Ditemukan 2675953 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Penghinaan Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 02-08-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg
Tanggal 1 Desember 2021 — Penuntut Umum:
RENANDA BAGUS WIJAYA, SH
Terdakwa:
SULKHAN BIN KHOLIL
104 — 110
  • Pengadaan Barang Atau Jasa Di Desa Tanggal 02 Januari 2020;
  • 1 (Satu) bendel Proposal Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Pamotan Tanggal 20 Juli 2020;
  • 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo
    Tugas Nomor: 095/1121/2020 tentang Pelaksanaan Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Desa Gegersimo Dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan Embung Desa Di Desa Gegersimo;
  • 1 (satu) bendel Surat Tugas Nomor: 095/1478/2020 Tentang Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Gegersimo, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan,
    serta Foto Pembangunan;
  • 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 821.2/0125/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan Surat Pernyataan Pelantikan (SK Pengangkatn Camat Atas Nama Mohammad Mahfudz, S.H.)
    Tanggal 18 Januari 2019;
  • 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 140/1057/2020 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (SK Tim Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi, SK Penunjukan Verifikator Atas Nama Totok Ansori) Tanggal 31 Januari 2020;
  • 1 (Satu) bendel Berita Acara Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Untuk Peningkatan
    Sarana Prasarana Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan dan Surat Pernyataan Pelaksana Kegiatan Tanggal 13 Januari 2021;
  • 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Nomor: 412/624/2020 Tentang Pelaksaksanaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Surat Perintah Tugas Nomor: 094/626, Serta Daftar Nama Tim Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 02-08-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg
Tanggal 1 Desember 2021 — Penuntut Umum:
RENANDA BAGUS WIJAYA, SH
Terdakwa:
SURI BIN Alm KADIN
58 — 18
  • Pengadaan Barang Atau Jasa Di Desa Tanggal 02 Januari 2020;
  • 1 (Satu) bendel Proposal Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Pamotan Tanggal 20 Juli 2020;
  • 1 (Satu) bendel Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana Perdesaan di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo
    Tugas Nomor: 095/1121/2020 tentang Pelaksanaan Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Desa Gegersimo Dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan Embung Desa Di Desa Gegersimo;
  • 1 (satu) bendel Surat Tugas Nomor: 095/1478/2020 Tentang Monitoring Dan Verifikasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Gegersimo, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Kegiatan,
    serta Foto Pembangunan;
  • 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 821.2/0125/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, dan Surat Pernyataan Pelantikan (SK Pengangkatn Camat Atas Nama Mohammad Mahfudz, S.H.)
    Tanggal 18 Januari 2019;
  • 1 (Satu) bendel Keputusan Bupati Rembang Nomor 140/1057/2020 tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (SK Tim Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi, SK Penunjukan Verifikator Atas Nama Totok Ansori) Tanggal 31 Januari 2020;
  • 1 (Satu) bendel Berita Acara Pembinaan Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Untuk Peningkatan
    Sarana Prasarana Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Embung Desa Gegersimo Kecamatan Pamotan dan Surat Pernyataan Pelaksana Kegiatan Tanggal 13 Januari 2021;
  • 1 (satu) bendel Surat Pemberitahuan Nomor: 412/624/2020 Tentang Pelaksaksanaan Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Surat Perintah Tugas Nomor: 094/626, Serta Daftar Nama Tim Dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Pemerintah
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-02-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Blb
Tanggal 17 Oktober 2016 — Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung ( TURUT TERGUGAT I ) - 3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cimenyan, ( TURUT TERGUGAT II) - 4. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.
63 — 14
  • Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor PertanahanKabupaten Bandung ( TURUT TERGUGAT I )- 3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bandung Cq. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cimenyan, ( TURUT TERGUGAT II)- 4. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq.
    Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan NasionalRI Cq Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Cq. KepalaKantor PertanahanKabupaten Bandung, untukselanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGATl;3. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Kepala DaerahProvinsi Jawa Barat Cq. Bupati Kepala DaerahKabupaten Bandung Cq. Camat Kepala WilayahKecamatan Cimenyan, untuk selanjutnyadisebut sebagai TURUT TERGUGAT Il ;4. Pemerintah RI Cq.
    Bahwa, perlu dijelaskan kedudukan TERGUGAT adalah selaku pemilikterakhir yang sah atas kepemilikan tanah sebagaimana tersebut di atas,tentunya) mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah tersebut untukdijadikan apapun termasuk kepentingan bisnis, sehingga TERGUGAT untukmelaksanakan bisnisnya di bidang properti telah menempuh prosedur hukumyang berlaku kepada Pemerintah Kabupaten Bandung ;4.
    Maret 1980 Nomor : 1230K/Sip/1980 yang menyatakan : pembeli yang beritikad baik harusmendapat perlindungan hukum;16.Bahwa, perlu dijelaskan pula kedudukan PENGGUGAT REKONPENSIadalah selaku pemilik terakhir yang sah atas kepemilikan tanahsebagaimana tersebut di tas, tentunya mempunyai hak untukmemanfaatkan tanah tersebut untuk dijadikan apapun termasuk kepentinganbisnis, sehingga PENGGUGAT REKONPENSI untuk melaksanakanbisnisnya di bidang properti telah menempuh prosedur hukum yang berlakukepada Pemerintah
    Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat telan sesuai denganperaturan perundang undangan yang berlaku yaitu Undang undang No.5Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok pokok Agraria, Undang undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan pemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Peraturan Menteri NegaraAgraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan peraturanpelaksanaan lainnya.Atas dasar uraian
    (tujuh ratus sembilan meterpersegi) persil 112, Kav.50/12,PLL No.6/1991; Bekas jalan desa dengan luas 3.693 m (tiga ribu enam ratusSembilan puluh tiga meter persegi) persil 89, Kav.106/7,PLLNo.224/1991;Menimbang, bahwa dengan demikian penutupan jalan Desa yang adadisebelah Barat dari tanah Penggugat tersebut adalah berdasarkan hukumkarena telah disetujui oleh Tergugat, Pemerintah Jawa Barat dengan disepakatioleh pihak Kepala Desa Mekarsaluyu dan warga;Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti jalan
Pengadilan PN JEMBER Perdata Tanah
Putus : 15-09-2014 — Upload : 06-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Jr
Tanggal 15 September 2014 — RUMINAH M e l a w a n Pemerintah Republik Indonesia, Cq, Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Timur (Pemerintah Provensi Jawan Timur) di Surabaya, Cq. Bupati Jember (Pemerintah Kabupaten Jember) Cq. Kepala Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember,selanjutnya disebut sebagai ... TERGUGAT; DALAM INTERVENSI : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI, beralamat di Jalan A. Yani No.668, Kertosari, Jember, selanjutnya disebut sebagai .................
33 — 16
  • RUMINAH M e l a w a n Pemerintah Republik Indonesia, Cq, Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Jawa Timur (Pemerintah Provensi Jawan Timur) di Surabaya, Cq. Bupati Jember (Pemerintah Kabupaten Jember) Cq. Kepala Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember,selanjutnya disebut sebagai ... TERGUGAT;DALAM INTERVENSI :PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI, beralamat di Jalan A. Yani No.668, Kertosari, Jember, selanjutnya disebut sebagai .................
    GubernurJawa Timur (Pemerintah Provensi Jawan Timur) diSurabaya, Cq. Bupati Jember (Pemerintah KabupatenJember) Cq. Kepala Desa Pecoro KecamatanRambipuji, Kabupaten Jember,selanjutnya disebutsebagai ... TERGUGAT;DALAM INTERVENSI : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI,beralamat di Jalan A.
    eens eee ea eee e ee ene ea enees PENGGUGAT INTERVENSI,;1 SADJI, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Lahir di Jember 13071957,Alamat Dusun Krajan, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, KabupatenJember, selanjutnya disebut sebagai... eee TERGUGATINTERVENSI I;2 RUMINAH, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Lahir di Jember 17071957,Alamat Dusun Krajan, Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, KabupatenJember, selanjutnya disebutSCDAQAL...eeeeceeeseceesteceenteeees caeeeaaceeeaceeeneeeetteeeeneeeees TERGUGATINTERVENSI IT;3 Pemerintah
    Republik Indonesia, Cq, Menteri Dalam Negeri, Cq.Gubernur Jawa Timur (Pemerintah Provensi Jawan Timur) diSurabaya, Cq.
    Bupati Jember (Pemerintah Kabupaten Jember) Cq.Kepala Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember,selanjutnya disebut sebagal o...eeeeee cceeeseceesseeeetteeeensees TURUTTERGUGAT INTERVENSI,;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah meneliti dan mempelajari suratsurat bukti dan mendengar keterangansaksisaksi dalam perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Januari 2014yang dibuat dan ditandatangani
    SRATUN yang tidak lainadalah orang tua kandung Penggugat dan Bapak Mertua Tergugat ll, dankemudian sejak tahun 1990 sampai Desember 2013, Obyek Sengketa dikuasaidan dikerjakan serta diambil hasilnya oleh Para Penggugat dan selama ParaPenggugat menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil dari Obyek Sengketa,tidak ada Masyarakat setempat serta Instansi Pemerintah yang merasa keberatandan apa lagi Penggugat 1, telah mengabdi pada Negara sebagai Kepala DesaPecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 4 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.M. LUKBER LIANTAMA, SH.,MH
2.YOPHI MISDAYANA,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SAMAN,SP.,MSI Bin YUSUP
114 — 0
  • 1 (satu) lembar copy sesuai asli Ringkasan Kontrak Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin,tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani M.Saman,SP.M.Si (Selaku PPK).
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli Ceklist Bantuan Pemerintah Tahun 2016 dalam kegiatan pengembangan Irigasi Rawa Seluas 5.200 Ha tanggal 09 April 2016 yang ditandatangani ketua Tim Verfikasi YUHENDRA AUGUTULIANTINY,ST.
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli Ceklist Bantuan Pemerintah Tahun 2016 dalam kegiatan pengembangan Irigasi Rawa Seluas 5.200 Ha tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani ketua Tim Teknis CAHYONO,SP.
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli Ceklist Bantuan Pemerintah Tahun 2016 dalam kegiatan pengembangan Irigasi Rawa Seluas 5.200 Ha tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani ketua Tim Teknis CAHYONO,SP.
  • 1 (Satu) Lembar copy sesuai asli Surat Dinas Pertanian dan Peternakan pemerintah kabupaten banyuasin Nomor : 521/687/Pertanak-Sarpras/2016 tanggal 07 April 2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%).
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulutura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 520/879/SAPRAS/Dis-PTPH/XI/2016 Tanggal 26 November 2016 perihal Pencairan dana Bantuan Pemerintah.
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli Ceklist Bantuan Pemerintah Tahun 2016 (Tahap II 30%) dalam kegiatan pengembangan Irigasi Rawa Seluas 3.611 Ha tanggal November 2016 yang ditandatangani ketua Tim Verfikasi YUHENDRA AUGUTULIANTINY,ST.
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli Ceklist Bantuan Pemerintah Tahun 2016 dalam kegiatan pengembangan Irigasi Rawa Seluas 3.611 Ha tanggal 24 November 2016 yang ditandatangani ketua Tim Teknis CAHYONO,SP.
  • 1 (Satu) Lembar copy sesuai asli Dinas Pertanian dan Peternakan pemerintah kabupaten banyuasin Nomor : 521/ /Pertanak-Sarpras/2016 tanggal 24 November 2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-11-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 663 PK/Pdt/2018
Tanggal 14 Nopember 2018 — MILAP PURBA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATRA UTARA cq DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATRA UTARA
35 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MILAP PURBA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNURKEPALA DAERAH PROVINSI SUMATRA UTARA cqDIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRIDAN JASA PROVINSI SUMATRA UTARA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 12-01-2007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 682K/PDT/2005
Tanggal 12 Januari 2007 — KAMERON ARITONANG ; JOLE SIREGAR ; YAKIN UJUNG ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ; BONGSO SIREGAR ; JHON SIREGAR
18 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KAMERON ARITONANG ; JOLE SIREGAR ; YAKIN UJUNG ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH PROPINSI SUMATERA UTARA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ; BONGSO SIREGAR ; JHON SIREGAR
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-05-2007 — Upload : 27-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 789K/PDT/2003
Tanggal 29 Mei 2007 — YOHANIS SIOTO ; PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YOHANIS SIOTO ; PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 21-02-2023 — Putus : 01-08-2023 — Upload : 01-08-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Sby
Tanggal 1 Agustus 2023 — BANK INA PERDANA
3.PEMERINTAH KOTA SURABAYA
109 — 65
  • BANK INA PERDANA
    3.PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Perdata
Register : 15-04-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Drh
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
KORNELES SAPIA
Tergugat:
1.DAVID TOMATALA
2.GM PT.PLN PERSERO WIP MALUKU, MALUKU UTARA
3.PEMERINTAH NEGERI KAMARIAN
Turut Tergugat:
CAMAT KAIRATU
131 — 128
  • Penggugat:
    KORNELES SAPIA
    Tergugat:
    1.DAVID TOMATALA
    2.GM PT.PLN PERSERO WIP MALUKU, MALUKU UTARA
    3.PEMERINTAH NEGERI KAMARIAN
    Turut Tergugat:
    CAMAT KAIRATU
    PEMERINTAH NEGERI KAMARIAN beralamat di Negeri Kamarian,Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.4.
    , menghimpundan menyalurkan aspirasi masyarakat, bersamasama denganPemerintah Desa membuat Peraturan Negeri/Desa;Bahwa Pemerintah Desa Kamariang dalam menjalankan tugasnya tidakpernah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa apalagi terkait jual bellitanah untuk proyek strategis Pemerintah;Bahwa selain persoalan yang terjadi ini ada berbagai macam persoalandiamana Badan Permusyaratan Desa tidak pernah libatkan karenasesuai aturan Kebijakan strategis yang diambil oleh Pemerintah Desaharus mendapakan
    , menghimpundan menyalurkan aspirasi masyarakat, bersamasama denganPemerintah Desa Peraturan Negeri/Desa;Bahwa Pemerintah Desa Kamariang dalam menjalankan tugasnyaapakah tidak pernah melibatkan Badan Permusyawaratan, apalagi terkaitjual beli tanah untuk proyek strategis Pemerintah;Bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau Saniri bisa bersamasamadengan Pemerintah Desa meligitimasi satu akta atau peraturan yangtidak merugikan masyarakat;Bahwa Badan Permusyaratan Desa memiliki kewenangan untukmeligitimasi
    Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Negeri KamarianNomor 140/921/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda Bukti T.6;7. Fotocopy Surat Keterangan belum memiliki PBB dari Pemerintah NegeriKamarian Nomor 140/977/2018/ tertanggal 8 Oktober 2018, diberi tandaBukti T17;Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Drh8. Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Kamarian Nomor140/978/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda Bukti T18;9.
    dan identifikasi selalu melibatkan pihak Pemerintah DesaKamariang, Koramil, Babinsa serta pemilik lahan;Bahwa sebelum tahapan inventarisasi ada pendataan awal untukmengetahui lokasi kasar selanjutnya ada sosialisasi dimana kitamengundang Pemerintah Kecamatan Kairatu, Polsek Kairratu,Pemerintah Desa Kamariang dan masyarakat;Bahwa pihak Badan Pertanahan Kab.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-09-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 12-01-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 163 / B / 2015 / PT TUN. SBY
Tanggal 17 Nopember 2015 — KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk selanjutnya disebut PT. Rajawali Nusantara Indonesia. vs 1. SEKOLAH DASAR (SD) TRISILA. 2. YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA
64 — 33
  • KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk selanjutnya disebut PT. Rajawali Nusantara Indonesia. vs 1. SEKOLAH DASAR (SD) TRISILA. 2. YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 22-12-2021 — Upload : 24-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2021
Tanggal 22 Desember 2021 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DK VS HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD.
489 — 311 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali I: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: 1. PT SUKSES BERSAMA AMPLASINDO, dan 2. JOHNY BINTORO NJOTO tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DK VS HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD.
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata Waris
Register : 28-11-2012 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 44/PDT.G/2012/PN.KBJ
Tanggal 12 Nopember 2013 — - MILAP PURBA Vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA cq DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA
93 — 31
  • - MILAP PURBA Vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA cq DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 19-12-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 31/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 12 Mei 2020 —
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA (Diwakili oleh WALIKOTA PALANGKA RAYA bernama FAIRID NAPARIN)
285 — 181
  • /p>

    - Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat dan Terggugat II Intervensi mengenai Tenggang waktu (Daluarsa) dan Kompetensi Absolut

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

    2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 3 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor : 1102 tanggal 3 Agustus 2002, Luas 594 M2 , atas Nama Pemerintah

    Kota Palangkaraya ;

    3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 3 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor : 1102 tanggal 3 Agustus 2002, Luas 594 M2 , atas Nama Pemerintah Kota Palangkaraya ;

    4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.536.000,- (Satu Juta Lima Ratus


    Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
    Intervensi:
    PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA (Diwakili oleh WALIKOTA PALANGKA RAYA bernama FAIRID NAPARIN)
    Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12 Kelurahan Panarung,Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah,tanggal 3 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor : 1102 tanggal 3 Agustus 2002,Luas 594 M2, atas Nama Pemerintah Kota Palangkaraya ;Him 4 dari 11 hlm.Put.Nomor 215/B/2020/PT.TUN.JKT.3.
    , atas Nama Pemerintah KotaPalangkaraya ;4.
    perkara a quo adalahSertipikat Hak Pakai Nomor 12 Kelurahan Panarung, Kecamatan PahandutKota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 03 Agustus 2002,Surat Ukur Nomor 1102 tanggal 3 Agustus 2002, luas 594 M2, atas namaPemerintah Kota Palangkaraya (vide bukti P1 = T1=T Il Int1); Bahwa benar Surat Keputusan objek sengketa merupakan pengganti darisertipikat Hak Pakai Nomor 483/Desa Pahandut tanggal 23 April 1999 (videbukti T7) yang diterbitkan berdasarkan surat permohonan dari Almes atasnama Pemerintah
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-11-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 18-04-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 97/PDT/2014/PT BTN
Tanggal 5 Januari 2015 — Pembanding/Penggugat : YANA SURYANA Diwakili Oleh : YANDI DHARYANDI.SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Dalam Negeri RI Cq Gubernur Banten Cq BUPATI PANDEGLANG Diwakili Oleh : PEPEN PENI YUDA.SH
81 — 28
  • Pembanding/Penggugat : YANA SURYANA Diwakili Oleh : YANDI DHARYANDI.SH
    Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Dalam Negeri RI Cq Gubernur Banten Cq BUPATI PANDEGLANG Diwakili Oleh : PEPEN PENI YUDA.SH
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 14-04-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 24-07-2023
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sbw
Tanggal 31 Mei 2023 — Penggugat:
L.AHMAD YAMIN
Tergugat:
BUPATI SUMBAWA
Turut Tergugat:
1.IBRAHIM PATAH
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
3.KANTOR PEMERINTAH DAERAH DESA DALAM
45 — 23
  • Penggugat:
    L.AHMAD YAMIN
    Tergugat:
    BUPATI SUMBAWA
    Turut Tergugat:
    1.IBRAHIM PATAH
    2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
    3.KANTOR PEMERINTAH DAERAH DESA DALAM
Pengadilan PN SELAYAR Perdata
Register : 06-11-2019 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN SELAYAR Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Slr
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
NURNIWATI Binti BABA'OANG
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
113 — 44
  • Penggugat:
    NURNIWATI Binti BABA'OANG
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    Bahwa di akhir tahun 1960an atau di awal tahun 1970an, OBJEKGUGATAN tersebut tanpa persetujuan BABA OANG di ambil alihpenguasaanya oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat Il Selayar untuk dijadikan atau di gunakan Sekolah Taman Kanak Kanak;7.
    Bahwa setelah Pemerintah Kabupaten Tingkat Il Selayar berubahnama di awal tahun 2000an menjadi Pemerintah Kabupaten Selayar( TERGUGAT ), Sekolah Taman Kanak Kanak Pertiwi tersebut tetapdalam lingkungan /kekuasaan Pemerintah Kabupaten Selayar;9. Bahwa di akhir tahun 2007, Pemerintahn Kabupaten Selayar( TERGUGAT I!)
