Ditemukan 296228 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 20-05-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MUARA ENIM Nomor 284/Pid.B/2021/PN Mre
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
MUNAWIR,SH
Terdakwa:
DAVID MARTIN ALS DAPIT BIN EDI SOPIAN
1916
  • sebagiankepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Drs.P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuaut yang diambil daritempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindahtempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang merupakan suatubenda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidakbergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk jugauang akan tetapi tidak termasuk manusia
    Ternak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ternak sebagaimana dalamPasal 1 huruf d UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967Tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ialah hewanpiara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembanganbiakannyaserta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusussebagai penghasil bahanbahan dan jasajasa yang berguna bagi kepentinganhidup manusia;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi dan Terdakwadan dihubungkan
    satu) ekor kambing betina berwarna cokelat adalah kambing miliksaksi Miranti yang dicuri, 1 (Satu) buah karung warna putih kapasitas 50 (limapuluh) kilogram adalah karung, 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Revoadalah alat milik Terdakwa yang digunakan untuk mencuri kambing tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui 1 (Satu) ekorkambing warna coklat yang diambil olen Terdakwa adalah hewanpiaraan, yangkehidupannya, perkembanganbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasioleh manusia
    serta dipelinara knusus sebagai penghasil bahanbahan dan jasajasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi MajelisHakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menuruthukum;Ad.5.
Register : 24-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 117/Pid.Sus/2015/PN Kag
Tanggal 7 April 2015 — - SADAM HUSEN Bin MUSTOFA
2610
  • Narkotika golongan bukan tanaman ; Menimbang, bahwa dimaksud dengan Narkotika berupa zat atau obatyang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetismaupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atauperubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasanyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantunganpada diri manusia yang dibedakan pada golongangolongan yang ada padaNarkotika golongan bukan Tanaman ;Menimbang
    Perbuatan Terdakwa cenderung lebih mengutamakan kepentingan dankeuntungan pribadi dari pada mendukung upaya pemerintah dalammewujudkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesiasebagai salah satu modal utama dalam pembangunan nasional bidangkesehatan ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat kalau unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur
    45 ayat (4) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981 ditentukan : Benda sitaan yangbersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuansebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagikepentingan negara atau untuk dimusnahkan, maka terhadap barang buktiyang diperlihatkan di persidangan yaitu : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, olehkarena barang bukti ini dilarang untuk dijual dan diedarkan, yang mana apabiladigunakan atau dikosumsi oleh manusia
    dan masuk kedalam tubuh manusiadampaknya bisa merusak syarafsyaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusiadan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental(fisik dan fhisikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapunjuga sangat dilarang oleh UndangUndang, maka Majelis Hakim berkesimpulanterhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan,sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia tipe X2warna ungu merah adalah alat
Register : 10-10-2013 — Putus : 13-12-2013 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1483/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 13 Desember 2013 — EDISON
305239
  • INTER DIGITEL SOLUTION milik saksi BENNY PONTIANMUSLIM alias LIM BENNY PONTIAN MUSLIM yang terletak di Mangga DuaMali Ruko No.28 Jakarta Pusat yang telah terdaftar di Direktorat dalam DaftarUmum Merek Direktorat Merek Ditjen Hak Kekayaan Intelektual KementrianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Sertidikat MerekVGEN Daftar Nomor DM 000043792 tanggal 28 Juli 2005 atas nama LIMBENNY PONTIAN MUSLIM dan Sertifikat Merek VGEN MEMORI DaftarNomor DM 000043793 yang termasuk dalam kelas 9
    INTER DIGITEL SOLUTION ManggaDua Mall Ruko No. 28 Jakarta, perusahaan didirikan sejak tanggal 15 Maret 2006dan sampai sekarang masih beroperasi; Bahwa perusahaan saksi tersebut memproduksi kartu memory merek VGENyang telah didaftarkan mereknya ke DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA;Bahwa saksi mendengar di Duta ACC/Duta Spare part ITC Roxy Mas lantai 3 BlokB Nomor 72 Jakarta Pusat telah menjual Memory Card dengan merek VGENbukan pruduksi
    persen saja sertanomor pada hologram sama sedangkan VGEN produksi milik saksi Nomor padahologram tidak sama;Bahwa memory card merek VGEN yang dijual oleh terdakwa harganya lebihmurah dari pada memory card merek VGEN produksi saksi;Bahwa Terdakwa dalam menjual memory card merek VGEN tersebut sama sekalitidak ada ijin dari saksi ;Bahwa saksi dalam memproduksi memory card merek VGEN tersebut merek VGEN telah didaftarkan pada DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
    di persidangan;Menimbang, bahwa setelah Majelis mendapatkan keterangan saksisaksi dibawah sumpah, keterangan saksi yang dibacakan dari berita acara penyidikan,keterangan Terdakwa selanjutnya dikaitkan dengan barang bukti maka didapatkanfaktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa saksi Benny Pontian Muslim alias Lim Benny Pontian Muslim sebagaiDirektur CV INTER DIGITEL SOLUTION telah memproduksi memory card yangdiberi merek VGEN, dan telah didaftarkan pada Direktorat HKI Kementrian Hukumdan Hak Asasi Manusia
    pernah memberikanhak kepada pihak lain untuk memproduksi atau memperdagangkan memory card merekVGEN ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, terbuktibahwa Terdakwa dengan sengaja sebagai maksud telah membeli memory card merekVGEN yang diketahui bahwa memory card tersebut bukan asli memory card merek VGEN produksi dari Benny Pontian Muslim alias Lim Benny Pontian Muslim yang telahterdaftar di Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia
Register : 14-02-2020 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PA Sukamara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Skr
Tanggal 25 Februari 2020 — Pemohon melawan Termohon
1713
  • Menjagakehormatan disini dimaknai menjaga fitran manusia dari sifat atau prilaku yangtidak seperti manusia, karena manusia diciptakan Allah SWT lengkap denganakal fikiran yang dengan akal fikiran itu manusia mampu membedakan baik danburuk dan caracara mencapai kebaikan dan caracara menghindari keburukan;Menimbang, bahwa sudah menjadi fitrah manusia, secara biologis adaketertarikan (Syahwat) antara lakilaki dengan lakilaki dan ada pula keinginanuntuk melampiaskan ketertarikan (Syahwat)nya itu.
Putus : 28-11-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 543 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — PT. FIRST STATE FUTURES vs COLONIAL SERVICES PTY LTD.
13798 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Izin Usaha, Pialang Berjangka Nomor338/BAPPEBTVSI/IV/2004 tanggal 13 April 2004;Bahwa Penggugat telah mendaftarkan merekmereknya di DirektoratMerek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum danHak Asasi Manusia (DEPKUMHAM) Republik Indonesia sebagai berikut: Merek "First State" untuk kelas 36 dengan Agenda Nomor J002010037991tanggal 25 Oktober 2010; Merek "First State Futures" untuk kelas 36 dengan Agenda NomorJ002010037992, tanggal 25 Oktober 2010;Bahwa "First State dan First
    State Futures" yang telah didaftarkan olehPenggugat di Direktorat Merek, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual,Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut adalah bagian darinama badan hukum Penggugat yaitu "PT FIRST STATE FUTURES" yangtelah memperoleh persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusiaberdasarkan Keputusan DEPKUMHAM Nomor AHU56427AH.01.02.
    Oleh karenamerek Penggugat FIRST STATE dan merek First State Futures masingmasing untuk kelas 36, belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek DirektoratMerek HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena baru berupapermohonan pendaftaran tanggal 25 Oktober 2010, sedangkan yang terdaftarpada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ditjen AHU adalah badanhukum PT FIRST STATE FUTURES.
    No. 543 K/Pdt.Sus/2011Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu : Merek First State terdaftar pertama kali tanggal 12 April 1999diperpanjang tanggal 5 Agustus 2008 di bawah No. IDM000172196untuk kelas barang/jasa 36 ; Merek Colonial First State terdaftar pertama kali tanggal 13 April 1999diperpanjang tanggal 5 April 2008 di bawah No.
Register : 04-04-2013 — Putus : 21-05-2013 — Upload : 24-02-2014
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Siak
Tanggal 21 Mei 2013 — ROBINHOT PANGGABEAN
7420
  • YUANA RAPRIAN meninggal dunia,SULTAN ZAKI dan SALMA mengalami luka berat, PRAYUDI SANTOSO dan SUC RAMADANIluka ringane Bahwa benar selain korban manusia juga kerusakan kendaraan pada mobil Isuzu Panther danmobil Toyota Avanza dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000, (tiga puluh tigajuta rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya hendakmemperimbangkan mengenai terbukt atau tidaknya mereka terdakwa bersalah melakukan perbuatansebagaimana yang
    Setiap OrangMenimbang, bahwa Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yangmampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telahdilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof.
    Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 24 UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu penstwa di jalanyang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainyang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta bendaMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh dipersidangan dan keterangansaksisaksi serta didukung keterangan terdakwa
    YUANA RAPRIAN meninggal dunia,SULTAN ZAKI dan SALMA mengalami luka berat, PRAYUDI SANTOSO dan SUC RAMADANIluka ringanBahwa benar selain korban manusia juga kerusakan kendaraan pada mobil Isuzu Panther danmobil Toyota Avanza dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000, (tiga puluh tigajuta rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telahterbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukumAd. 5.
    YUANA RAPRIAN meninggal dunia,SULTAN ZAKI dan SALMA mengalami luka berat, PRAYUDI SANTOSO dan SUC RAMADANIluka ringanBahwa benar selain korban manusia juga kerus akan kendaraan pada mobil Isuzu Panther danmobil Toyota Avanza dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 33.000.000, (tiga puluh tigajuta rupiah)Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telahterbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukumMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti maka
Register : 11-10-2012 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 30-01-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 137/B/2012/PT.TUN.SBY
Tanggal 12 Nopember 2012 — KEPALA DESA MULYODADI, KECAMATAN WONOAYU, KABUPATEN SIDOARJO vs KHOIRUL ANWAR
4719
  • Purwanto,SHKesemuanya warganegara Indonesia dan Advokad pada PusatAdvokad Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Surakartayang beralamat kantor JI. Larasati No. 33 RT.02 /XIII SeranganKota Surakarta selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT / PEMBANDING;MelawanBUPATI PATI, berkedudukan di Jalan Tomronegoro No. 1 Kabupaten Pati,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.183.5/9321 tertanggal 2tanggal Agustus 2012 memberikan Kuasanya kepada :1. INDRIYANTO,SH.M.Si Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati .
Register : 25-11-2016 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 104/G/2016/PTUN.Mks
Tanggal 2 Mei 2017 —
7853
  • yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :TENE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempattinggal di Hartaco Indah Blok IV H No.9B, Kelurahan ParangTambang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;Dalam hali ini diwakili kuasanya;ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, SH, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada LembagaPerlindungan Hak Asasi Manusia
Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 11 Februari 2016 — ANDI SAHARA, ST, MT Binti ANDI SYAMSURIJAL (TERDAKWA)
12634
  • Perihal Permohonan Penambahan Waktu, berikut Lapirannya72. 1 (satu) bendel Justifikasi Teknis sebagai dasar perubahan terhadap surat perjanjian kerja (kontrak).73. 1 (satu) bendel asli Tentang Pemberian Penetapan Lokasi Kepada Badan Pengembangan sumber Daya Manusia Perhubungan Kementrian Perhubungan RI Untuk Pembangunan Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.74. 1 (satu) bendel asli Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Penetapan Lokasi.75. 1 (satu) lembar copy Jaminan Pelaksanaan dari
    Fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 967 Tahun 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 Pada Kantor/Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);
    Fotocopy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK 1146 Th2012 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola AnggaranTahun 2012 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola AnggaranTahun 2013 Pada Kantor/Satuan Kerja Di Lingkungan BadanPengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tanggal 20Desember 2012;112.
    MT binti ANDI SYAMSURIJALselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Badan PengembanganSumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran 2013 adalah KeputusanMenteri Perhubungan Nomor: KP 513 Tahun 2013 tentang Penggantian PejabatPembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber DayaManusia Perhubungan Tahun Anggaran 2013 bersamasama saksi H. SUPADIBin H.DASIMIN selaku Direktur PT.
    MT selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan BadanPengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun Anggaran2013 bertentangan dengan :a. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, Pasal 21 ayat (1) yang berbunyiPembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukansebelum barang/atau jasa diterimab.
    dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dengan pulamengingat eksistensi hukum itu tidak berada pada alam hampa nilai tanpamakna hakiki, dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahanTerdakwa, dengan mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadapdiri (jiwa raga) Terdakwa juga terhadap masyarakat pada umumnya;Halaman 143 dari 161 Putusan Nomor 121/Pid.SusTPK/2015/PN.
    Smg 2011 tanggal 16 Nopember 2011 tentang Pemberhentian DenganHormat Pengelola Anggaran Tahun 2011 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2012 Pada Kantor/UnitPelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan SumberDaya Manusia Perhubungan; Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara lain;8.
Putus : 09-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2655 K/PDT/2015
Tanggal 9 Juni 2016 — RUDI DKK VS RAJA ABDUL GANI DKK
168109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Notaris di Batam, in casu Turut Tergugat I,yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenangsebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU45582.AH.01.02.Tahun2008, tertanggal 29 Juli 2008, dengan modal dasar sebesarUS$500.000,00 (lima ratus ribu dollar Amerika), atau setara denganRp4.112.500.000,00 (empat miliar seratus dua belas juta lima ratus riburupiah), yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengannilai masingmasing
    Bahwa Akta Nomor 97, tertanggal 5 Juli 2008 tersebut, yang dibuat dihadapan Yondri Darto, S.H., Notaris di Batam, in casu Turut tergugat ,yang telah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenangsebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU45582.AH.01.02.Tahun2008, tertanggal 29 Juli 2008, merupakan satusatunya akta perubahanatas Akta Pendirian PT Europe Technology Service Center yang sahHalaman 5 dari 70 hal. Put.
    ,Notaris di Batam, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Perindustriandan Perdagangan Kota Batam pada tanggal 17 September 2003 denganNomor 401/BH 0406/X/2003, sebagaimana telah diubah dengan AktaNomor 97 tertanggal 5 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Yondri Darto,S.H., Notaris di Batam, yang telah mendapat persetujuan dari instansiyang berwenang sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU45582.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal 29 Juli
    Nomor 2655 K/Padt/2015mengikat adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukumyang sama dengan keputusan RUPS;Hal ini dikuatkan dan dibenarkan oleh Surat dari KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tertanggal 21Desember 2012 Nomor AHU2.AH.01.0138 (fotocopy terlampir,sudah pernah dilampirkan pada saat mengajukan memori banding),yang pada intinya surat tersebut menyebutkan bahwa:Bahwa Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas, tidak mengatur tentang keputusan apa
    Nomor 2655 K/Padt/2015Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan PemohonKasasi II/Pembanding /Turut Tergugat tertanggal 13 April 2011Nomor 79 (TT.I5) dan telah dilaporkannya serta diterima dandicatat dalam database Sistim Administrasi Badan HukumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaDirektorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Pengesahan)tertanggal 27 April 2011 Nomor AHUAH.01.1.12480 (TT.I6), yangdibuat di hadapan Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Turut Tergugat adalah:1.
Putus : 21-05-2014 — Upload : 29-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 PK/PID.SUS/2013
Tanggal 21 Mei 2014 — BUDI RAHARJO Alias AKONG Bin DJIE YAN KHING
9124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 21 PK/PID.SUS/2013untuk dijual kKepada pembeli serta untuk dikonsumsi oleh manusia, dan haltersebut sudah diketahui oleh Terdakwa.Bahwa setelah alkohol yang dijual oleh Terdakwa kepada saksiRUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI dibuat menjadi arak oleh saksiRUSMANADI alias TIUS Bin SUWARDI dan dijual kepada pembeli ternyatamenyebabkan orang meninggal dunia setelah meminum arak tersebut,korban meninggal dunia sebanyak 18 orang, yaitu : Suwito, Joko Supriyadi,Purwadi, Wagiman, Paul Jerry Novianto, Ali
    No. 21 PK/PID.SUS/2013methanol diperoleh dari fermentasi kayu, peruntukannya digunakan untukkepentingan industri dan tidak boleh dikomsumsi oleh manusia dan zatmethanol termasuk zat yang berbahaya.Bahwa menurut Drs.
    No. 21 PK/PID.SUS/2013kepentingan industri dan tidak boleh dikomsumsi oleh manusia dan zatmethanol termasuk zat yang berbahaya. Bahwa menurut Drs.
    Nomor BB0844/2010 berupa botol air kemasan kosong dan BB0846/2010 Gelas kosong seperti tersebut diatas tidak mengandungmethanol.Bahwa menurut lonu Sutarto, ST sebagai ahli kimia Biologi forensic padaLaboratorium Forensik Cabang Semarang, mengatakan bahwa zatmethanol diperoleh dari fermentasi kayu, peruntukannya digunakan untukkepentingan industri dan tidak boleh dikomsumsi oleh manusia dan zatmethanol termasuk zat yang berbahaya.Bahwa menurut Drs.
Register : 24-08-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 241/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 2 Nopember 2017 — YUSMAN, S.H; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN;
4817
  • PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Ker enterian Hukum dan HakAsasi Manusia Rep onesia.
Putus : 27-07-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1471 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINACE, Tbk VS PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT, cq. KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG, cq. JAKSA/PENUNTUT UMUM dari KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG
4927 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang selanjutnya atas adanya PerjanjianPembiayaan Dengan Jaminan Fiducia dan Akta Jaminan Fiduciatersebut telah didaftarkan di dimana atas pendaftaran perjanjianpembiayaan tersebut telah dicatat Oleh Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia RI, Kantor Wilayah Kalimantan Barat menerbitkanSertifikat Jaminan Fiducia Nomor W16.00045835.AH.05.01.TH 2015,tertanggal 29 Juni 2015, sebagai bukti adanya pengakuan PemerintahNegara RI atas perjanjian antara Pelawan dengan Turut Terlawan sebagaimana diatur dalam
    Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999tentang Jaminan Fiducia;Bahwa penerbitan Sertifikat Jaminan Fiducia Nomor W16.00045835.AH.05.01.TH 2015, tanggal 29 Juni 2015 oleh Pemerintah Negara RI cq.Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, KantorWilayah Kalimantan Barat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun2014 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yangberlaku pada Kementerian Hukum dan
    Hak Asasi Manusia sebagaipelaksanaan atas Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang JaminanFiducia dimana Pelawan telah membayarkan retribusi sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) kepada Pemerintah Negara RI sebagai Retribusiatas perjanjian pembiayaan sebagaimana Akta Jaminan Fiducia Nomor 517,tanggal 26 Juni 2015 yang kemudian Pemerintah Negara RI mengeluarkanSertifikat Jaminan Fiducia Nomor W16.00045835.AH.05.01.TH 2015,tertanggal 29 Juni 2015 melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik
    Bahwa, karenanya dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fiducia yangdikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, Kantor Wilayah Kalimantan Barat yang selanjutnya telah dicatatdalam Register W16.00045835.AH.05.01.TH 2015, tanggal 29062015, halini membuktikan pengakuan Pemeritah Negara RI atas kedudukan Pelawansebagai pemilik yang sah atas kendaraan a quo dijamin dan dilindungi olehhukum dan UndangUndang, sebagai bentuk kepastian hukum;Halaman 4 dari 27 hal.Put.
    Menyatakan menurut hukum Pelawan dapat melakukan penjualan 1(satu) unit kKendaraan truck merk Mitshubisi dengan Nomor Polisi KB9847GG warna hitam (yang benar kuning berdasarkan BPKB), dengan Noka:MHMFE74P5CK069834 dan nomor Mesin: 4D342AT8 (yang benar adalah4D34TH49833 berdasarkan BPKB) berdasarkan kekuatan ketentuansertifikat jaminan fiducia yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kalimantan Barat yangtelah dicatat dalam Register Sertifikat
Register : 19-07-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PA TUBAN Nomor 444/Pdt.P/2021/PA.Tbn
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
1812
  • Perkara No. 444/Pdt.P/2021/PA.Tbnypsh cle IS 5 pemeng a nd ptt elall ce GI call 8Artinya :Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikanmanusia itu (ounya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu MahaKuasa;2 Kitab Figh Islami wa adillatunu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7halaman 673 sebagai berikut :ils bly bolssl a Lip , dpwl Lele pgdi will piled! 594) CawuUaul yo $527 Welle drasUls avijally pul dx>9 yulul We 9a AballVgpbs ols maa Y sil owl Qui or Cum!
    yy dor 9 las Ul> Yo bil cats Lely ginArtinya : Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebabdengan nasab terikatlah individuindividu keluarga dengan ikatanyang kekal abadi dari silaturohim yang berdiri di atas dasar satunyadarah, daging dan tulangtulang manusia. Maka anak adalah bagiandari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya.Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputustalinva.
    Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkanAllah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, makaakan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatanSilaturohim;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) KompilasiHukum Islam maka kepada instansi
Register : 13-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PA KABUPATEN MADIUN Nomor 0083/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn
Tanggal 27 September 2017 — PEMOHON
147
  • Pasal 99Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harus dinyatakan sebagai anakanak sah dari para Pemohon;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusiayang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untukhidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangatpersaudaraan.(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan
    hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hukum.(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan manusia, tanpa diskriminasi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhakuntuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtanya sendiri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pulapertimbangannya kepada hujjah syariyah
Putus : 20-10-2015 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 1103/Pid.B/2015/PN.Bks
Tanggal 20 Oktober 2015 — Pidana - ABDUL CHAIR bin Al. SOEKARNO als OMPONG;
7113
  • Unsur "Barang Siapa":Menimbang, bahwa unsur Barang siapa ditujukan kepada manusia sebagaisubyek hukum yang apabila manusia dan atau perbuatannya tersebut memenuhi segenapunsur pasal yang didakwakan kepadanya yang dalam perkara a quo pasal 170 ayat 1KUHP maka dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana dan unsur barang siapaterpenuhi oleh orang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut;Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan manusia bernama Abdul Chair binalm Soekarno alias Ompong dengan segenap
Register : 06-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 02-11-2020
Putusan PN WONOSARI Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Wno
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pemohon:
1.SUGENG RIYADI
2.IRMA FARA MURWANI
259583
  • Bahwa kemudian Pemohon dan Pemohon II sepakat menghadap keNotaris yang bernama Purwanti, SH, dengan SK Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU00596.AH.02.01 Tahun2014, tanggal 8 Oktober 2014, untuk menjadikan kesepakatan hartabersama demi kepastian hukum menjadi Akta Notaris Nomor 07/2020,tanggal 19 September 2020. Sehingga harta bersama atau harta yangdiperoleh selama perkawinan Pemohon dan Pemohon II tercatat dalamakta notaris tersebut.6.
    SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RIPenetapan Nomor: 113/Pdt.P/2020/PN Wno Halaman 9 dari 11 HlmNomor: AHU 00596.AH.02.01 Tahun 2014 Tertanggal 8 Oktober 2014, tentang AktaKesepakatan Bersama Harta GonoGini Irma Fara Murwani dam Sugeng RiyadiNomor 07/2020, tertanggal 19 September 2020, dapat diketahui merupakan suatuperjanjian tertulis yang dilakukan Para Pemohon dibuat dihadapan pejabat yaitunotaris;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi semuaperjanjian yang dibuat secara
    SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU00596.AH.02.01 Tahun 2014 Tertanggal 8 Oktober 2014, tentang Akta KesepakatanBersama Harta GonoGini Irma Fara Murwani dan Sugeng Riyadi Nomor 07/2020,tertanggal 19 September 2020, merupakan perjanjian yang mengikat Para Pemohon,memiliki Kekuatan mengikat secara hukum bagi para Pihaknya dan tanpa perlu lagisuatu permohonan penetapan kecuali ada permasalahan seperti wanprestasi makadiajukan dalam gugatan dengan demikian permintaan Para Pemohon dalampermohonan
Putus : 22-08-2013 — Upload : 26-09-2013
Putusan PN SENGKANG Nomor 152/Pid.B/2013/PN.SKG
Tanggal 22 Agustus 2013 — DARNA Binti MUSTARING
287
  • Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;Subsidair : Pasal 351 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum PidanaMenimbang, bahwa terhadap bentuk dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebutmaka Majelis akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa dalam KUHP sendiri tidak memberi definisi atau pengertiantentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan, namun dari beberapaYurisprudensi ;Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalahdengan sengaja melukai tubuh manusia
    atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan,bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anakdalam batasbatas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri ataugurunya ;Sedangkan Arrest Hoge Raad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaanadalah dengan sengaja melukai tubuh manusia.
    Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnyahendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telahmelewati batasbatas yang tidak wajar ;Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan antara lain adalah : Sengaja melukai tubuh manusia ; Menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan ; Menimbulkan penderitaan lain pada tubuh ; Menyebabkan perasaan tidak enak ; Sengaja mengganggu kesehatan orang ;Berdasarkan faktafakta dipersidangan baik keterangan saksi saksi
Register : 19-05-2014 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN BINJAI Nomor 164 /PID.B/2014/PN.Bj
Tanggal 8 Juli 2014 — TRI GALI Als GALI
415
  • Unsur Setiap Orang ;Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundangundangan dibuat olehdan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuanketentuan yangtercantum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baikkepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usahayang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidanadalam perkara ini adalah terdakwa
Register : 13-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 324/Pdt.P/2019/PA.Mr
Tanggal 10 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
166
  • yangtidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3(Sepertiga) dari harta warisan anak angkat, demikian pula sebaliknya terhadapanak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 (Sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuaiketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang bahwa kehendak Pemohon dan Pemohon Il untukmengangkat anak tersebut mengandung makna juga untuk membantu sesamadengan memberikan harapan masa depan manusia
    355Artinya : "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, makaia seolah olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya" ;Menimbang bahwa pengangkatan anak di dalam Hukum Islam tidakmenghilangkan hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya, hal manaPemohon dan Pemohon II telah menyatakan akan tetap menjunjung tinggihukum Islam yang berlaku bagi anak tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut makaMajelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah