Ditemukan 122745 data
Urut Berdasarkan
Putus : 31-07-2013 — Upload : 05-06-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498 K/Pdt/2013 Tanggal 31 Juli 2013 — PT. SARINAH (Persero) vs PT. PARNA RAYA
404 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
404 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah ditegaskan adalahmilik Turut Termohon Kasasi;49.Bahwa selanjutnya Judex Facti telah keliru) menafsirkan bukti P16Termohon Kasasi, berupa surat dari Direktur Turut Termohon Kasasi kepadaDirektur Utama Pemohon Kasasi, tanggal 21 November 2007, karena suratdari Direktur Turut Termohon Kasasi kepada Direktur Utama PemohonKasasi, tanggal 21 November 2007, sebagaimana bukti P16 adalah buktiyang menerangkan kronologis luas tanah Turut Termohon Kasasi dan dalambukti P16 tersebut telah jelas dan tegas
Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan telah ditegaskan bahwaRUPS dan/atau anggaran dasar dari suatu Perseroan adalah merupakanorgan perseroan terbatas yang tertinggi dimana organ ini mempunyai hakdan kewenangan yang tidak dimiliki oleh direksi dan komisaris. Dengandemikian, RUPS dan/atau anggaran dasar merupakan organ yang tertinggididalam perseroan.
Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas ditegaskan bahwa RUPS dan/atau anggaran dasarmerupakan organ perseroan yang paling tinggi, sehingga berdasarkan haltersebut maka telah jelas dan tegas didalam perseroan Turut TermohonKasasi apa yang tercantum dan dinyatakan didalam Anggaran Dasar adalahaturan yang berlaku dan sah serta mengikat bagi para pemegang sahamTurut Termohon Kasasi, Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis HakimAgung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
telah ditegaskan adalah milik Turut TermohonKasasli;Bahwa adapun pemanfaatan dan penggunaannya sama sekali tidak terkaitdengan adanya perbedaan status kepemilikan antara Turut TermohonKasasi dengan pihak lain atau dengan demikian pemberian inbreng berupatanah seluas 8.181 m? sebagaimana tercantum dalam basic agreement telahdilaksanakan sepenuhnya secara menyeluruh.
Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas ditegaskan bahwa RUPS dan/atau anggaran dasarmerupakan organ perseroan yang paling tinggi, sehingga berdasarkan haltersebut maka telah jelas dan tegas didalam perseroan Turut TermohonKasasi apa yang tercantum dan dinyatakan didalam anggaran dasar adalahaturan yang berlaku secara sah serta mengikat bagi para pemegang sahamTurut Termohon Kasasi;90.Bahwa kepemilikan saham atas nama Pemohon Kasasi berdasarkananggaran dasar Turut Termohon
Putus : 07-06-2012 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 306 /Pdt.P/2012/PN.Kds Tanggal 7 Juni 2012 — WELAS ASIH
11 — 3
11 — 3
persidangan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan PermohonanPemohon adalahsebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalahuntuk pencatatan kelahiran anak pemohon yang terlambatpencatatannya pada Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2)Undang Undang No.23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan telah ditegaskan
Register : 19-11-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PA Ngamprah Nomor 611/Pdt.P/2020/PA.Nph Tanggal 16 Desember 2020 — Pemohon melawan Termohon
10 — 9
10 — 9
ketentuan Pasal 271 Rv;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh ParaPemohon sudah seharusnya dikabulkan, sebagaimana akanditegaskan dalam diktum penetapan ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaraoleh Para Pemohon a quo telah dikabulkan, maka demikian MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara,sebagaimana juga akan ditegaskan
Register : 08-03-2018 — Putus : 19-03-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 86/Pdt.P/2018/PN Blk Tanggal 19 Maret 2018 — MARSUKI, Tempat/Tanggal Lahir : Sangkala/31 Desember 1954, Umur : 63 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, bertempat tinggal di Sangkala Desa Sangkala Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Pendidikan : SD, selanjutnya disebut sebagai Pemohon
15 — 6
15 — 6
Menyatakan nama Marsuki Bin Marru lahir di Sinjai pada tanggal 20 Mei 1950sebagaimana dalam Paspor Nomor : A 4775034, tertanggal 04 Maret 2013,ditegaskan atau diubah menjadi Marsuki lahir di Sangkala pada tanggal 31Desember 1954 sesuai dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Pendudukdengan Nomor : 7302063112540051, Kartu. Keluarga Nomor7302060802100015 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302LT030120183.
