Pencatatan Sipil Kabupaten Paser adalah tahunkelahiran adalah lahir tahun 1992 sedangkan tahun kelahiran anakpemohon yang sebenarnya adalah tahun 1999 sebagaimana yangtertulis di dalam dokumen penting lainnya diantarannya Kartu TandaPenduduk Anak pemohon dengan nomer NIK : 6401042508920003,Kartu Keluarga nomor : 6401040302100004 dan ijazah SD Nomorinduk 2097, ijazah SMP Nomor Induk Siswa Nasional : 9998898801,jazah SMA anak pemohon Nomor Induk Siswa Nasional 9998898801Bahwa Karena yang terdaftar secara elektronik

akta kelahiran anak pemohon yaitu terhadaptahun lahir anak pemohon dari 1992 menjadi 1999; Bahwa saksi mengetahui kesalahan tersebut terjadi karena pada waktu anakpemohon berumur 11 tahun untuk kepentingan umroh kemudian dituakanmenjadi berumur 18 tahun dengan melakukan pengurusan Akte Kelahiran baruHalaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 84/PDT.P/2019/PN.Tgtyaitu Akte Kelahiran nomor 946/477/1999 tanggal 22 April 2014;Bahwa benar sebelumnya anak pemohon pernah memiliki akta kelahiran yangbelum elektronik

yang di keluarkan pada tahun 1999 sedangkan Akta yangdikeluarkan pada tahun 2014 yaitu akta kelahiran nomor 946/477/1999 tanggal22 April 2014 adalah sudah e Akta ( elektronik).Bahwa saksi mengetahui pemohon melakukan perubahan Akta kelahirananak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dukumen yang lainya danyang sebenarnya ;2.

mengajukan permohonan adalah untukmembetulkan atau memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yaitu terhadaptahun lahir anak pemohon dari 1992 menjadi 1999;Bahwa saksi mengetahui kesalahan tersebut terjadi karena pada waktu anakpemohon berumur 11 tahun untuk kepentingan umroh kemudian dituakanmenjadi berumur 18 tahun dengan melakukan pengurusan Akte Kelahiran baruyaitu Akte Kelahiran nomor 946/477/1999 tanggal 22 April 2014;Bahwa benar sebelumnya anak pemohon pernah memiliki akta kelahiran yangbelum elektronik

yang di keluarkan pada tahun 1999 sedangkan Akta yangdikeluarkan pada tahun 2014 yaitu akta kelahiran nomor 946/477/1999 tanggal22 April 2014 adalah sudah e Akta ( elektronik).Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor: 84/PDT.P/2019/PN.Tgt Bahwa saksi mengetahui pemohon melakukan perubahan Akta kelahiran anakPemohon tersebut untuk disesuaikan dengan dukumen yang lainya dan yangsebenarnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan buktibukti lagidan mohon penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya

Banding / 2021/PN Dps tanggal 22 Nopember 2021 yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkanHal. 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 237/PDT/2021/PT DPSbahwa Pembanding menyatakan permohonan banding melalui aplikasi eCourt yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 29Nopember 2021 yang diterima secara elektronik melalui e Court SistemInformasi Pengadilan Negeri Denpasar;Bahwa atas Memori Banding tersebut

untukmemeriksa berkas perkara banding (inzage), yang dilaksanakan secaraonline melalui aplikasi e Court Nomor 440/Pdt.Bth/2021/PN Dps, untukkuasa Pembanding semula Pelawan dan Kuasa para Terbanding dan IIsemula para Terlawan dan II;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Denpasar mencermatiputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 440/Pdt.Bth/2021/PN Dps yangdiucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3Nopember 2021 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik

Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor134/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps tanggal 22 November 2021, bahwapermohonan banding Pembanding semula Pelawan yang diajukan padatanggal 22 November 2021 melalui e Court pada Sistem InformasiPengadilan Negeri Denpasar, maka berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembalisecara Elektronik

halaman, Putusan Nomor 237/PDT/2021/PT DPSmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkatbanding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 tentangPerubahan kedua atas UndangUndang Nomor 2 tahun 1986 tentangPeradilan Umum, Pasal 199 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan secara Elektronik

jo Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/XII/2019 tentang PetunjukTehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan TingkatBanding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturanhukum lain yang berlaku;MENGADILI1.

PENETAPANNomor 2210/Pdt.P/2020/PA.SbyZAMEEN + zSeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikanpenetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukanoleh :Imam Safii bin Riduwan, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,bertempat tinggal di Jepara PPI Barat Blok D/54 RT004 RW 001 Kel.

diperiksa dan diverifikasiKetua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahanataupun tambahan;Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asilisurat permohonan dan asli Surat persetujuan prinsipal untuk beracara secaraelektronik, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diuploadpada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik

, maka KetuaMajelis wajid menetapkan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untukacara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakansepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkansecara tertulis kKesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kKemudianKetua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (CourtCalendar);Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalildalilnya telah mengajukanbukti

2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asilisurat permohonan dan asli Surat persetujuan prinsipal untuk beracara secaraelektronik, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diuploadpada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kKemudian KetuaMajelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik

(CourtCalendar) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohondinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama SurabayaHal. 12 dari 16 Pen.

232/Pdt.G/2021/PA.Mab.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Muara Bungo yang mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, lahir di Lampung, tanggal 3 November 1983, umur 37tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan MengurusRumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, Nomor IndukKependudukan (NIK) I, tempat kediaman dieeEE Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi,dengan domisili elektronik

Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak terbuktidisebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, Tergugat dipanggiltidak melalui panggilan secara elektronik, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat dimintakan persetujuannya untuk berperkarasecara secara elektronik, dengan demikian Tergugat tidak dapat didengarketerangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak

Putusan Nomor 232/Pdt.G/2021/PA.Mab.Muara Bungo memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secaraelektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMANomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan diPengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

, sedangkan Tergugat tidakdipanggil secara panggilan elektronik karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya, oleh karena itu Tergugatdipanggil secara manual, hal mana Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctisPasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danPasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi

, dan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 PERMA Nomor1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di PengadilanSecara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor129/KMA/SK/VIII/2019Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dalam persidangan secaraelektronik harus ada persetujuan Penggugat dan Tergugat dan di persidanganTergugat tidak dapat dimintai persetujuannya karena tidak hadir di persidangan,dengan demikian Majelis Hakim

/Pdt.G/2021/PA.Mab.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Muara Bungo yang mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara:Nama Penggugat, lahir di Tanah Garo, tanggal 01 Juli 1994, umur 26tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang,kewarganegaraan Indonesia, Nomor Induk Kependudukan(NIK) , tempat kediaman di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi,dalam hal ini menggunakan domisili elektronik

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan,Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik serta hadirdi persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipunmenurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan

Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tidak terbuktidisebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, Tergugat dipanggiltidak melalui panggilan secara elektronik, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat dimintakan persetujuannya untuk berperkarasecara secara elektronik, dengan demikian Tergugat tidak dapat didengarketerangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak

dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Tergugat tidakdipanggil secara panggilan elektronik karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya, oleh karena itu Tergugatdipanggil secara manual, hal mana Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctisHal. 6 dari 18 Hal.

, dan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 PERMA Nomor1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di PengadilanSecara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor129/KMA/SK/VIII/2019Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dalam persidangan secaraelektronik harus ada persetujuan Penggugat dan Tergugat dan di persidanganTergugat tidak dapat dimintai persetujuannya karena tidak hadir di persidangan,dengan demikian Majelis Hakim

Fotocopy Prind Out percakapan WhatsApp yang diduga antaraTermohon (Termohon) dengan pria yang diduga bernama : Juan Jkert.yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan bukti elektronik berupahandphone lalu di beri tanda P.5f. Fotocopy Prind Out percakapan WhatsApp yang diduga antaraTermohon (Termohon) dengan pria yang diduga bernama : Tyler. yangtelah bermeterai cukup dan sesuai dengan bukti elektronik berupahandphone lalu di beri tanda P.6g.

Fotocopy Prind Out percakapan WhatsApp yang diduga antaraTermohon (Termohon) dengan pria yang tertera tanpa nama dan hanyatercantum nomor ponselnya, yang telah bermeterai cukup dan sesualdengan bukti elektronik berupa handphone lalu di beri tanda P.7h.

