggal dunia pada tanggal6 Juni 2014:Bahwa, ayah Suami bin Ayah yang bernama Ayah. telahmeninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan Ibu kandung Kamidjan binAyah yang bernama Ibujuga telah meninggal dunia;Bahwa, almarhumah Suami bin Ayah semasa hidupnya tidakpernah mengangkat anak;Hal. 11 dari 17 Pen.

sumpahdipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya disimpulkansebagai berikut :Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetanggaPara Pemohon ;Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Surabayauntuk mengurus harta peninggalan almarhum XXXX;Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya XXXX hanya menikah satu kalidengan XXXX dan tidak pernah bercerai ;Bahwa, saksi mengetahui XXXX sudah meninggal dunia pada tahun 1940 danXXXX meninggal dunia pada tahun 1971

XXXX ;Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya XXXX hanya menikah satu kalidengan XXXX dan tidak pernah bercerai ;Bahwa, saksi mengetahui XXXX sudah meninggal dunia pada tahun 1940 danXXXX meninggal dunia pada tahun 1971 ;Bahwa, saksi mengetahui setelah XXXX meninggal, XXXX tidak menikah lagi ;Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan XXXX dengan XXXX dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama XXXX, XXXX dan XXXX ;Bahwa, saksi mengetahui kedua orang tua XXXX dengan XXXX juga telahmeninggal dunia jauh lebih

XXXX;Menimbang, bahwa ketika almarhum XXXX meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa kemudian isteri dari pada almarhum XXXX yang bernamaXXXX meninggal dunia pada tahun 1971, sebelum XXXX meninggal dunia, keduaorangtuanya juga sudah meninggal dunia terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa anak kandung XXXX dengan XXXX yang bernama XXXXmeninggal dunia pada tahun 1964, semasa hidupnya XXXX menikah dengan XXXXdan XXXX juga sudah meninggal dunia pada tanggal

XXXX, sebagai anak kandung almarhum; 3 Menetapkan sebagai hukum, bahwa ahli waris dari almarhumah XXXX yang telahmeninggal dunia pada tahun 1971 adalah : 3.1.XXXX, sebagai anak kandung almarhum;ni. XXXX, sebagai anak kandung almarhum ;3.3. XXXX, sebagai anak kandung almarhum; 4 Menetapkan sebagai hukum, bahwa ahli waris dari almarhum M.B. Soepijah bintiXXXX yang telah meninggal dunia pada tahun 1964 adalah : 4.1. XXXX, sebagai suami almarhumah.AD. XXXX, sebagai anak kandungalmarhumah.

Hal ini sesuai denganPasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1971 yangberbunyi sebagai berikut:Ayat 1:Pemakaian penempatan atau penggunaan perumahan yang masihdikuasai Gubernur Kepala Daerah, ditentukan dan ditetapkan olehKepala DinasPPC FLLITI RINT op mm nn mn nn nnn inAyat 2:Hal. 13 dari 66 hal.Putusan Akhir No : 590/Pdt.G/2014/PN.Jkt.PstPemakaian penempatan atau penggunaan perumahan yang masihdikuasai Gubernur Kepala daerah adalah sah apabila telah mendapatSurat Izin Perumahan

Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 7 Tahun 1971 tentang Peraturan Pelengkap dan PelaksanaanPeraturan Perumahan DKI Jakarta. Oleh karena itu dalil Penggugat padaangka 14 huruf b harus ditolak ataudikesampingkan.

Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 7 Tahun 1971 tentang Peraturan Pelengkap dan PelaksanaanPeraturan Perumahan DKI Jakarta. Oleh karena itu dari Penggugat padaangka 9 harus ditolak atau dikesampingkan.;6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9,angka 14 huruf (b), (g) dan (m) yang pada intinya menyatakan bahwaTergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkanSIP No.

Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (1)Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1971 yang berbunyi sebagaiberikut:0n0nncnnn=Penjelasan Pasal 7 ayat (1)Di dalam ketentuan pemakaian, penempatan atau penggunaanperumahan yang masih dikuasai Gubernur Kepala Daerah, Kepala DinasPerumahan tidak wajib minta atau mendapatkan persetujuan dari pemilikperumahan yang bersangkutan, ketentuan inilah yang menjadiperbedaan pokok antara perumahan yang masih dikuasai dan tidakdikuasai Gubernur KepalaRumah aquo adalah

Hal inisesuai dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Juli1971, Nomor 294K/Sip/1971 menyebutkan bahwa "suatu gugatan harusdiajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, Penggugat dapatterdiri dari subjek hukum perorangan (natuurlijikee persoon) maupun subjekHalaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 3177 K/Pdt/2015hukum badan hukum (rechtspersoon)."

Nomor663K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1971 juncto Putusan MA R.I.

Tergugat sangat jelas dan tepat,karena Tergugat yaitu Bupati Aceh Tengah (selaku Kepala Daerah) cqKepala Dinas Pekerjaan Umum, karena Dinas Pekerjaan Umum salah satuInstansi Pemerintah, dan setiap instansi dibawah naungan PemerintahKabupaten Aceh Tengah dipertanggung jawabkan oleh seorang Bupati, makasangat tepat Bupati Aceh Tengah disebut sebagai Tergugat dan memilikikaitan dan kepentingan dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum maka sudahsesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.1. tanggal 7 Juli 1971

0284/Pdt.G/2020/PA.PkjAN gt 2SEAS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atasperkara cerai gugat yang diajukan oleh :XXXX, tempat dan tanggal lahir Bontomatene 24 November 1975, agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempattinggal di XXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;MelawanXXXX, tempat dan tanggal lahir Bulu Sipong 24 Agustus 1971

Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa:"Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan bebanpembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampuHal. 8 dari 17 Putusan No. 0284/Padt.G/2020/PA.Pkjuntuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah Agung RI,tanggal 12 April1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April1972,

No. 1121 K/Sip/1971);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampaidengan angka 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orangsaksi;Menimbang, bahwa bukti surat P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yangmerupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugattelah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 20 November 1995telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

Bahwa menurut hukum acara perdata yang juga merupakan syarat mutlakdari suatu gugatan haruslan mempunyai hubungan, peristiwa hukumdan/atau perselisihnan hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalamYurisprudensi Nomor 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang memuatkaidah hukum:"Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"Nomor 18.K/SIP/1971 tanggal 9 Juni 1973, yang memuat kaidah hukum"syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalahadanya perselisihan hukum antara

Jual Beli Dan Kuasa Nomor 114 tanggal 30 Juli 2012yang dibuat dan ditandatangani oleh Arwan Koty (Penggugat) dan Jimmi(Tergugat ) dilegalisir Notaris Fenti AbidIn, S.H. dan nyatanyata tidakada hubungan hukum maupun perselisihan hukum dengan PT MultiArtha Pratama (Tergugat III);Bahwa menurut hukum acara perdata yang juga merupakan syarat mutlakdari suatu gugatan haruslah mempunyai hubungan peristiwa hukumdan/atau perselisihan hukum, sebagaimana telah ditegaskan dalamYurisprudensi:Nomor 294 K/Sip/1971

tanggal 7 Juli 1971, yang memuat kaidah hukum:"Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum"Nomor 18 K/SIP/1971 tanggal 9 Juni 1973, yang memuat kaidah hukum:"syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalahadanya perselisinan hukum antara kedua belah pihak";Nomor 4 K/RUP/1958 tanggal 13 Desember 1959, yang memuat kaidahhukum:Halaman 10 dari 21 hal.

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperoleh alas hak atas tanahseluas 17.537 M* secara utuh dengan mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Agraria Kotamadya Medan Nomor : B.0260/TV/SM/1971tanggal 6 Maret 1971 dan berdasarkan Keterangan Pendaftaran TanahNomor : 224/18/TU/1971 tanggal 6 Maret 1971 yang ditandatangani olehKepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanahdinyatakan bahwa luas 17.537 M*adalah Bekas Hak Eigendom Verp.

Bahwa terdapat perbedaan antara luas tanah Negara seperti yangtercantum dalam Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran TanahNo. 224/18/TU/1971 tanggal 6 Maret 1971 dengan Buku Tanah yangdikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Medan denganstatus : Hak Pakai Nomor 1164 PLL Nomor : 63/1975/IV, tanggal 21 Juli1976;6.

, berbedadengan permohonan yang diajukan oleh Amir Husin Seriati Nomor :B.0260/TV/SM/1971 tanggal 6 Maret 1971 kepada Kepala Kantor AgrariaKotamadya Medan yang luasnya sesuai dengan yang disediakan untukTVRI yang yaitu 17.537 M*. Berkurangnya luas tanah TVRI Sumatera Utaradari 17.537 M? menjadi 14.970 M? adalah tanpa sepengetahuan TVRI Pusatsebagai pemilik asset TVRI seluruh Indonesia;7. Bahwa sisa luas tanah yaitu seluas + 3000 M?

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya bagian B poin 3 halam 7menyatakan Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala KantorAgraria Kotamadya Medan No.B.0260/TV/SM/1971 tanggal 6 Maret 1971selaku subjek hukum berupa badan hukum yayasan berdasarkan KepresNo.213 tahun 1962 memperoleh Hak Pakai berdasarkan Surat keputusanKepala daerah Tk.

Bahwa berawal dari Tanah Hak Eigendom Verponding Nomor 41 seb.terletak di JI Putri Hijau Kodya Medan pada tahun 1971 menjadi tanah yangdikuasai Negara;2.

Riau Selanjutnyadisebut Termohon II;TERMOHON Ill, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 20 Oktober 1971,Agama lslam, Pendidikan Terakhir SLTP, PekerjaanHalaman ke1 dari 6 halaman Putusan No.0695/Padt.G/2020/PA. Tbh.Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia,Bertempat tinggal di Jalan sederhana Gang BelimbingRT.02 RW.06 Kelurahan Tembilahan Hulu KecamatanTembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Prov.

Tbh.Riau sampai almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia dan selamapernikahan telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu : Nama TERMOHON I, Tempat dan Tanggal Lahir di PS Penyu, 21April 1958; Nama TERMOHON II, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 28Desember 1967; Nama TERMOHON III, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 20Oktober 1971; Nama TERMOHON IV, Tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 09Desember 1978;Bahwa selama Pemohon dan Almarhum SUAMI PEMOHON, belumpernah bercerai dan tidak pernah

., jo.SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo.