Ditemukan 2675571 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Umum
Register : 26-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN KOTABUMI Nomor 74/Pid.B/2017/PN Kbu
Tanggal 7 Juni 2017 — terdakwaDAHYIN AHMAD BIN AHMAD
49 — 14
  • Menetapkan barang bukti berupa :- Surat Lembaga Informasi Negara RI (LIN-RI) Nomor : 059/LIN-RI/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang ditujukan kepada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara;- Nota Dinas Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 700/11104/25-LU/K/2016 tanggal 07 Juli 2016;(Tetap terlampir dalam berkas perkara);4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
    Terdakwa belum pernah dihukum; Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah; Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan alat bukti yangmeringankan terdakwa;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya,Penuntut Umumtelah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar Surat Lembaga Informasi Negara RI (LINRl) Nomor059/LINRVV/2016 tanggal 09 Mei 2016 yang ditujukan kepada InspektoratKab.Lampung Utara; 1 (satu) lembar Nota Dinas Inspektorat Pemerintah
    Bahwa berdasarkan keterangan saksi Enni dan saksi M REZKI, SH BINLURAH AHMAD, saksi Enni pernah diperiksa oleh Inspektorat danBawasda tetapi hasilnya berdasarkan 1 (satu) lembar Nota DinasInspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor700/11104/25LU/K/2016 tanggal 07 Juli 2016 menyatakan belum cukupbukti untuk menyatakan saksi Enni melaukan pencurian ataupenggelapan seperti yang dilaporkan oleh Terdakwa;3.
    oleh Inspektorat dan saat itu saksi Enni mengetahui kalau Terdakwatelah membuat surat yang ditujukan kepada Inspektorat Pemda Lampung Utaradengan tembusan kepada Bupati, Sekda, Kapolres, yang isi suratnya menuduhsaksi Enni telah mencuri atau menggelapkan barangbarang milik SDN 01Pulau Panggung, kemudian berdasarkan keterangan saksi Enni dan saksi MREZKI, SH BIN LURAH AHMAD, saksi Enni pernah diperiksa oleh Inspektoratdan Bawasda tetapi hasilnya berdasarkan 1 (satu) lembar Nota DinasInspektorat Pemerintah
    01 Pulau PanggungKecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara pada bulan Pebruari s/dMaret 2016 ditujukan kepada lembaga internal yang merupakan pengawas danatasan langsung dari saksi Enni (korban) sebagai pejabat daerah (KepalaHal 41 dari 44Hal Putusan Nomor 74Pid.B/2017/PN KbuSekolah) dan pihak pelapor dan terlapor yang tentunya bersifat rahasia dantertutup, sehingga menurut pendapat Hakim Anggota perbuatan tersebutbukanlah dengan maksud untuk diketahui umum;Menimbang, bahwa setiap pejabat pemerintah
    Menetapkan barang bukti berupa :Hal 43 dari 44Hal Putusan Nomor 74Pid.B/2017/PN Kbu Surat Lembaga Informasi Negara RI (LINRl) Nomor : 059/LINRVV/2016tanggal 09 Mei 2016 yang ditujukan kepada Inspektorat PemerintahDaerah Kabupaten Lampung Utara; Nota Dinas Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung UtaraNomor 700/11104/25LU/K/2016 tanggal 07 Juli 2016;(Tetap terlampir dalam berkas perkara);4.
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PN JEMBER Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Jmr
Tanggal 20 Mei 2021 — Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur cq. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
4.2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tinur cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tingkat II Jember cq. Kepala Wilayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Daerah Tingkat II Jember diwakili Camat Kaliwates
5.3.
266 — 91
  • Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur cq. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
    4.2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tinur cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tingkat II Jember cq. Kepala Wilayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Daerah Tingkat II Jember diwakili Camat Kaliwates
    5.3.
    Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember cq. Kepala Wilayah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Daerah Tingkat II Jember cq. Kepala Kelurahan Kaliwates Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
    6.4. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Khusus
Register : 13-11-2023 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jmb
Tanggal 13 Maret 2024 — Penggugat:
1.Arifin Nur Hidayat
2.Anang Ma'rup
3.Ari Yadi
4.Hermawan Adi Putra
5.Iwan Andri Kurniadi
6.Zulkarnain
7.Mai Sidik
8.Edwardo Siringo Ringo
9.Rahmat Pirdaus
Tergugat:
PT BICCON AGRO MAKMUR (PT BAM)
61 — 19
  • Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
  • Menghukum TERGUGAT (Ic. PT.
    BICCON AGRO MAKMUR) untuk membayar hak-hak PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja jo. Pasal 36 huruf g poin 3, Jo.
    Pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu uang pesangon dan uang Penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja serta upah proses PARA PENGGUGAT sejumlah Rp. 426.765.822,00 (empat ratus dua puluh
Pengadilan PN TONDANO Perdata
Register : 21-02-2023 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 01-04-2024
Putusan PN TONDANO Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn
Tanggal 28 Maret 2024 — Penggugat:
Mike Yuliana Sumolang
Tergugat:
1.Marthen Pongilatan
2.Sam Supit
3.Ahli Waris dari Margaretha Pongilatan Laura Supit
4.Jhon Kodongan
5.Pimpinan Gereja GPDI Jemaat Berea Raranon
6.Gleni Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
7.Ivone Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
8.David Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
9.Charles Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
10.Yosy Londah
Turut Tergugat:
Pemerintah
29 — 0
  • Penggugat:
    Mike Yuliana Sumolang
    Tergugat:
    1.Marthen Pongilatan
    2.Sam Supit
    3.Ahli Waris dari Margaretha Pongilatan Laura Supit
    4.Jhon Kodongan
    5.Pimpinan Gereja GPDI Jemaat Berea Raranon
    6.Gleni Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
    7.Ivone Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
    8.David Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
    9.Charles Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
    10.Yosy Londah
    Turut Tergugat:
    Pemerintah
    Provinsi Sulawesi Utara Cq Pemerintah Kabupaten Minahasa Cq Pemerintah Kecamatan Langowan Barat Cq Hukum Tua Desa Raranon
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Khusus
Register : 22-05-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 21-08-2023
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Lbj
Tanggal 8 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.Vendy Trilaksono, S.H.
2.Praja Pangestu, S.H
Terdakwa:
1.NASIR Alias BAPA DARWIS
2.RIDWAN Alias RIDWAN
73 — 46
  • masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) Unit Perahu motor berwarna biru bercampur warna merah dan kuning;

    Dikembalikan kepada Terdakwa I Nasir Alias Bapa Darwis;

    1. 109 (seratus sembilan) buah jerigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah yang disubsidi pemerintah
      dengan rincian sebagai berikut;
    • 108 (seratus delapan) buah jerigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah yang disubsidi pemerintah telah dilakukan pelelangan dengan hasil Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
    • 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 liter yang berisikan BBM jenis Minyak Tanah yang disubsidi pemerintah sebagai bukti dipersidangan;
    1. 34 (tiga puluh empat) buah botol air mineral berukuran
      1,5 liter yang berisikan BBM jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah, Dengan rincian sebagai berikut;
    • 33 (tiga puluh tiga) buah botol air mineral berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM Jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah telah dilakukan pelelangan dengan hasil Rp. 82.500,- (delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
    • 1 (satu) buah botol air mineral berukuran 1,5 liter yang berisikan BBM Jenis minyak tanah yang disubsidi pemerintah sebagai bukti dipersidangan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 07-01-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor ;06/PDT/G/2014/PN.BDG
Tanggal 3 Maret 2015 — Ny. H LAWAN Tn.H
25 — 11
  • Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung), sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 143/2007 tertanggal 20 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Bandung (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.
    IA Bandung / orang yang diberi wewenang untuk memberitahukan isi putusan dalam perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung untuk mencatat putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan akta perceraiannya;5.
    ., telah mengemukakanhalhal sebagai berikut;1.Bahwa pada tanggal 17 Maret 2007 antara Penggugat dan Tergugat telahdilangsungkan pemberkatan perkawinan di Gil HOK IM TONG RAYONDAGO BANDUNG, sebagaimana dapat dibaca dalam Piagam PemberkatanNikah No.18/821/PP/HIT/2007 dan kemudian perkawinan tersebut telahdilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Bandung(sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilPemerintah.....Pemerintah Kota Bandung) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 143/2007tertanggal
    Peraturan Pemerintah No. 9tahun 1975 yang menentukan:'l Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasanalasan :f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dantidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."
    IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan untuk memutuskan:PRIMAIR:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Memutuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telahdicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung (sekarang DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung), sebagaimana4,terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 143/2007 tertanggal 20 Maret 2007 yangditerbitkan oleh Kantor DinasKependudukan Pemerintah Kota Bandung (sekarang Dinas
    Kependudukan danPencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung), putus karena perceraian beserta segalaakibat hukumnya yang sah;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kls.
    Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkandi Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung (sekarang Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bandung), sebagaimana terbukti dariKutipan Akta Perkawinan No. 143/2007 tertanggal 20 Maret 2007 yangditerbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pemerintah Kota Bandung(sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah KotaBandung), putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 04-07-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan PT KENDARI Nomor 57/PDT/2023/PT KDI
Tanggal 8 Agustus 2023 — Pembanding/Penggugat : H. Nurdin sorumba Diwakili Oleh : RAITNO. SH
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Terbanding/Tergugat III : KEPALA BALAI LATIHAN KERJA (BLK) KENDARI
66 — 42
  • >

    DALAM PROVISI:

    • Menolak gugatan provisi Penggugat ;

    DALAM EKSEPSI:

    • Menolak eksepsi para Tergugat ;

    DALAM POKOK PERKARA :

    • Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

    DALAM REKONVENSI:

    1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Ill untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah
    Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 45.843,74 meter persegi yang terletak di Jalan D.I Panjaitan Nomor 226 Kendari yang sekarang telah dihibahkan kepada Balai Latihan Kerja Kendari atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kendari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia adalah benar Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Bukan Milik Penggugat;
  • Menyatakan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Ill adalah Sah Menguasai Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi
    Panjaitan Nomor 226 Kendari berdasarkan Hibah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

    • DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

    • Menghukum Pembanding semula Penggugat konvesi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkra dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN MALINAU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 30-05-2013 — Putus : 25-06-2013 — Upload : 28-06-2013
Putusan PN MALINAU Nomor 55/PID.B/2013/PN.MAL
Tanggal 25 Juni 2013 — RAHMAN SAMBO NANGGA BIN BACO PALA
27 — 16
  • Menyatakan terdakwa RAHMAN SAMBO NANGGA BIN BACO PALA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN / ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI OLEH PEMERINTAH
    Menyatakan terdakwa RAHMAN SAMBO NANGGA bin BACOPALA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahanbakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umummelanggar Pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak danGas Bumi ;Putusan No. Reg. 55/Pid.B/2013/PN.MAL2.
    Daerah mengenai lokasiyang memerlukan pembangunan fasilitas dan saranaBahwa benar Sampai dengan saat ini kewenangan untukmengeluarkan Izin Usaha adalah Pemerintah (cq.
    :e zin Usaha Pengolahan;e zin Usaha Pengangkutan;e zin Usaha Penyimpanan; dane Izin Usaha Niaga;e Bahwa benar Sampai dengan saat ini kewenangan untukmengeluarkan Izin Usaha adalah Pemerintah (cq.
    Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyakyang disubsidi Pemerintah ;Ad. 1. Unsur setiap orang;30Putusan No. Reg. 55/Pid.B/2013/PN.MALMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalahsetiap orang / siapa saja sebagai Subyek Hukum, yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telahdihadapkan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan No.
    Menyatakan terdakwa RAHMAN SAMBO NANGGA bin BACO PALAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN / ATAU NIAGABAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI OLEH PEMERINTAH 34Putusan No. Reg. 55/Pid.B/2013/PN.MAL2.
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama
Register : 09-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 11-03-2019
Putusan PA PARIGI Nomor 150/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon:
1.Ismet bin Rudi
2.Suknia binti Ojua
12 — 7
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
    2. Biaya Perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018;
    Kantor Urusan Agama KecamatanMoutong dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil danKependudukan Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka penerbitanbuku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah DaerahKabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang PelayananTerpadu) Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan PengadilanAgama /Mahkamah Syariyah dalam Rangka Penerbitan AktaPerkawinan
    , Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui AnggaranPendapatan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten ParigiMoutong Tahun 2018;Mengingat Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan denganperkara ini;MENETAPKAN1
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 09-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PA PARIGI Nomor 130/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon:
1.Taufik bin Hasim
2.Masrifah binti Saleanga
17 — 8
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-11-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 PK/Pdt/2016
Tanggal 24 Nopember 2016 — EMERINTAH R.I. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL / BPPN), vs SITI DAISAH, dkk dan BUDIMAN, dkk
122 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PEMERINTAH R.I. MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA/DJKN (dahulu KANTOR BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL / BPPN) tersebut
    ., dan kawan,Para Advokat, beralamat di Ruko Permata, Jalan BekasiTimur IX, Nomor 17/13, Jatinegara, Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2015;PEMERINTAH RI cq KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL PUSAT DI JAKARTA cq KEPALA KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTADEPOK, berkedudukan di Jalan Boulevard KomplekHalaman 2 dari 31 hal. Put.
    Tadjali Achmad telah dibebani hak tanggungan Peringkat Pertamaoleh Tergugat IV/ PT Uni Bank sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluhjuta rupiah) dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (TurutTergugat) dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 242/96;Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 38 ayat (1):Pembuatan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiriHalaman 4 dari 31 hal. Put.
    Nomor 424 PK/Pdt/2016oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dandisaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhisyarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu;Serta sanksi, yang diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun1997, tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 62:PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuanketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 sertaketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh
    Nomor 424 PK/Pdt/201611.12.13.14.15.Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan PerbankanNasional (vide bukti T.V7), seluruh hak dan kewajiban PT Bank UnibankTbk. beralin kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula TermohonKasasi V/Pembanding/Tergugat V) untuk dilakukan Penyehatan Bank,Penyelesaian Aset dan Pengupayaan Pengembalian Uang Negara yangtelah disalurkan kepada PT Bank Unibank Tbk.
    Indonesia danTergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait denganperjanjian kredit dengan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan yangdidalilkan sebagai milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali; Dari fakta persidangan dapat diketahui bahwa Tergugat IV/Bank Indonesiadan Tergugat V tidak terlibat sama sekali dalam perjanjian kredit denganjaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan objek sengketa; Tergugat IV dan Tergugat V berhubungan dengan PT Uni Bank Pusatsemata didasarkan pada kebijakan Pemerintah
Pengadilan PN TEBING TINGGI Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 9/Pdt.P/2019/PN Tbt
Tanggal 18 Maret 2019 — Pemohon:
HIDAYAT
25 — 9
  • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  • Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Paspor Nomor A 9298574 atas nama Pemohon tersebut yang semula tertulis nama Pemohon HIDAYAT TADJRI SOEMITRO menjadi HIDAYAT SOEMITRO YATMIN mengikuti Silsilah identitas diri Pemohon keatas sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Pemduduk Nomor 1276020804710001, Kutipan Akte Kelahiran nomor 987/1989 tanggal 23 Januari 1989 yang ditanda tangani Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah
    • Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi Muhammad Fachri,S.STP, MAP, dan Kartu Keluarga Nomor 1271110512050018 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Medan Drs.OK ZULFI,M.Si;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
  • Membebankan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-10-2019 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn
Tanggal 10 Februari 2020 — Penuntut Umum:
FEBRINA SEBAYANG, SH
Terdakwa:
SOFYAN Als POPO
52 — 11
  • Denda sebesar : Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;
  • Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari Dakwaan kedua Penuntut Umum;
  • Menetapkan barang bukti berupa;
    • 18 (delapan belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi, 52 (lima puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 70 (tujuh puluh) tabung gal LPG ukuran 3 kg yang bersubsidi pemerintah
      dalam keadaan kosong, 202 (dua ratus dua) tabung gas LPG Ukuran 3 kg yang bersubsidi pemerintah dalam keadaan berisi, 5 (lima) buah valve alat pemindahan isi gas dari dalam tabung, 8 (delapan) buan pin ( besi paku yang sudah dipotong), 15 (lima belas) segel tabung gas 3 kg yang bersubsidi pemerintah atas nama PT.Jaya Sari Arta, PT.Sama Mulia dan PT.Marigas dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah obeng, 3 (tiga) buah alat pemanas air, 1 (satu) buah ember, 15 (lima belas) lembar
      segel plastik 12 kg atas nama PT.Prima Deli Gas dan PT.Chairina Putri Jaya, 25 (dua puluh lima) pcs karet gas tabung 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan rusak, Nota pembelian gas 12 kg dari PT.Prima Deli Gas, Nota penjualan gas 12 kg hasil pemindahan gas dari tabung 3 kg bersubsidi pemerintah, 2 (dua) lembar kartu pangkalan Elpiji 3 kg atas nama Popo, 1 (satu) buah log book pangkalan LPG 3 kg 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP dikembalikan kepada terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1914 K/Pdt/2014
Tanggal 11 Februari 2015 — EDDY TRIO TJAN, dk melawan PT. ALFA GOLDLAND REALITY
82 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI BANTEN, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSIBANTEN, Cq.
    Bahwa berdasarkan perundangundangan dan Peraturan Pemerintahsebagaimana ditegaskan di atas, dapat disimpulkan Seritifikat adalahPenetapan Pemerintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenangsebagai wujud konkret dari penetapan pemerintah ini adalah SuratKeputusan Pemberian hak Kepemilikan atas tanah (SK hak milik, SKHGB dan sebagainya), dengan demikian sertifikat Nomor 02534/Pakulonan dan Nomor 01060/Pakulonan merupakan keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan NasionalPropinsi
    Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah;b.
    Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian jelas bahwa perbuatanPemohon Kasasi Il/semula Pembanding II/semula Tergugat IV dalammelepaskan hak kepada negara adalah benar dan telah sesuai denganperaturan perundangundangan;.
    yang dilakukan oleh PemohonKasasi II/semula Pembanding II/semula Tergugat IV adalah merupakan tugaspokok sebagai Instansi Pemerintah yang ditugasi untuk melaksanakanpendaftaran tanah yang dijamin oleh peraturan perundangundangan(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997);.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 22-02-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 634/Pdt.Plw/2016/PN Tng
Tanggal 16 Nopember 2017 — Penggugat:
1.Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Walikota TK II Tangerang Selatan
2.Pemerintah RI cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI cq Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan
3.Pemerintah RI Menteri Dalam Negeri cq Gubernur KDH TK I Prov. Banten cq Walikota TK II Tangerang Selatan cq Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciputat
4.Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciputat
5.Lurah Kelurahan Ciputat
Tergugat:
1.Ir. Rina Suzanna
2.Ir.
70 — 31
  • Penggugat:
    1.Pemerintah RI cq Menteri Dalam Negeri cq Walikota TK II Tangerang Selatan
    2.Pemerintah RI cq Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI cq Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan
    3.Pemerintah RI Menteri Dalam Negeri cq Gubernur KDH TK I Prov. Banten cq Walikota TK II Tangerang Selatan cq Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciputat
    4.Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ciputat
    5.Lurah Kelurahan Ciputat
    Tergugat:
    1.Ir. Rina Suzanna
    2.Ir.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 15-03-2018 — Putus : 17-04-2018 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 13/PDT/2018/PT PLK
Tanggal 17 April 2018 — Tadjahan Antang Mineral
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
108 — 73
  • Tadjahan Antang Mineral
    Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.PEMERINTAH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAHCq.
    PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS,beralamat di Jalan Letjen Suprapto Kuala Kurun, KabupatenGunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal inidiwakili oleh yaitu Murie, S.H., Jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, dan VitrianaSinta Ephipania, M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian BantuanHukum dan Sengketa Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Gunung Mas beralamat di Jalan PangeranDiponegoro Nomor 02 Kuala Kurun, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/66
Pengadilan PT AMBON Perdata
Putus : 02-07-2014 — Upload : 28-02-2015
Putusan PT AMBON Nomor 17/PDT/2014/PT AMB
Tanggal 2 Juli 2014 — AZIA AZIRUN VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA di JAKARTA, c.q. DIREKTUR PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk di JAKARTA, c.q. PIMPINAN WILAYAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk MAKASAR di MAKASAR, c.q. PIMPINAN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG TUAL di OHOIJANGv ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. GUBERNUR BANK INDONESIA di JAKARTA, c.q.
44 — 27
  • AZIA AZIRUN VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA di JAKARTA, c.q. DIREKTUR PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk di JAKARTA, c.q. PIMPINAN WILAYAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk MAKASAR di MAKASAR, c.q. PIMPINAN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG TUAL di OHOIJANGv ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. GUBERNUR BANK INDONESIA di JAKARTA, c.q.
    KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA AMBON di AMBON ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG (KPKNL) AMBON di AMBON ; HAMDAN FIDMAS
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q. MENTERIBADAN USAHA MILIK NEGARA di JAKARTA, c.q. DIREKTUR PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk di JAKARTA, c.q.PIMPINAN WILAYAH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)Tbk MAKASAR di MAKASAR, c.g. PEMPINAN CABANG PT. BANKRAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk CABANG TUAL diOHOIJANG, Dalam Hal ini diwakili Kuasanya masingmasing bernamaROSALINA RANWARIN, GEORGE R.M MATATULA, IRENYOHOIULUN, dan RAHMAT R.
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.qg. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq.Halaman dari 38 Putusan Perdata Nomor 17/PDT1/2014/PT AMBGUBERNUR BANK INDONESIA di JAKARTA, cq. KANTORPERWAKILAN BANK INDONESIA AMBON di AMBON; Dalam haldiwakili Kuasanya masingmasing bernama: 1. HARIS SUGENGRAHARJO, SH.MH, 2. ASEP RAMDHAN, SH, 3. DADANG ARIFKUSUMA, SH.MH, 4. SAMUEL MAENGKOM, SH, 5.KOESHARDIANTO NUGROHO, SH, 6. RETNO PRIHATINI, SH, 7.SATRIO PRAMONO, SH.MH, 8.
    ABDUL HARIS,SH.Keduanya beralamat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku,Jalan Pattimura No.7 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30September 2013 sebagai Terbanding II semula sebagai Tergugat II /Terlawan II; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, cq.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA, c.q.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG(KPKNL) AMBON di AMBON; Dalam hal ini diwakili kuasanya masingmasing bernama: 1. DRANDRA SURYA,SH.LLM, 2.
    Kantor PerwakilanBank Indonesia Ambon;Bahwa secara hukum, sesuai dengan Pasal 4 UndangUndang Nomor 23Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya * UU BankIndonesia (Bukti T.II1) diatur bahwa Bank Indonesia adalah lembaganegara yang independen yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas daricampur tangan pemerintah;Bahwa sesuai faktafakta hukum tersebut di atas jelas bahwa kedudukanBank Indonesia sebagai lembaga negara Bank Sentral
    Republik Indonesiaberbeda dengan Pemerintah Republik Indonesia cq.
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 07-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Bon
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
1.SARIBANONG
2.AMIRUDDIN
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Walikota Bontang
2.ANDI HASMI
3.ANDI SAHAR
4.ANDI HASMA
5.ANDI IDRUS
6.ANDI MUHAJIRIN
7.ANDI NURJAHIDIN
8.Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Karyawan YKHT Pupuk Kaltim
9.Baharuddin Pacci
10.Pemerintah RI Cq. WaliKota Bontang Cq. Camat Bontang Barat
11.Pemerintah RI Cq. WaliKota Bontang Cq. Camat Bontang Barat Cq.
116 — 32
  • Penggugat:
    1.SARIBANONG
    2.AMIRUDDIN
    Tergugat:
    1.Pemerintah RI Cq Walikota Bontang
    2.ANDI HASMI
    3.ANDI SAHAR
    4.ANDI HASMA
    5.ANDI IDRUS
    6.ANDI MUHAJIRIN
    7.ANDI NURJAHIDIN
    8.Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Karyawan YKHT Pupuk Kaltim
    9.Baharuddin Pacci
    10.Pemerintah RI Cq. WaliKota Bontang Cq. Camat Bontang Barat
    11.Pemerintah RI Cq. WaliKota Bontang Cq. Camat Bontang Barat Cq.
    Kalimantan Timur,dengan ukuran : Panjang : 200 m, dan Lebar : 100 mDengan batas batas :Utara, Dahulu Andi Amin sekarang Pemerintah Kota Bontang;Timur, Dahulu P. Dolo, sekarang YKHT;Selatan, Dahulu Lapaci/Cabbeng sekarang YKHT;Barat, dahulu Mustamin sekarang Hj.
    Bahwa Tergugat II juga membuat suatu Surat Pernyataan, tertanggal 28Oktober 2016, bahwa tanah yang sesuai dengan Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah, No. 593.83/054/CmtBtgB/III/2016,tanggtal 21 Maret 2016, dengan luas 50.415 M2, yang terletak di Rt. 41Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, yang akan dibebaskanatau dilepaskan ke Pemerintah Kota Bontang, karena masih ada klaimdari Pihak lain dan adanya keterbatasan anggaran dari Pemerintah KotaBontang, maka dengan ini ahli waris lepaskan
    Utara, Dahulu Andi Amin sekarang Pemerintah Kota Bontang Timur, Dahulu P. Dolo, sekarang YKHT.. Selatan, Dahulu Lapaci/Cabbeng sekarang YKHT Barat, dahulu Mustamin sekarang Hj.
    Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah No. 593.83/054/CmtBtgB/III/2016, tanggal 31 Maret 2016, seluas 50.415 M2, terletak di Rt.41 Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, yang akandibebaskan atau dilepaskan ke Pemerintah Kota Bontang, tertanggal 28Oktober 2016, bahwa tanah yang sesuai dengan Surat Pernyataan,karena masih ada klaim dari Pihak lain dan adanya keterbatasananggaran dari Pemerintah Kota Bontang, maka dengan ini ahli warislepaskan atau bebaskan oleh Pemerintah Kota Bontang
    Camat Bontang Barat, sebagai TergugatX;Pemerintah RI cq. Walikota Bontang cq. Camat Bontang Barat cq.
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 23-01-2019 — Putus : 08-02-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PA PARIGI Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Prgi
Tanggal 8 Februari 2019 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
13 — 10
  • Biaya Perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019;
    Kantor Urusan Agama KecamatanPalasa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil danKependudukan Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka penerbitanbuku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepadaAnggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah DaerahKabupaten Parigi Moutong Tahun 2019, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang PelayananTerpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan
    ,Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Negara melalui Anggaran PendapatanBelanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun2019;Mengingat Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangHal. 5 dari 7 hal.
Pengadilan PN MALINAU Pidana Umum Penghinaan
Register : 14-08-2006 — Putus : 25-09-2006 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN MALINAU Nomor 35/PID.B/2006/PN.MAL
Tanggal 25 September 2006 — RIDWANSYAH BETARIKI ALS IWAN BIN SALANG
85 — 30
  • Menyatakan terdakwa Ridwansyah Betariki Als Iwan Bin Salang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minya ( BBM ) yang disubsidi Pemerintah.
    Bahwa Terdakwa mengetahui minyak solar yang dijual ke PT BBP ( Budi Bakti Prima )adalah minyak yang di subsidi oleh Pemerintah, yang peruntukannya bukan untuk industritetapi untuk di salurkan kepada masyarakat.Bahwa terdakwa dengan dibantu ( satu ) orang temannya yaitu Muhamad Riffai BinGaffar yang telah memasukkan BBM Jenis Solar ketengki milik PT BBP ( Budi BaktiPrima)Bahwa terdakwa menjual BBM jenis Solar dengan nama Kios Wira, bahwa kios wiratersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan
    Bahwa benar Terdakwa mengetahui minyak solar yang dijual ke PT BBP ( Budi BaktiPrima ) adalah minyak yang di subsidi oleh Pemerintah, yang peruntukannya bukan untukindustri tetapi untuk di salurkan kepada masyarakat.
    Kabupaten malinau mendapat Subsidi dari pemerintah khususnya padaharga, yang mana Bahan Bakar Minyak yang disubsidi tersebut diberikan oleh Pemerintahkepada Pertamina dalam hal ini termasuk BBM jenis Solar.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hariyanto, saksi Nurmujianto, danSaksi Sutaijo serta keterangan terdakwa sendiri maka benar bahwa pada hari Senin Tanggal 9Januari Tahun 2006 sekitar jam 15.30 wita Terdakwa telah menjual BBM jenis Solar kepadaSaksi Sutarjo yang bertindak atas nama
    Dahlan Bin Djibe bahwa tidak dibenarkan sebuah perusahaanPT.BBP membeli BBM jenis Solar di pangkalan Kioas BBM Wira Kabupaten Malinaukarena sesuai ketentuan BBM tersebut dialokasikan hanya untuk masyarakat dan minyaksolar yang berada dikios wira adalah subsidi Pemerintah yang hanya diperuntukan bagimasyarakat malinau.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa itusendiri Majelis dapat menyimpulkan bahwa memang benar terdakwa Ridwansyah Betarikidalam melakukan penjualan
    Menyatakan terdakwa Ridwansyah Betariki Als Iwan Bin Salang tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : MenyalahgunakanPengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minya ( BBM ) yang disubsidi Pemerintah.2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan dandenda sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah )3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (satu) bulan ;4.