Ditemukan 129564 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-02-2018 — Putus : 02-04-2018 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0511/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tanggal 2 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
10 — 1
Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatselama kurang lebin 11 (Sebelas) tahun berjalan rukun dan harmonislayaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai tahun2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dansering terjadi perselisihan serta pertengkaran teruS menerus yangpenyebabnya yaltu : 4.1.
Register : 24-01-2011 — Putus : 03-05-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PA KAB MALANG Nomor 471/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg Tanggal 3 Mei 2011 —
PEMOHON LAWAN TERMOHON
7 — 3
7 — 3
Termohon sudah tidak bisa menjalankan aktifitasnya sebagaimana layaknyaseorang ibu rumah tangga sekaligus sebagai seorang isteri sebagaimana yang diharapkan suami pada umumnya dalam lingkup rumah tangga;Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon dengan tulus iklaspernah meminta cerai kepada Pemohon;Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Desember2010, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah anak Pemohonsendiri dengan mantan isteri terdahulu
Register : 16-04-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 27-03-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 354/Pdt.P/2013/PN. BKN Tanggal 25 April 2013 — SUDIRMAN,dkk
36 — 11
36 — 11
dari hasilperkawinan Pemohon Sudirman dan Pemohon Salmah tersebut telah dikaruniai anakperempuan yang merupakan anak kelima bernama HARDIANIS, lahir di Kuok tanggal21 Oktober 2000;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkanbahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran anakPemohon yang bernama HARDIANIS karena telah melampaui batas waktu sejaktanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undangundang ;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya
Register : 03-07-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA.Pdg Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 2
14 — 2
dapatmengabulkan pencabutan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut gugatannya,maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;Menimbang, bahwa penyelesaian perkara dengan dicabut, tidak diaturdalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makapengaturan lebih lanjut didasarkan kepada ketentuan yang diberllakukan diperadilan pada umumnya
Register : 29-04-2013 — Putus : 22-05-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PN JEMBER Nomor 396/Pdt.P/2013/PN.Jr Tanggal 22 Mei 2013 — LILY HERMAWATI WIJAYA
16 — 3
16 — 3
Bahwa adapun maksud dan tujuan Permohonan Pemohon untuk menggantinamanya tersebut adalah sematamata untuk menyesuaikan diri di lingkunganmasyarakat sekitar , dimana Pemohon tinggal sebagai Warga Negara Indonesiapada umumnya ;6. Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim PengadilanNegeri ;7.
Register : 28-11-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 03-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 647/Pid.B/2012/PN.Pdg Tanggal 17 Januari 2013 — TERDAKWA
64 — 11
64 — 11
, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakanbersalah atas tindak pidana yang didakwaakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhipidana;Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satusatunya terapi yang terbaik dalam rangkapencegahan suatu kejahatan, akan tetapi karena Undangundang mewajibkan Hakim untukmenjatuhkannya maka dengan pidana penjara yang akan dijatuhkan ini dapat menjadi sarana pencegahandan pendidikan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya
Putus : 08-04-2013 — Upload : 05-05-2013
Putusan PT KUPANG Nomor 12/PDT/2013/PTK Tanggal 8 April 2013 — KONSTANTINUS LITTO, Cs. vs STEFANUS SISA, Cs.
65 — 21
65 — 21
mencermat dengan seksama berkas perkaraserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 13 Januari2012 Nomor : 78/PDT.G/2010/PN.KPG dan telah pula membaca sertamemperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan olehKuasa Hukum para Penggugat/Pembanding tanggal 11 April 2011 yangberpendapat : putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karenadidasarkan pada pertimbangan yang tidak lengkap, dan Pengadilan Negeritelah salah menerapkan hukum pembuktian atau Hukum Acara Perdatapada umumnya
Register : 21-06-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN KOLAKA Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Kka Tanggal 30 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 27
79 — 27
Tergugat dan Tergugat II danTergugat III dengan bagi hasil, dialihnkan menjadi hak milik oleh Para Tergugatmelalui Turut Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan Penggugat telahdinyatakan tentang perbuatan melawan hukum, maka materi perkara initergolong dalam perkara umum yang diatur dalam buku Ill BW (BurgerlijkWetboek) sehingga menurut Pasal 2 Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 joUndangundang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, perkaratersebut diajukan oleh pencari keadilan pada umumnya
Register : 14-05-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA GARUT Nomor 1852/Pdt.G/2019/PA.Grt Tanggal 8 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
PA.Grt, tanggal 14 Mei 2019,dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1852/Pat.G/2018/PA.GrtBahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 Pemohon dan Termohonmelangsungkan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Karangpawitan dengan akta nikah Nomor : 678/62/VI/2015,tertanggal 12 Juni 2015 ;Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah bersama dialamat kediaman Termohon kemudian menjalankankehidupan perkawinan seperti pada umumnya
Register : 05-05-2010 — Putus : 28-10-2010 — Upload : 22-02-2012
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 1963/Pdt.G/2010/PA.Bwi Tanggal 28 Oktober 2010 — PENGGUAGT dan TERGUGAT
16 — 1
16 — 1
Rumah tangga Penggugat dan Tergug at pada awalnyahidup rukun layaknya suami isteri pada umumnya, namunsemakin bertambah tahun kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis diwarnaidengan pertengkaran dan perselisihan yang terusmenerus selama 7 (tujuh) tahun;2.
Register : 05-03-2010 — Putus : 31-08-2010 — Upload : 10-06-2013
Putusan PA UNAAHA Nomor 48/Pdt.G/2010/PA Una. Tanggal 31 Agustus 2010 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
41 — 13
41 — 13
Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua termohon selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu pemohon dan termohon pindahke rumah orang tua pemohon selama kurang lebih tahun, kemudian pemohon dantermohon pindah ke rumah sendiri sampai sekarang dan telah hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;.
Register : 09-01-2013 — Putus : 21-01-2013 — Upload : 13-03-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 22/Pdt.P/2013/PN. BKN Tanggal 21 Januari 2013 — ZULKARNAINI dkk
22 — 9
22 — 9
perkawinan Pemohon Zulkarnaini dan Pemohon Yernitati tersebuttelah dikaruniai anak perempuan yang merupakan anak kedua bernama MEIDILLAANGGRAINEI lahir di Bangkinang tanggal 04 Mei 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatankelahiran anak Pemohon yang bernama MEIDILLA ANGGRAINI karena telahmelampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkanUndangundang ;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya
Register : 30-04-2008 — Putus : 14-05-2008 — Upload : 19-08-2011
Putusan PA KEDIRI Nomor 154/Pdt.G/2008/PA.Kdr. Tanggal 14 Mei 2008 — PEMOHON dan TERMOHON
13 — 8
13 — 8
Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohondalam keadaan tentram dan bahagia sebagaimanalayaknya suami istri pada umumnya akan tetapi kuranglebih sejak bulan Januari 2007 keutuhan danketentraman rumah tanggal tersebut berubah seringterjadi percekcokan dan perselisihan yang sulit untukdidamaikan :4.
Register : 20-03-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PA BLITAR Nomor 1180/Pdt.G/2017/PA.BL Tanggal 8 Mei 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
11 — 3
11 — 3
di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor1180/Pdt.G/2017/PA.BL mengajukan halhal sebagai berikut:1.Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan AkadNikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama ,Kabupaten Blitar, pada hari Ahad, tanggal 02102005, sesuai pada KutipanAkta Nikah, Nomor: XXXXX , tanggal 03102005;Bahwa sebagaimana pasangan Suamilsteri pada umumnya
Putus : 20-05-2018 — Upload : 25-04-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 696/Pid.B/2017/PN Mks Tanggal 20 Mei 2018 — - JPU : LISKEN M.TAMPUBOLON, SH.MH
- TDW : EDI KURNIAWAN
44 — 3
44 — 3
perbuatan Terdakwa tersebuttelah terbukti sebagaimana di dakwakan oleh Penuntut Umum, pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka olehkarena itu. pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih olehPengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskanperkara ini di tingkat banding kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa kurang memberi efek jera dan mendidik kepada Terdakwa maupunsebagai pembelajaran bagi masyarakat umumnya
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 910/B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BERSAMA SEJAHTERA SAKTI
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9 ayat(5), inilanh kekhususan dari Pasal 16B UndangUndangPPN tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16 B di dalam UndangUndang PPN diatur dalam Bab VA mengenai KetentuanKhusus;Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti padaumumnya;Bahwa secara garis
Putusan Nomor 910/B/PK/PJK/201 73.7.3.8.Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKPdan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebih besardaripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakankelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali ataudikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)UndangUndang PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya;Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya
:Pasal 16A mengatur penyerahan kepada PemungutPPN, umumnya yang memungut PPN adalah PKPpenjual namun diatur khusus ketika penyerahan kepadaPemungut maka yang memungut PPN adalahPemungut PPN;Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangunsendiri, umumnya PPN dipungut oleh PKP ataspenyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namun diaturkhusus bahwa bukan PKP pun harus menyetor PPNKMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yangdilakukan;Pasal 16D mengatur penyerahan aktiva yang tujuansemula tidak diperjualbelikan namun dengan
syaratpajak masukannya saat diperoleh dapat dikreditkan,umumnya bahwa syarat dikenakan PPN sebagaimanadiatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajak masukannyadapat dikreditkan atau tidak, syarat inilah kKekhususandalam pasal 16D;Pasal 16E mengenai PPN yang sudah dibayar dapatdiminta kembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9ayat (4) yang dilakukan oleh PKP namun secara khususdiatur dimana bukan PKP pun dapat minta kembali PPNyang telah dibayar;Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidak dapatdikreditkan
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1818/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RANTAU SINAR KARSA
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Di dalam Bab VAtentang Ketentuan Khusus yaitu Pasal 16 A, Pasal 16 B, Pasal 16C, Pasal 16 D, Pasal 16E, dan Pasal 16F;Bahwa keberadaan norma khusus akan mengenyampingkan normaumumnya, artinya ada pemberlakuan yang khusus tidak sepertipada umumnya;Bahwa secara garis besar ketentuan umum bahwa PPN dikenakanatas penyerahan/pemanfaatan BKP atau JKP (Pasal 4 UndangUndang PPN);Bahwa di dalam penjelasannya bahwa syarat terutangnya PPNyang dilakukan oleh PKP yaitu: Barang/jasa yang diserahkan merupakan BKP
PajakKeluaran, apabila Pajak Keluaran lebih besar daripada PajakMasukan maka selisinnya merupakan PPN yang harus disetor olehHalaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 1818/B/PK/PJK/20166.5.6.6.6.7.PKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebih besardaripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan kelebihanpajak yang dapat dmintakan kembali atau dikompensasi (Pasal 9ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UndangUndang PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuan khusus akanmenyimpang dari ketentuan umumnya
;Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasan penyimpangannya:Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN, umumnyayang memungut PPN adalah PKP penjual namun diatur khususketika penyerahan kepada Pemungut maka yang memungut PPNadalah Pemungut PPN;Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangun sendiri,umumnya PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/pemanfaatanBKP/JKP namun diatur khusus bahwa bukan PKP pun harusmenyetor PPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yangdilakukan;Pasal 16 D mengatur penyerahan
aktiva yang tujuan semula tidakdiperjualbelikan namun dengan syarat pajak masukannya saatdiperoleh dapat dikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakanPPN sebagaimana diatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajakmasukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilahn kKekhususandalam Pasal 16D;Pasal 16 E mengenai PPN yang sudah dibayar dapat dimintakembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (4) yangdilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur dimana bukanPKP pun dapat minta kembali PPN yang telah
Putus : 19-07-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GERSINDO MINANG PLANTATION
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
adanyapenyerahan kepada pihak ketiga, lalu pertanyaan yang timbulkemudian adalah untuk apa UU PPN mengatur dua kali.Bukankah hal tersebut sudah diatur di pasal 9 ayat (5), inilahkekhususan dari Pasal 16B UU PPN tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16 B di dalam UU PPN diatur dalamBab VA mengenai Ketentuan Khusus.Bahwa selain Pasal 16 B, Bab VA yang mengatur mengenaiKetentuan Khusus juga diatur dalam Pasal 16 A, Pasal 16 C,Pasal 16 D, Pasal 16E , dan Pasal 16F.Bahwa keberadaan norma khusus akan mengenyampingkannorma umumnya
daripada Pajak Masukan maka selisihnnya merupakanPPN yang harus disetor oleh PKP dan sebaliknya apabilaPajak Masukan yang lebih besar daripada Pajak Keluaranmaka selisinnya merupakan kelebihan pajak yang dapatdimintakan kembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) UU PPN).Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuan khususakan menyimpang dari ketentuan umumnya.Bahwa berikut~ = ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya :Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN,umumnya
yang memungut PPN adalah PKP penjual namundiatur khusus ketika penyerahan kepada Pemungut maka yangmemungut PPN adalah Pemungut PPN.Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangun sendiri,umumnya PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namun diatur khusus bahwa bukanPKP pun harus' menyetor PPN KMS dan tiadapenyerahan/pemanfaatan yang dilakukan.Pasal 16 D mengatur penyerahan aktiva yang tujuan semulatidak diperjualbelikan namun dengan syarat pajak masukannyasaat diperoleh dapat dikreditkan
, umumnya bahwa syaratdikenakan PPN sebagaimana diatur Pasal 4 tanpa harusdilihat pajak masukannya dapat dikreditkan atau tidak, syaratinilah kekhususan dalam pasal 16D.Pasal 16 E mengenai PPN yang sudah dibayar dapat dimintakembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (4) yangHalaman 27 dari 44 halaman.
Register : 19-10-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 19-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 96 - K / PM I-03 / AD / X / 2011 Tanggal 12 Januari 2012 — Kopda Sunarman
52 — 7
52 — 7
Cudi tersebut adalah hasil curian karenaharganya dibawah harga pasaran pada umumnya dan tidak dilengkapidengan suratsurat berupa STNK dan BPKB..Bahwa Terdakwa tidak pernah memesan untuk membeli sepeda motorhasil curian kepada Sdr. Cudi, tetapi apabila Sdr. Cudi berhasilmendapatkan sepeda motor hasil curian maka Sdr. Cudi selalumenghubungi Terdakwa melalui handhone kemudian sepeda motorhasil curian tersebut ditawarkan dan dijual oleh Sdr.
Cuditersebut adalah hasil curian karena harganya dibawah harga pasaranpada umumnya dan tidak dilengkapi dengan suratsurat berupaSTNK dan BPKB.Bahwa benar Saksi1 Julio Pernanda alias Nanda dan Saksi2 PreliOkto Fernando serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak1723.24.Za;26.2a28.29,pernah memesan untuk membeli sepeda motor hasil curian kepadaSdr. Cudi./ 23.
Dimanadalam perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapidengan suratsurat sah sebagai bukti telah terjadinyajual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi,faktur, dan sebagainya.e Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah suatuperbuatan/tindakan untuk memindahkan barangsekaligus memindahkan hak kebendaanya kepada oranglain dengan caracara yang lazim berlaku dalam praktekjual beli pada umumnya.e Bahwa yang dimaksud dengan menyewa adalah suatucara/perbuatan tindakan untuk ikut mendapat/menikmati
atas sesuatu benda / barang milik orang lain,dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan pembayaran(umumnya berupa uang) menurut jangka waktu ( sesuaikebutuhan/kepentingan yang bersangkutan ).21e Yang dimaksud dengan menukar adalah suatuperbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain)dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang .e Yang dimaksud dengan menerima gadai adalahmenerima sesuatu barang yang berfungsi sebagaijaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu,dimana si penerima gadai itu telah
Cuditersebut adalah hasil curian karena harganya dibawah harga pasaran2918.19.20.21.Dae:23%24.25.pada umumnya dan tidak dilengkapi dengan suratsurat berupaSTNK dan BPKB.Bahwa benar Saksi1 Julio Pernanda alias Nanda dan Saksi2 PreliOkto Fernando serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidakpernah memesan untuk membeli sepeda motor hasil curian kepadaSdr. Cudi./ 19.
Register : 14-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PA Sendawar Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Sdw Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
96 — 33
96 — 33
ailiaall slsLogie jlisl sie glS cSArtinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz talah ibunyayang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, makadia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukal.Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaananak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: legal custady, yaknikebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputikebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukumpada umumnya
yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya,namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebin dominan diperoleh dariayahnya.
Dan kedua: fisical custady, yakni kebutuhan pemeliharaan anaksecara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmanimaupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian,merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum,belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembanganak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperolehdari ibunya.Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama dalamasuhan
Ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata tersebut diatur dalam Bab XIX tentang Piutang dengan hakmendahulukan, artinya, Pasal tersebut mengatur tentang piutang dengan hakdidahulukan pada umumnya yang menjadi kewajiban orang yang berhutangPutusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.SdwHalaman 34 dari 43 halaman(debitur) guna memenuhi hak pemilik piutang (kreditur) yang didahului dengandibuatnya suatu akad atau perjanjian hutang piutang antara debitur dan krediturbermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan
juncto Pasal 153 ayat 2 huruf (b)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan PenggugatPutusan Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.SdwHalaman 38 dari 43 halamanRekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepadaPenggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah tuntutan yang wajar, sehingga patutdikabulkan.Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangatberbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya