87/Pdt.G/2024/PA.Pdg

87/Pdt.P/2018/PA.Mw

PUTUSANNomor 87/Pdt.P/2018/PA.Mw.ZENE Z

87/Pdt.G/2022/PA.Sbh

kesatuan.Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/K/AD/II09/tanggal 29 Juli 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaanini.Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang padapokonya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87

Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan dirisesuai Laporan Polisi Nomor : LP03/A03/IV/2013/III/23 tanggal 11 April2013 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 18 April2013 dari Denpom III/3.4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali.5.

18 April 2013 sesuai denganBerita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Denpom III/3 atau selama + 43(empat puluh tiga) hari secara berturutturut.i Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa iin dariKomandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugastugasoperasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesiadalam keadaan aman.Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur tindakpidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87

hari.Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhiBahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yang merupakan faktahukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapatcukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukantindak pidana Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpaijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari .Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87

laporan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkut an tidak beradaditempat dan belum kembali ke kesatuan.Bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat tersebut oleh karena merupakanlengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidanalakukan Terdakwa maka Majelis Hakim perlumenentukan statusnya untuk tetap dilekat kan dalam berkas perkara.11Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebanimembayar biayaPerkara.Mengingat : Pasal 87

Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepadaMajelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :Terdakwa Prada Yapi Batmomolin Nrp 31050953391083 bersalahmelakukan Tindak Pidana : Desersi dalam waktu damai,sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat(1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM. 2Dengan mengingat Pasal 87 ayat (1) ke2 Jo Ayat (2) KUHPM danPerundangundangan lain yang mengatur, kami mohon agar Terdawadijatuhi dengan pidana :Pidana Pokok : Pidana penjara

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sahdari Komandan satuannya, saat itu kondisi Kesatuan dan sekitarnyadalam keadaan damai serta baik Kesatuan maupun diri Terdakwa tidakdipersiapkan untuk melaksanakan tugastugas operasi militer atauPClAN(. n 2 nana nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnnBerpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam denganpidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke2

Sebagaimana diaturdan diancam dengan pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM. : Bahwa oleh Karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak adaalasan pemaaf atau pembenaran oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadiliperkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dariperbuatan Terdakwa serta halhal lain yang mempengaruhi sebagaiberikut : 772 222 n nn nn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn cnn cnce Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukan

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Pasal 143UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan. 222 nn nn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMENGADILI1.

Surat Dakwaan = Oditur Militer Nomor:Sdak/87/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020.3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III19Jayapura Nomor : Tap/06K/PM.III19/AD/I/2021tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III19Jayapura Nomor : Tap/06K/PM.III19/AD/I/2021tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan PaniteraPengganti.5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III19 Jayapura Tap/06K/PM.III19/AD/I/2021 tanggal 8Januari 2021 tentang Hari Sidang.6.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur MiliterNomor : Sdak/87/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaanperkara ini.2. Halhal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militerdalam persidangan.Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yangdiajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknyaOditur Militer menyatakan bahwa :a.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah telah melakukan tindak pidana :Desersi dalam waktu damai.Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanamenurut Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agarTerdakwa dijatuhi dengan :Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu)tahunPidana Tambahan : Dipecat dari DinasMiliter cq TNIADc. Menyatakan barang bukti berupa sSuratsurat : 4 (empat) lembar Absensi KesatuanKodim 1705/Paniai an.

TMT O6 Mei 2019 s.d 16 Juni 2019selanjutnya yang bersangkutan kembali pergimeninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah TMT 10Juli 2019 sampai dengan dibuatkannya berita acaratidak diketemukannya Terdakwa dari SubdenpomXVII/11 Nabire pada tanggal 28 Februari 2020 atauselama kurang lebih dari 210 (dua ratus sepuluh)hari secara berturutturut.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebuttelah memenuhi unsurunsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancam denganpidana yang tercantum dalam Pasal 87

Serda Samsi Salasa terhitung 10Juli 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019.Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut diatas erat kaitannya dengan tindak pidana yangdilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadappembuktian unsurunsur tindak pidana yangdidakwakan kepada Terdakwa dan sejak semulatelah menjadi satu dengan berkas perkara, sehinggadipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetapdilekatkan dalam berkas perkara.Pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190

pemeriksaan perkara ini.Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dariBerita Acara Pemeriksaan penyidik.Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepadaMajelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakanbahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana: Militer yang karena salahnya ataudengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalamwaktu damai lebih lama dari tiga puluh hari sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana menurut pasal 87

Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijindari Danyonko 469 Paskhas, Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwamaupun kesatuan Yonko 469 Paskhas tidak sedangdipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telahcukup memenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke2 joAyat (2) KUHPM.: Bahwa para Saksi atas nama Kapten Pas Tony Rahmadani(Saksi1) dan

Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadapTuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsurunsur tindakpidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalamtuntutannya pada dakwaan tunggal yaitu pasal 87 ayat (1) ke2 Jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikansendin sesuai dengan penilaian Majelis Hakim berdasarkanfaktafakta hukum yang terungkap dipersidangan,sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan dibawahini.Hal 10 dari 18 hal.

Putusan Nomor 99K/PM.102/AU/IX/2019MenimbangMenimbangMenimbangMenimbang: Berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yang merupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakimberpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkanbahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Militer yangdengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalamwaktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diaturdan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke2 joAyat (2) KUHPM.: Bahwa

Serda AbdullahMansur NRP 525933 Ba Pok Sar Kima Yonko 469 Paskhas.Bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat yangmenunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya danupaya pencarian oleh pihak Kesatuan Yonko 469 Paskhas, olehkarena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, makaMajelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkandalam berkas perkara.: Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo Ayat (2), Pasal 26 KUHPM, Pasal 143UndangUundang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter dan Ketentuan peraturan

Bahwa Terdakwa bersama Saksi Wardiono Alias Dion Bin Kanapi dalammelakukan perbuatannya tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenangyang mengakibatkan kerugian yang dialami Perum Perhutani sebesar Rp.3.225.000, (Tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 87 Ayat (1) Huruf c Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke1KUH Pidana.Halaman 6 dari 13 halaman Putusan

dapatditerima;Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan telah mengajukan memoribanding bertanggal 27 Januari 2021 dengan keberatankeberatan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaTURUT SERTA MEMILIKI HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARIKAWASAN HUTAN YANG DIAMBIL SECARA TIDAK SAH sebagaimanadalam dakwaan Ketiga Pasal 87

Ayat (1) Huruf c Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 Ayat 1 ke1 KUH Pidana, terhadap pertimbangan ini kami PenuntutUmum TIDAK SEPENDAPAT, Adapun alasan Penuntut Umum tidak sependapatdengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan karenaPertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap Pasal 87 Ayat (1)Huruf c Undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat

terdapat serbuk kayu bekas gergaji, apabila pohon tersebutroboh atau tumbang dengan sendirinya penampang dari tunggak tersebutseluruhnya pasti tidak beraturan Maka Penuntut Umum berkeyakinan bahwaterdakwa terbukti melanggar dakwaan Pertama Pasal 82 Ayat (1) Huruf CUndangundang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke1 KUH Pidana;Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 82/Pid.B/LH/2021/PT SMGSehingga menurut keyakinan Penuntut Umum bahwa Pasal 87

dilakukanpenangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatunkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan danmenurut ketentuan pasal 193 (2) b Kitab Undangundang Hukum Acara Pidanatidak ada alasanalasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanyaTerdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanyadibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;Memperhatikan, Pasal 87

Perkara:PDM /DUM/07/2014 yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu, Tanggal16 Juli 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :1Menyatakan terdakwa Ponijan Bin Al Martanom telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secaratidak sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1)huruf b Jo pasa 12

bahan kayu yang mereka inginkan ada atau tidaknya kepadaterdakwa.Dan terdakwa memperoleh ke untungan dari hasil penjualan kitarRp.20D.DDD,fdua ratus ribu rupiah) setiap tonnya.Bahwa perbuatan terdakwa membeli kayu hasil penebangan pohondalam Kawasan Hutan Berdasarkan Hasil Survey Lapangan Serta Ploting padaPeta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) tanpa memiHkiizin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.on= Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 87

hukum yang telah terungkap diatas, telahdapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatanseperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukansuatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukumyang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidana sepertidalam dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Tunggalyakni melanggar Pasal 87

yang dibeli terdakwa tersebut berasal dari dalam Kawasan HutanManurung daerah Kelurahan Basilam Baru Kecamatan Sei Sembilan Kota Dumai,dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsurunsur yang didakwakandalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum,dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa patutdipersalahkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksuddalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 87

besaran denda dan berapa lamanya pidanapengganti jika denda tersebut tidak dibayar yang akan dikenakan kepadaTerdakwa akan Majelis Hakim putuskan sebagaimana amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwasebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaranbiaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAPidana kepada Terdakwadibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalamamar putusan perkara ini ;Mengingat Pasal 87

Begitujuga, bahwa pencantuman Pasal 87 ayat (2) PKB tidakdilengkapi dengan penjelasan sebagai latar belakangpenjatuhan hukuman. Dengan demikian, sudah dan sangatjelas bahwa obyek sengketa a quo adalah cacat hukumkarena tidak sesuai dengan norma standar dan prosedursebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Ill. KRONOLOGIS GUGATAN :Bahwa, dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan iniadalah sebagai berikut :1 Bahwa, berdasarkan surat Direktur Utama PT.

Disamping itu juga,penerapan Pasal 87 ayat (2) PKB~ yang tidak dilengkapidengan peraturan yang dilanggar.

No. 219 K/TUN/2011semula VP Of Aijrport Business dalam Kelas Jabatan 3.Keputusan ini melanggar PKB Pasal 43 (1) ~~ Ob, karenahukuman dijatuhkan tanpa ada rekomendasi' dari KP2DK,Tim Pertimbangan Kepegawaian maupun Tim Pemeriksa Khusus ;9 Bahwa, setelah keluar keputusan ini Penggugat mempertanyakanpenerapan Pasal 87 ayat (2) PKB melalui surat tanggal 12 Oktober dan dijawaboleh Direktur Utama tanggal 6 November 2009, dengan melarnpirkan Nota DinasDirektur Personalia dan Umum Nomor: DP 273/00/11/2009

Karena itu mohon keputusankeputusanDireksi tersebut dibatalkan dan atau setidaknya dinyatakan batal demi hukum ;10 Bahwa, atas tanggapan direktur utama tersebut Penggugatmohon penjelasan tentang penerapan Pasal 87 = ayat (2)melalui surat tanggal 19 November 2009 dan pada tanggal30 November 2009 dipanggi/ Direktur Personalia dan Umumnamun tidak dijelaskan mengenai penerapan Pasal 87 ayat(2) maupun prosedur dalam penjatuhan hukuman disiplin tersebut ;11 Bahwa, akibat dari penjatuhan sanksi hukuman

Negara);Dengan demikian, maka berdasarkan faktafakta di atas, TERGUGATbukanlah termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmelaksanakan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPeradilan Tata Usaha Negara ;B Bahwa, Keputusan TERGUGAT a quo bukan merupakanKeputusan Tata Usaha Negara atau Obyek Sengketa Tata UsahaNegara, sebagaimana diperjelas lagi dalam Pasal 87

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengajamelakukan ketidak hadiran tanpa jin dalam waktu damailebin lama dari tiga puluh hari sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke2 yo ayat (2)KUHPM.b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :a) Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun.b) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI AD.c.

Sertu Ade Chandra Muhammad FudinNRP 21130054050493 ke Pengadilan Militer I11 Yogyakarta.Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnyamengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1)ke2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diriTerdakwa sebagai berikut:Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidanameninggalkan dinas tanpa jin Komandan Satuan terhenti sejakperkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom IV/2berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP09

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin,Terdakwa maupun kesatuan Yonif 403/ WP tidak sedangdipersiapkan untuk melaksanakan tugas opesari militer dan negaraKesatuan RI dalam keadaan aman.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dandiancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1)ke2 Jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SerkaJonatha Purnama Huda, Serda Ardiansyah

Ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPMmengandung unsurunsur tindak pidana sebagai berikut:Unsur kesatu : MiliterUnsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidak hadiran tanpa jjinUnsur ketiga : Dalam waktu damaiUnsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hariBahwa mengenai unsurunsur Pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnyasebagai berikut:Unsur kesatu: Militer.Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalahangkatan bersenjata

Oleh karena itu suratsurattersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM danPasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundangundanganlain yang bersangkutan.MENGADILI:1.

terhitungmulai tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 10 September 2018atau selama 49 (empat puluh sembilan) hari secara berturutturut,dan selama itu Kesatuan maupun keadaan wilayah atau daerahkhususnya jajaran Kodam IX/Udayana dalam keadaan damai atautidak dalam keadaan perang maupun Kesatuan Terdakwa tidakdipersiapkan untuk tugas operasi militer.Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang buktitersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yangdidakwakan kepada Terdakwa.: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenalbatasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke2 jo ayat (2)Kitab UndangUndang Hukum Pidana Militer sebagaimana yangdidakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakanpendapatnya sebagai berikut :1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapatbeberapa pendapat yakni :a.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakimtidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutannya yangmenyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1)ke2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadapdiri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 10 September 2018sesuai Berita Acara Tidak WHadirnya Tersangka pada saatpemeriksaan di tingkat Penyidikan Denpom IX/3 Denpasar.: Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpahdan setelah menghubungkannya

Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telahterbukti Secara sah dan meyakinkan.: Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas merupakan faktafakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapatbahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwaTerdakwa telah bersalan melakukan tindak pidana : Militer yangdengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktudamai lebin lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dandiancam dengan pidana dalam Pasal 87

Kaotmil Ill13Denpasar Nomor : B/394/X1/2018 tanggal 26 November 2018.Bahwa barang bukti berupa suratsurat tersebut merupakan buktiketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satudalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnyauntuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.: Bahwa oleh karena Terdakwa sampai saat ini tidak hadir dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkanTerdakwa untuk ditahan apabila dikemudian hari Terdakwadiketemukan/tertangkap.: Pasal 87

permohonan dan mendengarkan keterangan Pemohonmaupun saksisaksi ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 29 Mei 2012yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dengan register perkaraNomor : 762/Pdt.P/2012/PN.Blt. yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berkut :e Bahwa Pemohon, telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernamaSUSTIYAH pada tanggal 21 Juli 1989 di Blitar, sebagaimana bukti Kutipan AktaNikah No. 195/87

Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 195/87/VII/89 tertanggal 2271989 a.n. SUNARYOdengan SUSTIYAH yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Udanawu, Kab. Blitar, ( diberitanda P.4 ) ;5. Foto copy Kartu Kaluarga no. 3505022209060157, a.n. Kepala Keluarga SUNARYO,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenBlitar, ( diberi tanda P.5 ) ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orangsaksi yaitu : Saksi 1. ZUANA FITRIA dan Saksi 2.

1 TE(1243) 2(411) 1(5) 29(55) 2(43) 2(50605) 29(52) 1(41) 2(41243) 2(5061) 1(43) 2(5) 29(1211) 1(3) 1(43) 2(55) 2(605043) 2(205) 29(1211) 1(5) 29(55) 2(41) 2(44) 1(43) 2(5155) 2(41) 2(44) 1(43) 2(5) 29(50602053) 2(11) 1(5) 29(4241) 2(3) 1(542505) 29(5041) 2(3) 1(601211) 1(43) 2(205) TdETQgB0.T000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 729.00 Tm/F12 1 TE(3) 141) 22053) 2220425041) 244) 15) 8744) 1605443) 220425) 874711) 12052) 1605) 8750252) 143) 2505) 8711) 1((((((((((((((((2010043) 2(1015) 87

(55) 2(43) 2(3) 1(4743) 2(11) 1(5) 87(52) 1(41) 2(4546050 43) 2(5) 87(S041) 2(3) 1(601211) 1(43) 2(205) 87(6043) 2(20425) 87(52) 1(41) 2(41243) 2(SO61) 1(43) 2(5) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 707.00 Tm/F12 1 TE(43) 2(3) 1(5411) 1(44) 15) 208((1243) 2(205) 208(1211) 1(52) 1(43) 2(460575) 208(1211) 1(1243) 2(44) 1(43) 2(3) 1(5) 208(S043) 2(11) 1(205) 208(3) 1(605041) 2(2043) 2(5) 208(S443) 2(61) 1(43) 2(S743) 2(205) 208(61) 1(43) 2(42043) 2(5) 208(476052) 1(11) 1(5756) TdETQqBT0.000

Aceh Besar (Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 38/2/Ka.d/87) dan keperluan lainnya bila suatu saat diperlukan oleh para Pemohon;

Oditur Militer Nomor :Sdak/113/K/AD/03/VII/2016, tanggal 26 Agustus 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.Pembacaan keterangan para Saksi di persidangan dari BeritaAcara Pemeriksaan Penyidik Pom.Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepadaMajelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwaTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana :DESERSI DALAM WAKTU DAMAIsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87

Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Satuan tanpa ijin yangsah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidakdipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer danNKRI dalam keadaan aman dan damai.Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhiunsurunsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam denganpidana berdasarkan : Pasal 87 ayat (1) Ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaituSaksi1 Serma Zainuddin dan Saksi2 Serda Parno

ketidakhadiran tanpa jijindalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hariTerhadap terbuktinya unsurunsur sebagaimana yang telah diuraikanOditur Militer dalam tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akanmembuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkanterhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akanmempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenaibatasan lamanya tindak pidana Pasal 87

tindak pidana sebagaimanyang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.Bahwa berdasarkan halhal yang diuraikan di atas yang merupakanfakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapattelah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalahtelah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengajamelakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lamadari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidanayang tercantum dalam : Pasal 87

tiga) lembar daftar Absensi a.n Serda Sutrisno NRP31940585031075 TMT 1 Maret 2016 s/d 31 Mei 2016.Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan buktiketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya Koramil 04/Dabo Kodim0315/Bintan dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga MajelisHakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perluditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebanimembayar biaya perkara.Pasal 87

87/PDT.P/2012/PN.PRA

PENETAPANNomor: 87/PDT.P/2012/PN.PRADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapermohonan dalam Peradilan Tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaiberikut kepada : Nama : HILTANTempat dan tanggal lahir : Prako, 01 Juni 1988Jenis Kelamin : LakilakiAgama : IslamPendidikan : SDPekerjaan : TaniAlamat : Prako, Desa Barabali, Kecamatan Batukliang,Kabupaten Lombok Tengah ;selanjutnya, disebut sebagai PEMOHON.Pengadilan Negeri

tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam perkara ini ;Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;Telah mendengarkan keterangan saksisaksi dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 2Nopember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya padatanggal 2 Nopember 2012, di bawah Register Nomor : 87/PDT.P/2012/PN.PRA ;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran kepadaBapak Hakim Pengadilan Negeri

Kaharuddin Yunus adalah Pemilik Saham YayasanPerguruan Tut Wuri Handayani berdasarkan Surat Tanda Pemilikan SahamNo. 005/YPTWH/B/87 tertanggal 1 Nopember tahun 1987 senilai Rp.10.130.217,00 (Sepuluh Juta seratus tigapuluh ribu dua ratus tujuh belasrupiah);9.

Kaharuddin Yunus telah disetujui dan diakui oleh seluruh pendiriYayasan Perguruan Tut Wuri Handayani berdasarkan Surat TandaPemilikan Saham No. 005/YPTWH/B/87 tertanggal 1 Nopember tahun 1987;11.

Bahwa dalam aktanotaris tersebut disebutkan juga tentang pengurus yayasan dan peraturanrumah tangga Yayasan Tut Wuri Handayani;Menimbang, bahwa dari bukti T.2a dan T.2b yaitu Surat KeputusanSusunan Pengurus Yayasan No.005/YPTWH/C/87 dan Surat KeputusanSusunan Pengurus Yayasan No.005/YPTWH/C/87 diperoleh data tentangkepengurusan yayasan perguruan tut wuri handayani berdasarkan hasil rapatPengurus Yayasan Perguruan Tut Wuri Handayani pada hari Sabtu tanggal 12September 1987 beserta dengan lampiran

Pengurus Yayasan tersebut;Menimbang, bahwa dari bukti T3 yaitu Surat Tanda Pemilikan SahamNo.005/YPTWH/B/87 ditarik data tentang adanya kepemilikan saham dari ketigaorang Pendiri Yayasan Perguruan Tut Wuri Handayani yaitu Drs.

Haji Hamzah Limpo dan Syafrudin Tabrani tersebut bertindak sekaligussebagai pengurus dari yayasan tut wuri handayani sebagaimana dituangkandalam Surat Keputusan Pengurus Yayasan Tut Wuri Handayani GowaNo.003/YPTWH/C/87 tentang Susunan dan Personil Pengurus YayasanPerguruan Tut Wuri Handayani Gowa (vide bukti P4 dan T2a).

Sebagaimana keputusan (obyek gugatan) yang dibuat olehTergugat tersebut tidak melanggar dan bertentangan dengan Pasal 28 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karenaketentuan yang tertuang dalam norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN adalahdiberlakukan terhadap PNS yang masih aktif sehingga kapan pun suatu putusanpengadilan yang menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat(4) huruf b UU ASN tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrachtHalaman 36 dari 109 Halaman

Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPRnya, Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN tetap berlaku selama PNS yang dijatuhipidana demikian masih aktif.

;Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa ketentuan atau normaPasal 87 ayat (2) UU ASN diterapkan tanpa terkecuali terhadap setiap PNSyang telah melakukan tindak pidana umum (selain tindak pidana jabatanatau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan) yang dilakukandengan tidak berencana.

Selain itu, Pasal 87 ayat (2)UU ASN tidak sekalipun menutup pintu atau menghalangi PNS untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap KeputusanPPK.;Halaman 44 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPR.

Dalam hal PNS tidak puas dan merasa diperlakukantidak adil dalam pemberhentian PNS berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat(4) huruf b dan huruf d di atas, maka dapat mengajukan gugatan terhadapKeputusan PPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara.;.

div>83. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Alokasi Penyaluran Raskin bulan Oktober 2013 tanggal 01 Oktober 2013 ;