Fotocopy Prind Out percakapan WhatsApp yang diduga antaraTermohon (Termohon) dengan pria yang diduga bernama : Ayoda. yangtelah bermeterai cukup, dan sesuai dengan bukti elektronik berupahandphone lalu di beri tanda P.8hal 7 dari 17 Put No 415/Pdt.G/2018/PA.Skh.i. Fotocopy Prind Out percakapan WhatsApp yang diduga antaraTermohon (Termohon) dengan pria yang diduga bernama : Wahib, yangtelah bermeterai cukup dan sesuai dengan bukti elektronik berupahandphone lalu di beri tanda P.9j.

Fotocopy Prind Out percakapan WhatsApp yang diduga antaraTermohon (Termohon) dengan pria yang diduga bernama : Rio. yang telahbermeterai cukup dan sesuai dengan bukti elektronik berupa handphonelalu di beri tanda P.10k.

Fotocopy Prind Out percakapan WhatsApp yang diduga antaraTermohon (Termohon) dengan perempuan yang diduga bernama : Mega,yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan bukti elektronik berupahandphone lalu di beri tanda P.11Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukansaksiSaksi sebagai berikut:1.

tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 404 K/ Pdt.Sus/2011 tanggal 10 Agustus2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang alatalat elektronik

,serta memperdagangkan alat elektronik antara lain: Microphone, dengan mempergunakanmerek ROXLAND ;Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek ROXLANDpada Direktorat Jenderal HaKI, Kementerian Hukum dan HAM R.I. dengan No.

;e Menghukum Tergugat membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebesarRp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan provisidijatuhkan sampai dengan Tergugat memenuhi putusan provisi a quo ;bahwa disamping itu, dengan dasar Pasal 76 ayat 1 UndangUndang Nomor 15 tahun2001 tentang Merek, Penggugat yang telah dirugikan haknya oleh perbuatan Tergugat, karenadengan telah diproduksinya alatalat elektronik dengan merek ROXLAND, telahmengurangi jumlah penjualan barangbarang elektronik

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan agar putusan perkaraini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawananlain ;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepadaPengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi:e Melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untukmemproduksi barangbarang elektronik

No. 163 PK/Pdt.Sus/20123 Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang telahdiletakkan ;4 Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik merek ROCKLAND NomorPendaftaran IDM000202039 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Hak KekayaanIntelektual (HaKI) pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yangmemproduksi alatalat elektronik sejenis ;5 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad) ;6 Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada

membuktikan tentang identitas Pembanding/Penggugat sehinggasecara in person Pembanding/Penggugat adalah orang yag bernama AbdulQohar;Bahwa Terbanding/Tergugat juga sependapat dengan pertimbangan JudekFacti Pengadilan Negeri Purworejo yang menyatakan, bahwa secara formilP.2,P.3, dan P.4 adalah hasil cetak dari tangkapan layar (Screenshoot) darisebuah website sehingga dinilai Majelis Hakim sebagai bukti elektroniksebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) yang telah diubah denganUndangundang Nomor 19 Tahun 2016, yakni pada Pasal 5 Ayat (1) danAyat (2) yang menyebutkan:(1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasilcetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasilcetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasandari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku diIndonesia.Bahwa Terbanding/Tergugat juga sependapat dengan pertimbangan

JudekFacti Pengadilan Negeri Purworejo yang menyatakan, bahwa secaramateril bukti elektronik harus memenuhi syaratsyarat sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE tersebut, yang padaintinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijaminkeotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, dan untuk menjaminterpenuhinya syarat materil tersebut dibutuhkan digital forensik, in casuPembanding/Penggugat tidak dapat menunjukkan keotentikannya.Halaman 9 dari 15 halaman Putusan

Nomor 488/Pdt/2021/PT SMGPembanding/Penggugat juga tidak mengajukan bukti lainnya untukmenguatkan bukti elektronik tersebut dengan demikian ketiga bukti tersebutsecara meteriil tidak diterima (inadmissible) sebagai alat bukti dandikesampingkan oleh Majelis Hakim;Bahwa Terbanding/Tergugat juga sependapat dengan pertimbangan JudekFacti Pengadilan Negeri Purworejo yang menyatakan, bahwa pokokgugatan Pembanding/Penggugat adalah tentang wanprestasi yang pokokdalam gugatan wanprestasi yakni adanya perjanjian

amar putusan PengadilanNegeri Purworejo Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Pwr tanggal 23 September 2021telah disebutkan dengan jelas Pembanding semula Penggugat tidak dapatmembuktikan gugatannya yaitu adanya Perjanjian antara Pembanding semulaPenggugat dengan Terbanding semula Tergugat berupa bukti Surat, karenabukti yang diajukan hanya berupa foto copy tanpa dapat memperlihatkanaslinya serta tidak memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaanperkara yang hingga kini terhitung sejumlahRp 364.000,00 (Tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjodiucapkan pada tanggal 24 November 2021 dengan diberitahukansecara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan NegeriSukoharjo, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukanpermohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanBanding Nomor 16/2021 jo. 81/Pdt.G/2021/PN Skh tanggal

9Desember 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSukoharjo, Permohonan tersebut disertai dengan memori bandingyang diterima secara elektronik melalui sistem informasi PengadilanNegeri Sukoharjo tanggal 12 Desember 2021, bahwa memoribanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semulaTergugat secara elektronik melalui sistem informasi PengadilanNegeri Sukoharjo tanggal 17 Desember 2021;Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 7/Pdt/2022/PT SMGMenimbang, bahwa terhadap memori banding

tersebut KuasaTerbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memoribanding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasiPengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 20 Desember 2021 dan kontramemori banding tersebut telah disampaikan kepada KuasaPembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sisteminformasi Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 21 Desember 2021;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikankesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 30Desember 2021;

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belahpihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebuttelah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi PenelusuranPerkara Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari itu juga.HAKIM ANGGOTA; HAKIM KETUAt.td. t.t.d.Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H. Edy Subroto, S.H., M.H.t.td.Prasetyo lbnu Asmara, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI;t.t.d.Sri Mulyani, S.H.Biaya Perkara :1.Materai putusan ...............

bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Ciliwung 64 RT/RW 013/005, KelurahanDarmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya atau setidaktidaknya padatempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriSurabaya, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik

Pasal 45 ayat (1) UndangUndang No. 11 tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP:Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya tanggal 26 Maret 2015 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Deddy Endarto telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpahak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik secara berlanjutsebagaimana

Pasal 45ayat (1) UndangUndang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga seharusnya ketentuan Pasal310 ayat 3 KUHP tidak termasuk dalam pasal yang dijadikan pedoman untukdibuat pertimbangan oleh Judex Facti, dikarenakan UndangUndang No. 11tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan UndangUndang yang bersifat /ex spesialis (bersifat kKnusus), dan tidak ada kaitannyadengan ketentuan Pasal 310 ayat 3 KUHP;Bahwa meskipun demikian untuk dapat dikategorikan perkataanTerdakwa dengan menyebut sang pengusaha hitam Tidak masuk

2021/PA.Mab.terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan AgamaMuara Bungo memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sahdan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 ayat (4)Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam, hal mana Pemohon telah dipanggil melalui panggilansecara elektronik

sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMANomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan diPengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor 129/KMA/SK/VIII/2019Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan Termohon tidakdipanggil secara panggilan elektronik karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil ataukuasanya, adapun

pihak dengan dibantu oleh mediator.Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b)dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohontidak hadir selama proses persidangan, maka perkara ini adalah perkara yangdikecualikan dari kewajiban untuk menjalankan mediasi;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan beracarasecara elektronik

, dan berdasarkan Pasal 20 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan SecaraElektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dalam persidangan secaraelektronik harus ada persetujuan Pemohon dan Termohon dan di persidanganTermohon tidak dapat dimintai persetujuannya karena Termohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa bukti surat dan saksisaksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaBatulicin secara elektronik (ecourt) dengan register perkara Nomor670/Pdt.G/2021/PA.Blcn. tanggal 10 November 2021 mengemukakandalildalil sebagai berikut:1.

memiliki legal standing dan mendudukkan dirinya sebagaipihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (personae standi injudicio) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009;Legal standing Kuasa HukumMenimbang, bahwa perkara gugatan a quo didaftarkan oleh kuasahukum Penggugat secara elektronik

sebagaimana diatur dalam Pasal 8Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang TentangAdministasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnyamendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar,maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapanpendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkanketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah AgungNomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis

AdministrasiPerkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 08November 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitutelah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjukperkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuatmateri yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan denganmencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkanHalaman 9 dari 20 Putusan Nomor 670/Pat.G/2021/PA.Bicntanggal

Kuasa Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang AdministasiPerkara dan Persidangan Secara Elektronik jo.

Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. tanggal09 Februari 2021 mediasi tidak berhasil;Bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (ecourt) sehingga MajelisHakim telah menawarkan kepada Termohon agar pemeriksaan perkara inidilakukan secara elektronik (elitigasi) dan hal tersebut disetujui oleh Termohon.Atas dasar itu maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (elitigasi);Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa terhadap permohonan Pemohon

Print out dari screenshot percakapan Pemohon danTermohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Buktisurat tersebut bermatenari cukup dan telah dinazegle serta telahdicocokkan dengan file aslinya yang ternyata sesuai, kemudian olehKetua Majelis diberi kode (tanda P.3);4.

Print out dari foto Pemohon dan Termohon dari camerahanphone yang merupakan bukti elektronik, Bukti Surat tersebutbermatenari cukup dan telah dinazegle serta telah dicocokkandengan file aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh KetuaMajelis diberi kode (tanda P.6);de Tidak diajukan;8. Rekaman percakapan Pemohon dan Termohon melaluiWhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Bukti rekaman tersebuttelah diputar dan diperdengarkan dimuka sidang;Saksi:1.

Print out dari screenshot percakapan Termohon danPemohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Buktisurat tersebut bermatenari cukup dan telah dinazegle namun tidakdicocokkan dengan file aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberikode (tanda T.3);3.

Dan selanjutnya Termohon menyatakanbersedia, oleh karena itu maka sesuai denga PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, pemeriksaanperkara ini dilakukan secara elektronik (elitigasi);Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakanoleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksadalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat(2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana

PENETAPANNomor 40/G/2021/PTUN.KPG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui SistemInformasi Pengadilan, telah menjatunkan Penetapan sebagai berikut, dalamsengketa antara:YOURY YOHANIS TILHELONG, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di RT 007, RW 004, Desa Oematnunu,Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten

Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan BuruhTani/Perkebunan, domisili elektronik/email:youriyohanistilhelong@qmail.com;Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;melawan:PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA OEMATNUNU TAHUN 2021, tempatkedudukan di Kantor Desa Oematnunu, Jalan RayaTablolong KM. 20 Oematnunu, Kecamatan KupangBarat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa TenggaraTimur;dalam hal ini memberikan kuasa kepada:MARTHEN MAURE, S.H., kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan advokat, yang beralamat kantordi

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor 40/PENHS/2021/PTUN.KPG, tanggal 20 Januari 2022,tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (CourtCalendar) Elektronik untuk Acara Jawab Jinawab;7.

Penetapan ini diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem InformasiHalaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 40/G/2021/PTUN.KPGPengadilan, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantuoleh DEBORA S.

Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena Para Penggugat telah setuju beracara secara elektronik, makaHal 12 dari 57 Put No. 3853/Pdt.G/2020/PA.SbyeCourtkepada para pihak terutama Tergugat dan Kuasa Hukumnya wajib pulaberacara secara elektronik dengan tetap menandatangani persetujansebagai tertib administrasi;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belahpihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi denganmediator Drs.

dan menyerahkan secara tertulis kesepakatanjadwal persidangan' elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelismembacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar)tanggal 5 Oktober 2020;Bahwa gugatan Para Penggugat telah dibacakan dan ParaPenggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap, tidak adaperubahan dan tambahan pada isi surat gugatannya;Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepadakedua belah pihak untuk menggunakan haknya dalam tahapan berikutnyasebagaimana penetapan

(Court Calendar), dan Ketua Majelis wajibmenetapkan kembali jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untukacara upaya damai secara kekeluargaan dan musyawarah Majelis Hakim /pembacaan putusan, kemudian Ketua Majelis membacakan kemballipenetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) tanggal 2Nopember 2020;Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, para pihakmenghadap di persidangan dan menyatakan bahwa upaya damai secarakekeluargaan di luar pengadilan tetap tidak berhasil

SAMBAS, S.H. yang terdaftar diPengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil mencapaikesepakatan;Menimbang, bahwa bahkan ketika Para Penggugat memohon waktuyang cukup untuk upaya damai secara kekeluargaan di luar pengadilan ataubermusyawarah menyelesaikan perkara secara kekeluargaan yang disetujuioleh Tergugat, telah diberikan oleh Majelis Hakim, sampai diadakanperubahan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) dan ditetapkankembali jadwal persidangan elektronik (Court Calendar) untuk

untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan (PERMANomor 1 Tahun 2019 Pasal 20 ayat (1) dan Keputusan KMA Nomor129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 huruf E angka 1.c.), yangdimaknai ketika Tergugat memakai jasa advokat, maka wajib mengikutipersidangan dan beracara secara elektronik, karena advokat dianggapsebagai pengguna terdaftar, sedangkan keberadaan persetujuan tertulissebagai tertib administrasi agar samasama mengikat kedua belah pihak,kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan

Perlu dicatat, bahwa sejak tanggal Penggugatmengirimkan surat elektronik yang melampirkan draft surat pengundurandiri kepada Tergugat sampai dengan tanggal Penggugat menariksurat pengunduran diri tersebut melalui surat elektronik tanggal 23 Agustus2014, Tergugat sama sekali tidak membalas surat elektronik yangdikirimkan oleh Penggugat;Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2014 Tergugat membalas suratelektronik Penggugat, namun bukan untuk mempertimbangkan kembalisurat elektronik Penggugat pada tanggal 19

Setelah penyampaianHal. 15 dari 45 hal.Put.Nomor 200 K/Pdt.SusPHI/201641.42.niatnya untuk mengundurkan diri, dengan mempertimbangkan keadaankeadaan sebagaimana diuraikan dalam angka 42, Penggugat kemudianmenarik seluruh niat Penggugat untuk mengundurkan diri dari perusahaansebagaimana surat elektronik Penggugat tanggal 23 Agustus 2014;Bahwa surat elektronik adalah salah satu Informasi Elektronik sebagaimanadimaksud Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik

sebagai surat tertulis permohonan pengunduran diriPenggugat;Akan tetapi Tergugat justru mempertimbangkan surat elektronikPenggugat sebagai surat pengunduran diri, dan Tergugat kemudianmenginformasikan melalui surat elektronik tanggal 24 Agustus 2014 telahmenerima pengunduran diri Penggugat sebagaimana pengunduran diriPenggugat berdasarkan surat elektronik Penggugat pada tanggal 19Agustus 2014.

Menyatakan surat pengunduran diri Penggugat yang disampaikan melaluisurat elektronik tertanggal 19 Agustus 2014 adalah tidak sah;3. Menyatakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat adalah batal demihukum berdasarkan undangundang Ketenagakerjaan;4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belumpernah putus;5.

Menyatakan surat pengunduran diri Penggugat yang disampaikanmelalui surat elektronik tertanggal 19 Agustus 2014 adalah tidak sah;3. Menyatakan PHK sepihak yang dilakukan oleh Tergugat adalah bataldemi hukum berdasarkan undangundang Ketenagakerjaan;4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belumpernah putus;5.

Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.720.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Batulicin yangdiucapkan pada tanggal 12 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan,Kuasa Terlawan dan Kuasa Terlawan II secara elektronik melalui ECourt padaSistim Informasi Pengadilan Negeri Batulicin dan salinan putusannya telah puladikirim secara elektronik kepada Kuasa kedua belah pihak melalui ECourtpada Sistim Informasi

Perdata Nomor 59/PDT/2021/PT BJMyang diterima secara elektronik melalui ECourt pada Sistim InformasiPengadilan Negeri Batulicin;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/semulaPelawan tersebut Terbanding I/semula Terlawan telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 6 September 2021 yang diterima secara elektronikmelalui ECourt pada Sistim Informasi Pengadilan Negeri Batulicin;Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap memori banding Pembanding/semula Pelawan tersebut Terbanding II/semula

Terlawan II tidak mengajukankontra memori banding;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui ECourtpada sistim informasi Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 9 September2021;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermatiputusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 72/Pdt.Bth/2021/PN.Bln. yangdiucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 12Agustus 2021 dengan dihadiri

oleh para pihak secara elektronik melalui ECourt pada Sistim Informasi Pengadilan Negeri Batulicin, dalam kaitannyadengan Akta Permohonan Banding tanggal 27 Agustus 2021 Nomor72/Pdt.Bth/2021/PN.Bin., bahwa permohonan banding Pembanding/semulaPelawan yang diajukan pada tanggal 27 Agustus 2021, maka berdasarkanKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk TeknisAdministrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding,

joKeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang PetunjukTeknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding,Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

aslisurat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secaraelektronik, kKemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diuploadpada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena dalam persidangan Tergugat tidak datang menghadap persidangan,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara inidilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat maka gugatan Penggugat untukberacara secara elektronik

Penggugat dalam setiap persidangan;Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli suratgugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik,kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload padaaplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelismenyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisaterlaksana karena tidak adanya pertsetujuan daripada Tergugat, maka gugatanPenggugat dinilai tidak sah untuk beracara

secara elektronik di PengadilanAgama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor129/KMA/SK/VIII/2019);Menimbang, bahwa Penggugat di dampingi kuasa hukumnya dalampersidangan tanggal O8 Desember 2020, tidak bersedia melanjutkanperkaranya dan mengajukan gugatan untuk mencabut perkara Nomor5206/Pdt.G/2020/PA.Sby, dengan alasan alamat Tergugat tidak jelas;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwauntuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara

Bahwa identitas Pemohon yang sebagaimana tersebut di atas tertera padaKARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIKINDONESIA NIK : 1298096011950002 yang diterbitkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18042019 ;Halaman 1 Penetapan Permohonan No.: 838/Pdt.P/2019/PN BTMBahwa lIdentitas Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA(KK)NO : 2171101412170009 yang diterbitkan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 05012018 bernama NOVALINASIADARI,tempat

DABUKKE;Bahwa identitas Pemohon Pada IJAZAH yang dikeluarkan SEKOLAHMENENGAH KEJURUAN SWASTA MARIA GORETTI KOTA PEMATANGSIANTAR NO: DN07 Mk 0018986, Bernama NOVALINA SIADARI, LAHIRDI SARIMATONDANG TANGGAL 20 NOPEMBER 1995;Bahwa PEMOHON berkeinginan menetapkan identitas Pemohon yangsebenarnya nama NOVALINA ~ SIADARI, tempat lahir diSARIMATONDANG, pada tanggal 20 NOPEMBER 1995, Anak PERTAMAPerempuan dari Ayah POLMEN SIADARI dan Ibu KANNARIA DABUKKE,sebagaimana terbukti dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)ELEKTRONIK

Menetapkan identitas Pemohon sebenarnya NOVALINA SIADARI lahir diSARIMATONDANG pada tanggal 20111995 sesuai dengan KARTUTANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK :1298096011950002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 18042019, KARTU KELUARGA(KK)NO : 2171101412170009 yang diterbitkan Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 05012018, KUTIPAN AKTAKELAHIRAN NO : 477.1/5480/DisIP/2007 yang diterbitkan oleh KepalaDinas Kependudukan

dari permohonanPemohon ini adalah penetapan identitas Pemohon yang terdapat dalamdokumen pemohon ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti Surat yaitu P1 sampai dengan P4 dan 2(dua) orang saksi yaitu saksi FARA YULIA CHIGITA dan saksi NICOLASMANURUNG;Menimbang, bahwa petitum ke2 dari permohonan pemohan adalahMenetapkan identitas Pemohon sebenarnya NOVALINA SIADARI lahir diSARIMATONDANG pada tanggal 20111995 sesuai dengan KARTU TANDAPENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK

PENETAPANNomor: 59/G/2020/PTUN.KDIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasayang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telahmenjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:Nama : LM YAMIR BAY;Kewarganegaraan aTempat tinggal : Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 15, Kelurahan Wale,Kecamatan Wolio, Kota Baubau;Pekerjaan

: Whraswasta) 22 222berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Oktober 2020 dalam hal inimemberi kuasa kepada: 222 2n nnn enn nen n enn n enn n nen enneLA ODE BUNGA ALI, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sapati Manjawari Nomor 14A,Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi SulawesiTenggara, domisili elektronik: aliode538@gmail.com;untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT ;melawan:Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA

Kontrak 3/SPK74.72.UP.02.01/l/2020;Pangkat/Golongan : Jabatan Staff Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;Pekerjaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;Kewarganegaraan : Indonesia;0nnenennnnnn neKeenamnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Baubau, JalanSijawangkati Nomor 09 Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau,Domisili elektronik: sengketakantahbaubau@gmail.com;untuk selanjutnya disebut TERGUGAT 22020 2n oon nonoHalaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 59/G/2020/PTUN.

Penetapanini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui SistemInformasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh Majelis Hakimtersebut, dengan dibantu oleh HARIONO, S.Pd., M.H., selaku Panitera PenggantiPengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa HukumPenggugat dan Kuasa T ergugat; 222020 222202020HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttdMUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H.