    Bahwa atas Permohonan Pemerintah Kabupaten Selayar( TERGUGAT ) tersebut, TERGUGAT II tanpa ada konfirmasi terlebihdahulu ke Ahli Waris BABA OANG termasuk PENGGUGAT,TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas OBJEK GUGATANdengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0020 atas nama PemerintahKabupaten Selayar dan terdaftar dalam Pembukuan TERGUGAT Iltanggal 5 12 2007;11.Bahwa ditahun 2010, Pemerintah Kabupaten Selayar berubah namalagi menjadi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ( TERGUGAT )di mana
    tanpa izindari Ahli Waris BABA OANG termasuk PENGGUGAT, TERGUGAT memohon ke TERGUGAT II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atasOBJEK GUGATAN atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat bahwa atasPermohonan Pemerintah Kabupaten Selayar ( TERGUGAT ) tersebut,Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN SirTERGUGAT II tanpa ada konfirmasi terlebin dahulu ke Ahli Waris BABAOANG termasuk PENGGUGAT, TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat HakPakai
    atas OBJEK GUGATAN dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0020atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar dan terdaftar dalam PembukuanTERGUGAT II tanggal 5 12 2007;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat bahwa di tahun2010, Pemerintah Kabupaten Selayar berubah nama lagi menjadi PemerintahKabupaten Kepulauan Selayar ( TERGUGAT ) di mana Sekolah TamanKanak Kanak Pertiwi tersebut tetap berada dalam lingkungan / kekuasaanPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ( TERGUGAT 1);Menimbang, bahwa dalam gugatannya
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 15 September 2016 — ., dkk Lawan: Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk
37 — 12
  • ., dkkLawan:Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk
    Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur cq.Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo /Bupati Sidoarjo, yangberkantor di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, Sidoarjo, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya : 1. Dr. Heri Soesanto, SH., MH., KepalaBagian Hukum Setda Kab Sidoarjo, 2. Aries Saputro, SH., KasubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab Sidoarjo, 3.Machwal Anam, SH., Staf pada Bagian Hukum Setda Kab Sidoarjo,4.
    / Pemerintah Daerah,(TERGUGAT IT ) , setelah dipelihara oleh Perusahaan selama jangkawaktu yang ditentukanBahwa hingga saat ini tidak pernah ada pembangunan perumahan diatas tanah milik PENGUGAT (Yayasan Dharma Propinsi Jawa Timur)161718tersebut point (satu) dan point 2 (dua) permohonan ini; sehinggatidak ada obyek yang harus dipelihara dan tidak ada obyek yangharus diserahkan kepada TERGUGAT ITI (Pemerintah KabupatenSidoarjo).e Bahwa oleh karena SK Gubernur tersebut point 4 (empat) butir a telahbatal
    No 28 Tahun 2004 . tentangYayasan.Bahwa keberadaan Berita Acara Musyawarah Kelurahan Sepanjang KecamatanTaman Kabupaten Sidoarjo yang membuktikan Tidak pernah ada TIMVERIFIKASI yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (vide point 4 bukti ini).
    Pemerintah KabupatenSidoarjo/Bupati Sidoarjo sebagai Tergugat II (3).
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat I (2).Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo/Bupati Sidoarjo sebagai Tergugat II(3).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1555 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
197 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 09-08-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
M. Ali Rizza, SH
Terdakwa:
ALIANOR Bin BUNAWI
31 — 2
  • Januari 2015;
  • 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00204/SP2D/ 2015, tanggal 23 Februari 2015, uang sejumlah Rp. 771.295.800, keperluan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa-Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD untuk Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (PT-APD) ub.
    Februari 2015;
  • 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00456/SP2D/ 2015, tanggal 25 Maret 2015, uang sejumlah Rp. 771.295.800, keperluan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa-Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD untuk Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (PTAPD) ub.
    Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD untuk Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (PT APD) ub.
    Rp. 771.295.800, keperluan untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah DesaAlokasi Dana Desa (ADD) dari APBD untuk Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (PT APD) ub.
    Dana Desa (ADD) dari APBD untuk Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa (PT APD) ub.