106/Pdt.P/2011/PN.Prob

PENETAPANNomor : 106/Pdt.P/2011/PN.Prob.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikanPenetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :FERI LINGGARIATI, tempat / tanggal lahir Probolinggo / 05 Pebruari 1980, pekerjaanMengurus Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Jl.

KH.Abd.Hamid 42 RT.002 RW.002, Kelurahan Kebonsari Kulon, KecamatanKanigaran, Kota Probolinggo ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;PENGADILAN NEGERI tersebut:Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;Telah memeriksa buktibukti Surat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal05 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggopada tanggal 05 Desember 2011, dibawah Register Nomor : 106

Rp.160.000,(Seratus enam puluh ribu rupiah).Nomor : 106/Pdt.P/2011/PN.Prob.BERITA ACARA SIDANG Persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo yang dilaksanakan diGedung Pengadilan Negeri Probolinggo jalan Dr. Moch. Saleh No. 26Probolinggo pada hari RABU, tanggal 14 Desember 2011, telah memeriksapermohonan yang diajukan oleh:FERI LINGGARIATI, tempat / tanggal lahir Probolinggo / 05 Pebruari 1980,pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, beralamat di Jl.KH.Abd.

semula Penggugat memang tidak bisa membuktikan dalildalil gugatannya, maka sudah tepat dan benar bila gugatannya di tolak ;Bahwa dalil pemohon banding yang menyatakan nilai limit lelang dianggapterlalu rendah adalah alasan yang tidak benar dan mengada ada, karenasesuai faktanya pelaksana lelang telah merujuk pada ketentuan Pasal 35dan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/Pmk.06/2010 Tahun2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubahdengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.106

/PDT/201 7/PT.BJMdan telah diperingatkan melalui Surat Peringatan sampai SuratPeringatan Ill yang tetap diabaikan kewajiban hukumnya sehingga prosespelelangan atas obyek jaminan hak tanggungan sebagaimana dimaksuddalam Undang Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan danpelaksana lelang yang merujuk pada ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36Peraturan Menteri Keuangan No. 93/Pmk.06/2010 Tahun 2010 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah denganPeraturan Menteri Keuangan RI No.106

dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilantingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilantersebut dibebankan kepadanya ;Memperhatikan ketentuan Perundangundangan yang berlaku, khususnyaUndang Undang No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan pelaksanalelang yang merujuk pada ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan MenteriKeuangan No. 93/Pmk.06/2010 Tahun 2010 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan RINo.106

dikarenakan sakit jantung, sebagai bukti Surat Keterangan Kematian yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Tabir Selatan,Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, Nomor : XXX/XX/SKK/DS.BT/XXX/2014, tanggal 18 Maret 2014;Bahwa almarhum PEWARIS merupakan suami dari Pemohon J;Bahwa almarhum PEWARIS semasa hidupnya menikah dengan PEMOHON I,dan melangsungkan akad nikah pada tanggal 29 Mei 1979 di KecamatanSokaraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor: 106

Kemudian juga merubah petitum poin2 yaitu, menambahkan IBU PEWARIS sebagai ahli waris dari almarhum PEWARIS .Adapun selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, para Pemohon telahmengajukan alat bukti berupa:A Surat:1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan PEWARIS Nomor:106/95/V/1979, yang telah dinazegelen, setelah diteliti ternyata cocok dansesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanSokaraja, Kabupaten

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telahdiberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud pasal 2 ayat 3Undangundang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuaidengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat 2 RBg jo pasal 1888KUHPerdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhisyarat formil alat bukti surat;Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas namaPemohon I dan Sukirman nomor 106

PUTUSANNomor 96/Pdt.G/2017/PN.BlbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :NINIK YULIANI, pekerjaan Wiraswasta, NIK 3204105107730007, Tempat/Tgllahir, 11 Juli 1973, Agama Kristen, berkedudukan di TamanKopo Indah Ill, C4/106 Rt. 006 Rw. 013, Kel.

Bale Endah, KabupatenBandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei2017 selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;LawanJULIANTO, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di taman Kopo Indah Ill,C4/106 Rt.006 Rw.013, Kel.Rahayu, Kec.Margaasih,Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca gugatan Penggugat,dan mempelajari berkas perkara;Telah memperhatikan suratsurat bukti yang diajukan di persidangan ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan

, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak berkehendak untuk membelakepentingannya, oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir danpemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan register perkara perdata padaPengadilan Negeri Bale Bandung, terungkap bahwa Penggugat sesuai denganbukti surat P1 berupa foto copy Kartu Keluarga, yang menyatakan bahwaPenggugat Ninik Yuliani, Perempuan, Lahir di Malang, 11 Juli 1973, beralamatdi Taman Kopo Indah IlC4/106

Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013, Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan di Lingkungan Sapaan,Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu,berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/10/ /2013,tertanggal 24 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatPut. No 126/Pdt.G/2018/PA.Plp.

Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/10/ /2013,yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan WalenrangUtara, Kota Palopo, tertanggal 24 Oktober 2013, bermeterai cukupsesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;B. Saksisaksi:1.

Penggugat berupaFotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/10/X/2013, tanggal 24 Oktober2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Walenrang Utara, sebagai akta otentik yangnilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwaantara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sahmenikah tanggal 10 Oktober 2013;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukanoleh Penggugat karena perselisihan dan pertengkaran sebagaimanaketentuan

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan denganTergugat pada tanggal 20 Juli 1983, di hadapan Petugas PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten GresikProvinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:106/6/VII/1983 tanggal 20 Juli 1983;Him. 1 dari 6 him.Put.No.1443/Padt.G/2017/PA.Gs2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan,sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;3.

termasuk dalam bidang perkawinanyang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49ayat (2) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi Kewenangan absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah denganTergugat pada tanggal 20 Juli 1983, sebagaimana Kutipan Akta NikahNomor 106

Pada tanggal 21 Februari 2002, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang(Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/42/II/2002 tanggal 21 Februari2002);2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat diDesa Kebonsari Kecamatan Purworejo Kabupaten Pasuruan selama 1tahun 1 bulan.

Kemudian Majelis Hakim telah berupayamendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil laludibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugattelah mengajukan bukti bukti surat berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanSumbermanjingwetan Kabupaten Malang Nomor 106/42/I11I/2002 tertanggal21 Februari 2002 (P.1);Menimbang, bahwa selain itu.

Eliya Rudiyana binti Rodhi, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru PAUD,Pendidikan terakhir SMA, Tempat tinggal diJalan Cemara RT.03 RW. 05 No. 106 PelutanKecamatan Pemalang Pemalang, sebagaiPemohon V;6. Ahmad Bahtiar bin Arif Romadhon, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaanMahasiswa, Pendidikan terakhir SMA, Tempattinggal di RT.006 RW. 006 RandudongkalKecamatan Randudongkal Pemalang, sebagaiPemohon VI;7.

SAMSUDIN aliasAGUS alias ROSO bin SUSANTO;: Blitar;: 23 tahun/2 Agustus 1996;: Lakilaki;: Indonesia;: Dusun Sendang, Desa Tuliskriyo,Kecamatan Sanan Kulon, KabupatenBlitar;: Islam;: Swasta;Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Blitardidakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 juncto Pasal 106

korektif dan preventif, dengan pidana yangdijatunkan judex facti maka diharapkan Terdakwa menyadarikesalahannya dan tidak mengulanginya;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanjJudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 197 juncto Pasal 106

Tanah beserta rumah seluas 106 m? yang terletak di KabupatenBekasi;11.2. 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Neo Zebra tahun 2005;11.3. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Megapro 2004;11.4. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT 125 tahun 2015;12.

Menetapkan Harta bersama sebagai berikut:1) Tanah beserta rumah seluas 106 m? yang terletak di Kabupaten Bekasi;2) 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Neo Zebra tahun 2005;3) 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Megapro 2004;4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul GT 125 tahun 2015;Sebagai harta bersama antara Pemohon (Pemohon) dan Termohon(Termohon);4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Hal. 3 dari 6 Hal.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahanpada tanggal 30 Mei 1988, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, sebagaimanadalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/22/V1/1988, tanggal 1 Juni 19882. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sihgat taklil talak;3.

No.1573/Pdt.G/2014/PA.GrtMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supayabersabar untuk damai hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapitidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/22/V1/1988tanggal 01 Juni 1988 dari

No.1573/Pdt.G/2014/PA.GrtMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan denganketerangan dua orang saksi yang telah disumpah, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagaisuami isteri yang sah dan perkawinannya dicatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:106/22/VI/1988 tanggal 01 Juni 1988 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadungora,Kabupaten Garut, bukti ( P1 ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P1 ) tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami

PENETAPANNomor 323/Pdt.P/2019/PA.BppSD aie etDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan MajelisHakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara LainLain yangdiajukan oleh:Muhwan bin Dadi, Grobogan, 17 Mei 1967, agama Islam, pendidikanSLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal diJalan Prona Ill, No.106, RT. 19, Kelurahan Sepinggan ,Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota

Balikpapan, ProvinsiKalimantan Timur, sebagai Pemohon I;Karwen binti Kartani, Kedungwringin, 31 Desember 1967, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggaldi Jalan Prona Ill, No.106, RT. 19, Kelurahan Sepinggan ,Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, ProvinsiKalimantan Timur, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa

Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Pemohon Ilbertempat tinggal Rumah Dinas TNI AD Sepinggan Jalan WirayudaVI, RT.42, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 20tahun, dan Terakhir di Jalan Prona Ill, No.106, RT. 19, KelurahanSepinggan , Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana layaknya suami isteri yangsah sampai dengan sekarang.

Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tigaridbu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor:106/PID/2011/PT.JPR tanggal 12 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :> Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSorong tersebut;> Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor:77/Pid.Sus/201 1/Pn.Srg tanggal 05 Agustus 2011 yang dimohonkan banding;> Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan

Bahwa terhadap pidana denda yang dijatuhkan, Judex facti tidakmenyalahi UndangUndang, oleh karena itu alasan kasasi Penuntut Umumtidak beralasan dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan TinggiJayapura Nomor:106/PID/2011/ PT.JPR tanggal 12 Januari 2012 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor:77/Pid.Sus/201 1/PN.SRG tanggal 05 Agustus 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai pidanadenda dan lamanya pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

No. 340 K/Pid.Sus/2013Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA/PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SORONG tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor:106/PID/2011/PT.JPR tanggal 12 Januari 2012, yang menguatkan amar putusan PengadilanNegeri Sorong Nomor:77/Pid.Sus/2011/ PN.SRG tanggal 05 Agustus 2011sekedar mengenai pidana denda dan lamanya

Kentuk Bin Subani terbukti bersalahmelakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAANFARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatansebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bayu Aziz Alfajar Als.

wib atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi GALUH DESKA ADIPRATAMA Als KENUNG alamat Dusun Jaten RT.10 RW.04 Desa Duren KecamatanTugu Kabupaten Trenggalek atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masihHalaman 2 dari 19 Putusan No.72/Pid.Sus/2021/PN Trktermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106

daftar obat keras;Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai izin edarobat keras yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yangsemestinya prosedur pembelian dan kepemilikkannya harus dengan resep dokter danperedarannya harus melalui Apotek dan terdakwa tidak mempunyai kKewenangan ataukeahlian apapun karena terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta terdakwa tidaksedang sakit;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 197 jo Pasal 106

Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Barang siapa;2. Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki jin edar;3. Dengan Sengaja;Ad. 1.

Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa Bayu Azis Alfajar Als. Kentok Bin Subani telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;2.

Kediri, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kabupaten Kediri yang berwenang mengadili "dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UUNo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar yang harusmemenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan

Bahwa terdakwa dalam menyimpan peredaran sediaan farmasi berupa piljenis LL tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tanparesep dokter dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi karenapekerjaan terdakwa sehariharinya adalah Kuli Bangunan dan terdakwatidak pernah memperoleh pendidikan di bidang farmasi atau kesehatan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.SUBSIDIAIRBahwa ia terdakwa

Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya sebagai berikut : 1.

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1);Menimbang, bahwa berdasar Pasal 106 (1) UU.

Pasal 106 ayat (1) UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) danPeraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Kahfid alias Dono bin Imam Mansur(alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana " Dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidakmemiliki izin edar " sebagaimna dalam dakwaan primer;2.

faktafakta dan dasardasar hukumtersebut, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan NegeriSukadana dalam perkara a quo untuk menyatakan menolakGUGATAN dari PENGGUGAT atau setidaktidaknya menyatakanGUGATAN tidak diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) ; LIMIT LELANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUMSEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MENTERIKEUANGAN NO.93/PMK.06/2010 TAHUN 2010 TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN LELANG SEBAGAIMANA TERAKHIRDI UBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NO.106

.93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ; Bahwa berdasarkan Pasal 36 dalam Peraturan Menteri KeuanganNo.93/PMK.06/2010 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaansebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNo.106/PMK.06/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, menyatakan sebagai berikut : OPaisal B66 2neseceeneeeecereecee een rereraee erect24.(1)(2)(3)(4)(5)(6)21Penjual / Pembeli Barang dalam menetapkan

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 4.2.Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelelangan,Tergugat Il berkewajiban untuk melakukan pemeriksaanpemenuhan legalitas formal subjek dan objek lelang berdasarkanberkasberkas permohonan lelang yang diserahkan oleh pmohon31lelang (Tergugat ), hal ini sebagaimana disebutkan dengan tegasdalam pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor :93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelangsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor : 106

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 16Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentangpetunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tentangperubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 4.4.Bahwa Tergugat sebagaimana dalam surat pernyataannyamenyatakan akan bertanggung jawab apabila terdapat gugatanatau tuntutan yang timbul sebagai akibat proses pelelangan objekperkara a quo

/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk PelaksanaanBahwa pelaksanaan lelang atas objek perkara a quo telah sesuaidengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan dan ketentuan pelelangan yang yang berlaku yaitu33Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentangpetunjuk pelaksanaan lelang sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tentangperubahan atas PPeraturan Menteri Keuangan

Menyatakan Terdakwa ARDI WIRANATAalias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah DenganSengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/AtauAlat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan;2.

Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah atausetidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana Dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat(1) perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut

dapat diedarkan setelah mendapat izin edar danbarang bukti yang ditemukan dari Terdakwa merupakan TriheksifenidilHidroklorida termasuk obat daftar G atau biasa disebut obat keras danobatobat tertentu tidak mempunyai izin edar karena peredaran obat / piltersebut harus dengan izin edar sebagaimana yang diatur olehPeraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1010/MENKES/PER/XI/2008Tentang Registrasi Obat pada BAB IV Pasal 14;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 197 Jo Pasal 106

Pasal 106 ayat (1)UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut: 22 nne nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn n ne Setiap orang;O ran nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn Dengan sengaja;3.Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yangtidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pasal 106 ayat (1) Undangundang RI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan:MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa ARDI WIRANATA Alias ADI tersebut diatas,terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar sebagaimana dakwaanalternatif kesatu Penuntut Umum;2.

Pasal 106 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan sebagaimana Surat Panggilan Balai BesarPengawas Obat dan Makanan (BPPOM)No.SPGL/01/IX/2019/BBPOMPPNS tertanggal 10 September 2019jo. Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 11 September 2019jo.

Pasal 106 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan sebagaimana Surat Panggilan Balai Besar PengawasObat dan Makanan (BPPOM) No.SPGL/01/IX/2019/BBPOMPPNStertanggal 10 September 2019 jo. Berita Acara Pemeriksaan(Tersangka) tanggal 11 September 2019 jo. Surat PerintahPenyidikan No.SPDP 44/IX/2019/BBPOMPPNS tanggal 10September 2019 tersebut;.

Pasal 106 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatansebagaimana Surat Panggilan Balai Besar Pengawas Obat danMakanan (BPPOM) No.SPGL/01/IX/2019/BBPOMPPNStertanggal 10 September 2019 jo. Berita Acara Pemeriksaan(Tersangka) tanggal 11 September 2019 jo. Surat PerintahPenyidikan No.SPDP 44/IX/2019/BBPOMPPNS tanggal 10September 2019 tersebut;.

Pasal 106 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36Halaman 31 dari 103 Putusan Nomor 29/ Pid/ Prap/2020/PN Bdg.Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana Surat PanggilanBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM)No.SPGL/01/IX/2019/BBPOMPPNS tertanggal 10 September2019 jo. Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 11September 2019 jo.

Pasal 106 ayat (1) dan atau Pasal 196 jo.

tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;5 Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 106

IMUL Bin SURIANSYAH terbuktisecara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukantindakdengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam dakwaan pasal pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1)UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan ;. Menjatunkan pidana terhadap Terdakwa MULIYADI Als.

sebuah jalan yaitu Jalan Putri Jaleha dan bukan merupakan toko obat atauapotik yang telah mempunyai ijin untuk mengedarkan jenis obatobatan serta dalammenjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut terdakwa tidakada memiliki ijin edar karena telah dicabut ijin edarnya sejak tanggal 27 Oktober2009 oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan surat NomorPo.02.01.1.31.3997.Perbuatan terdakwa Muliyadi Als Imul Bin Suriansyah sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106

Tidak Memiliki Ijin EdarMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2003 tentangkesehatan, menyatakan :(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatijin edar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi persyaratan objektivita dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijinedar, yang kemudian

telah terpenuhi padaperbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. 98 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secarakumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan keduasebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106

pula dengantujuaan pemidanaan yang bukan sematamata sebagai pembalasan atas perbuatanTerdakwa, namun diharapkan agar Terdakwa dapat kembali menjadi anggotamasyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil danpatut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalamamar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat Pasal 196 Jo Pasal 98 dan Pasal 197 Jo Pasal 106