Ditemukan 2675571 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Barang jasa pemerintah Pemerintah kota padang
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Putus : 19-01-2015 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 927/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 19 Januari 2015 — LIEM LIE HWA melawan INDRA DJUNAEDI
15 — 2
  • Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependuduan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;5.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependuduan dan Catatan Sipil Pemerintah Pemerintah Kota Surabaya untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;6. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : a. SANDRA FIORENCIA DJUNAEDI, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Februari 2006 b.
    P1: Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Pemerintah KotaSurabaya No. 93/WNI/2005 tanggal 17 Januari 2005 ;2. P2: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Pemerintah KotaSurabaya No. 288/WNI/2006 tanggal 20 Februari 2006 atas nama SANDRAFIORENCIA DJUNAEDI ;3. P3: Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil DinasKependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya Nomor3578CLU2211201002165 tanggal 29 November 2010 atas nama JESSLYNFIORENCIA DJUNAEDI ;4.
    Kota Surabaya No. 93/WNI/2005 tertanggal 17Januari 2005, putus karena perceraian ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 serta 3 ( tiga ) orangsaksi yang bernama Liem Sien Khong, Sulicha dan Indah Suryani ;halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 927/Pdt.G/2014 PN.SBYPAGEMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 yaituKutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya
    tentangperceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat ( 2 ) Undang Undang No. 23tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan yaitu berdasarkan laporan sebagaimanadimaksud ayat (1 ) Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akte perceraian danmenerbitkan kutipan akte perceraian ;Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada poin 3, olehkarena petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dikabulkan maka berdasarkan pasal 35ayat 1 Peraturan Pemerintah
    Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada DinasKependuduan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya paling lambat 60(enam puluh ) hari sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;5.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependuduandan Catatan Sipil Pemerintah Pemerintah Kota Surabaya untuk mencatatkanperceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;6. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :a. SANDRA FIORENCIA DJUNAEDI, lahir di Surabaya pada tanggal 6 Februari 200610PAGEb.
Pengadilan PN BULUKUMBA Perdata
Register : 26-01-2023 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 01-02-2023
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Blk
Tanggal 1 Februari 2023 — Pemohon:
MUH. ARIEF. HS
21 — 5
  • Bulukumpa Pemerintah Kabupaten Bulukumba Sekolah Dasar Negeri No. 209 Tanete pada Surat Keterangan Pengganti Ijazah Yang Rusak Nomor : 420 / 241 / 421.1 / SMPN.01 / BLKP/ TU/X / 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga. Pemerintah Kabupaten Bulukumba SMP Negeri 1 Bulukumpa dan pada Surat Keterangan Pengganti STTB / Ijazah Yang Rusak Nomor : 185 / 421.4 / SMA.BLKP / TU / X / 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda & Olah Raga.
    Pemerintah Kabupaten Bulukumba SMA Negeri 1 Bulukumpa serta nama Pemohon yakni Muh. Arief. HS pada Kartu Tanda Penduduk NIK : 7302070107750155, atas nama Muh Arief. HS, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.910/CS/III/2013 atas nama MUH ARIEF HS, dan pada Kartu Keluarga No : 7302072401110002 atas Nama Kepala Keluarga Muh Arief.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 09-08-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 07-03-2013
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 127/Pid.B/2012/PN.TBK
Tanggal 1 Nopember 2012 — WAHYUDI Als. YUDI Bin MUHAMMAD NUR
68 — 58
  • YUDI Bin MUHAMMAD NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah
    YUDI Bin MUHAMMAD NURterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanamenyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyakyang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur didalam Pasal 55 UU RINo.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahundikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) subsidair 6 (enam)
    MT, yang memberikan keterangan mengenai keahliannyadibawah sumpah dan menyatakan pada pokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa BBM yang disubsidi pemerintah adalah BBM yang dijual denganvolume tertentu, jenis tertentu (premium,kerosine/minyak tanah, solar),konsumen tertentu dan harga tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah;30Bahwa sesuai dengan pengetahuan dan keahlian saksi, tidak dibenarkanBBM Jenis Solar yang disubsidi maupun yang tidak disubsidi olehpemerintah, dijual oleh masyarakat atau orang
    yang tidak memiliki IzinUsaha atau Izin Niaga dari Pemerintah;Bahwa setiap kegiatan Niaga BBM harus memiliki Izin Usaha Niaga dariPemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineralsebagaimana dimaksud Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migasdan Pasal 13 Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2004 tentangKegiatan Usaha Hilir Migas; Bahwa setiap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niagaBBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah tindak pidana; Bahwa kegiatan terdakwa yang melakukan
    Balai31Karimun dengan tujuan untuk dijual kembali, dimana terdakwa dan sdr.Roy yang telah melakukan penyimpangan alokasi BBM yang.disubsidi pemerintah yaitu dengan membeli BBM jenis solar subsidi dari SPBU untuk dijual kembali kepada sdr Akiang sebesar Rp. 5.300.,maka perbuatan tersebut patut diduga melakukan tindak pidanasebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi;Bahwa untuk Sdr. Noviardi dan Sdr.
    YUDI Bin MUHAMMAD NURtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidanamenyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yangdisubsidi Pemerintah: 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan PidanaPenjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 29-10-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — EFFENDY SJAMSUDDIN, DK VS PT. SURYA BARUTAMA MANDIRI
171 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi I EFFENDY SJAMSUDDIN dan Pemohon Kasasi II PEMERINTAH Cq. KEMENTERIAN HUKUM dan HAM Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK tersebut;
    No. 239 K/Pdt.SusHKI/2014SJAMSUDDIN dan Pemohon Kasasi I PEMERINTAH Cq. KEMENTERIANHUKUM dan HAM Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL Cq.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 31-12-2009 — Putus : 12-04-2010 — Upload : 27-07-2016
Putusan PTUN MEDAN Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN
Tanggal 12 April 2010 — Elmidawati Siregar VS Bupati Labuhanbatu
142 — 60
  • ----------------------------------------M E N G A D I L I--------------------------------------DALAM PENUNDAAN ----------------------------------------------------------------------- Menyatakan tetap sah dan berlaku Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/G/2009/PTUN-MDN Tanggal 01 Pebruari 2010 Tentang Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
    sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pasti; -DALAM POKOK PERKARA --------------------------------------------------------------- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-------------------------------- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang PemberhentianPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
    Kabupaten Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK., Haida Fitri Rambe, AMK., Sugiatik, Yanti Rambe)----------------------------------------------------- Memerintahkan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 800/BKD/2663/2009 tanggal 22 Oktober 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu khususnya
    terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK., Haida Fitri Rambe, AMK., Sugiatik, Yanti Rambe) ;-------------------------- Memerintahkan Tergugat (Bupati Labuhanbatu) untuk merehabilitasi kedudukan serta harkat dan martabat kedudukan Para Penggugat (Sugi Hariansyah, Elmidawati Siregar, Ilham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK., Haida Fitri Rambe, AMK., Sugiatik, Yanti Rambe) sebagai Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu ;-
    Bahwa...3 bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugatsebagai calon Pegawai Negeri Sipil tidak memenuh mekanisme sebagaimanadimaksud dalam ketentuan pasal 18 ayat huruf g Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, terlebih lagi Tergugat tidakdapat menjelaskan tentang adanya kerugian pada Negara yang dilakukan ParaPenggugat pada waktu menjabat sebagai Calon Pegawai Negeribahwa tindakan pemberhentian
    Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilakukanTergugat terhadap Para Penggugat tersebut selain bertentangan denganketentuan pasal 18 ayat 1 huruf g Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002juga telah melanggar asas pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastianhukum maupun profesionalitas Sebab Tergugat sebagai Pejabat Tata UsahaNegara tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk membeladiri serta tidak melakuan pemeriksaan terlebih dahulu tentang adanyakesalahan yang dilakukan oleh Para
    Oktober 2009Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil di lingkungan Pemerintah KabupatenLabuhanbatu...Labuhanbatu khususnya terhadap Para Penggugat (Sugi Hariansyah,Elmidawati Siregar, IIham Halomoan Pasaribu, Atika Ayu, AMK, HaidaFitri Rambe, AMK, Sugiatik, Yanti Rambe) ;4.
    RI Nomor 43Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 48Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PegawaiNegeri Sipil, knususnya ketentuan :Pasal 1 angka 1 yang mengatur :Tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat PembinaKepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakantugas tertentu. pada instansi pemerintah atau yang penghasilannyamenjadi beban Anggaran Pendapatan danBelanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    Bahwa...Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal dan Pasal 3 ayat (2) berikut Penjelasandari Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telahdirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2007 tersebut,dapat saja terjadi manipulasi data kepegawaian tenaga honorer untukmemenuhi persyaratanpersyaratan sebagaimana telah diatur dengan rincidan tegas dalam ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dengan tujuanuntuk dapat dimasukkan dalam data base Badan Kepegawaian Negara sebabtenaga honorer
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Putus : 02-12-2015 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 29/Pdt.Sus /2015 /PN Psp
Tanggal 2 Desember 2015 — PT. Bank Negera Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padangsidimpuan (Pemohon Keberatan) ; AHMAD PARWIS NASUTION (ahli wris dari Alm. Ibrahim Nasution) (Termohon Keberatan)
98 — 64
  • Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor : 066/Arbitrase/BPSK-BB/II/2015 tanggal 05 Oktober 2015 ;4. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;5. Menghukum Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; 6.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 13-02-2017 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 121/Pdt.P/2017/PN.Sby
Tanggal 13 Februari 2017 — ERLINA HARTONO
15 — 0
  • Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan urutan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran ke Dua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, Nomor : 3048/WNI/1978, tertanggal Dua puluh delapan November dua ribu enam belas, yang semula tertulis urutan lahir anak ke Tiga dibetulkan menjadi urutan lahir anak ke Dua dari Ayah yang bernama Liem, Sien Hok dan Ibu Njo, Lie In --------------------------------------------------------------------------------------
    Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, untuk melakukan Pencatatan Pinggir tentang pembetulan urutan lahir seperti tersebut diatas dalam Register Kelahiran Tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu-------- 4. Membebankan biaya sebesar Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ; ---------------------------------------------------------
    Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Gereja Pantekosta PusatSurabaya Jemaat Sawahan Surabaya, pada tanggal Lima Januari dua ribudua, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkanoleh Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Pemerintah KotaHal 1 dari 5 Penetapan Perk No. 121/Pdt.P/2017/PN.SbySurabaya, nomor : 29/WNI/2002, tertanggal Tujuh Januari dua ribu dua 3.
    Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan urutan lahir Pemohonpada Kutipan Akta Kelahiran ke Dua yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, Nomor :3048/WNI/197, tertanggal Dua puluh delapan November dua ribu enam belas,yang semula tertulis urutan lahir anak ke Tiga, dari pasangan Ayah yangbernama Liem, Sien Hok Dan lbu yang bernama Njo, Lie In, maka Pemohoningin membetulkan urutan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah anak ke Kedua ;4.
    Bahwa untuk membetulkan urutan lahir, diperlukan Catatan Pinggir dalamDaftar Kelahiran Tahun yang sedang berjalan dari Kantor DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya harusterlebih dahulu = mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Surabaya5.
    Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan urutan lahir pada KutipanAkta Kelahiran ke Dua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, Nomor : 3048/WNI/1978,tertanggal Dua puluh delapan November dua ribu enam belas, yang semulatertulis urutan lahir anak ke Tiga dari dibetulkan menjadi urutan lahir anak keDua dari Ayah yang bernama Liem, Sien Hok dan lbu Njo, Lie In 3.
    Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan urutan lahir pada KutipanAkta Kelahiran ke Dua yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya, Nomor : 3048/WNI/1978,tertanggal Dua puluh delapan November dua ribu enam belas, yang semulatertulis urutan lahir anak ke Tiga dibetulkan menjadi urutan lahir anak ke Duadari Ayah yang bernama Liem, Sien Hok dan lou Njo, Lie In Hal 4 dari 5 Penetapan Perk No. 121/Pdt.P/2017/PN.Sby3.
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Umum Pencurian
Register : 25-10-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 21-04-2017
Putusan PN KOTABUMI Nomor 173/Pid.B/2016/PN Kbu
Tanggal 1 Februari 2017 — Terdakwa ANSORI BIN USMAN
56 — 14
  • Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Dinas Yamaha Vega R Palt Merah Nopol : BE 6398 JZ warna hitam biru milik pemerintah Kab. Lampung Utara; (Dikembalikan kepada Pemerintah Lampung Utara);6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);
    Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unitsepeda motor Dinas Yamaha Vega R Palt Merah Nopol : BE6398 JZ warna hitam biru milik pemerintah Kab. Lampung Utara;(dikembalikan kepada Pemerintah Lampung Utara);4.
    AHMAD PREDI (DPO) langsung melarikan diri kearah balik;Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlinatkan ;Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan barang bukti 1 (satu) unitsepeda motor Dinas Yamaha VegaR Palt Merah Nopol : BE 6398 JZ warna hitam biru milik pemerintah Kab.Lampung Utara.
    Lampung Utara yang digunakan dalam kejahatan tetapimerupakan milik pemerintah Kab.
    Lampung Utara, maka perlu ditetapkan agarbarang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Lampung Utara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa ;Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa menyebabkan orang atau pihak lain mengalamikerugian; Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan :Hal 29 dari 31Hal Putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN Kbu Terdakwa bersikap
    Lampung Utara;(Dikembalikan kepada Pemerintah Lampung Utara);6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000, (Dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017,olenARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua,RIKA EMILIA,S.H.
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum
Register : 13-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 25-10-2023
Putusan PN PRAYA Nomor 73/Pid.B/2021/PN Pya
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.HENDRO SAYEKTI IHSAN BAYUAJI, S.H.
2.BAIQ NURUL HIDAYATI, S.H.
3.ABDUL HARIS, SH,MH.
4.WAHYUDIONO, SH
5.NI LUH NYOMAN AYU PUJI ASTINI, S.H.
Terdakwa:
TOMI ROMDAN
87 — 0
  • masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA (148)83 M/T warna biru hitam tanpa Nomor Polisi dengan nomor rangka :MH3DG3710LK006112 Nomor Mesin : G3N6E-0006136;
    • 1 (satu) kunci berlogo Yamaha;
    • 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha (148) 83 M/T warna hitam atas nama Pemerintah
      Desa Sekaroh;
    • 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha (148) 83 M/T warna hitam atas nama Pemerintah Desa Sekaroh;

    dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sekaroh melalui saksi Mansur selaku Kepala Desa Sekaroh;

    6.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-04-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/Pdt/2019
Tanggal 29 April 2019 — TUAN TERA BURUMI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN RI di JAKARTA Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, dkk.
37 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUAN TERA BURUMI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN RI di JAKARTA Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, dkk.
    KEPALA DINAS MKEHUTANANKABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, berkedudukan diSerui;PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cg. MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cg.GUBERNUR PROVINSI PAPUA, Cg. BUPATIKABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, berkedudukan diJalan Irian di Serui, Papua, diwakili oleh Tonny Tesar,S.Sos selaku Bupati Kepulauan Yapen, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Sonny Nur Hidayat, S.H.
    ResortPemangkuan Hutan Kabupaten Kepulauan Yapen dan telah dikuasai olehPemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen;Bahwa penyerahan tersebut dilakukan oleh orangtua Penggugat danselanjutnya telah tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten KepulauanYapen;Bahwa dengan demikian status objek sengketa bukan lagi milikHalaman 8 dari 10 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-09-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 K/Pdt/2012
Tanggal 6 September 2012 — BAMBANG WAHYONO vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI. Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI BADAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH VI BUPLN Cq. KEPALA KANTOR LELANG NEGARA SURABAYA , dkk
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAMBANG WAHYONO vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN RI. Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI BADAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA KANTOR WILAYAH VI BUPLN Cq. KEPALA KANTOR LELANG NEGARA SURABAYA , dkk
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 30-06-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Pms
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
Azahari
Tergugat:
Pemerintah Kota Pematang Siantar Cq Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar
Turut Tergugat:
Pimpinan PT. Hapoltakan Jaya Baru Hendri Mayanta Tarigan
151 — 36
  • Penggugat:
    Azahari
    Tergugat:
    Pemerintah Kota Pematang Siantar Cq Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar
    Turut Tergugat:
    Pimpinan PT. Hapoltakan Jaya Baru Hendri Mayanta Tarigan
    PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR Cq. WALIKOTAPEMATANGSIANTAR, di Jalan Merdeka KelurahanProklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota PematangsiantarCq. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU di Jalan MelanthonSiregar Kelurahan Marihat Kecamatan Siantar MarimbunCq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja KotaPematangsiantar di Jalan H.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 25-09-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 187/B/2018/PT.TUN.SBY
Tanggal 8 Nopember 2018 — PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 2. TANTYO SUHARNO. vs SITA KRISTIANA. dkk
178 — 74
  • PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. 2. TANTYO SUHARNO. vs SITA KRISTIANA. dkk
    . ; Hal. 3 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.1.Nama JabatanTempat Kedudukan :PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA; Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 180/02628 Tertanggal 16 Juli 2018 memberikan Kuasa kepada:1. DEWO ISNU BROTOLI.S, SH., Jabatan KepalaBiro Hukum Sekretariat Daerah, Daerah lstimewaYogyakarta; 2.
    (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di KelurahanNgupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah ProvinsiDaerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17122014; Hal. 9 dari 24, Putusan No.187/B/2018/PT.TUN.SBY.3.
    (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi)terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, KotaYogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama PemegangHak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17122014 danselanjutnya dicoret dari register buku tanah; 5.
    Ngupasan, Surat Ukur tanggal 06/05/2013, Nomor :00718/2013, luas 5.170 M2, atas nama PEMERINTAH PROVINSIDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, yang terletak di KelurahanNgupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;4.
    BadanBadan Hukum Yang Ditinggalkan Direksi/Pengurusnya yaitu ditentukan di dalam :Pasal 2(1) Rumah/Tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 1, oleh Menteri Agrariadapat dijual kepadamereka yang memenuhi syaratsyarat tertentusepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah.(2) a.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 97/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : SUTRISNO
Terbanding/Tergugat I : SATIBI
Terbanding/Tergugat II : YAHYO
Terbanding/Tergugat III : SUHADI
Terbanding/Tergugat IV : WIJAYANTO
Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH DESA KEDONDONG
39 — 19
  • Pembanding/Penggugat : SUTRISNO
    Terbanding/Tergugat I : SATIBI
    Terbanding/Tergugat II : YAHYO
    Terbanding/Tergugat III : SUHADI
    Terbanding/Tergugat IV : WIJAYANTO
    Terbanding/Turut Tergugat : PEMERINTAH DESA KEDONDONG
    Demak, Jawa Tengah, sebagaiTerbanding IV semula Tergugat IV;PEMERINTAH DESA KEDONDONG, bertempat tinggal di Kantor DesaKEDONDONG, Kecamatan GAJAH, KabupatenDEMAK, Desa Kedondong, Gajah, Kab.Demak, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili olehSUTOMO berdasarkan surat kuasa tertanggalO05 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagaiTurut Terbanding semula Turut Tergugat;Pengadilan Tinggi tersebut ;Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 97/Pdt/2021/PT.SMGTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarangtanggal
    Karnadi bin Sapawimerasa keberatan terhadap surat hibah yang dibuat olehPenggugat pada 17 April 2001, karena surat hibah tersebuttidak di buat dihadapan PPAT sesuai aturan hukumPeraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentangpendaftaran tanah setiap pemberihan hibah tanah danbangunan harus dilakukan dengan akta pejabat pembuatakta tanah;7. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 5 Gugatan Penggugat,Maka Para Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat IV,tidak menanggapi;8.
    Karnadi bin Sapawimerasa keberatan terhadap surat hibah yang dibuat olehPenggugat pada 17 April 2001, karena merasa keberatanterhadap surat hibah yang dibuat oleh Penggugat pada 17April 2001, tidak sah dan cacat hukum karena surat hibahtersebut tidak di buat dihadapan PPAT sesuai aturan hukumPeraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentangpendaftaran tanah setiap pemberihan hibah tanah danbangunan harus dilakukan dengan akta pejabat pembuatakta tanah;14.
    Karnadi bin Sapawimerasa keberatan terhadap surat hibah yang dibuat olehPenggugat pada 17 April 2001, karena merasa keberatanterhadap surat hibah yang dibuat oleh Penggugat pada 17April 2001, tidak sah dan cacat hukum karena surat hibahtersebut tidak di buat dihadapan PPAT sesuai aturan hukumPeraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentangpendaftaran tanah setiap pemberihan hibah tanah danbangunan harus dilakukan dengan akta pejabat pembuatakta tanah;Bahwa terhadap dalil gugatan angka 16, 17 dan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 27-09-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 336/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 27 September 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA dkk
50 — 33
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA dkk
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cqg. KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH Cq.
    hukum, maka Hak Tanggungan yang dikeluarkan olehTergugat atas obyek sengketa tidak sah dan tidak memilikikekuatan mengikat;10.Bahwa Tergugat didalam perkara ini agar selama proses perkara11ini berjalan tidak melakukan perubahan balik nama terhadap obyeksengketa, apabila ada permohonan perubahan balik nama dan ataupembebanan dalam bentuk apapun baik dari Tergugat Il atausiapapun harap menunggu putusan perkara ini sudah mempunyaikekuatan hukum pasti/tetap (in kracht), dan atau berdasarkanPeraturan Pemerintah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Merek
Register : 28-09-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor Nomor 54/Pdt.Sus-Merek/2020/PN Niaga Jkt Pst
Tanggal 27 Oktober 2020 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
341 — 128
  • PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTERIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI CQ DIREKTORAT JENDERALKEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK DANINDIKASI GEOGRAFIS, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav.89Setiabudi, Kuningan,Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohontelah mengajukan surat Pencabutan tertanggal 27 Oktober 2020 yangditujukan kepada Majelis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-05-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1591 K/Pdt/2018
Tanggal 25 Mei 2018 — PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA CQ DINAS BINA MARGA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, vs. PATRICIA SUZANNA MADAKURI, KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA,
93 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA CQ DINAS BINA MARGA DAERAHPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, vs. PATRICIA SUZANNA MADAKURI, KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTASELATAN PROVINSI DKI JAKARTA,
    kerugiansebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 12Tahun 2012 dan Pasal 5 PERMA Nomor 3 Tahun 2016;Bahwa dalam perkara a quo musyawarah penetapan ganti rugidilaksanakan pada tanggal 29 November 2016 sedangkan keberatandiajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Agustus2017 sehingga keberatan tersebut telah melampaui waktu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 22-09-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Pra/2016/PN.Kendari
Tanggal 22 September 2016 — - SERLI FERLI JOHARI, S.E Binti FRENGKY JOHARI M e l a w a n - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA
152 — 68
  • - SERLI FERLI JOHARI, S.E Binti FRENGKY JOHARI M e l a w a n - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI TENGGARA
Pengadilan PT PALANGKARAYA Perdata
Register : 20-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 33/PDT/2016/PT PLK
Tanggal 29 Juni 2016 — WIRAUSAHATAMA LESTARI (PT.WUL)
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
51 — 19
  • WIRAUSAHATAMA LESTARI (PT.WUL)
    Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
    Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLK10.11.PENGGUGAT tidak menarik dan atau mendudukkan semua pihakataupun instansi yang terlibat dalam penerbitan izin lokasi NomorNo.166/ ADMINSDA TAHUN 2013 seperti Pemerintah Desa setempatyang memberikan dukungan atau rekomendasi tahun 2012,Pemerintah Kecamatan Kapuas Barat, Kecamatan Kapuas Murung,Kecamatan Pulau Petak, Dinas Pertanian Tanaman Pangan danHortilkultura Kabupaten Kapuas dan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Cq Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
    Perkara Nomor 33/PTD/2016/PT.PLKJenis jenis Hak Atas TanahHak MilikHak Guna UsahaHak PakalHak SewaHak Membuka TanahHak Memungut Hasil Hutan.an fF wyBahwa kemudian untuk diperolehnnya suatu kepastian mengenaikepemilikan tanah yang ada di Indonesia maka dilakukan pendaftarantanah melalui badanlembaga yang terkait yang ditunjuk dalam peraturanperundangundangan, dalam hal ini adalan Badan Pertanahan Nasional(BPN);Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Jo Pemerintah Nomor10 Tahun 1961 tentang
    Pendaftaran hak lama dibuktikan dengan alatalatbukti berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau keterangan dariorang yang bersangkutan, yang kadar kebenarannya ditentukan olehinstansi yang berwenang.Bahwa kemudian apabila pendaftaran tanah tersebut telah melaluiprosesproses yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1997 Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah maka akan diberikah sertifikat sebagai tanda bukti hak ataskepemilikan seseorang atau badan hukum atas
    suatu bidang tanahtertentu.Bahwa dalam tata urutan peraturan mengenai pertanahan sertapendaftaran tanah baik yang tertuang dalam UndangUndang PokokAgraria No. 5 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997Jo Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tidaklahmengenal mengenai kepemilikan tanah yang didasarkan atas SuratPernyataan Pemilik Tanah (SPPT) yang dikeluarkan kepala desa ataukepala handel suatu daerah;Bahwa juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun
    Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah bahwa surat KeteranganHal 249 dari 256 Hal.
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Upload : 19-11-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 96/PDT/2015/PT.BTN
AHYAR, 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktur Bank BRI Cq Kepala Cabang Bank BRI Kantor Cabang Tangerang di Jl. Ahmad Yani No. 4 Tangerang Banten
28 — 16
  • AHYAR, 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktur Bank BRI Cq Kepala Cabang Bank BRI Kantor Cabang Tangerang di Jl. Ahmad Yani No. 4 Tangerang Banten
    Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktur Bank BRI Cq Kepala CabangBank BRI Kantor Cabang Tangerang di JI. Ahmad Yani No. 4 TangerangBanten. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula TurutTergugat.Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 September 2015Nomor 96/PEN/PDT/2015/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;2.