Ditemukan 358720 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2011 — Putus : 26-05-2011 — Upload : 24-08-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 92/PDT/2011/PT.MDN
Tanggal 26 Mei 2011 — YAYASAN LEMBAGA HUKUM INDONESIA X WALIKOTA MEDAN
15 — 6
  • YAYASAN LEMBAGA HUKUM INDONESIA X WALIKOTA MEDAN
    PUTUSANNOMOR : 92/PDT/2011/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara Perdata dalamtingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHD),berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta Pusat,dalam hal ini diwakili oleh A. PATRA M.
    ZEIN, SH, LLM,selaku Ketua Badan Pengurus Harian YLBHI, dan telahmemberi kuasa kepada NURIYONO, dkk, Advokat danPengabdi Bantuan Hukum yang tergabung dalam TimAdvokasi Penggusuran Pedagang Kaki Lima, yang berkantordi Lembaga Bantuan Hukum Medan, Jalan Hindu No. 12Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember2009, dan untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT/PEMBANDING; NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cg, Pemerintah Republik Indonesia, Cq.Presiden Republik Indonesia, Cq.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 03-05-2006 — Upload : 03-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 03G/HUM/2003
Tanggal 3 Mei 2006 — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ; Presiden Republik Indonesia
84 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ; Presiden Republik Indonesia
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-06-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 349/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 15 Agustus 2016 — DULLAH MONI >< YAYASAN LEMBAGA ALKITAB CS
42 — 19
  • DULLAH MONI >< YAYASAN LEMBAGA ALKITAB CS
    Bo.3132 Harmoni Jalan GajaH Mada No.35 Jakarta Pusat,untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDINGsemula PENGGUGAT;MELAWANYAYASAN LEMBAGA ALKITAB, beralamat di JI. Salemba Raya No.12, Jakarta Pusat, dalam hali ini diwakili oleh Pdt.Dr. Ishak P.Lambe/sebagai Ketua Umum Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia danHarsiatmo Duta Pranowo.
    Milik Dullah Moni (Penggugat) sebagaimana yangdipersoalkan didalam gugatan in cassu No. 348/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, dimana Dullah Moni sebagai Pemilik bertindak sebagaiPenggugat menggugat Yayasan Lembaga Alkitab / Tergugat sebagaiTergugat dan Tommy Rishi Cs. sebagai Turut Tergugat yang saat inimasih dalam proses banding;2Kemudian tanah seluas 190 M2 Milik Naif Abdullah yang juga digugatoleh Naif Abdullah sebagai Penggugat Lawan Yayasan LembagaAlkitab/Tergugat Cs. dalam Perkara Perdata No. 487/Pdt.G
    Pst, dimana Dullah Moni sebagai Pemilik bertindaksebagai Penggugat menggugat Yayasan Lembaga Alkitab / Tergugatsebagai Tergugat dan Tommy Rishi Cs. sebagai Turut Tergugat yang saatini masih dalam proses banding;Diperbaiki menjadi : Tanah seluas 190 M?
    Milik Dullah Moni (Penggugat)sebagaimana yang dipersoalkan didalam gugatan in cassu No. 343/Pdt.G/2012 /PN.Jkt.Pst, dimana Dullah Moni sebagai Pemilik bertindak sebagai Penggugatmenggugat Yayasan Lembaga Alkitab/Tergugat sebagai Tergugat dan TommyRishi Cs. sebagai Turut Tergugat yang saat ini masih dalam proses kasasi.
    menjadiPENGGUGAT, yakni DULLAH MONI, juga di Pengadilan Negeri JakartaHal 23 dari 29 hal Put No. 349/Pdt/2016/PT.DKI24Selatan ini, yang terdaftar GUGATAN PERLAWANAN PELAWANtertanggal, 16 September 2014, yang kemudian ditambah lagi denganPerihal : Perbaikan / Perubahan Perlawanan Eksekusi Pengosongan,tertanggal 25 Februari 2015, dalam perkara No. 525 / Pdt.Plwn / 2014 /PN.Jkt.Sel, dan hal ini hanya merupakan kesiasian saja, sesuai buktiterlampir (Tl5 dan TI6) yang para Pihaknya adalah sebagai berikut :YAYASAN LEMBAGA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4708 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
38 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 18-06-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Pbr
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA PEKANBARU
Tergugat:
1.LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU PROVINSI RIAU
2.LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA PEKANBARU
163 — 58
  • Penggugat:
    LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA PEKANBARU
    Tergugat:
    1.LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU PROVINSI RIAU
    2.LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA PEKANBARU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Ekonomi Syariah
Putus : 11-10-2022 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 873 K/Ag/2022
Tanggal 11 Oktober 2022 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS vs FITRI RUSWAND
282 — 113
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS vs FITRI RUSWAND
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 11-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4423/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
329 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
    Putusan Nomor 4423/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00012/206/12/093/15 tanggal 02Desember 2015, atas nama Lembaga Penjamin Simpanan, NPWP01.061.255.4093.000, beralamat di Equity Tower Lantai 2021, SudirmanCentral Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling5253, Senayan, Jakarta Selatan 12190, sehingga perhitungan menjadisebagai berikut: Penghasilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-06-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1640 K/Pdt/2024
Tanggal 25 Juni 2024 — SUSILO PRANOTO, dkk vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
10 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUSILO PRANOTO, dkk vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-11-2020 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4648 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4707 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
37 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Tanah
Putus : 19-04-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 17/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 19 April 2018 — LEMBAGA SIRAJUDDIN MELAWAN M O R N A
49 — 23
  • LEMBAGA SIRAJUDDIN MELAWANM O R N A
    Perkara Perdata Nomor21/PDT/2015/PT.PTK sebagaimana angka 1 dan 2 gugatan perlawananadalah tidak benar, dimana dalam pertimbangan hukum majelis hakimmenyatakan pelawan telah dipanggil secara patut dan Pelawan hadirlagipula Pelawan dan Tergugat Asli adalah satu kesatuan yang takterpisahkan karena menyangkut orang yang sama, dimanaDrs.Agusmardi digugat sebagai ketua YAYASAN SIRAJUDDIN sebelumdibentuk LEMBAGA SIRAJUDDIN dan sekarang bertindak dan atasnama Ketua Lembaga Sirajudin.sesuai dengan gugatan
    Majelis Hakim peradilan tingkat pertama dalam perkara Perlawanan/oantahan telah mempertimbangkan (halaman 22 alinea kedua, halaman23 alinea pertama dan halaman 24 alinea pertama) keberadaan /kehadiranDrs.H.Agusmardi adalah sebagai Ketua Yayasan Sirajuddin dan juga sebagaiHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT PTKKetua Lembaga Sirajuddin. Dengan demikian Lembaga Sirajuddin yang diwakilioleh Drs. H.
    Sedangkan dari bukti P1 yakni Akta PendirianLembaga Sirajuddin nomor 53 tanggal 17 Januari 2017 yang ditetapkansebagai Ketua Lembaga Sirajuddin adalah Tuan Drs. H. Agusmardi danSekretaris Tuan Drs. H.Muhammad Arifin;Menimbang, bahwa dalam Gugatan Perlawanan pihak ketiga (derdenverzet) Nomor 81/Pdt.Bth/2017/PN Ptk, Pelawan adalah sebuah Lembaga /institusi yakni Lembaga Sirajuddin yang diwakili oleh Ketuanya yakniDrs.H.
    Sedangkan Lembaga Sirajuddin sebagai sebuah lembaga/institusiadalah bukan badan hukum (legal entity), melainkan hanya sebuah lembagausaha biasa.
    Dengan demikian, di sisi lain mengingat Pembandingsemula Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa Lembaga Sirajuddin telahterdaftar pada dan disahkan oleh Kemenkumham R.I, maka status hukumsebagai subjek gugatan dalam perkara perlawanan dari Lembaga Sirajuddintidak terpenuhi dan tidak sah;Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan dalam memoribandingnya dan juga dalam Posita nomor 6 dalam Gugatan Perlawanannyaberdalih bahwa pada saat sengketa dalam perkara nomor 46/Pdt.G/2014/PNHalaman 15 dari 19 Putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 28-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3719/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
199 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-05-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YOGYAKARTA, 2. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) VS SARLI ZULHENDRA, S.H., M.H.
163 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YOGYAKARTA dan 2. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) tersebut; - Membebankan biaya perkara kepada Negara;
    LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YOGYAKARTA, 2. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) VS SARLI ZULHENDRA, S.H., M.H.
    PUTUSANNomor 373 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:1.LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YOGYAKARTA,berkedudukan di Ngeksigondo Nomor 5A, Kotagede,Yogyakarta;.
    YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA(YLBHI), berkedudukan di Jalan Diponegoro, Nomor 74,Menteng, Jakarta Pusat;Keduanya diwakili oleh Hamzal Wahyudin selaku DirekturLembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta YayasanLBH Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada YogiZul Fadhli, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Advokat,beralamat di Jalan Ngeksigondo Nomor 5A, Kotagede,Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16November 2017;Para Pemohon Kasasi/TergugatTurut Tergugat;LawanSARLI ZULHENDRA
    Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, PemohonKasasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tersebut;2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pdt.SusPHI/2017/PN.Yyktanggal 02 November 2017;Mengadili Sendiri:Dalam Eksepsi1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietonvankelijk verklaard);Dalam Pokok Perkara1.
    hubungan kerja denganmemberi surat peringatan kepada Penggugat namun tanpa dapatmembuktikan adanya pelanggaran kerja sehingga surat peringatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan olehJudex Fact;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPara Pemohon Kasasi: LEMBAGA
    BANTUAN HUKUM (LBH)YOGYAKARTA dan YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA(YLBHI), tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 05-06-2023 — Putus : 09-11-2023 — Upload : 13-11-2023
Putusan PN SINGARAJA Nomor 325/Pdt.G/2023/PN Sgr
Tanggal 9 Nopember 2023 — Penggugat:
Putu Agus Budiasa
Tergugat:
1.Lembaga Perkreditan Desa Anturan
2.Lembaga Desa Adat Anturan
35 — 0
  • Penggugat:
    Putu Agus Budiasa
    Tergugat:
    1.Lembaga Perkreditan Desa Anturan
    2.Lembaga Desa Adat Anturan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 972 K/PDT.SUS/2010
LEMBAGA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG; SUJARWO, SIP.
22 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG; SUJARWO, SIP.
    PUTUSANNo. 972 K/Pdt.Sus/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :LEMBAGA AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH KARAWANG,berkedudukan di Jalan Djaja Abdullah No.2 (Belakang KPN)Kertabumi Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H.ABDUL KARIM HERYADI, SH., MH., ZULKARNAINI, SH.
    Sampai dengan pertemuan ini selesai, tidak disinggung sama sekalimengenai kompensasi ataupun pesangon untuk Penggugat ;Bahwa terjadi pertemuan pada awal bulan September antara Penggugatdengan Tergugat saat itu dihadiri oleh lbu Nurhayati (Pengelola), Bapak AmirAbdullah (Sekretaris Lembaga), Bapak Abdul Karim (Pengacara Tergugat) danPenggugat sendiri.
