Ditemukan 86899 data
93 — 17
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa : 1INVNama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaan/KewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanNama lengkapTempat lahirUmur/Tanggal lahirJenis kelaminKebangsaan/KewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanHENDRA BUDI SETIAWAN ; 45 Th / 5 September 1971
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Kusmanto
15 — 3
PUTUSANNomor 79/Pid.R/2020/PN TrkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara perkara pidanaringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa, nama:Kusmanto, tempat lahir Trenggalek, umur 49 tahun, taggal lahir 01 Juli 1971 ,jenis kelamin: Lakilaki, Kebangsaan Indonesia, Tempattinggal di RT.54 RW.11 Desa Prambon , Kecamatan Tugu,Kabupaten Trenggalek, agama : Islam, Pekerjaan:Wiraswasta ;Pengadilan
54 — 5
Umur/Tanggal lahir : 47/23 April 19714. Jenis kelamin : Laki-laki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : Jalan Biru-biru Pasar IX Kompleks Asabri Desa Selamat Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang / Jalan Biru-biru Pasar IX Dusun III Aji Baho Desa Selamat Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang7. Agama : Islam8. Pekerjaan : Wiraswsata
MUHAMMAD ILHAM HABIBIE, SH., MH., M.Kn
Tergugat:
RAHMAN SUDIARMI
Intervensi:
1.AHMAD ANSORI Alias AHMAD AMSARI
2.BADARIAH Alias BADAR
90 — 8
Lantas dasar perhitungan apayang dipakai oleh Penggugat yang langsung tibatiba meminta sejumlahuang sebesar Rp. 300.000.000, (Tiga Ratus Juta Rupiah) Bahkandalam Kaedah Hukum tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesiatelah dijelaskan pula antara lain:Hal. 16 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN PbuYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :117 K/Sip/1971 tanggal 2 luni 1971 yang berbunyi :" Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidakdisertai dengan pembuktian
(Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In Des Gewesten Buiten Java En Madura) JunctoSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23Januari 1971 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6Hal. 67 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN PbuTahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994.
(23Januari 1971), Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1712 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang berbunyi :Surat Kuasa yang tidak menyebut atau subjek maupun objek perkara,dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1)HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.
(Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In Des Gewesten Buiten Java En Madura) JunctoSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23Januari 1971 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994.
(23Januari 1971), Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1712 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 yang berbunyi :Hal. 73 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN PbuSurat Kuasa yang tidak menyebut atau subjek maupun objek perkara,dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1)HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971.
95 — 62
Oleh karena seluruh Tanah DanBangunan Tersita I s/d IV dibeli oleh Termohon II, yang telah menikah danberumahtangga dengan Pemohon sejak tahun 1971 sampai sekarang (vide buktiP2) ;4. Bahwa perihal sengketa antara Termohon I dengan Termohon II dan Termohon III,apakah itu sengketa hutang piutang atau sengketa kerjasama usaha, secara hukumtidak dapat diselesaikan dengan cara menjual Tanah Dan Bangunan Tersita I s/dTersita V.
Pelawan menyatakan telah menikah denganterlawan II sejak tahun 1971 sampai sekarang, ini membuktikan pelawanmemiliki hubungan dan keterkaitan dengan terlawan III, karena terlawan III (PT.Atmochadernas Persada) adalah harta bersama dari pelawan dan terlawan II.Dengan demikian, dalil pelawan harus ditolak..
Sri Hartini (PemohonPerlawanan) dengan Arswendo Atmowiloto (Termohon II), No.Nas. 476/1971 ;2. BuktiP2A : Salinan Putusan Perkara No: 64/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel ;Bukti P2B : Putusan Perkara No. 66/PDT/2009/PT.DKI ;BuktiP2C : Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 2772 K/Pdt/2009 ;3. BuktiP3 : Surat Persetujuan Pemohon Perlawanan (A. Sri Hartini) Hartamilik Bersama Sebagai Jaminan Hutang pada Bank BCA ;4.
sesuai dengan Kutipan Akte Pekawinan No.476/1971, tertnaggal 29 Mei 1989 (vide bukti P1) ;Bahwa Pelawan dengan Terlawan II selama masa perkawinan telah memilikibeberapa bidang tanah yaitu :a.
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan di atas,terlebih dahulu majelis mempertimbangkan tentang kedudukan Pelawan sebagaiberikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 berupa Kutipan AktaPerkawinan No. 476/1971, tertanggal 29 Mei 1989, diketahui bahwa Pelawan danTerlawan II telah menikah di Surakarta pada tanggal 9 Desember 1971 dan diperolehfakta dipersidangan bahwa sampai saat ini mereka masih terikat perkawinan ;Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P4B dan P4C
10 — 5
1.1.1.1.1.1.1 PUTUSANNomor 0024/Pdt.G/2021/PA.PkjPoe ae CTSEA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atasperkara cerai gugat yang diajukan oleh :XXXX, tempat dan tanggal lahir Sidrap, 27 Mei 1971, umur 49 tahun, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Tonasa,bertempat tinggal XXXX, Kabupaten Pangkep, sebagaiPenggugat;MelawanXXXX, tempat dan tanggal
Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RINomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang menegaskan bahwa:"Berdasarkan yurisprudensi Hakim bebas untuk memberikan bebanpembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampuuntuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah Agung RI,tanggal 12 April1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April1972, No. 1121 K/Sip/1971);Menimbang, bahwa untuk membuktikan
127 — 29
Nomor 497 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 menyebutkan:Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti;c.
Nomor 858 K/Sip/1971, tertanggal 27 Oktober 1971 menyebutkan:Dengan danya pengakuan tegas, maka Penggugat tidak perlu lagimembuktikan lagi dalilnya;Oleh karena itu sangat tepat apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarangmembatalkan putusan Pengadilan Agama Pemalang tersebut, danmengabulkan seluruh gugatan Para Pembanding/Para Penggugat.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hatiPara Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenanmemeriksa dalam tingkat banding
54 — 12
Penetapan No.34/Padt.P/2021/PA.SS4, Usman Samad, S.Sos bin Samad, Lakilaki, lahir di Fobaharu,tanggal 25 Desember 1971 agama Islam, pekerjaan PNS, tempattinggal Rt.005 Rw.002, Kelurahan Fobaharu, Kecamatan Tidore Utara,Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;5.
Ratna Husain binti Husain, perempuan, lahir di Fobaharu, tanggal09 Maret 1971 agama Islam, pekerjaan PNS tempat tinggal Rt.005Rw.002, Kelurahan Indonesiana, Kecamatan Tidore, Kota TidoreKepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII;9. Hanifa Husain, S.Ag binti Husain, perempuan, lahir di Fobaharu,tanggal 11 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggalRt.004 Rw.002, Kelurahan Fobaharu, Kecamatan Tidore Utara, KotaTidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;10.
Karim Samad bin Samad, Lakilaki, lahir di Tidore,tanggal 18 September 1970, agama Islam, pekerjaan PNS, tempattinggal Rt.006 Rw.002, Kelurahan Fobaharu, Kecamatan TidoreUtara, Kota Tidore Kepulauan;3) Usman Samad, S.Sos bin Samad, Lakilaki, lahir diFobaharu, Tanggal 25 Desember 1971 agama Islam, pekerjaanPNS, tempat tinggal Rt.005 Rw.002, Kelurahan Fobaharu,Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;4) Ati Samad binti Samad, Perempuan, lahir di Fobaharu,tanggal 02 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan
Keb, perempuan lahir di Fobaharu,tanggal 17 September 1967, agama Islam, pekerjaan PNS,pendidikan S1, tempat tinggal Rt.011 Rw.05 Kelurahan Fobaharu,Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan;2) Farida Husain, perempuan, lahir di Fobaharu,Tidore,tanggal 11 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan PNS tempattinggal Rt.004 Rw.002, Kelurahan Fobaharu, Kecamatan TidoreUtara, Kota Tidore Kepulauan;3) Ratna Husain, perempuan, lahir di Fobaharu, tanggal 09Maret 1971, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal
157 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangmengucapkannya, baik sendiri maupun bantuan orang lain yang khususdikuasakan untuk itu, karena pengakuan dimuka hakim dipersidanganmerupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegasdan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yangmembenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hakatau. hubungan hukum yang. diajukan oleh lawannya, yangmengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971
Nomor496 K/Sip/1971, Yurisprudensi Jawa Barat 19691972 , Halaman 104 Jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Oktober 1971 Nomor 858K/Sip/1971, Yurisprudensi Jawa Barat19691972 , Halaman 121 HukumAcara Perdata Indonesia Edisi Ketiga oleh Prof.
7 — 0
Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1971, Pemohon telahmelangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KaranganKabupaten Trenggalek, sebagaimana dalam Duplikat Kutipan AktaNikah Nomor : tanggal 20 April 2018 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 31 Oktober 1971;Penetapan Perubahan Biodata, nomor: 0275/Pdt.P/2018/PA.TL. Halaman 1 dari 112. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejakadan Pemohon II berstatus perawan;3.
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 20 April2018 atas Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 31 Oktober 1971 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebuttelah dinatzegelen dan diligalisir olen Panitera serta telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;2.
10 — 4
Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menikah pada tanggal 21Nopember 1971 yang dilaksanakan di ......, Kabupaten Maros, dinikahkan(sighat ijab kabul) oleh Imam ...... yang bernama ......, dengan wali nikahyaitu Ayah Kandung Pemohon Il yang bernama ...... , disaksikan oleh duaOrang saksi yang bernama ...... (Kakak Kandung Pemohon Il) dan ......(kakak kandung pemohon Il), dengan mahar berupa tanah persawahanseluas 5 are tunai.2.
didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yangharus dibuktikan oleh Pemohon dengan Pemohon Il, oleh karena ituketerangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telahdiatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memilikikekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, terbuktifaktafakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il melangsungkan perkawinan padatanggal 21 Nopember 1971
Pasal 39 s.d. 42Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut dimuka, maka perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yang telahmemenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuanmengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannyadiajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh MajelisHakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yang berlangsung pada 21 Nopember 1971 di ......
8 — 5
Tempat tanggal lahir Pemohon I dari sebelumnya Gunung Makmur, umur 25 tahun menjadi Jember, 13 Desember 1971;
2.3. Nama binti Pemohon II dari sebelumnya Rapai menjadi Rifa'i;
2.4. Tanggal lahir Pemohon II dari sebelumnya umur 22 tahun menjadi tanggal 02 September 1972;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
4.
memiliki buku nikah dantelah tercatat di KUA Kecamatan Takisung, tetapi pada kutipanakta nikah tersebut terjadi kekeliruan penulisan identitas namaPemohon I, tertulis Sujono bin Jamberi dan tempat tanggal lahirPemohon tertulis Gunung Makmur umur 25 tahun, binti PemohonIl tertulis Rapai dan tanggal lahir Pemohon II tertulis umur 22Hal. 4 dari 11 Hal Pen.No.0242/Pdt.P/2017/PA.Pithtahun, seharusnya nama Pemohon ditulis Mujiono bin Mat Ali,tempat tanggal lahir Pemohon seharusnya ditulis Jember13Desember 1971
tahun 1994;Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah memiliki buku nikah dantelah tercatat di KUA Kecamatan Takisung, tetapi pada kutipanakta nikah tersebut terjadi kekeliruan penulisan identitas namaPemohon , tertulis Sujono bin Jamberi dan tempat tanggal lahirPemohon tertulis Gunung Makmur umur 25 tahun, binti PemohonIl tertulis Rapai dan tanggal lahir Pemohon II tertulis umur 22tahun, seharusnya nama Pemohon ditulis Mujiono bin Mat Ali,tempat tanggal lahir Pemohon seharusnya ditulis Jember13Desember 1971
bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3,P.4,P.5danP.6 harusdinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/oiodata Pemohon danPemohon II sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama dan tempattanggal lahir Pemohon , bint Pemohon II dan tanggal lahir Pemohon Il, yaitudalam Surat Keterangan Pengganti KTP elektronik Pemohon (bukt P.1), KartuKeluarga dan Kutipan Akta Kelahiran (bukt P.3, P4, P.5, P.6) tertulis namaPemohon Mujiono bin Mat Ali, tempat tanggal lahir Pemohon Jember 13Desember 1971
14 — 0
eensPengadilan Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara ; Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi dalampersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadipada tanggal 07 Juni 2011 dengan register Nomor : 1295/Pdt.G/2011/PA.Pwdtelah mengemukakan halhal sebagai berikut ; 1Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami isteri yangmenikah pada tanggal 19 Juni 1971
di hadapan Pegawai Pencatat NikahKecamatan Pulokulon tertuang di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :550/552/71 tanggal 19 Juni 1971 dan tertuang di dalam Duplikat KutipanAkta Nikah Nomor : Kk.11.15.13/PW.01/471/2011 tertanggal 06 Juni 2011 ;Bahwa setelah perkawinan tersebut PEMOHON dan TERMOHON bertempattinggal di rumah PEMOHON hingga bulan Pebruari 2011 sudah pernah hiduprukun layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta sudah dikaruniai dua oranganak yang masingmasing : a ANAK 1 (umur : 25 tahun) sudah
FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor : 550/552/71 tanggal 19 Juni 1971 sesuai denganDuplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.15.13/PW.01/471/2011 tanggal 06Juni 2011 yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, makaharus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telahterikat dalam suatu perkawinan yang sah ; Menimbang, bahwa di dalam dalildalil permohonan Pemohon padapokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon denganalasan karena kehidupan rumah
11 — 5
Bahwa, pada tanggal 30 Juni 1971 Pemohon menikah dengan Pemohon II, yangdilaksanakan di Pekon Margodadi, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah UrusanAgama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Lampung Selatan bernama AliRohmat, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Misri Bin Panut,adapun yang menjadi saksi adalah Sarimin dan Pomo, dengan maskawin berupauang sebesar Rp. 100, (Seratus rupiah);2.
Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi ParaPemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang6terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalildalil permohonan ParaPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alatalat bukti yang telah diterima sebagai alatbukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut: Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon dengan Pemohon Ilpada tanggal 30 Juni 1971, di Pekon Margodadi
Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapatbahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkansahnya perkawinan antara Pemohon ( Marimin Bin Sono Dikromo) denganPemohon II ( Bibit Binti Panut) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 1971, diPekon Margodadi;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai denganPasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamayang tidak diubah dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun
33 — 18
Hal ini sungguh sangat tidak masukakal dalam Pengajuan gugatan, Sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia dalam putusan No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9Juli 1971 clan Putusan No 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yangmenyatakan bahwa Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutdengan jelas, letak, batasbatas dan ukuran tanah dalam Perkara a quoPenggugat tidak mejelaskan Letak, batas, ukuran dan Nama PemilikSHM, sehingga menurut Tergugat, gugatan perkara a quo dapatdinyatakan kabur
Selain itu, permohonan sita jaminan (conservatoirbeslag)yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum, hal ini sesuaidengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 121/K/Sip/1971 tanggal 15April 1972, telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan(conservatoirbeslag) juga harus memenuhi syaratsyarat dan ketentuansebagaimana diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun1975 tanggal 1 Desember 1975 yakni antara lain agar bendabenda yangdisita nilainya diperkirakan tidak jauh
110 — 18
Bebani Creditverband, Atau Sesautu Gedung, Bangunan, Penanaman Atau PembenianDi Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Padahal Di Ketahui Bahwa Yang Mempunyai AtauTurut Mempunyai Hak Di Atasnya Adalah Orang Lain, Perbuatan mana dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa korban Karel Limba adalah ahli waris dari ketel dusun Kayuputih Batuboy dimanapemilik sah ketel dusun Kayuputih Batuboy adalah Johanis Limba berdasarkan SuratPemberian Hak Milik ketel dusun Kayuputih Batuboy tanggal 11 Ferbuari 1971
Bahwa keteldusun Kayuputih Batuboy Surat Pemberian Hak Milik ketel dusun Kayuputih Batuboy tanggal11 Ferbuari 1971 dimana sebelah tiimir berbatasan dengan ketel kayuputih kepunyaan ConyWamnebo, sebelah utara berbatasan ketel kayu putih kepunyaan The O Tio/ Tan Seng Kie,sebelah barat berbatasan ketel kayu putih kepunyaan Ali Kau, sebelah selatan berbatasandengan pesisir laut.Bahwa sejak tahun 1971 korban dan keluarganya telah meiigelola dusun dusun KayuputihBatuboy sebagai tempat pembuatan minyak
Ihwan wahdi
Tergugat:
Kusnan
Turut Tergugat:
1.Bank rakyat indonesia cabang kawi kota malang
2.Kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang
69 — 44
Hal ini juga sesuaidengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971, No. 294 K/Sip/1971yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum.
Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971 tertanggal 1971 menyatakan bahwa penggugatlah yang berwenanguntuk menentukan siapasiapa yang digugatnya;Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana dalam jawaban gugatannyamenyatakan hubungan hukum Penggugat hanya dengan Tergugat kaitan hutangpiutang (dalam halaman 5) selanjutnya dalam duplik Tergugat halaman 2 jugamenyatakan hal yang sama, dengan demikian jelas bahwa antara Penggugatdan Tergugat ada hubungan hukum yang menjadi perselisihan yang belumterselesaikan
antara Penggugat dan Tergugat; selanjutnya mengenai pihak yangditarik oleh Penggugat sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 305K/Sip/1971 tertanggal 1971 untuk menarik pihakpihak adalah kKewenangan dariPenggugat yang apabila nantinya apakah terdapat hubungan hukum atau tidakterdapat hubungan hukum pihakpihak yang ditarik oleh Penggugat hal tersebuttelah memasuki pokok perkara ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti secara hukumbahwa Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan hukum
tertanggal 1971 menyatakan bahwa penggugatlah yang berwenanguntuk menentukan siapasiapa yang digugatnya; akan tetapi dilihat jugakedudukan langsung hubungan hukum ataupun kedudukan tidak langsung yangtujuannya adalah akibat dari putusan nanti harus melibatkan pihak yang digugat,oleh karena itu dalam suatu gugatan selalu ada pihak Tergugat dan TurutTergugat, yang dalam hal ini dengan memperhatikan posita dan petitum yangdalam gugatan Penggugat, dilibatkannya pihak Turut Tergugat II adalah sebagaipihak
yang apabila putusan gugatan Penggugat dikabulkan maka untukmenjamin pelaksanaan lelang dari objek objek sengketa, maka sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 Penggugatmelibatkan Turut Tergugat II menjadi pihak dalam perkara aquo, dengandemikian eksepsi ini ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum yangdilakukan Tergugat atas tidak bisa dicairkannya Bilyet Giro yang diberikan
SITI MASLACHAH
19 — 4
PENETAPANNomor 7/Pdt.P/2019/PN TmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapanberdasarkan Permohonan dari Pemohon:SITI MASLACHAH, NIK 3323095606720001, Tempat / TanggallahirTemanggung, 16 Juni 1971, Agama Islam, PekerjaanPerdagangan, bertempat tinggal di Dusun Klurak RT. 02/RW.04, Desa Gondang Winangun, KecamatanNgadirejo, Kabupaten Temanggung;Selanjutnya disebut
sebagai : PEMOHONPengadilan Negeri tersebut;Telah membaca dan memeriksa Suratsurat dalam berkas perkara;Telanh mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi;Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriTemanggung pada tanggal 10 Januari 2019 di bawah register perkara Nomor7/Pdt.P/2019/PN Tmg, telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon lahir di Temanggung, pada tanggal 16 Juni 1971, anak Lakilaki dari
21 — 2
telah diperintahkan menghadap, sehingga Majelistidak dapat menggali keterangan lebih banyak apa yang telah didalilkanpara Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon yang semacam inidapat dikategorikan sebagai permohonan yang tidak beralasan, permohonanpara Pemohon juga dinilai tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena itupermohonan para Pemohon selayaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima( Niet ontvankelijke verklaard ), hal ini telah sesuai dengan YurisprudensiMahkamah Agung RI Tanggal 7 Juli 1971
No. 194 K/Skip/1971 yangmensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaialasan atau hubungan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam dalambidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Hal.5 dari 7 Pen.
9 — 0
SEMANomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harusmemenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secaraspesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, dipengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harusmencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyekyang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan PemberiKuasa,