RAHMAN BIN RADEN ISMAIL baikbertindak secara bersamasama maupun sendirisendiri pada hari senin danselasa tanggal 13 September 2015 s/d tanggal 14 September 2015 atausetidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2015 di Desa GroholKecamatan Teluk Dawan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, namun berdasar ketentuan Pasal 84ayat (2) KUHAP ditegaskan Pengadilan Negeri yang

RAHMAN BIN RADEN ISMAIL baik bertindaksecara bersamasama maupun sendiriSsendiri pada hari senin dan selasatanggal 13 September 2015 s/d tanggal 14 September 2015 atau setidaktidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2015 di Desa GroholKecamatan Teluk Dawan Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, namun berdasar ketentuan Pasal 84ayat (2) KUHAP ditegaskan Pengadilan Negeri yang

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;halaman

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahansurat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat lEdaranMahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran MahkamahAgung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;2.

formil dan materiilterhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagaialat bukti yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka dapatdisimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yangsah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang terusmenerus yang sulit untuk dirukunkan kembali,sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuanperkawinan sebagaimana ditegaskan

dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga)yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai Suami isteri agartercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dansaling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPenggugat, maka harus dinyatakan bahwa gugatan cerai tersebut telah terbuktidan

No 0254/Pdt.G/2018/PA.Sgtaterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Adanya alasan telah

huruf (b) dan (f ) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek danmengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohondimuka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini berkekuatanhukum tetap, Sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang akan ditegaskan

nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi HukumIslam, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talakperkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatanyang walayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dantempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakanuntuk itu Sebagaimana yang akan ditegaskan

Dalam Putusan MA No. 3164K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat,karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebaniwajib membuktikan dalil gugatannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Penggugat telahmengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalildalil gugatanPenggugat, Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan statuspernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan

Islam telah membuka kemungkinan perceraian walapun dalamIslam telah ditegaskan bahwa perceraian adalah hal yang sangat dibenci olehAllah SWT tetapi dihalalkan untuk dilaksanakan agar tidak terjadi pertengkarandalam berumah tangga sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad saw :x. w = wo 2 o of(9 bo J LaF AU OJ JMG GadelArtinya :Perbuatan halal yang dibenci Allah talah Thalagq (perceraian).

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan

patut diterima dan dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Pemohon yang dihubungkandengan buktibukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lainsehingga telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon telah sering terjadi perselisihnan dan pertengkaran yang sulit untukdirukunkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Sanny Koraagsebagai Hukum Tua Desa Koka dan sebelum penandatanganan dilakukan,ditegaskan kembali oleh Terdakwa Il. Sanny Koraag sebagai Hukum Tua DesaKoka bahwa tanah ini tidak dalam sengketa;Bahwa Terdakwa Il.

Tanggal 17 Februari2011 dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan PPAT yaituCamat Tombulu Kabupaten Minahasa yang turut dihadiri oleh Terdakwa Il.Sanny Koraag sebagai Hukum Tua Desa Koka dan sebelumpenandatanganan dilakukan, ditegaskan kembali oleh Terdakwa Il. SannyKoraag sebagai Hukum Tua Desa Koka bahwa tanah ini tidak dalamsengketa, kemudian Terdakwa Il.

rukun dalam berumah tangga, dan gugatanperceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai denganketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang No. 1 tahun1974 jo Pasal 19 huruf ( f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jopasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek danmenjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat yangakan ditegaskan

sebagaiman diatur dalam Pasal 84 undangundangnomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, makaMajelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaPadang untuk mengirimkan salinan putusan ini bila telah berkekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yangwalayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempatpernikahan dilangsungkan sebagaimana yang akan ditegaskan

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan

terjadikomunikasi yang kurang baik, lalu sejak saat itu antara Pemohon denganTermohon sudah berpisah rumah; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, kewajiban Pemohon Bandingselaku pembeli adalah untuk membayar PPN terutang dan menunjukkan buktipembayaran pajak tersebut (berupa invoice komersial, Faktur Pajak, buktirekening koran atas pembayaran kepada PT PNSS, serta pelaporan PPNMasukan di dalam SPT Masa terkait), dimana PPN yang telah dibayar tersebutnantinya dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan Pemohon Banding;Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 2180/B/PK/PJK/2017Bahwa lebih lanjut, sebagaimana ditegaskan

Perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan FakturPajak yang bisa diperhitungkan sebagai Pajak Masukanyang dapat dikreditkan dalam Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP754/PJ./2001 tentang Tata CaraPelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan AplikasiSistem Informasi Perpajakan adalah Faktur Pajak yangmemenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan.

0.00007.0000001 1 Tanggal 22 6.29248 56.938.135,00Februari 20076 o1 0.00007.0000001 2Tanggal 2 2.433,42 22 .080.366,00Februari 2007Total 29.464,69 266.998. 106,00 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) dalam permohonan bandingnya menyatakan bahwaPajak Masukan yang dikoreksi merupakan PPN Masukan yangdapat dikreditkan karena merupakan PPN yang dibayarkan ataspembelian Barang Kena Pajak yang berhubungan langsungdengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding);Ditegaskan

Hakim yang memutusmelebihi tuntutan merupakan tindakan melampaui batas kKewenangan(beyond the powers of this authority), sehingga putusannya cacathukum.Larangan hakim menjatuhkan putusan melampaui bataswewenangnya ditegaskan juga dalam Putusan MA Nomor 1001K/Sip/1972. Dalam putusan dikatakan bahwa hakim dilarangmengabulkan halhal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yangdiminta;4.

Yang termuatdalam Berita Acara Penyerahan Aset Kerjasama Pengelolaan FasilitasTerminal Petikemas Pelabuhan Tanjungwangi Nomor: HK.10/37/TWI2003 tanggal 28 Mei 2003) milik Penggugat kepada Tergugat yangberada dalam obyek kerjasama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3a quo menjadi tidak TERLAKSANA, dan terhadap PERJANJIANKERJASAMA a quo menimbulkan kerugian potensial yang dialami olehPenggugat atas kerjasama tersebut ;Oleh karena itu berdasarkan Pasal 15 PERJANJIAN KERJASAMA a quo,maka Penggugat selaku

No. 716 K/Pdt/201 111Amerika)" (Bukti P10), Surat Tergugat Nomor: 129/TN/IX/2003 tanggal11 September 2003 "Perpanjangan Waktu Kerjasama" (Bukti PIl), SuratTergugat Nomor: 008/TNSP/XI/2004 tanggal 3 November 2004 (Bukti P12), seakanakan Tergugat telan =mendapatkan persetujuanperpanjangan pelaksanaan PERJANJIAN KERJASAMA a quo dariPenggugat dan telah membayar jumlah pembayaran jaminansebagaimana ditegaskan dalam PERJANJIAN KERJASAMA a quo (ic.US$ 44.000) untuk pembayaran jaminan.

Gugatan Kabur : Bahwa gugatan Penggugat merupakan "gugatan kabur"(obscuur libel)karena menyampuradukkan antara "Perbuatan Melanggar Hukum" dan"Ingkar Janji", hal mana ternyata dari halhal sebagai berikut :1.Bahwa sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Penggugat dalam "judulgugatan", gugatan a quo adalah "GUGATAN PERBUATANMELANGGAR HUKUM", yang didasarkan pada alasanalasan(posita) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :a.

Perjanjian a quo (P1) adalah sebagai kelanjutan dariMemorandum of Agreement (bukti T1) antara PT Banyuwangi Shipping(BWS) dan Westport Klang Sdn Bhd (WKSB) yang kemudian melahirkanKerjasama dengan PT (Persero) PELINDO Ill CAB BANYUWANGI (bukti T6) yang diketahui oleh Gubernur Jawa Timur dan Bupati Banyuwangi ;(Hal ini secara jelas dibuktikan bahwa yang bertindak mewakili WKSB dalambukti T6 maupun PT Timur Nusantara dalam bukti P1 adalah NormanMohd Yussof);Bahwa eksistensi dari Perjanjian a quo telah ditegaskan

Putusan Nomor 420 K/TUN/2015menyampaikan kepada Pemerintah RI wilayah wilayah mana sajayang dipilin sebagai wilayah pertambangan dalam PKP2B tersebutuntuk dapat dilakukan pertambangan batubara ;Bahwa salah satu wilayah pertambangan dalam PKP2B yangditentukan oleh Penggugat tersebut terletak di Kabupaten Tanah Laut,sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Direktur JenderalPertambangan Umum Nomor: 198.K/2014/DDJP/1995, tanggal 5 Mei1995 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi DU322/Kalsel

, yang menetapkan wilayah pertambangan Penggugat diKabupaten Tanah Laut dan Kotabaru, seluas 12.473 hektar, denganmasa berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun berturutturut (selanjutnyadisebut SK DIRJEN 95).Penegasan atas keberlakuan PKP2B, yang mengikat bagi PemerintahRI dan Penggugat juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 67 a ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1969 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 11 tahun 1967, yangmenyebutkan

Pengadilan.1.Bahwa di dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 telahditegaskan tujuan Negara Republik Indonesia yakni ada 4 (empat) yaitumelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia, memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupanbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ;Maka untuk mencapai tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakatmaka segala sumber daya yang ada di Indonesia harus diupayakan dandimanfaatkan secara optimal sesuai di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD1945 ditegaskan

Gugatan Prematur1.Kewenangan Negara dalam pengelolaan sumber daya alam mineral(batubara) dan telah ditegaskan pula baik dalam UndangUndang Nomor11 Tahun 1967 dan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa Mineraldan batubara yang terkandung dalam Wilayah Hukum pertambanganIndonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karuniaTuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalammemenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya

Kuasa mutlakini diberlakukan kembali disebabkan terdapat kendala dalam pengurusanSuratsurat tanah sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam NegeriNomor. 14 tahun 1982, sehingga kemudian dikeluarkankembali SuratDirektur Jenderal Agraria Nomor. 594/1492/AGR untuk melancarkan haltersebut.Jadi sangat jelas bahwa pemberian kuasa mutlaktetap dibenarkan dalampelepasan hak milik atas tanah yang dicantumkan dalam perjanjianpengikatan jual beli yang aktanya dibuat oleh seorang Notarissebagaimana ditegaskan

Para Terlawan/semulaPara Penggugat keliru dalam memahami Pasal 36 ayat 3 tersebut, sebabsangat jelas ditegaskan dalam Pasal 36 ayat 3 itu berkaitan dengan HakGuna Bangunan, sementara Para Terlawan/semula Para Penggugatmendalilkan sendiri bahwa sampai saat ini status tanah yang menjadiobyek pelepasan hak belum terdaftar sehingga secara yuridis statushaknya belum berubah baik menjadi Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan maupun Hak Pakai.Bahwa meskipun belum ada status hak yang melekat pada tanah yangmenjadi

Pasal 2 ayat 2, bahwaPihak Pertama (Para Terlawan/semula Para Penggugat) berkewajiban danberjanji serta mengikatkan diri untuk mengganti biaya kerugian dan bungayang lazim dan menurut hukum yang berlaku apabila Pihak Pertama (ParaTerlawan/semula Para Penggugat) melanggar Pasal 2 ayat 1 Akta PelepasanHak tersebut.Sementara belum adanya hak baru yang melekat pada obyek tanahtersebut bukan disebabkan karena Pelawan/semula Tergugat mendapatkan kesulitan dalam proses pengurusan sebagaimana jaminanyang ditegaskan

Hal tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalamputusannya Nomor 938 K/PD/1986 yang mempertimbangkan substansiVerzet terhadap putusan verstek harus ditujukan kepada isi pertimbanganputusan dan dalil gugatan Terawan / Penggugat asal; Oleh karena bukan perkara baru dan merupakan jawaban terhadapgugatan asal maka hukum acara Perdata baik UndangUndang maupundoktri tidak mengenal perubahan jawaban (dalam perkara ini perubahanperlawanan)., oleh karena itu Terlawan menolak perubahan perlawanantersebut

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.

Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwapembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dantahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagiantanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasatersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang peru dijadikan landasan dalam menilaikeabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan suratkuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran MahkamahAgung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RInomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterali;2.

No 0406.G/2018/PA:S gtaterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukansuatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapathidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami

keterangan 2 (dua) orangsaksi Pemohon di persidangan ; Bahwa Pemohon sudah berusaha dinasehati untuk tetap membina rumahtangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agarMajelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturutturut tanpa izin atau tanpa alasan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Salah satu pihak dari suami

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untukbisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yangmenegaskan bahwa sebelum menjalankan

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telahmemenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusussebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran MahkamahAgung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat KeputusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7Ayat (5) dan Ayat (9) UndangUndang

Bahwa, kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohonsudah pernah berusaha menasehati pemohon dan termohon agarrukun kembali, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap termohon, dan mengenai hal tersebut MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU.No. 1 Tahun 1974 ditegaskan untuk melakukan suatu perceraian

Sgta.sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak, Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) PP.No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun1991 juga ditegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanyaperselisihan dan pertengkaran yang terusS menerus antara Ssuami isteridan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal tersebut di atasterdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya