Tergugat bersama almarhumGunawan mendirikan Pabrik Kelapa Sawit yang dinamakan Sinar LangkatPerkasa, dimana sejak tahun 200an hingga saat ini, Tergugat sebagaimanaalmarhum Gunawan semasa hidupnya, berperan aktif sebagai yang turutserta mengelola Pabrik Kelapa Sawit tersebut serta Tergugat juga berperanaktif sebagai yang mengelola/pimpinan sebuah unit usaha PerbengkelanBesi Glugur yang didirikan dan dimiliki oleh almarhum Gunawan selakuorangtua Penggugat ;Bahwa Tergugat Il adalah sebuah Perseroan Terbatas

yang bergerakdalam sektor bidang usaha jasa industri Perbankan yang didirikanberdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang jasanyadigunakan oleh Perbengkelan Besi Glugur menjadi mitra perbankan untukmengurus likuiditas keuangannya ;Bahwa Turut Tergugat Ill, adalah sebuah Perusahaan Terbatas yangdidirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,bergerak dalam sektor Pabrik Kelapa Sawit, yang Pendiriannya juga dibidanidan didirikan oleh Almarhum Gunawan selaku orangtua Penggugat

yangdimulai dengan membuka Kebun kelapa Sawit hingga mendirikan PabrikKelapa Sawit ;Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 274/Padt.G/2018/PN Mdn5.Bahwa Tergugat IV adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerakdalam sektor bidang usaha jasa industri Perbankan yang didirikanberdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang jasanyasetidaktidaknya pada tahun 2006 yang lalu digunakan oleh PT.

Bahwa adapun dasar hukum terhadap Exceptio Ne Bis In Idem terdapat didalam Pasal 1917 KUH Perdata yang dimana unsurunsurnya adalahsebagai berikut :Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 274/Pdt.G/2018/PN MdnSuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansiputusan ituGugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yangsama diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubunganyang sama pula dengan putusan hakim

Bahwa Tergugat III adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkanAkta Pendirian Nomor: 04 tanggal 31 Juli 2003, yang diperbuat dinadapanWenny Adytia Kurniawan, Sarjana Hukum, Notaris di Stabat dan telahmendapatkan Pengesahaan dari Departemen Kehakiman dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor: C1940HT.01.01.TH.2003 tanggal 15Agustus 2003 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kalidirubah dengan akta Nomor

ANDJUR NAULI : Badan Hukum Perdata, dalam hal ini diwakili olehYUSUF TAUFIK, berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Direktur Utama,berkedudukan di Jalan.Multatuli No. 2, Kelurahan Hamdan, Kecamatan MedanMaimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa ParaPemegang Saham Perseroan Terbatas PT. ANDJURNAULI Nomor 9 Tanggal 10 Januari 2011. Dalam hal inimemberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagaiberikut ;1. MANAHAN,S.H., ;2. JOSEP PANGGABEAN,S.H.

Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1549/Sunggaldan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Sunggal yang masingmasing terdaftar atas namaPerseroan Terbatas Andjur Nauliberkedudukan di Medan dan diterbitkan tanggal 15 Maret 2005,Sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yangtelah ditetapkan.

Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1549/Sunggal terdaftar atas nama Perseroan Terbatas ANDJUR NAULIberkedudukan di Medan berasal dari Pemecahan/ Pemisahan/bidangHak Guna Bangunan No. 1548 (Pemisahan diatas namanya sendiri),yang berakhir haknya tanggal 09032025, sesuai dengan Surat UkurNo. 142/Sunggal/2005 tanggal 14032005 seluas 3.200 m2 ; Bahwa Hak Guna Bangunan No. 1549/Sunggal dikenakan HakTanggungan No. 3842/2011 Peringkat (Pertama) APHT PPAT AidaSelli Siburian,

Menyatakan sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1555/Sunggal, SuratUkur No. 148/Sunggal/2005tanggal 14032005 seluas 8. 303 m2 terdaftaratas nama perseroan terbatas PT. ANDJUR NAULI berkedudukan diMedan ;4.

BuktiT1 Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor1549/Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005atas nama Perseroan Terbatas ANDJUR NAULIberkedudukan di Medan;2. BuktiT2 Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor1555/Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,Provinsi Sumatera Utara, diterbitkan tanggal 15 Maret 2005atas nama Perseroan Terbatas ANDJUR NAULIberkedudukan di Medan.;3.

Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengantelah melakukan tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalahsebagai berikut :e Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);e Bahwa Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));e Bahwa dalam jumlah terbatas

, Narkotika Golongan dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obatdan Makanan (Pasal 8 ayat (2));Bahwa Narkotika Golongan dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalamproses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang

melaluisuntikan;e Menolong orang sakit dalamm keadaan darudat dengan memberikanNarkotika melalui suntikan, ataue Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;(Pasal 43 ayat (4));e Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yangdiserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapatdiperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));e Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis,dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalamjumlah terbatas

Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengantelah melakukan tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalahsebagai berikut :Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);Bahwa Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));Bahwa dalam jumlah terbatas

, Narkotika Golongan dapat digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi danuntuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelanh mendapatpersetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obatdan Makanan (Pasal 8 ayat (2)); Bahwa Narkotika Golongan dilarang diproduksi dan/atau digunakandalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1)); Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang

denganmemberikan Narkotika melalui Suntikan, atau Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;(Pasal 43 ayat (4));Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 2634/Pid.Sus/2020/PN Lbp Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yangdiserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapatdiperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5)); Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis,dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalamjumlah terbatas

35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengantelah melakukan tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalahsebagai berikut : Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7); Bahwa Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1)); Bahwa dalam jumlah terbatas

, Narkotika Golongan dapat digunakanuntuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi danuntuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelanh mendapatHalaman 26 dari 34 Putusan Nomor 2634/Pid.Sus/2020/PN Lbppersetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obatdan Makanan (Pasal 8 ayat (2)); Bahwa Narkotika Golongan dilarang diproduksi dan/atau digunakandalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menolong orang sakit dalamm keadaan darudat denganmemberikan Narkotika melalui suntikan, atau Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;(Pasal 43 ayat (4)); Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yangdiserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapatdiperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5)); Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis,dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalamjumlah terbatas dan

pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)" ;Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkanbahwa "Pasal init memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaranmateriil, sesuai dengan asas yang dianut dalam UndangUndang Perpajakan.Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan,beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti darifakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas

pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)" ;Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkanbahwa "Pasal init memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaranmateriil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undangundang perpajakan ;Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan,beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti darifakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas

pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)" ;Kemudian dalam rnernori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkanbahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaranmateriil, sesuai dengan asas yang dianut dalam UndangUndang Perpajakan ;Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan,beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti darifakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas

yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 44 Alinea ke3"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atasdata yang terdapat dalam berkas banding dan buktibukti yang diajukan sertapenjelasan dari Pemohon Banding dan Terbanding, diketahui bahwa PemohonBanding telah membuktikan bahwa koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp4.758.715.635,00 bukan merupakan objek PPh Pasal 23 karena biaya tersebutmerupakan pembayaran sebagai biaya pemasangan produk Pemohon Bandingdalam media terbatas

pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)" ;Kemudian dalam memori penjelasan pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil,sesuai dengan asas yang dianut dalam Undangundang perpajakan ;Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan,beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti darifakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas

; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas A Bengkulu Nomor :58/Pid.SusTPK/2015/PN Bg tanggal 05 Oktober 2015 ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor:Reg.Perkara.PDS07/Argam/05/2015 ; Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;PRIMAIR :w Bahwa ia Terdakwa NANA SURATNA Bin KHAIDIR TAMIMI selakuDirektur PT.Sinatria Inti Surya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

nomor:18 tanggal 08 Desember 1997 oleh Notaris Meilani Liman SH, Pernyataan KeputusanRapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Sinatria Inti Surya nomor :36 tanggal 20 Januari 2009 oleh Notaris Irawan,SH dan Pernyataan Keputusan RapatLuar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Sinatria Inti Surya nomor : 31tanggal 25 Maret 2013 sebagai Kontraktor Pelaksana (Penyedia Jasa) untuk kegiatanPeningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Bengkulu Utara

diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam pasal 2 ayat(1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang14Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa NANA SURATNA Bin KHAIDIR TAMIMI selakuDirektur PT.Sinatria Inti Surya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

nomor :18 tanggal 08 Desember 1997 oleh Notaris Meilani Liman SH, Pernyataan KeputusanRapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Sinatria Inti Surya nomor :36 tanggal 20 Januari 2009 oleh Notaris Irawan,SH dan Pernyataan Keputusan RapatLuar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Sinatria Inti Surya nomor : 31tanggal 25 Maret 2013 sebagai Kontraktor Pelaksana (Penyedia Jasa) untuk kegiatanPeningkatan Jalan Hotmix Desa Kemumu Dusun Curup pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Bengkulu Utara

sekira pukul 13.45 Witabertempat di blok hutan cekik koordinat S.08 11' 32,5" S.114 26' 28,7" WilayahResor Gilimanuk SPTN Wilayah 1 Jembrana Balai Nasional Taman Bali BaratKelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, saksi KetutTanggal bersama dengan saksi Gusti Ketut Suardika dan saksi Ketut Wisadimengamankan terdakwa Misran, terdakwa Imam Suhadi dan terdakwa Mashudikarena menangkap 1 (satu) ekor burung sirpu dan 1 (satu) ekor burung prenjakyang ada disekitar kawasan zona pemanfaatan terbatas

atau getah disekitar pohon kemudian menaruhhandphone yang berisi suara burung di sekitar pohon untuk menarik perhatianburungburung kemudian para terdakwa menunggu sampai burungburungtersebut terperangkap dipulut tersebut setelah itu burung tersebut diambil dandisimpan dibumbung yang terbuat dari pipa paralon atau bamboo;Bahwa burungburung yang ditangkap para terdakwa tidak termasuk jenis hewanyang dilindungi, namun para terdakwa menangkap burungburung tersebutdisekitar kawasan zona pemanfaatan terbatas

koordinat S.08 11' 32,5" S.114 26' 28,7" WilayahResor Gilimanuk SPTN Wilayah 1 Jembrana Balai Nasional Taman Bali BaratKelurahan Gilimanuk Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, saksi KetutWisadi bersama dengan saksi Gusti Ketut Suardika dan saksi Ketut Tanggalmengamankan terdakwa Misran, terdakwa Imam Suhadi dan terdakwa MashudiHalaman 8 dari 31 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Nga.karena menangkap 1 (satu) ekor burung sirpu dan 1 (satu) ekor burung prenjakyang ada disekitar kawasan zona pemanfaatan terbatas

getah disekitar pohon kemudian menaruhhandphone yang berisi suara burung di sekitar pohon untuk menarik perhatianburungburung kemudian para terdakwa menunggu sampai burungburungtersebut terperangkap dipulut tersebut setelah itu burung tersebut diambil dandisimpan dibumbung yang terbuat dari pipa paralon atau bamboo;Bahwa benar burungburung yang ditangkap para terdakwa tidak termasuk jenishewan yang dilindungi, namun para terdakwa menangkap burungburung tersebutdisekitar kawasan zona pemanfaatan terbatas

Bahwa PENGGUGAT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkanAkta Pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT INTER SPORTSMARKETING (PT ISM), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02, tertanggal 05Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris ZACHARIAS OMAWELE, SH,Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan sesuai denganKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaRepublik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011 TentangPengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, tertanggal

Bahwa berdasarkan ekslusifitas ini, PT NONBAR ditunjuksebagai koordinator tunggal aktivitas Penayangan Siaran 2014 FIFAWORLD CUP BRAZIL (baik untuk acara nonton bareng maupun tidak) danmempunyai hak eklusif di wilayah Republik Indonesia, yang mana karenaeklusifitas ini, tidak ada pihak lain termasuk para Broadcaster yangmemiliki hak untuk (namun tidak terbatas pada) sosialisasi, pemasaran,pengawasan dan penertiban izin penggunaan siaran 2014 FIFA WORLDCUP BRAZIL secara komersial di (namun tidak terbatas

Bahwa PT NONBAR yang telah ditunjuk oleh PENGGUGAT juga telahpula melakukan Sosialisasi dengan anggota dan pengurus PerhimpunanHotel & Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta beserta para PelakuUsaha lainnya pada Hari Selasa, Tanggal 3 Juni 2014 bertempat di HotelGrand Quality Yogyakarta.Bahwa TERGUGAT adalah suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yangmana bidang usaha yang dimiliki dan dikelolanya adalah Hotel yangdikenal dengan nama CITIHUB HOTEL YOGYAKARTA, di J!.

Bahwa berdasarkan Akte Pendlrian Perseroan Terbatas PT. CITIHUB INDONESIAyang dibuat di hadapan Notaris Ninik Sutjiati, SH dengan nomor akte 16tertanggal 24 Nopember 2008, PT.CITIHUB INDONESIA berkedudukan di MalangJawa Timur, maka bilamana = gugatan itu ditujukan terhadap perseroannya,maka gugatan haruslah diajukan, melalui Pengadilan Negeri/Niaga dimanaTergugat berkedudukan.Akte Pendirian PT.CITIHUBINDONESIA telampir : bersama jawaban ini dan kamitandai sebagai BUKT 1..

Nonbartertanggal 12 November 2013 sebagai koordinator tunggal aktivitasnonton bareng dan mempunyai hak eklusif di wilayah RepublikIndonesia;(Asli ada pada PENGGUGAT)P.11 Copy Pembaharuan Surat Penunjukan No.010/ISM/Srt.P/V/2014tertanggal 10 Mei 2014 sebagai koordinator tunggal aktivitas nontonbareng dan mempunyai hak eklusif di wilayah Republik Indonesia;(Asli ada pada PENGGUGAT)P.12 Copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

BANK CIMB NIAGA, TBK, suatu perseroan terbatas (badan hukum)yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukandan berkantor pusat di Jakarta, beralamat di Graha CIMB Niaga, JalanJenderal Sudirman, Kavling 58, Jakarta Selatan12190, dalam hal inidiwakili oleh MEGAWATI SUTANTO dan WAN RAZLY ABDULLAH,masingmasing selaku Direktur PT.

LINK RACHI PRATAMA, suatu perseroan terbatas (badanhukum) yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia,berkedudukan di Jalan Khatib Sulaiman No. 04 RT. 02 RW. 04,Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Bukit Tinggi, SumateraBarat, dalam hal ini diwakili oleh IVAN TOLANI, selaku DirekturUtama PT. LINK RACHI PRATAMA, sesuai dengan Akta NotarisNo. 2 tanggal 20 Juli 2000 tentang Akta Pendirian PT.

BANK CIMB NIAGA, Tbk. merupakan suatubadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikanberdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang bergerakdalam bidang perbankan nasional; dimana sebagai suatu Bank bertugasmengumpulkan dana dari masyarakat dan sekaligus selaku Kreditor dalammenyalurkan fasilitas kredit secara resmi kepada masyarakat;Bahwa TERMOHON PKPU I/PT.

LINK RACHI PRATAMA adalah DebitorPEMOHON PKPU, berbadan hukum Perseroan Terbatas berkedudukan diBukittinggi, Sumatera Barat, yang didirikan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;dimana untuk keperluan usahanya, maka TERMOHON PKPU I telahmengajukan permohonan pemberian fasilitas kredit/Utang kepada PEMOHONPKPU, dan selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan dan kelayakanHalaman 4 dari 48 Putusan PKPU Nomor 9/Pdt.SusPKPU/2017/PN MdnTERMOHON PKPU selaku Debitor

Fotocopy Salinan Akta Kedua Perseroan Terbatas PT Link Rachita Pratama No.2 tertanggal 20 Juli 2000, diberi tanda TP1;2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo: AHU54424.AH.01.02.Tahun 2009 tertangggal 10 November 2009, diberitanda TP2;3. Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Link RachitaPratama No. 6, tertanggal 13 Maret 2006, diberi tanda TP3;4.

Bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kapasitas menuruthukum sebagai Penggugat dalam perkara a quo atau gugatanPenggugat ERROR IN PERSONA, dimana Penggugat bukanlahDIREKSI pada Perseroan Terbatas pada PT. ANOA CITRAPERKASA yang selama ini menjalin kerja sama dalam perjanjiansewa menyewa lokasi bisnis periklanan Billboard dengan Tergugat;b.

Sehingga dalam gugatanPenggugat saat ini ada dua nama Perseroan Terbatas, yakni PT.ANOA ADVERTISING dan PT. ANOA CITRA PERKASA. Jelas disiniGugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas, bagaimanamungkin Penggugat yang hanya sebagai Humas di PT. ANOAADVERTISING kemudian bisa menjalankan fungsi dan tugasDireksi di dua badan hukum Perseroan Terbatas, baik PT. ANOAADVERTISING maupun PT. ANOA CITRA PERKASA;d.

No.05tanggal 06 Februari 2016 Notaris/PPAT Winar Sianet, SH.MH. mengenaiPernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Mega Jasa Kelola,bermeterai cukup dan bertanda T28;Fotokopi sesuai aslinya Surat Nomor : AHUAH.01.030026375, dariKemenkumham RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,Perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT.

Eksepsi Gugatan Error in persona;Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat Konvensi yang padaintinya menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan dankapasitas menurut hukum sebagai Penggugat dalam perkara a quo, dimanaPenggugat bukanlah Direksi Perseroan Terbatas pada PT. Anoa Citra Perkasayang selama ini menjalin kerjasama dalam perjanjian sewa menyewa lokasibisnis periklanan Billboard dengan Tergugat.

Anoa Citra Perkasa dalam mengajukan gugatan ini;Menimbang bahwa sesuai penjelasan Pasal 98 Ayat (2) Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Undang Undang inipada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiaptiapanggota Direksi berwenang mewakili Perseroan.

Akta Notaris ARI ISTIQOMAH,SH No.26 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. BPR Delta artha Sidoarjo, Pengangkatan Dra. RATNA WAHYUNINGSIH sebagai Direktur Utama PT. BPR Delta Artha Sidoarjo ; 19. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Delta Artha No.011/007/SK-Dir tentang Kredit Pegawai Negeri tanggal 29 April 2010 ; 20. Surat Keputusan Direksi PT.

Akta Notaris ARI ISTIQOMAH,SH No.22 tanggal 10 April 2013 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BPR Delta artha Sidoarjo ; 25. Lampiran 3, laporan hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT. BPR Delta Artha (Kelemahan Tata Kerja dan Pengawasan bahwa Bank dinilai tidak melakukan proses dengan penerapan prinsip kehati-hatian).

Akta Notaris ARI ISTIQOMAH,SH No.20 tanggal 19 Nopember 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. BPR Delta artha Sidoarjo ; 62. Akta Notaris ARI ISTIQOMAH,SH No.26 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. BPR Delta Artha Sidoarjo ; Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ; 7.

BPR Delta Artha Sidoarjo.Akta Notaris ARI ISTIQOMAH,SH No.26 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. BPR Delta artha Sidoarjo,Pengangkatan Dra. RATNA WAHYUNINGSIH sebagai Direktur Utama PT. BPR Delta ArthaSidOatjo ; 22222222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nanaSurat Keputusan Direksi PT.

Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo ;Akta Notaris ARI ISTIQOMAH,SH No.20 tanggal 19 Nopember 2011 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. BPR Delta artha Sidoarjo ;Akta Notaris ARI ISTIQOMAH,SH No.26 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

BPR Delta Artha Sidoarjo.Akta Notaris ARI ISTIQOMAH,SH No.26 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. BPR Delta artha Sidoarjo,Pengangkatan Dra. RATNA WAHYUNINGSIH sebagai Direktur Utama PT. BPR Delta ArthaSidOatjo ; 222 22 nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nanaSurat Keputusan Direksi PT.

Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo ;61 Akta Notaris ARI ISTIQOMAH,SH No.20 tanggal 19 Nopember 2011 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan terbatas PT. BPR Delta artha Sidoarjo ;62 Akta Notaris ARI ISTIQOMAH,SH No.26 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.

berwenangmemeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit yang diajukanoleh Pemohon1.Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut Undang UndangKepailitan dan PKPU) disebutkan:Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan halhal lain yangberkaitan dan/atau diatur dalam undangundang ini, diputuskanoleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempatkedudukan DebitorBahwa Termohon adalah Perseroan Terbatas

UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bukanPermohonan Kepailitan sebagaimana diajukan oleh Pemohon.1.Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan kepailitan melaluiPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonantersebut sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku, hal ini disebabkan :(i)(ii)Izin Usaha Termohon telah dicabut berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : KEP779/KM.10/2012tertanggal 28 Desember 2012

disebutkan: yangdimaksud dengan dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkanPerseroan melakukan likuidasi adalah ketentuan yang tidak memungkinkanPerseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanyadicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransianBahwa ketentuan dalam Pasal 142 ayat 1 huruf f Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sejalan dan diperkuat denganketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014tentang Perasuransian

Peranan perusahaanasuransi pada perusahaan syariah terbatas hanya sebagai pemegangamanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusipeserta.

JUSUFEL UTAMA, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma 45, KelurahanKetabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya,berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Nomor: AHU01734.40.27.2014, TentangPerubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas yangditetapkan tertanggal 14 Nopember 2014, yang dalam halini diwakili SJOEKOER DJOJO, sebagai Direktur PT.Jusufel Utama, beralamat di Jalan Wijaya Kusuma 45,Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya; Selanjutnya disebut sebagaiwanna nnn nnnn nnn

Yahya Harahap S.H, HukumPerseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.389);Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasmenyebutkan: Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;Pasal 98 ayat (1) 5 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasmenyebutkan

Kompilasi KaidahHukum Putusan MA, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, SwaraJustisia, hlm 66) antara lain mengatakan Direktur Utama suatu Perseroanyang telah berstatus badan hukum yang telah ditarik sebagai pihak Tergugatuntuk mewakili Perseroan, sudah cukup, tidak perlu lagi menjadikanperseroan sebagai Tergugat yang berdiri sendiri disamping Direktur Utama.Kualitas Tergugat sebagai Direktur Utama, tidak dapat dipisahkan denganperseroan yang diwakilinya dalam forum peradilan S.H, Hukum Perseroan Terbatas

Nomor 824 K/Pdt.SusPHI/2015Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Jo Akta PendirianPerseroan Terbatas Rizky Karim Jaya Nomor 2 Pasal 15 tentang Tugas danKewenangan Dewan Komisaris;Pasal 1 angka 6 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan:dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukanpengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasarserta memberi nasihat kepada direksi;Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas maka jelas terlihatgugatan Para Penggugat

tidak memiliki izin edar dariDinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); Bahwa obat daftar G jenis Carnophen termasuk obat daftar G yang berarti obatkeras dan tidak dapat diperjualbelikan karena obat jenis Carnophen telah dibatalkanpersetujuan nomor izin edarnya oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanansesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor :HK.00.05.1.31.3996, tanggal 27 Oktober 2009 sedangkan obat Dextrometrophan(Dextro) adalah obat bebas terbatas

dengan plastik klip berwarna bening, terdakwa berjualan obattersebut sudah selama 3 (tiga) bulan;Bahwa obat daftar G jenis Carnophen termasuk obat daftar G yang berarti obatkeras dan tidak dapat diperjualbelikan karena obat jenis Carnophen telah dibatalkanpersetujuan nomor izin edarnya oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanansesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor :HK.00.05.1.31.3996, tanggal 27 Oktober 2009 sedangkan obat Dextrometrophan(Dextro) adalah obat bebas terbatas

denganplastik klip berwarna bening, terdakwa berjualan obat tersebut sudah selama 3(tiga) bulan;Bahwa obat daftar G jenis Carnophen termasuk obat daftar G yang berarti obatkeras dan tidak dapat diperjualbelikan karena obat jenis Carnophen telahdibatalkan persetujuan nomor izin edarnya oleh Kepala Badan Pengawas Obatdan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan14Makanan Nomor : HK.00.05.1.31.3996, tanggal 27 Oktober 2009 sedangkanobat Dextrometrophan (Dextro) adalah obat bebas terbatas

klip berwarna bening, terdakwa berjualan obat tersebut sudahselama 3 (tiga) bulan;Menimbang, bahwa obat daftar G jenis Carnophen termasuk obat daftar G yangberarti obat keras dan tidak dapat diperjualbelikan karena obat jenis Carnophen telahdibatalkan persetujuan nomor izin edarnya oleh Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan MakananNomor : HK.00.05.1.31.3996, tanggal 27 Oktober 2009 sedangkan obat17Dextrometrophan (Dextro) adalah obat bebas terbatas

Pemohon Banding dalam hal ini sudah memenuhi persyaratan tercantumpada Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan GasBumi, PP 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan GasBumi, serta peraturan Menteri ESDM Nomor 0007 Tahun 2005 dengan diterbitkannya izin usaha Niaga BBM terbatas No.3602/K/24djm.o/2006tanggal 16 Maret 2006 maupun Niaga BBM Umum (wholesale)No.6060.K/14/DJM.0/2007 tanggal 27 April 2007;b.

X1, No. 89, Jakarta dari tempat sebelumnya di GedungSenatama Lt. 4 Suite 402, Jalan Kwitang Raya No. 8, Jakarta Pusat.Untuk merintis usaha di bidang perdagangan bahan bakar minyak, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memperoleh Sertifikat Ijin11Usaha Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak berdasarkan Keputusan DirekturMinyak dan Gas Bumi Nomor: 3602/K/24/DJM.O/2006 tanggal 16 Maret2006.

faktur pajak yang dikeluarkanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) atas nama agendilakukan hanya untuk agen yang memiliki ijin;Bahwa berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Neraca yang diperoleh dari SPT Tahunan PPh BadanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) diketahui terdapatdata persediaan akhir sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Keputusan Dirjen Migas Nomor: 3602/K/24/DJM.O/2006tanggal 16 Maret 2006 tentang pemberian ijin usaha Niaga Terbatas

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan bahwadalam sengketa a quo, surat penunjukkan agen yang diberikan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut adalah sepihak,karena tidak ada tanda tangan persetujuan dari clien/pihak lawan transaksiTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding), agenadalah perusahaan tersendiri/entitas terpisah berupa badan hukumPerseroan Terbatas (PT) yang berbeda dengan Termohon

Warsiyan dan pemasang/pembeli dapat menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan uangpasangan minimal Rp.1.000, sampai dengan tidak terbatas ;Bahwa para pemasang dapat menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angkadengan harga minimal Rp.1.000, dan banyaknya tidak terbatas sedangpemenang dari permainan judi togel ditentukan angka yang keluar di internetmengikuti putaran angka di Hongkong ;Bahwa apabila pemasang memasang 2 angka yang ditebak cocok 2 angkayang keluar maka pemasang akan mendapat 60 kali lipat

Warsiyan dan pemasang/Putusan Nomor : 122/Pid.B/2014/PN.Pml.12pembeli dapat menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan uangpasangan minimal Rp.1.000, sampai dengan tidak terbatas ;Bahwa para pemasang dapat menebak 2 angka, 3 angka dan 4 angkadengan harga minimal Rp.1.000, dan banyaknya tidak terbatas sedangpemenang dari permainan judi togel ditentukan angka yang keluar di internetmengikuti putaran angka di Hongkong ;Bahwa apabila pemasang memasang 2 angka yang ditebak cocok 2 angkayang keluar maka

tersebutdianggap tidak ada, maka patutlah gugatan intervensi harus dinyatakan tidakdapat diterima ;Bahwa Penggugat Intervensi adalah bukan selaku intervenient yangsungguhsungguh mempunyai kepentingan atas kepentingan kepemilikanbarangbarang (bidangbidang tanah a quo) ;Bahwa Penggugat Intervensi adalah bukan lagi selaku pemilik atasbidang tanah sebagaimana yang tercantum pada Sertifikat HGB No. 36, 37, dan42 oleh karena bidang tanah tersebut telah dialinkan/dimasukkan (inbreng) kedalam Perseroan Terbatas

Sinulingga, S.H.; Akte Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas diatur dalam Akte No.2885, 2886, 2887 tanggal 29 Desember 1994; Akte Pembatalan Merger diatur dalam Akte No. 298 tanggal 3061998 ;Hal. 19 dari 21 hal Put.. No. 528 PK/Pdt/20033.

Bahwa yang sudah dibatalkan adalah "Merger", sedangkan perjanjianpemasukan (inbreng) obyek sengketa dalam Perseroan Terbatas tanggal29 Desember 1994 No. 2885, 2886, 2887 tersebut adalah sah dan tetapberlaku mengikat para pihakpihaknya, dan oleh karena itu tidak adaalasan untuk membatalkan perjanjian utang beserta segala akibatnya,termasuk pemberian agunan/jaminan yang didasarkan oleh Akte 2885,2886, 2887 ;4.

Bahwa Akte Pemasukan Dalam Perseroan Terbatas maupun AktePerjanjian Utang Jangka Pendek (Bukti P.15, 16, 17 dan P.10. 18, 19)tidak pernah dibatalkan dan tetap berlaku mengikat ;5.

DaniTasha Lestari, bertempat tinggal di Baloi Kusuma JalanCempaka O1 RT. 002 RW. 004, Kelurahan Batu Selicin,Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 8 April 2002 tentangPendirian Perseroan Terbatas PT. Dani Tasha Lestarisebagaimana diubah dengan Akta Nomor 18 tanggal 15Agustus 2008 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham Perseroan Terbatas PT.

Dani Tasha Lestari,sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 17 tanggal 11Februari 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaPara Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Dani TashaLestari, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 34 tanggalHalaman 2 Putusan No.69/B/2021/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM16 Desember 2013 tentang Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.

Pertanahan Kota Batam untukmenghapus HGB Penggugat/Terbanding (Bukti T.17) ;Halaman 22 Putusan No.69/B/2021/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMMenimbang, bahwa sebagai tindak lanjutnya Tergugat/Pembandingmenerbitkan objek sengketa pada tanggal 11 Mei 2020 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dari Segi prosedurpenerbitan objek sengketa Tergugat/Pembanding telah membuka kesempatanseluas luasnya bagi Penggugat untuk memenuhi kewajibannya yang olehUndangUndang semestinya bersifat limitatif (Terbatas