Ditemukan 282017 data
10 — 3
Putusan No. 0252/Pdt.G/2016/PA.Dpharus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebuttelah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 danPasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatanpembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yaitu Anuriah bintiMuhammad Said adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikanketerangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syaratformal sebagaimana
serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikanoleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhisyarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dandapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut salingbersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan pokok perkaraoleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 danPasal
12 — 3
) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, Isibukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon II yangberada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebuttelah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapatditerima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 danpasal
No. 0919/Pdt.P/2017/PA.PraSALINAN PENETAPAN:Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapatditerima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 danpasal 175 R.Bg;Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalilangka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialamisendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan olen para Pemohon,oleh karena itu keterangan saksi
11 — 5
cekcokdisebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon dan Termohon masingmasingkembali ke rumah orang tua sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarangyang sudah berjalan 2 tahun 3 bulan lamanya dan sudah tidak salingmemperdulikan lagi.Menimbang, bahwa walaupun dalam permohonan Pemohon tidakdisebutkan dasar hukum yang mendasari permohonan Pemohon namun secaratersirat dapat dipahami bahwa permohonan tersebut secara yuridis didasarkanpada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 danPasal
Putusan No.266/Pdt.G/2018/PA Plp.Menimbang, bahwa oleh karena saksisaksi tersebut masingmasingmemberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaanrumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keteranganketerangan saksisaksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertamadengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksisaksi tersebut telah menuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 danPasal 309 R.Bg., dengan demikian keteranganketerangan
13 — 14
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telahterbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orangorang dekatPenggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengandemikian telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2(dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraTergugat
Mahkamah Agung R.I. tanggal 22Oktober 2002 No. 28/TUADAAG/IX/2002, maka Pengadilan memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan SalinanPutusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempatpernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Kantor UrusanAgama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugattercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersediauntuk itu;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) danPasal
9 — 5
dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentangkedudukan Penggugat sebagai isteri dari T ergugat;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1undangundang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undangundangnomor 3 tahun 2006 dan undangundang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di KabupatenBekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) danPasal
Oleh sebab ituPenggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karenaPenggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum(persona standi in judicio) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuanpasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturanpelaksanaan Undangundang nomor 1 tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuanpasal 4 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 danpasal
27 — 3
kedudukan dan kapasitassebagai persona standi in judicio dalam perkara a quo melawan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di depanpersidangan Majelis telah mendengarkan saksisaksi dari Penggugat;Menimbang, bahwa saksisaksi telah menghadap satu persatu masuk keruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syaratformal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat 1 (3e) danPasal
Penggugat dengan Tergugatkarena Tergugat yang suka memakai narkoba, oleh karenanya apa yang dimaksudoleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 joPasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukumsebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal
14 — 1
Banyumas menuruthukum dapat dibenarkan dan Pengadilan Agama Banyumas berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini (vide Pasal ayat (1) dan 49 ayat (1) serta Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan dengan perubahan kedua sesuai Undangundang Nomor 50 Tahun 2009) ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Photokopi Kutipan Akta Nikah yangtelah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan Pasal 165 HIR danpasal
tanggatersebut sudah pecah ; Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyatapecahnya, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankanhanya akan menimbulkan madharat utamanya bagi kedua belah pihak ; 10 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dinyatakan terbukti kebenarannyasesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 danPasal
10 — 0
HIR, yaitubukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, serta dua orang saksi masingmasing bernama SAKSI PARA PEMOHON dan SAKSI II PARA PEMOHON;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu TandaPenduduk atas nama Para Pemohon, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenanguntuk itu, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri, telah bermateraicukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilaipembuktian sempurna dan mengikat, hal ini sesuai maksud Pasal 165 HIR danPasal
Kediri;Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Penolakan PernikahanNomor Kk.15/33/04/Pw.01/352/2015, bertanggal 03 September 2015 yang dibuatdan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, telah bermeteraicukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilaipembuktian sempurna dan mengikat, hal ini sesuai maksud Pasal 165 HIR danPasal 2 Ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang
64 — 23
Putusan No. 0760/Pdt.G/2016/PA.SIwMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yangmenyatakan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnyabaik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia maka panggilankepada Tergugat dilaksanakan melalui media massa sebagaimana ketentuan danPasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan Undangundang Nomor 1
Pasal 70ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama danPasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan denganPasal 116 huruf (6b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIRjo.
28 — 1
Tahun2006danperubahankeduadenganUndangUndangNomor50 Tahun2009,makaperkaraaquo merupakankewenanganabsolutperadilan agama;Menimbang,bahwaPemohonmendalilkantelahmelangsungkanperkawinandenganTermohonyangdicatatkandiKUA Kecamatan Cilincing;Menimbang,bahwauntukmenguatkandalilpermohonannyaPemohonmengajukanbuktiP2(fotokopi dari kutipanaktanikah)yangmerupakanaktaotentikdantelahbermateraicukupdantelahcocokdenganaslinyaternyatasesu aiolehkarenaitu buktitersebuttelanmemenuhiPasal2 ayat (3) UndangUndangNomor 13Tahun 1985 Tentang Bea Materai danPasal
berpisahpun Termohon sudah tidak ada kabar beritanyajuga sudah tidakada hubungan baik lahir maupun batin dengan demikian harapan untuk hiduprukun dalam rumah tangganya sudah sulit;Halaman10 dari 15 halaman Putusan Nomor 1565/Pdt.G/2016/PAJUMenimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumahtangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuanperkawinan sebagaimana maksud dari Al Quran Surat ArRum Ayat 21 danPasal
10 — 2
merupakan bukti identitas diri, telah bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sahari PRENQQUQ dL, sss esnesseeeeesencese reece seneee ne semeenertiscneneeteeemseeaeeeMenimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelasmenunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dengan bukti P1 yangmerupakan identitas diri yang sah dari Penggugat dan tidak adanya bantahandari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a danpasal
Putusan No. 2627/Pdt.G/2017/PA.Bks.memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIRsehingga keterangan saksi tersebut memiliki kKekuatan pembuktian dan dapatditerima sebagai alat DUkti; 020 22 onsen en ne nen en nen nnneeMenimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugatbersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena ituketerangan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 danpasal 172 HIR; 2222222 n nnn n nn nnn nnn nnn nnn n nee e eeeMenimbang
15 — 3
Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik yang dibuat olehPejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi materai serta di stempeloleh Kantor Pos dan telah pula sesuai dengan aslinya dengan demikian buktitersebut telah sempurna (volledig bewijskracht), dan mengikat (bindendebewijskracht) sebagaimana diatur dalam pasal 1870 Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata) jo. pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksudpasal 2 ayat 3 UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai danpasal
faktahukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuaidengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danpasal
26 — 4
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301302 R.Bg danPasal 18881889 BW, sehingga buktibukti tersebut memiliki nilai pembuktianyang penuh dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang merupakanfotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkanbahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Seluma yang merupakanwilayah
Tasterjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi pernah melihat danmendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, antara Penggugat danTergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan yang lalu,keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapitidak berhasil, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya danrelevan dengan dalil permohonan Penggugat, maka kesaksian saksisaksitersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) danPasal
30 — 12
Bg. dan Pasal 70ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama danPasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untukmengikrarkan talak satu raj terhadap Termohon di hadapan sidang PengadilanAgama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon(verstek);Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkaraini termasuk
Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) danPasal 309 R. Bg.;3. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975;4. Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islamserta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmidan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;2. Mengabulkan permohonan Pemohondengan verstek;3.
11 — 0
Putusan No.merupakan identitas diri yang sah dari Penggugat dan tidak adanya bantahandari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a danpasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan AgamaBekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yangmerupakan akta otentik dan telah bermeterai
didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harusdibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telahmemenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIRsehingga keterangan saksi tersebut memiliki Kekuatan pembuktian dan dapatditerima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugatbersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena ituketerangan keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 danpasal
46 — 24
Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatanperceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan, Penggugat danTergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 danPasal
63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 sertaPasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 danPasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Boroko berwenang untukmenerima dan memeriksa perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P ) yang merupakan akta autentik dantelah
20 — 10
Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolutuntuk mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telahdapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk wilayah yangberdomisili di wilayah xxxxxxxxx XXXxx, yang mana merupakan wilayahYuridiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 danPasal
terjadiperselisinan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukupberalasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dinilai telahpecah dan rusak (broken marriage), sehingga Majelis Hakim berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai ketentuanPenjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 201910juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal
14 — 4
bukti pernikahan oleh karenanya Pemohon dan Pemohon Il sangat membutuhkan penetapan sahnya nikah sebagai buktihukum dari perkawinan Pemohon dan Pemohon Il dan guna untuk mengurussuratsurat penting lainnya, oleh karenanya para Pemohon mempunyaikedudukan dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonanpengesahan nikah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukm Islam;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) danPasal
terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain; Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Pemohon belum tercatatdi Kantor Urusan Agama tempat keduanya menikah;Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon dan Pemohon Il telahmemenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2ayat (1 dan 2), Pasal 6 ayat (1 dan 2) UndangUndang No. 1 tahun 1974, jo.Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan Pasal 14, Pasal 19,Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) danPasal
131 — 49
yang lainbaik kedua belah pihak maupun secara sepihak serta disertai dengan hidupberpisah itu adalah merupakan bentuk percekcokan teruS menerus, demikianyang terjadi didalam perkara ini antara Penggugat/Terbanding denganTergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sertaberpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih, oleh karena itu alasanPenggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalampenjelasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal
Undang Undang Nomor 1Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian denganTergugat, haruslah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesualdengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuaidengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah
11 — 8
Oleh karenanya sesuai dengan ketentuanPasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik IndonesiaNomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II PedomanTeknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, gugatan Penggugattersebut sepatutnya dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) danPasal 90 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 jo.