Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. tanggal09 Februari 2021 mediasi tidak berhasil;Bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (ecourt) sehingga MajelisHakim telah menawarkan kepada Termohon agar pemeriksaan perkara inidilakukan secara elektronik (elitigasi) dan hal tersebut disetujui oleh Termohon.Atas dasar itu maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (elitigasi);Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa terhadap permohonan Pemohon

Print out dari screenshot percakapan Pemohon danTermohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Buktisurat tersebut bermatenari cukup dan telah dinazegle serta telahdicocokkan dengan file aslinya yang ternyata sesuai, kemudian olehKetua Majelis diberi kode (tanda P.3);4.

Print out dari foto Pemohon dan Termohon dari camerahanphone yang merupakan bukti elektronik, Bukti Surat tersebutbermatenari cukup dan telah dinazegle serta telah dicocokkandengan file aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh KetuaMajelis diberi kode (tanda P.6);de Tidak diajukan;8. Rekaman percakapan Pemohon dan Termohon melaluiWhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Bukti rekaman tersebuttelah diputar dan diperdengarkan dimuka sidang;Saksi:1.

Print out dari screenshot percakapan Termohon danPemohon melalui WhatsApp yang merupakan bukti elektronik, Buktisurat tersebut bermatenari cukup dan telah dinazegle namun tidakdicocokkan dengan file aslinya, Kemudian oleh Ketua Majelis diberikode (tanda T.3);3.

Dan selanjutnya Termohon menyatakanbersedia, oleh karena itu maka sesuai denga PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, pemeriksaanperkara ini dilakukan secara elektronik (elitigasi);Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakanoleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksadalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut Sesuai ketentuan Pasal 80 ayat(2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)2671/Pdt.G/2020/PA.Mks tertanggal 18 November 2020, dan tanggal xxxx 2020yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebutdisebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa, oleh karena perkara cerai gugat ini diajukan secara elektronik

Surat persetujuan Penggugat melalui Kuasa Penggugat secaratertulis tertanggal 24 November 2020, tentang persetujuan berperkarasecara ECourt (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapanpersidangan dalam perkara Nomor 2671/Pdt.P/2020/PA.Mks. secaraelektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara ecourttertanggal 13 November 2020;Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut;Bahwa

, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini denganmembacakan surat gugatan Penggugat secara Elektronik (ecourt) tertanggal10 November 2020, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalildalilgugatannya, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat tetap pada isi danmaksud dalildalil gugatannya tersebut;Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Padt.G/2020/PA.MksBahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti berupa:Surat:Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:

, maka perkara pemohonan Penetapan Isbat Nikahini dapat diterima dan disidangkan secara elektronik di Pengadilan AgamaMakassar;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam pengajuangugatannnya ini secara elektronik (ECourt), maka Penggugat diwakili olehKuasa Hukumnya terlebin dahulu menyerahkan kelengkapan suratSsurat yaitusebagai berikut:1.

Surat persetujuan antara Penggugat dan Kuasa Penggugat secara tertulistertanggal 08 November 2020, tentang persetujuan berperkara secara ECourt (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapanpersidangan dalam perkara Nomor 2671/Pdt.G/2020/PA.Mks. secaraelektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara ecourttertanggal 24 November 2020;Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 2671/Padt.G/2020/PA.MksMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untukpemeriksaan perkara

PUTUSANNomor 5/Pdt.G/2021/PA.DrhSEADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim yangdilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkaraCerai Talak antara:Pemohon, tempat tanggal lahir, Lunu 25 Agustus 1984, Agama Islam,pendidikan Diploma Ill Kesehatan Lingkungan,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggaldi Kabupaten Seram Bagian Barat, ProvinsiMaluku

, Nomor Handphone , dalam hal inimenggunakan domisili elektronik denganalamat email: @gmail.com Sebagai Pemohon;melawanTermohon, tempat tanggal lahir, Luhu 11 Agustus 1986, Agama Islam,pendidikan Diploma IV/Strata (S1 Pertanian),pekerjaan belum/tidak bekerja, tempat tinggal diKabupaten Seram Bagian Barat, ProvinsiMaluku, Nomor Handphone , dalam hal inimenggunakan domisili elektronik denganalamat email: @gmail.com sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

persyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian ljin Perceraian Nomor:440/38/1/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat;Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohonagar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan kepadaTermohon untuk beracara secara elektronik

sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, Termohon menyatakantelah memahami dan bersedia beracara secara elektronik serta bersediamenandatangani surat persetujuan beracara secara elektronik;Hal. 4 dari 16 Hal.

Surat Edaran Kepala BAKNNomor 48/SE/1990;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memahami danbersedia beracara secara elektronik serta bersedia menandatangani suratpersetujuan beracara secara elektronik sebagaimana diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakanuntuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalamproses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaiantersebut berhasil sebagian

Alba Perkasa ikut memasukkan dokumen penawaran dalamproses lelang elektronik proyek pembangunan dermaga desa wisatatersebut;Bahwa saksi bukan karyawan dari CV. Alba Perkasa namun saksimenawarkan jasa kepada CV.

Alba Perkasa untuk membuat dokumenpenawaran proyek pembangunan dermaga desa wisata tersebut;Bahwa saksi ikut dalam proses klarifikasi dokumen yang dilakukan olehPOKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso;Bahwa perusahaan yang ikut mendaftar dalam lelang elektronik proyekpembangunan dermaga desa wisata tersebut ada 5 (lima) perusahaan;Babwa CV.

Poso; Bahwa tugas dari POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso yaitu bertugasuntuk melakukan lelang secara elektronik melalui LPSE proyek pengadaanbidang kontruksi, mulai dari pbengumuman lelang, evaluasi Sampai denganpengumuman pemenang lelang; Bahwa perusahaan/ penyedia jasa kontruksi yang mendaftar dalam lelangelektronik tersebut yang mendaftar banyak; Bahwa CV.

Alba Perkasa ikut memasukkan dokumen penawaran dalamproses lelang elektronik proyek; Bahwatahapan yang harus dilalui oleh perusahaan/ penyedia jasa kontruksidalam lelang elektronik proyek yaitu Evaluasi Administrasi, EvaluasiTeknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi; Bahwa CV. Alba Perkasa telah dinyatakan lulus dalam EvaluasiAdministrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi,namun pada tahapan Pembuktian Kualifikasi CV.

Alba Perkasa ikut memasukkan dokumen penawaran dalamproses lelang elektronik proyek tersebut;Bahwatahapan yang harus dilalui oleh perusahaan/ penyedia jasa kontruksidalam lelang elektronik proyek tersebut yaitu Evaluasi Administrasi,Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan PembuktianKualifikasi;Bahwa CV. Alba Perkasa telah dinyatakan lulus dalam EvaluasiAdministrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi,namun pada tahapan Pembuktian Kualifikasi CV.

Menyatakan Terdakwa I FATMA HAMSA alias OLIS dan Terdakwa II MIRANTI SALIM ABDULLAH alias ANTI terbukti bersalah melakukan Tindak PidanaPencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan secara bersama-sama;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;3.

Gorontaloatau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah dengan sengaja dan tanpahak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya Terdakwa bertengkar dengan Saksi RAPLIN YUSUFyang merupakan sepupu Korban TITIN HUSIN RAUF dan

Menyatakan Terdakwa FATMA HAMSA Alias OLIS dan Terdakwa IlMIRANTI SALIM ABDULLAH Alias ANTI bersalah melakukan TindakPidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimanadiaturdan diancam pidana dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (8) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RINo. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008tentang ITE Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam Surat DakwaanTunggal;2.

Menyatakan Terdakwa FATMA HAMSA alias OLIS dan Terdakwa IlMIRANTI SALIM ABDULLAH alias ANTI terbukti bersalah melakukanTindak Pidana Pencemaran nama baik melalui media elektronik yangdilakukan secara bersamasama;2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara masingmasing selama 6 (enam) bulan;3.

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan memori banding PenuntutUmum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajandengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan PengadilanNegeri Limboto Nomor 105/Pid.Sus/2020/PN Lbo tanggal 29 Oktober 2020 dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melaluimedia elektronik

bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, makaberdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana kepada Para Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat Pasal 45 ayat (3) Joncto Pasal 27 ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkanrisalah panggilan elektronik (esummons) Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mnk untukpersidangan tanggal 09 Oktober 2020, risalah panggilan elektronik (esummons)Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mnk untuk persidangan tanggal 12 Oktober 2020 danrisalah panggilan elektronik (esummons) Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Mnk untukpersidangan tanggal 16 Oktober

Lintas Sumatera Dusun Terbanggi Subing, RT.004RW.000, Kelurahan Terbanggi Subing, Kecamatan GunungSugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung,dengan domisili elektronik: zimi.bachri@gmail.com,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2021yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama GunungSugih dengan register Nomor 1178/SKH/VIII/2021/PA.Gsgtanggal 25 Agustus 2021, sebagai Para Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Halaman 1 dari 16, Penetapan

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon dan Pemohon Il;Subsider :Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.GsgAtau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadirdi persidangan;Bahwa, Para Pemohon merupakan pengguna lain (insidentil) untukberperkara secara elektronik (ecourt) serta telah mendaftarkanpermohonnanya secara elektronik, maka perkara a quo dilanjutkan denganpemeriksaan perkara

secara elektronik (elitigasi);Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinyatetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan padaposita angka 1 bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung PemohonIl yang bernama Suparji, serta SaksiSaksi Nikah bernama Warto dan Wato;Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telahmengajukan alatalat bukti sebagai berikut: 1.

selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukansesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannyaserta memohon supaya perkara ini Segera diputuskan ;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk beritaacara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBNAGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas, olen karenanya perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik

, dan padapersidangan yang telah ditetapbkan Para Pemohon telah hadir di persidangan,sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung NomorHalaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Gsg1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di PengadilanSecara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkandengan pemeriksaan perkara secara elektronik (elitigasi);Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon danPara Termohon, sebagaimana

Menyatakan terdakwa Ahmad Syafri Gultom alias Syafri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membuat Dapat Diaksesnya Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian,sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;3.

No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Syafri Gultom AliasSyafri selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama Terdakwa beradadalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa; 1 (satu) unit ATM BNI Nomor 5264220120315753; 5 (lima) copy screenshot permainan judi online jenis poker dari websiteraja poker di monitor komputer;Dirampas untuk dimusnahkan;4.

Kajekaje Kelurahan Aek Manis Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga,atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam DaerahHukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasiHalaman 2 dari Halaman 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN Sbgelektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yangdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempattersebut diatas, pada

Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektrronik yang memilikimuatan perjudian;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Unsur Mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / ataumembuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumenelektrronik yang memiliki muatan perjudian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu Tanggal 17Desember 2016 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di jalan SM. Raja Gg. Kajekaje kelurahan Aek manis Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga tepatnya didalam warung Internet Embun.

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan terdakwa Ahmad Syafri Gultom alias Syafri tersebut diatastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan Sengaja Membuat Dapat Diaksesnya Dokumen ElektronikYang Memiliki Muatan Perjudian, sebagaimana dalam Dakwaan AlternatifKesatu;2.

Selanjutnyadisebut sebagai Tergugat.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 Juli2021 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt MahkamahAgung di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan registerperkara Nomor 453/Pdt.G/2021/PA.Blcn. tanggal O9 Juli 2021mengemukakan dailildalil sebagai berikut:1.

sedangkan Tergugat tidak pernahhadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak jugamengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor453/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 12 Juli 2021, dan 04 Agustus 2021,Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 453/Pat.G/2021/PA.Blicnsedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasanyang sah menurut hukum;Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat yangdidaftarkan secara elektronik

sebagaimana diatur dalam Pasal 8Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang TentangAdministasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnyamendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar,maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kelengkapanpendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkanketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah AgungNomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis

AdministrasiPerkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 07 Juli2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat Kkuasa, yaitu telahmemenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkaraCerai Gugat di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yangmenjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkanidentitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal sertatanda tangan pemberi kuasa, begitu juga

menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi danpatut ke hadapan sidang secara ecourt melalui alamat domisili elektronikKuasa Penggugat berdasarkan ketentuan 16 dan 18 Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan PersidanganSecara Elektronik

MaintenanceSpecialist, diberi tanda T 5;Fotokopi Surat Elektronik (email) bentuk agenda berisikan jadwal diskusipada tanggal 27 Juli 2015 sebagai respon surat elektronik (email) tanggal24 Juli 2015 dari Tri Krisnahadi kepada Michael Wiranata, diberi tanda T 6;Fotokopi Risalah Rapat atau Minute of Meeting (MoM) Penggugat danSerikat Pekerja Nasional Chevron Indonesia (SPNCI) pada tanggal 31 Juli2015, diberi tanda T 7;Fotokopi Surat Elektronik (e mail) tanggal 27 Agustus 2015 dari MichaelWiranata selaku

(IBUT), diberi tanda T 10 D;Fotokopi Surat Elektronik (email) tanggal 21 September 2015 dariPenggugat (Feronica Daru Asih), perihal Pemindaan dari Lapangan ke PasirRidge, diberi tanda T 11;Fotokopi Elektronik (email) tertanggal 29 September 2015, perihalPendampingan Anggota SPNCI di Pengadilan WHubungan IndustrialSamarinda, dari Ketua Umum SPNCI (Indra Kurniawan), diberi tanda T 12;Fotokopi Risalah perundingan Bipartit tanggal 30 September 2015, diberitanda T 13;Fotokopi Surat Penggugat No.

CICo/HRKLO/017/X/15 tanggal 13 Oktober2015 perihal surat pemberitahuan, diberi tanda T 14;Fotokopi Surat Elektronik (email) tanggal 14 Oktober 2015 dari Tergugatkepada Kepala Lapangan West Seno, perihal Info ON Duty Sugeng Barkahke WSN field, diberi tanda T 15;Fotokopi Print out Pesan singkat (SMS) tanggal 15 Oktober 2015 dariTergugat kepada Penggugat mengenai Tanggapan Tergugat terhadap suratPemberitahuan dari Penggugat, diberi tanda T 16 A;Fotokopi Surat Elektronik (e mail ) tanggal 15 Oktober

(email) tanggal 24 Mei 2013, perihal DRAF surat/woro woro Pengangkatan TDW sebagai Ketum Antar Waktu SPNCIperiode 2011 2014, diberitanda T 19 F;Fotokopi Surat Elektronik (e mail) tanggal 24 Mei 203 dari Sugeng Barkahperihal Pergantian Antar Waktu Ketua Umum SPNCI dari Bapak SlametWinarso ke Bapak Teguh Didik Wiyono, diberi tanda T 19 G;Fotokopi Surat Elektronik (email) tanggal 21 November 2011 dari Tergugatselaku Sekretaris Umum SPNCI kepada rekan Pengurus SPNCIsubyek/perihal Risalah rapat tanggal

CICo/HRKLO/34/X/15, tanggal 30 Oktober2015 perihal Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja KarenaDikulifikasikan Mengundurkan diri, diberi tanda T 26 ;Fotokopi Surat Elektronik (e mail) tanggal 30 Oktober 2015, dari KetuaUmum SPNCI kepada Penggugat sebyek Surat Panggilan Kedua, diberitanda T 27A;Fotokopi Surat Elektronik (email) Tergugat tanggal 9 November 2015sebagai tanggapan Surat Pengguat No.

., Advokat pada Kantor Hukum Insani Law Firm,beralamat di Jalan Pulau Batam No. 9A, Dauh Peken,Persiapan Tabanan, Bali, dengan domisili elektronik padaalamat email abdoelfahri87@gmail.com. Berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2020, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan Nomoreonenn tanggal 28 Agustus 2020.

Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;melawanTergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, PendidikanSekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di , KotaDenpasar, Provinsi Bali. dengan domisili elektronik pada alamatemail .

(Hakim Mediator PengadilanAgama Tabanan), pada tanggal 8 September 2020, akan tetapi usahamediasi tersebut tidak berhasil;Bahwa kemudian sidang tertutup untuk umum dan dibacakan suratgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat sepakat untukberacara secara elektronik melalui prosedur elitigasi, Kemudian disepakatiagenda sidang jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan danpembacaan putusan secara elektronik;Bahwa atas gugatan

Penggugat, Tergugat mengajukan jawabansecara tertulis melalui saluran elektronik yang pada pokoknya sebagaiberikut:1.

melalui prosedurelitigasi dan telah menetapkan jadwal persidangan untuk acarapenyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan danpembacaan putusan sesuai Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilansecara elektronik;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang disampaikansecara tertulis yang pada pokoknya sebagi berikut:1.