    No.972 K/Pdt.Sus/2010Tenaga Kerja tertanggal 29 Juli 2008 (P5) ;Bahwa pada mediasi pertama Penggugat hadir berikut Tergugat jugahadir diwakili olen Amir Abdullah selaku Sekretaris Lembaga Al Irsyad AlIslamiyyah ;Bahwa Penggugat berpendapat bahwa Lembaga Al Irsyad Al Islamiyyahadalah suatu badan hukum yang berbentuk Yayasan tetapi tanggapan Tergugatmengasumsikan Lembaga Pendidikannya tidak berbentuk Yayasan, sehinggaTergugat tidak sepakat kalau permasalahan ini diselesaikan oleh Dinas TenagaKerja
    Klas ABandung tidak berwenang mengadili perkara ini, karena menurut ketentuanPasal 1 ayat (17) UndangUndang No.2 Tahun 2004 menyebutkan bahwaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut adalahPengadilan khusus untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial ;Bahwa Penggugat adalah seorang guru yang mempunyai kedudukansebagai profesional sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 1UndangUndang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;Jadi : Hubungan guru dengan Lembaga
    lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58UndangUndang No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara,dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009,UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LEMBAGA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-01-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393/B/PK/PJK/2009
Tanggal 11 Januari 2011 —
55 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENELITIAN LPM & UPT ITB, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
    Kalaupun adayang diterima dari mitra instansi, lembaga,pemerintah, atas imbalan tersebut yang = mungkinberasal dari Dana APBN/APBD, pada saat diterima olehPenggugat, telah dipungut PPN 10% dan PPh.
    Putusan16300/PP/M.VI/99/2008 yang telah berkekuatan tetaptersebut adalah sebagai berikutMenyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor : S180/WPJ.09/KP.1109/2008tanggal 18 Maret 2008 mengenai Pemberitahuan SuratPermohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajakyang Tidak Benar, Tidak Memenuhi Persyaratan Formal, atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 21 MasaPajak Januari s.d Desember 2004 Nomor00158/201/04/423/06 tanggal 18 September 2006, = atasnama : Lembaga
    Desember2004 kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembalisebesar Rp. 2.631.454.461, (Rp. 17.543.029.739 x15%) ;Padahal ketentuan Pasal 15 tersebut tidak dapatditerapkan secara mutlak dan/atau sepenuhnya terhadapWajib Pajak Lembaga Penelitian, LPM & DPT ITB karenaLPM ITB merupakan bagian Integral dari ITB dan dalamhal dana, LPM ITB bukan merupakan bendaharawan Negarayang mengelola dana APBN sehingga tidak berfungsisebagai pemungut pajak sebagaimana diatur dalam Pasal16 UU No. 18 Tahun 2000, Tentang
    Kalaupun ada yang diterima darimitra instansi, Lembaga Pemerintah, atas imbalanHal. 19 dari 40 hal. Put.
    Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor : PER15/PJ/2006, tertanggal 23 Pebruari2006, maka penerapan tarif Pajak PPh Pasal 21terhadap Wajib Pajak Lembaga Penelitian, LPM & UPTITB untuk Masa Pajak Januari s.d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-07-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2017
Tanggal 14 September 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FITRA RIAU VS GUBERNUR RIAU;
269 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FITRA RIAU VS GUBERNUR RIAU;
    PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, oleh Lembaga SwadayaMasyarakat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)Riau, d.a. Kuasa Hukum Suryadi, S.H., dan kawankawan (Advokatdan Penasihat Hukum) pada Kantor Hukum Suryadi, S.H.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-08-2012 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 343/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 3 September 2013 — DULLAH MONI >< LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (LAI), dkk
58 — 13
  • DULLAH MONI >< LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (LAI), dkk
    Yayasan Lembaga Alksebagai Tergugat ;2.
    Terletak pada alamat yang sama, menyatu dengantanah terperkara yang semula tertulis BUKAN atas namaTergugat (Yayasan Lembaga Alkitab Indonesai).
    /5/19, tanggal 19 April 1978,diberi tanda T4 ;Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1991,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T5 ;Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1992,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T6 ;Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1993,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T7 ;10.Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1994,nama wajib pajak
    YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T8 ;11.Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 1995,nama wajib pajak YYS Lembaga Alkitab Indonesia, diberi tanda T9 ;12.Foto copy Surat Keputusan Lembaga Alkitab Indonesia No. 732/Secr/263, tanggal 26 Juni 1974, diberi tanda T10 ;13.Foto copy Surat Kesanggupan/Pernyataan, nama Pasir Bungai,tanggal 9 Mei 1973, diberi tanda T11 ;14.Foto copy Surat Lembaga Alkitab kepada Pasir Bungai, tanggal 1Nopember 1978, diberi tanda T12 ;15.Foto copy
    Bungai kepada Lembaga Alkitab Indonesia, tanggal30 April 1990, diberi tanda T16 ;19. Foto copy Surat Lembaga Alkitab Indonesia , tanggal 28 Agustus 1990,kepada P.Bungai, diberi tanda T17 ;20.Foto copy Surat Lembaga Alkitab Indonesia , tanggal 16 Maret 1993,kepada P.Bungai, diberi tanda T18 ;21.Foto copy Surat Lembaga Alkitab Indonesia , tanggal 12 Oktober 1995,kepada P.Bungai, diberi tanda T19 ;22.Foto copy Jajasan Nomor 101, diberi tanda T20 ;23.Fotofoto rumah di jl.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 25-10-2012 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 22-04-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 195/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 30 Januari 2013 — Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat;Kepala Badan Narkotika Nasional
78 — 369
  • Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat;Kepala Badan Narkotika Nasional
    PUTUS ANNOMOR : 195/G/2012/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama telah menjatuhkanputusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalamperkara antara : LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT.
    ., Warga Negara Indonesia, perkerjaanKetua Dewan Pengurus Lembaga Bantuan HukumMasyarakat, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur DalamIll No. 54 A, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikuasa kepada :1. Ricky Gunawan, SH., M.A.;2. Ajeng Larasati, SH. ;3. Muhammad Afif Abdul Qoyim, SH.
    Malik Tanjung,SH., Yuli Tambing, SH. dan Alvin Andrew Dias,TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Keberatan (Lembaga BantuanHukum Masyarakat atau LBH Masyarakat) terhadap Putusan Ajudilkasi KomisiInformasi Pusat Nomor : 163/V/KIPVSA/2012, terhadap Termohon Keberatan(Kepala Badan Narkotika Nasional atau Kepala BNN), telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut caracara serta memenuhi syarat yang ditentukan dalamUndangUndang, karenanya gugatan Permohonan Keberatan tersebut
    secara formildinyatakan dapat diterima ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan alasanalasanpermohonan Pemohon Keberatan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya(Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau LBH Masyarakat) pada pokoknya adalah1 Bahwa ketertutupan informasi dalam penegakan hukum narkotika telahmengorbankan hak asasi manusia, yakni Pemohon Keberatanmengemukakan dalil oleh karena adanya praktik penegakan hukum yangHal 7 dari 16 hal Put.
    Pemohon Keberatanmendalilkan ketiga Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (Perka.BNN) tersebut pasti memuat informasi standar prosedur yang pentingdiketahui public, karena telah banyak orang yang ditangkat dan menjadikorban pembelian terselubung secara tidak sah, pada hal yangbersangkutan betulbetul tidak terlibat dalam tindak pidananarkotika ;Menimbang, berdasarkan alasanalasan gugatan Permohonan Keberatantersebut diatas, selanjutnya Pemohon Keberatan (Lembaga Bantuan HukumMasyarakat atau LBH
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-09-2014 — Putus : 01-12-2014 — Upload : 28-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 586/PDT/2014/PT.DKI
Tanggal 1 Desember 2014 — YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MORINA >< PARDOMUAN NATIO CS
40 — 26
  • YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MORINA >< PARDOMUAN NATIO CS
    PUTUSANNOMOR 586/PDT/2014/PT.DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhnkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN MORINA, berkedudukan diJalan Pancoran IX C No. 1 RT 004 RW 004 Kelurahan Pancoran,Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili olehKuasa Hukumnya JERRY VERIS HUTABARAT, SH., TAUFIKHIDAYAT, SH. dan FIKI FIRMANSYAH