Ditemukan 122640 data
8 — 6
kehilangan kebahagiaan sebagairepresentasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwafakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilainilai yangterkandung dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dimanaPemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batindalam perkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan
hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung didalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempatkediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersamadengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
6 — 2
jawabannya dalam persidangan, karenaTergugat tidak pernah datang menghadap kembali di persidangan,sekalipun ia telah diberitahukan dengan dipanggil dengan resmi danpatut;Menimbang, bahwa dari pengakuan Penggugat dan keteranganpara saksi tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakanbahwa perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinansebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRumayat 21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai suamiisteri, agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasasaling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan dan pertimbangantersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhialasan
10 — 3
Penggugat padposita angka 5 (lima); Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
12 — 1
menghadap hakim Islamkemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalimdan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa meskipun dapat ditafsirkan Tergugat tidak keberatandengan dalil gugatan Penggugat, sehingga dalildalil gugatan Penggugatdianggap benar dan terbukti, namun karena perkara ini perkara perceraian(person recht) merupakan masalah rumah tangga yang mengandung nilainilaimoral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan
majelis hakimmenilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalamrumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai denganketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formalgugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
16 — 6
No 0272/Pdt.G/2018/PA.SgtaMenimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu) bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
13 — 7
,sepanjang permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum, makapermohonan pemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kKemungkinan adanyamotif persepakatan cerai yang tidak dianut
pemohon dan termohon sudah sulit untukmenciptakan keutuhan rumah tangganya yang sakinah, mawaddah danrahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, danatau pemohon dan termohon telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukunsebagai suami istri sebagai unsurunsur terpenuhinya alasan perceraiansebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
11 — 10
,sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, makapermohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus denganverstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memilikiaturan khusus (/ex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindarikemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut
kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh kepada Pemohon ketika di nasehati Termohon selaluHal 10 dari 16 Putusan.No 0245/Pdt.G/2020/PA.Bbumembantah, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
12 — 1
Tergugattersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehinggaHal 5 dari 12, Putusan No.912/Pdt.G/2014/PA Bks.berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR, sepanjang gugatan Penggugat beralasandan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan denganverstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yangmemiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan
, dan tidak ada perhatian; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidakada lagi hubungan layaknya suami isteri sejak bulan Juni 2011 atau selama 3tahun; BahwaPenggugattelah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangatditentukanoleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentukkebahagiaan rumah tangganya dengan baik;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan
11 — 4
kurang lebih 5 tahunsecara berturutturut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteribukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonissebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : suami istri yangtidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukunkembali maka telah terbukti retak dan pecahMenimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan
Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraiandapat terjadi karena alasan antara suami dan istri teruSs menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukunlagi dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupayamenasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekaduntuk bercerai dengan Tergugat, maka
14 — 27
keterangan saksi pertama di persidangan; Bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah pernahberusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat,namun tidak berhasil:Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah
SUROSO
Tergugat:
1.TRIYOTO
2.PT. BPRS JABAL NUR TEBU IRENG
129 — 50
Bahwa sesuai Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, yangpasal serta isinya tidak diubah dalam UndangUndang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa PengadilanAgama mempunyai kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa,mengadili, dan memutus sengketa di bidang Ekonomi Syariah antaralain sengketa di bidang perbankan Syariah, bunyi kewenangandimaksud ditegaskan sebagai berikut:Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa
Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang untukmengadili perkara ini oleh karena berdasarkan Pasal 49 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006, yang pasal serta isinya tidak diubah dalam UndangUndang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwaPengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut untuk menerima,memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang Ekonomi Syariahantara lain sengketa di bidang perbankan Syariah, bunyi kewenangandimaksud ditegaskan
11 — 6
rumahkarena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat ; Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agarhidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadapPenggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan
No 0404/Pdt.G/2017/PA.SgtaHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraltalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; Perselisihan dan pertengkaran tersebut
14 — 6
HukumIslam adalah patut dinilai telah beralasan dan tidak melawan hukum, karena itu tuntutanPenggugat agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan dalam wilayahKantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, adalah patutdikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) denganTergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tahun 2004 di Desa X, KecamatanTinggimoncong, Kabupaten Gowa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a KompilasiHukum Islam ditegaskan
hakim dalam perkara ini, dimanaabstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksudPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan
19 — 17
permohonan isbat nikah olehPemohon dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publikselama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupunkeberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanyaperkawinan Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan
ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa. instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan
19 — 4
MajelisHakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu untukdipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwaantara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tanggamereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang sulit untukdirukunkan kembali, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dantujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan
dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dansebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat 21, bahwa dijodohkannya lakilakidan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalinrasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang bahwa perkawinan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagaisuami isteri, akan tetapi suatu mitsaqan ghalizha (
14 — 2
Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.
22 — 6
rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan
Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkansalinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang walayahnya meliputiHalaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor0000/Pdt.G/2016/PA.Pdgtempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahandilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan
JOSEPH CLEETUS
Termohon:
WANI
97 — 23
kepada pemohon/Penggugat untukmembawa anaknya yang bernama Abraham Joseph Tan Aluvila untukdilakukan medical cekup (pemeriksaan kesehatan) maupunberkunjung/membawa anaknya jalanjalan, karena Penggugat/Pemohonselaku Bapak dari si anak tersebut juga memiliki hak yang sama denganTermohon / Tergugat, namun surat permohonan yang pernah diajukantersebut tidak dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Tpg, tanggal 8 Februari 2021 tersebut;Bahwa perlu juga ditegaskan
;Bahwa perlu juga ditegaskan di sini hak asuh terhadap si anak selainTermohon, Pemohon juga memiliki hak yang sama untuk menghasuh sianak, sehingga si anak tidak terpisahkan dari Bapaknya sehingga si anakmengenal Bapaknya;Bahwa Pemohon dalam permohonan ini memohon kepada Bapak KetuaPengadilan agar Pemohon diberikan hak untuk ~~ melakukankunjungan/visitasi terhadap si anak yang bernama Abraham Joseph TanAluvila diluar tempat tinggal Termohon (di luar rumah orang tua Termohon),sehingga Pemohon tidak
17 — 13
dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan BukuIl Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumumandimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan keberatan dari pihakpihak lainhingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara inidilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon Idan Pemohonll;Menimbang
Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 24 tahun 2013;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b UndangUndang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndangnomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakanurusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atasdasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwakewenangan
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEDANGKAN Barang bukti yang diperlihatkan di persidangan,jenisnya adalah Batang dan Biji Narkotika jenis Ganja danberatnya adalah 1,2 gram;Bahwa dari hal tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa putusan Judex FactiTingkat (PN.
dan selanjutnya dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Bandingmaupun Tingkat Kasasi, namun hal tersebut tidak juga dilakukan dalamartian diabaikan, sehingga wajar dan beralasan apabila kami selakuPenasehat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar MajelisHakim Agung pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini, benarbenarmemperhatikan dan mempertimbangkan hal tersebut, untuk selanjutnyamembatalkan putusan di bawahnya tersebut dan menyatakan mengadilisendiri perkara ini.Bahwa dari hal tersebut dapat ditegaskan