Sky, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:Bahwa pemohon dilahirkan di Musi Banyuasin, 08021965;Bahwa selanjutnya pemohon menikah dengan isteri pemohon yangbernama Nurati yang dilahirkan di Mudi Banyuasin, 03061968;Bahwa Terbit Buku Nikah pemohon Nomor 306/I/5/1983 atas nama KoniAndi Bin Wancik;Bahwa dari pernikahan pemohon dengan isteri pemohon dikarunia 4(empat) orang anak yang bernama Subaidah, Rini, Dewi dan Mareta;Bahwa ada perbedaan nama pemohon yang terdapat pada Kartu TandaPenduduk Elektronik

(KTP El), Kartu Keluarga dengan Buku NikahPemohon dan data sekolah anak pemohon yang bernama Maretatersebut;Bahwa nama pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda PendudukElektronik (KTP El) dan Kartu Keluarga pemohon atas nama Mudrika;Bahwa selanjutnya pemohon ingin mengganti nama pemohon pada KartuTanda Penduduk Elektronik (KTP El), Kartu Keluarga yang semulaMudrika menjadi Koni Andi;Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2019/PN SkyBerdasarkan uraian di atas Pemohon berkenan kiranya

Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk mencatat tentang penggantiannama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El)dan Kartu Keluarga dari semula Mudrika menjadi Koni Andi;4.

dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon penetapan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yangpada pokoknya adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu TandaPenduduk Elektronik

P4berupa ljazah Sekolah Dasar atas nama Lilis dengan nama orang tua tertulisKoni Andi dan bukti P5 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Mareta dengannama orang tua tertulis Koni andi;Menimbang, bahwa Saksi dan Pemohon dipersidangan memberikanketerangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ganti nama dariMudrika menjadi Koni Andi karena ingin menyamai namanya yang tertera padajazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon dan Pemohon ingin menggantinama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik

mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti tertulis;Menimbang, bahwa selain dari suratsurat bukti tersebut diatas,Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut:1.Saksi Muslim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Chasani sedangkanalmarhum anak Pemohon yang pertama adalah Senan, sehingga diwilayah tempat tinggalnya Pemohon lebih dikenal dengan bapaknyaSenan atau Bapak Senan sehingga pada saat penerbitan Kartu TandaPenduduk Elektronik

Keluarga No.3514042205090402 atas nama Kepala Keluarga Senan tertulis identitasnama pemohon adalah Senan padahal nama sebenarnya dari Pemohonadalah Muhammad Chasani;Saksi Marumi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa nama Pemohon adalah Muhammad Chasani sedangkanalmarhum anak Pemohon yang pertama adalah Senan, sehingga diwilayah tempat tinggalnya Pemohon lebih dikenal dengan bapaknyaSenan atau Bapak Senan sehingga pada saat penerbitan Kartu TandaPenduduk Elektronik dan Kartu

2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakanbahwa dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Pendudukpemilik KTPel wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukanperubahan atau penggantian;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf b dan Pasal 4Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam KartuTanda Penduduk Elektronik

bahwa elemen data dinamis berupanama, dapat dilakukan perubahan melalui penetapan pengadilan ataupenetapan dari instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, alat buktiyang diajukan serta fakta persidangan, telah terungkap bahwa nama Pemohonadalah Muhammad Chasani sedangkan almarhum anak Pemohon yangpertama adalah Senan, sehingga di wilayah tempat tinggalnya Pemohon lebihdikenal dengan bapaknya Senan atau Bapak Senan sehingga pada saatpenerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pemohondapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut makasegala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;Mengingat Pasal 64 Ayat (8) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 4 Ayat (1) huruf b danPasal 4 Ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data PendudukDalam Kartu) Tanda Penduduk Elektronik

Banding / 2021/PN Dps tanggal 22 Nopember 2021 yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkanHal. 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 237/PDT/2021/PT DPSbahwa Pembanding menyatakan permohonan banding melalui aplikasi eCourt yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar.Permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 29Nopember 2021 yang diterima secara elektronik melalui e Court SistemInformasi Pengadilan Negeri Denpasar;Bahwa atas Memori Banding tersebut

untukmemeriksa berkas perkara banding (inzage), yang dilaksanakan secaraonline melalui aplikasi e Court Nomor 440/Pdt.Bth/2021/PN Dps, untukkuasa Pembanding semula Pelawan dan Kuasa para Terbanding dan IIsemula para Terlawan dan II;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Denpasar mencermatiputusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 440/Pdt.Bth/2021/PN Dps yangdiucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3Nopember 2021 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik

Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor134/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps tanggal 22 November 2021, bahwapermohonan banding Pembanding semula Pelawan yang diajukan padatanggal 22 November 2021 melalui e Court pada Sistem InformasiPengadilan Negeri Denpasar, maka berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal31 Desember 2019 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembalisecara Elektronik

halaman, Putusan Nomor 237/PDT/2021/PT DPSmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkatbanding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 49 tahun 2009 tentangPerubahan kedua atas UndangUndang Nomor 2 tahun 1986 tentangPeradilan Umum, Pasal 199 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara danPersidangan di Pengadilan secara Elektronik

jo Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/XII/2019 tentang PetunjukTehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan TingkatBanding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik serta peraturanhukum lain yang berlaku;MENGADILI1.

Dalam Rekonpensi Menyatakan gugatan Penggugatdalam Rekonpensi/Tergugat II dalamKonpensi ditolak;lI.Dalam Konpensi Dan Rekonpensi Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Para Tergugat dalamRekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraini sebesarRp. 1.446.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh enamribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri TubanNomor 18/Pdt.G/2020/PN Tbn diucapkan pada tanggal 7 Januari 2021diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi

Pengadilan NegeriTuban pada tanggal 7 Januari 2021, terhadap Para Pembanding melaluiKuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020,mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanBanding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Tbn , tanggal 22 Januari 2021 yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban dan permohonan banding tersebutHalaman 3 dari 8 Putusan Nomor 150/PDT/2021/PT SBYdisertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melaluisistem informasi

Pengadilan Negeri Tuban;Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkasperkara ( inzage ) secara elektronik;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum ParaPembanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi,telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundangundangan, oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa

,M.Hum Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh keduaHalaman 7 dari 8 Putusan Nomor 150/PDT/2021/PT SBYbelah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, = serta putusantersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasiPengadilan Negeri Tuban pada hari itu juga.Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Agus Jumardo, SH.,MH Elang Prakoso Wibowo, S.H. MHPrim Fahrur Razi, S.H.M.HPanitera Pengganti,Hj.Yayuk Sulistyowati,S.H.

Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena in casu penyampaian SPT dalam bentuk dokumenelektronik (eFiling) adalah sejak Penggugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali memperoleh Sertifikat Elektronik dari Tergugatuntuk mendapatkan nomor seri melalui Elektronik Nomor Seri FakturPajak (eNOFA), dan eNOFA sebagai syarat untuk dapat menerbitkanFaktur Pajak elektronik (eFaktur), serta eFaktur salah satu syarat untukdapat melakukan pelaporan

SPT dalam bentuk dokumen elektronik(eFiling) dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1),Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPeraturan Menteri

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LIPARET MARTUA SITOMPUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan " sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan

tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa LIPARET MARTUA SITOMPUL telah bersalahmelakukan tindak pidana : " dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnyaInformasi Elektronik

perbuatan terdakwa, anak korban Lisfika Panggabean dan keluarga anakkorban merasa malu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanasebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e Yo Pasal29 dari UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi;KEDUABahwa terdakwa LIPARET MARTUA SITOMPUL, pada waktu dan tempatsebagaimana tersebut dalam dakwaan ke satu di atas, Dengan Sengaja danTanpa Hak Mendisiribusikan dan/atau mentrasmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memilikimuatan yang melanggar Kesusilaan.

dan/atau dokumen elektronik yang memilikimuatan yang melanggar kesusilaan, kemudian terdakwa membuka akunFacebook Kif Gabe dan mengirimkan Photophoto telanjang anak korban LisfikaPanggabean kepada akun Roma Hutapea yang merupakan teman dari anakHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor 194/Pid.B/2019/PN Trtkorban Lisfika Panggabean dan kepada guru wali kelas anak korban Lisfikapanggabean atas nama Mekar Br Sitompul.

Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/ataumentrasmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yangmelanggar Kesusilaan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

PENETAPANNomor 2206/Pdt.P/2019/PA.Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang Majelis, telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Warisyang diajukan oleh:Pemohon I, Lakilaki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 06091975/ 44tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di KotaSurabaya untuk selanjutnya disebut sebagai PemohonI;Pemohon Il, lakilaki,

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28September 2019 yang terdaftar di register kuasa pada KepaniteraanPengadilan Agama Surabaya tanggal 4102019 nomor3569/Kuasa/10/2019 selanjutnya disebut Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara (dokumen) elektronik bersangkutan;Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonan bertanggal 4 Oktober2019 yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan

lalu di verifikasi oleh Ketua Majelis;Bahwa kemudian Ketua Majelis memberi penjelasan kepadaPemohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenapermohonan ini hanya sepihak (voluntair), maka perkara ini tidak perludimediasi;Bahwa kemudian Ketua Majelis meminta persetujuan tertulis kepadaPemohon dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secaraelektronik, maka Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik

(court calendar) penetapan untuk acara pembacaan permohonan,pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis/ Pembacaan penetapan;Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon sepakat terhadappenetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertuliskesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, Kemudian Ketua Majelismembacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (court Calender);Bahwa permohonan Pemohon telah diterima dan diperiksa sertadiverifikasi Majelis Hakim, Pemohon menyertakan

Muhamad Kasthori,M.H. dan Drs.Saifudin,M.H., dan masingmasing sebagai Hakim Anggota, Penetapanmana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum olehKetua Majelis didampingi Hakimhakim Anggota tersebut, dibantuHarudin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohondan Kuasanya secara elektronik;Hakim KetuaDrs. H.Mochamad Chamim,M.H.Hakim Anggota Hakim Anggota IIHlm.13 dari 15 hlm. Penetapan No. 2206/Pdt.P/2019/PA.Sby.Drs. H. Muhamad Kasthori,M.H. Drs.

No.912/Pdt.G/2020/PA.Sdnmenghadap ke persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas parakuasa hukum Penggugat dan kelengkapan dokumen elektronik, sedangkanTergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakansuatu halangan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa Majelis telah berupaya secara

No.912/Pdt.G/2020/PA.SdnSelanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik melaluikuasa hukumnya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut Ssesuaidengan Pasal 145 R.Bg jo.

Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilaiperkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkanperkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakimtelah memeriksa identitas para kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaranperkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernahhadir dalam persidangan maka persetujuan Tergugat tidak

dapat diperoleh olehkarena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalamperkara a quo berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan diPengadilan Secara Elektronik jo.

Ketentuan huruf E angka 1 Surat KeputusanKetua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk TeknisAdministrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;Menimbang, para kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syaratuntuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentangkeabsahan penyumpahan advokat berdasarkan Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal PenyumpahanAdvokat jo.

PENETAPANNOMOR : 234/G/2020/PTUNJKT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (ecourt), telahmenetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;1.Nama : ANDHIKA RIZKIKAKewarganegaraan: IndonesiaPekerjaan : MahasiswaTempat tinggal : Puri Mulya C.2 No.18 RT.004/RW.004, Desa Jatimerta

Perkara: 234/G/2020/PTUNJKT;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dariPenggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir,sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartauntuk mencoret Perkara Nomor: 234/G/2020/PTUNJKT dalam buku RegisterPerkara;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang AdministrasiPerkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan

diucapkannyaPenetapan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaianSalinan Penetapan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem InformasiPengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukansidang terobuka untuk umum;Mengingat, ketentuan Pasal 76 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;MENETAPKAN: Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat; Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha

Penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak yangjuga dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi ECourt PTUN Jakarta dalampersidangan elektronik, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh MajelisHakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh LIA UTAMI NAWANGSIH, S.E., M.H.selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengandihadiri secara elektronik oleh secara elektronik oleh Kuasa Hukum ParaPenggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;HAKIM ANGGOTA: HAKIM KETUA MAJELIS,TTD TTDDR.