Register : 04-03-2011 — Putus : 08-06-2011 — Upload : 14-07-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 66/Pdt.G/2011/PTA.Sby Tanggal 8 Juni 2011 — Yuli Handoyo bin Hardi Suparmin
Sriyani binti Murdi
21 — 21
21 — 21
benar ;Menimbang, bahwa kesaksian saksi Tergugat Kariyono BinJoyosupito yang memberikan keterangan tidak berdasarkanpenglihatan dan pendengaran saksi sendiri akan tetapikarena diceriterakan oleh Tergugat dan ibu kandung Tergugatdinyatakan tidak sah sebagai alat bukti, karena tidakmemenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 171 ayat(1) HIR dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdata ;Menimbang, bahwa kesaksian seorang saksi TergugatSuwadi Bin Warso tidak memenuhi syarat batas minimalpembuktian sebagaimana ditegaskan
Register : 28-10-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PA DOMPU Nomor 895/Pdt.G/2021/PA.Dp Tanggal 22 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 6
9 — 6
Jo YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugatdapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawabandari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikanHal. 4 dari 7 Hal. Pen.
Register : 05-08-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 09-10-2014
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 517/Pdt.G/2014/PA.Sgm Tanggal 16 September 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 3
9 — 3
tersebut dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa majelis hakim tetap berupaya mendamaikanpenggugat dan tergugat pada setiap persidangan dan ternyata upayatersebut berhasil, dan penggugat telah menyatakan secara lisan dipersidangan pada tanggal 16 September 2014 untuk mencabut perkaranyadengan alasan bahwa penggugat dengan tergugat telah kembali rukun dalamrumah tangganya sebagaimana semula;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. joyurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan
Register : 30-03-2010 — Putus : 05-04-2010 — Upload : 24-10-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 303/Pdt.P/2010/PN.Kds. Tanggal 5 April 2010 — SITI ZUBAIDAH
12 — 3
12 — 3
GANESHAanak ke1 dari pasangan suami isteri DIRMAN dengan SITI ZUBAIDAH, kelahiran anaknya yangbernama ADHITYA TIRTA GANESHA itu belum dibuatkan Akta Kelahiran, maka oleh karena ituuntuk persyaratan dan proses pembuatan Akta Kelahiran terlambat di Kantor Catatan Sipil danKependudukan diperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kudus (vide bukti suratP1.P2, P3, P4 ); Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan pada Pasal 32 ayat (2) telah ditegaskan
Putus : 24-02-2010 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 268/Pdt.P/2010/PN.Kds Tanggal 24 Februari 2010 — ZAINUDIN
11 — 3
11 — 3
acarapersidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan pemohon adalah untukpencatatan kelahiran anak pemohon yang terlambat pencatatannya pada KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditegaskan
Register : 22-05-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 11-04-2019
Putusan PA DEPOK Nomor 1722/Pdt.G/2018/PA.Dpk Tanggal 16 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 13
26 — 13
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UndangUndang No. 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan: Gugatan soalpenguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istridapat diajukan bersamasama dengan gugatan perceraian ataupun sesudahputusan perceraian memperoleh kekuatah hukum tetap;.
Register : 02-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 306/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 30 September 2020 — Pemohon:
Balqis Alkatiri
82 — 23
Balqis Alkatiri
82 — 23
Jkt.Pst.Akta Lahir nomor 2649/JP/1992, tertanggal 14 May 1992, diterbitkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, yang semula adalahperempuan dapat dikoreksi dan ditegaskan sebagai lakilaki;10.
Register : 27-03-2012 — Putus : 18-04-2012 — Upload : 21-05-2012
Putusan PA KOTABUMI Nomor 99/Pdt.G/2012/PA.Ktbm Tanggal 18 April 2012 — Pemohon - Termohon
10 — 0
10 — 0
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, majelisberkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapatdiwujudkan lagi sebagaimana tujuan perkawinan yang ditegaskan dalam AIQuransurah ArRuum ayat 21;Hal 6 dari 9 hal. Put.
Register : 05-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tbt Tanggal 27 Juni 2019 — Penggugat:
1.EDISON TAMBUNAN
2.MANGINAR WATI TAMBUNAN
3.JANNUS TAMBUNAN, SE
4.NURMAIDA TAMBUNAN
5.LINDA R.TAMBUNAN
6.Dra.LISBETTY H TAMBUNAN
7.NURLIAH KHAROLINA
Tergugat:
KARNIEL SIBURIAN
99 — 24
1.EDISON TAMBUNAN
2.MANGINAR WATI TAMBUNAN
3.JANNUS TAMBUNAN, SE
4.NURMAIDA TAMBUNAN
5.LINDA R.TAMBUNAN
6.Dra.LISBETTY H TAMBUNAN
7.NURLIAH KHAROLINA
Tergugat:
KARNIEL SIBURIAN
99 — 24
/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diserahkan kepada Majelis Hakimpada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, yang isinya pada pokoknya menyatakanbahwa Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (Reglemen op deBurgerlijke Rechtsvordering) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengansyarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban.Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23November 1985 ditegaskan
Register : 23-12-2009 — Putus : 05-01-2010 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 88/Pdt.P/2009/PN.Kds Tanggal 5 Januari 2010 — KHATDAWATI
26 — 4
26 — 4
Pemohon dengan suaminya Nor Ali Wahyudi, kelahiran anaknya yang berna ma Ahmad Taufiqul Khilmi itu belum dibuatkan Akta Kelahiran, maka oleh karena itu untuk persyaratan dan proses pembuatan Akta Kelahiran terlambat di Kantor Catatan Sipil dan Ke Kependudukan diperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kudus (videbukti surat P1,P2, P3, P4);22 222222 22522205e Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentangAdminisFe asi Kependudukan pada Pasal 32 ayat (2) telah ditegaskan
Register : 15-11-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 992/Pdt.G/2018/PA.Sub Tanggal 24 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 5
49 — 5
tidak menjelaskan kapanmeninggal dunianya Sifa binti Abu Kasum, Tebe bin Abu Kasum, Husin bin AbuKasum dan Badera bin Abu Kasum, ketiga dalam posita gugatan juga tidakmenjelaskan ada tidaknya ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Sifabinti Abu Kasum, almarhum Tebe bin Abu Kasum, almarhum Husin bin AbuKasum dan almarhum Badera bin Abu Kasum, yang mana apabila ada ahlliwaris yang ditinggalkan juga harus menjadi pihakpihak dalam perkara a quo,keempat dalam petitum gugatan angka 3 juga harus ditegaskan
Register : 27-01-2010 — Putus : 08-02-2010 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN KUDUS Nomor 174/Pdt.P/2010/PN.Kds. Tanggal 8 Februari 2010 — TRl HARNOTO
17 — 3
17 — 3
sampaivtsekarang karena kesibukan Pemohon dengan isterinya NUR HIDAYAH, kelahiran anaknyayang bernama ABIM SETIAWAN itu belum dibuatkan Akta Kelahiran, maka oleh karena ituuntuk persyaratan dan proses pembuatan Akta Kelahiran terlambat di Kantor Catatan Sipildan Kependudukan diperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kudus (videbukti surat P1, P2, P3, P4); Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi UndangUndang No 23 Tahun 2006 HentangAdministrasi Kependudukan pada Pasal 32 ayat (2) telah ditegaskan
Register : 01-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PA PADANG Nomor 1290/Pdt.G/2020/PA.Pdg Tanggal 22 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 4
25 — 4
Pasal143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupayamendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membinarumah tangga dengan Tergugat dan upaya tersebut berhasil, kemudianPenggugat menyatakan secara lisan mencabut perkara ini;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat,maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalamdiktum penetapan ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang
Register : 02-05-2013 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 21-10-2015
Putusan PA WATAMPONE Nomor 249/Pdt.P/2013/PA Wtp. Tanggal 23 Mei 2013 — PEMOHON
10 — 5
10 — 5
Bahwa antara pemohon dengan Ruse binti Hannasing tidak ada halangan pemikahan.Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukumperkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang hams dipenuhi dalamperkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.Menimbang, bahwa perkawinan orangtua pemohon telah memenuhi maksud Pasal2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974
Register : 02-05-2013 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 03-11-2015
Putusan PA WATAMPONE Nomor 271/Pdt.P/2013/PA. Wtp Tanggal 23 Mei 2013 — Pemohon
18 — 7
18 — 7
Bahwa antara pemohon dengan Jamma bin Hibbu tidak ada halangan pemikahan.Menimbang, bahwa oleh karena pemohon beragama Islam, maka hukumperkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yang dalam Pasal 14Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan rukun dan syarat yang hams dipenuhi dalamperkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.Menimbang, bahwa perkawinan orangtua pemohon telah memenuhi maksudPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan
Register : 30-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA BATAM Nomor 1799/Pdt.G/2019/PA.Btm Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 27
54 — 27
Pasal143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupayamenasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan poligami,dan upaya tersebut berhasil, kemudian Pemohon menyatakan akanmencabut perkara ini;Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon, makapemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan akan ditegaskan dalamdiktum penetapan ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan