Ditemukan 2675571 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 22-02-2024 — Putus : 08-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 5/Pid.Pra/2024/PN Plg
Tanggal 8 Maret 2024 — Pemohon:
Munawaroh
Termohon:
1.Kanit Reskrim Polsek Seberang Ulu II Palembang
2.Kapolsek Seberang Ulu II Palembang
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
12 — 7
  • Pemohon:
    Munawaroh
    Termohon:
    1.Kanit Reskrim Polsek Seberang Ulu II Palembang
    2.Kapolsek Seberang Ulu II Palembang
    3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 09-03-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 02-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 146/PDT/2015/PT DKI
Tanggal 21 April 2015 — ., MH
Terbanding/Tergugat : ADIWIRA HIDAYAT
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. SATGAS BARANG RAMPASAN PADA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
58 — 6
  • ., MH
    Terbanding/Tergugat : ADIWIRA HIDAYAT
    Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. SATGAS BARANG RAMPASAN PADA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan PN JENEPONTO Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 03-07-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 10-08-2017
Putusan PN JENEPONTO Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN Jnp
Tanggal 13 Juli 2017 — Rate Bin Madi Melawan : -Pemerintah Negara R.I. Cq Kepala Kepolisian Negara R.I. Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulselbar Cq. Kepala Kepolisian Resort Jeneponto Cq. Kepala Kepolisian Sektor Batang
202 — 91
  • Rate Bin MadiMelawan :-Pemerintah Negara R.I. Cq Kepala Kepolisian Negara R.I. Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulselbar Cq. Kepala Kepolisian Resort Jeneponto Cq. Kepala Kepolisian Sektor Batang
Pengadilan PT PAPUA BARAT Perdata
Register : 09-02-2023 — Putus : 15-03-2023 — Upload : 15-03-2023
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 7/PDT/2023/PT MNK
Tanggal 15 Maret 2023 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT Cq. BUPATI KABUPATEN KAIMANA Diwakili Oleh : Ahmad Matdoan, SH
Terbanding/Penggugat : HALIM HARBELUBUN, Dkk
109 — 21
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT Cq. BUPATI KABUPATEN KAIMANA Diwakili Oleh : Ahmad Matdoan, SH
    Terbanding/Penggugat : HALIM HARBELUBUN, Dkk
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 28-04-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 26-09-2022
Putusan PTUN MATARAM Nomor 25/G/2022/PTUN.MTR
Tanggal 14 September 2022 — Penggugat:
1.WAHDIAH
2.ASMUNI
3.MULYATUN
4.PARHANUDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
Intervensi:
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
248 — 69
  • Penggugat:
    1.WAHDIAH
    2.ASMUNI
    3.MULYATUN
    4.PARHANUDIN
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
    Intervensi:
    PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 27-02-2024 — Putus : 08-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Plg
Tanggal 8 Maret 2024 — Pemohon:
Munawaroh
Termohon:
1.Kanit Reskrim Polsek Seberang Ulu II Palembang
2.Kapolsek Seberang Ulu II Palembang
3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
11 — 10
  • Pemohon:
    Munawaroh
    Termohon:
    1.Kanit Reskrim Polsek Seberang Ulu II Palembang
    2.Kapolsek Seberang Ulu II Palembang
    3.Pemerintah Republik Indonesia C.q Kapolda Sumatera Selatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 12-10-2023 — Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2085 K/Pdt/2023
Tanggal 12 Oktober 2023 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. WALIKOTA KUPANG, Dkk Lawan KOLAN JUNUS FOENAI Dan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, Dkk
4 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. WALIKOTA KUPANG, 2. CAMAT MAULAFA, 3. LURAH OEPURA tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. WALIKOTA KUPANG, DkkLawanKOLAN JUNUS FOENAIDanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, Dkk
Pengadilan PN KUPANG Perdata Tanah
Register : 22-02-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 47/PDT.G/2016/PN.Kpg
Tanggal 21 September 2016 — Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Walikota Kupang , dkk
69 — 19
  • Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Walikota Kupang , dkk
    Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia di Jakarta, Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa TenggaraTimur di Kupang, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang di KupangHalaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2016/PN Kpgberkedudukan/berkantor di JI. Frans Seda, No. 72 B, Kelurahan Kayu putih,Kecamatan Oebobo Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il;3.
    Bahwa bertolak dari alasanalasan diatas, maka cukup jelas bahwa sebenarnyagugatan Penggugat harus ditujukan kepada pihak Pemerintah, dan perludiberitahu kepada Penggugat, maka semuanya hanya sebagai HAYALANBELAKA kalau tidak ditujukan kepada Pemerintah sebab; tidak mungkinTergugat VII memiliki uang/harta sebesar yang diharapkan oleh Penggugat.Disinilah letak kunci kegagalan Penggugat untuk memperoleh uang tersebut ; 7.
    pemerintah KotaKupang lah yang memicu terjadinya perkara ini.
    Dan kemudian pemerintahKabupaten Kupang menyatakan batal rencana jalan tersebut didekat jembatanLillba sampai ada penyelesaian / ganti rugi yag sesuai oleh pemerintah terkaittersebut ;Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat IX juga telah mengajukan jawaban /eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
    Bahvwa diketahui timbulnya perkara ini oleh karena Penggugat mau menuntutganti rugi kepada pemerintah Kota yang mau membongkar rumah dan tempatusaha serta tanahtanah terkait obyek sengketa bidang dari Penggugat ;2.
Pengadilan PN RABA BIMA Perdata
Register : 01-09-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 08-08-2024
Putusan PN RABA BIMA Nomor 50/Pdt.G/2022/PN RBI
Tanggal 12 Desember 2022 — Penggugat:
JUFRI, SH
Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI NTB
2.KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN BIMA
9 — 0
  • Penggugat:
    JUFRI, SH
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA CQ KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI NTB
    2.KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN BIMA
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Khusus
Register : 05-06-2023 — Putus : 26-06-2023 — Upload : 06-06-2024
Putusan PN BANYUMAS Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bms
Tanggal 26 Juni 2023 — Pemohon:
EDI NUROKHMAN
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA JAWA TENGAH Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA KAPOLRESTA BANYUMAS
26 — 14
  • Pemohon:
    EDI NUROKHMAN
    Termohon:
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KAPOLDA JAWA TENGAH Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA KAPOLRESTA BANYUMAS
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 15-12-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 11-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 203/PDT/2015/PT PBR
Tanggal 13 April 2016 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI Cq GUBERNUR PROVINSI RIAU Diwakili Oleh : M. IRSADUL AFKARI, SH
Terbanding/Penggugat : PT YOGI PRATAMA Diwakili Oleh : Gusti Indra Bebasari, SH dan Asmu'i Irwan, SH
99 — 50
  • Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH RI Cq GUBERNUR PROVINSI RIAU Diwakili Oleh : M. IRSADUL AFKARI, SH
    Terbanding/Penggugat : PT YOGI PRATAMA Diwakili Oleh : Gusti Indra Bebasari, SH dan Asmu'i Irwan, SH
    PUTUSANNomor 203/PDT/2015/PT.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROVINSI RIAU,yang dalam hal ini dikuasakan kepada 1. H. Sudarman,SH.MH, 2. Ardis Handayani, MZ, SH.MH, 3. YanDharmadi, SH.MH, 4. Rosdi, SE.MSi, 5. DRS. Widodo, 6.Jinan Assegaf, SH, 7. Herman Marbun. SH, 8. M.
    Bahwa menurut PerPres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang / jasa pemerintah dalam pasal 11 angka 7 menentukan : BahwaPejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabatyang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;2.
    Bahwa menurut PerPres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang dan jasa pemerintah dalam pasal 11 ayat 1 butir c menentukanBahwa PPK memiliki tugas pokok Menandatangani Kontrak, tugas initerlihat dan sesuai dengan bukti P 9, bahwa tugas tersebut telahdilakukan oleh Rusli M, SH,( Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat DaerahProvinsi Riau);3.
    Bahwa menurut PerPres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang / jasa pemerintah dalam pasal 11 ayat 1 butir d menentukan BahwaPPK memiliki tugas pokok dan kewenangan Melaksanakan kontrakdengan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;4.
    Bahwa menurut PerPres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang dan jasa pemerintah dalam pasal 11 ayat 1 butir e menentukanBahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan mengendalikanpelaksanaan kontrak,5 Bahwa menurut PerPres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang dan jasa pemerintah dalam pasal 11 ayat 1 butir h menentukanBahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan Melaporkan kemajuanPekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaanpekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 10-03-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 15/G/2022/PTUN.KDI
Tanggal 18 Agustus 2022 — Penggugat:
BAHARUDDIN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Intervensi:
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
265 — 69
  • Penggugat:
    BAHARUDDIN
    Tergugat:
    1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI
    2.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA
    Intervensi:
    PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-11-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 23-04-2015
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 30/Pdt.G/2014/PN Sml
Tanggal 18 Februari 2015 — PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Cq BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT sebagai PENGGUGAT ; 1.CRISTOPOL LODARMASE ; 2.PETRUS MALAYAT ; 3.ARNI TEMMAR ;4.JONAS MOT SAKLIRESSY ; 5.FREDY SERANG sebagai Tergugat
65 — 13
  • PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT Cq BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT sebagai PENGGUGAT ; 1.CRISTOPOL LODARMASE ; 2.PETRUS MALAYAT ; 3.ARNI TEMMAR ;4.JONAS MOT SAKLIRESSY ; 5.FREDY SERANG sebagai Tergugat
    AKTA PERDAMAIANPada hari ini Rabu, tanggal 18 Februari 2015, persidangan Pengadilan NegeriSaumlaki yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada peradilan tingkatpertama, telah datang menghadap: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT (Cq.BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, beralamat di Jalan Ir. Soekarno Saumlaki,Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: PIETERSON RANGKORATAT, S.H., Kepala Badan PKAD Kabupaten MTB;BRAMPI MORIOLKOSU, S.H., Plt.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-02-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Juni 2020 —
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq DITJENKEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK
368 — 203

  • Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq DITJENKEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Putus : 23-09-2013 — Upload : 16-02-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 14/PDT/2013/PT- BNA
Tanggal 23 September 2013 — Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri, c/q Gubernur Provensi Aceh c/q Bupati Pidi Jaya c/q Camat Kecamatan Bandar Dua, LAWAN; SIGIT ARSAL BIN R. BAMBANG,
38 — 13
  • Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri, c/q Gubernur Provensi Aceh c/q Bupati Pidi Jaya c/q Camat Kecamatan Bandar Dua, LAWAN;SIGIT ARSAL BIN R. BAMBANG,
    Salinan PUTUSANNomor : 14/ PDT / 2013 / PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara perkara perdatadalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri, c/q GubernurProvensi Aceh c/q Bupati Pidi Jaya c/q Camat KecamatanBandar Dua, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1. YAHYA ALIANSA, SH, Advokat ;2. AZFILLI ISHAK, SH, Advokat ;3.
    mempunyai kekuatan hukumyang akan dieksekusi dengan memberikan dan menegur (tegoran) kepada pihak yangkalah; selanjutnya pihak yang kalah mengajukan perlawanan dengan dalil bahwaPelawan adalah pemilik objek sengketa yang akan dieksekusi tersebut yangdidasarkan atas surat pernyataan bersama dari para mantan Camat yang pernahbertugas di Kecamatan Bandar Dua tanggal 22 Januari 2012 yang diketahui olehCamat Bandar Dua, yang mengatakan tanah objek sengketa adalah merupakan tanahsah yang dikuasai oleh Pemerintah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 06-12-2017 — Putus : 02-01-2018 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Pra/2017/PN Mdn
Tanggal 2 Januari 2018 — PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLTABES MEDAN Cq. KAPOLSEK MEDAN HELVETIA
25 — 26
  • PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KAPOLTABES MEDAN Cq. KAPOLSEK MEDAN HELVETIA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Paten
Register : 14-08-2012 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 19-01-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 50/PATEN/2012/PN.NIAGA/JKT.PST
Tanggal 18 September 2014 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT PATEN
1443 — 1698
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT PATEN
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA = cq. KEMENTERIANHUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA cq.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 02-08-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg
Tanggal 1 Desember 2021 — Penuntut Umum:
RENANDA BAGUS WIJAYA, SH
Terdakwa:
HADIYANTO BIN JAMIN
105 — 59
  • Pengadaan Barang Atau Jasa Di Desa Tanggal 02 Januari 2020;
  • 1 (Satu) bendel Proposal Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Pamotan Tanggal 20 Juli 2020;
  • 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo
    Tugas Nomor: 095/1121/2020 tentang Pelaksanaan Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Desa Gegersimo Dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan Embung Desa Di Desa Gegersimo;
  • 1 (satu) bendel Surat Tugas Nomor: 095/1478/2020 Tentang Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Gegersimo, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan,
    serta Foto Pembangunan;
  • 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 821.2/0125/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan Surat Pernyataan Pelantikan (SK Pengangkatn Camat Atas Nama Mohammad Mahfudz, S.H.)
    Tanggal 18 Januari 2019;
  • 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 140/1057/2020 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (SK Tim Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi, SK Penunjukan Verifikator Atas Nama Totok Ansori) Tanggal 31 Januari 2020;
  • 1 (Satu) bendel Berita Acara Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Untuk Peningkatan
    Sarana Prasarana Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan dan Surat Pernyataan Pelaksana Kegiatan Tanggal 13 Januari 2021;
  • 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Nomor: 412/624/2020 Tentang Pelaksaksanaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Surat Perintah Tugas Nomor: 094/626, Serta Daftar Nama Tim Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama
Register : 10-02-2014 — Putus : 28-02-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PA MALANG Nomor 43/Pdt.P/2014/PA.Mlg
Tanggal 28 Februari 2014 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
16 — 7
  • Membebankan kepada Pemerintah melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2014 untuk membayar biaya perkara para Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;
    Membebankan kepada Pemerintah melalui DIPA Pengadilan AgamaMalang tahun 2014 untuk membayar biaya perkara para Pemohonsebesar Rp. 206.000, (dua ratus enam ribu rupiah) ;Demikianlah penetapan ini dijatunkan dalam sidangpermusyawaratan Pengadilan Agama Malang pada hari Jumat tanggal28 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul akhir1435 Hijriyah, oleh kami H. MUH. DJAMIL, SH. sebagai HakimKetua Majelis, dan H. SYAMSUL ARIFIN, SH. dan Dra.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 K/PDT/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — 1. BUDI DARMAWAN, S.H, DK VS 1. DESMAN, DK
60 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU CQ KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU, tersebut;
    ., beralamat di Jalan JenderalSudirman Nomor 16, Kelurahan Cinta Raja,Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQKEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQKEJAKSAAN TINGGI PEKANBARU CQKEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU, berkedudukandi Jalan Jendral Sudirman Nomor 16, Kelurahan CintaRaja, Kecamatan Sail, Kota pekanbaru, diwakili olehSuripto Irianto, S.H., selaku Kepala Kejaksaan NegeriPekanbaru, dalam hal ini keduanya memberikan kuasakepada Rizky Rahmatullah, S.H., dan kawankawan,Para Jaksa
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIACQ KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAANTINGG! PEKANBARU CQ KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU,tersebut:Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 222 K/Pdt/20202. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.