Ditemukan 2330021 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-02-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49986/PP/M.VI/10/2014 Tanggal 21 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
177 — 25
177 — 25
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49986/PP/M.V1I/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksiatas Obyek PPh Pasal 21 karena terdapat upah harian dari pegawai harian lepasdan tenaga ahli dalam laporan keuangan tahun 2009 sebesar Rp444.532.000,00;: bahwa Terbanding mengenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% selama 24bulan atas jumalh pajak
kurang bayar sebesar Rp 658.800,00, sehingga jumlahsanksi administrasi Masa Pajak Agustus 2009 adalah sebesar Rp 316.224,00;: bahwa PPh 21 terutang Menurut Pemohon Banding adalah Nihil, karena karyawantetap maupun tenaga kerja lepas, penghasilan perbulannya masih dibawah PTKP,dengan rincian :a.
Gaji untuk karyawan tetapGaji Rp 1.000.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihilb. Upah BuruhUpah perhari Rp 30.000Upah sebulan (x24) Rp 720.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihilc. Upah TukangUpah perhari Rp 40.000Upah sebulan (x24) Rp 960.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihild. Upah MandorUpah perhari Rp 45.000Upah sebulan (x24) Rp 1.080.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihile.
Upah Operator/SopirUpah perhari Rp 50.000Upah sebulan (x24) Rp 1.200.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihil: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 karena terdapatupah harian dari pegawai harian lepas dan tenaga ahli dalam laporan keuangantahun 2009 sebesar Rp444.532.000,00;bahwa untuk masa pajak Agustus 2009 terdapat Obyek PPh Pasal 21 yang terdiridari pegawai tetap Rp2.000.000,00 dan pegawai harian lepas sebesarRp28.211.000,00bahwa Terbanding mengenakan tarif yang diterapkan
oleh Terbanding;bahwa untuk pembayaran upah kepada buruh, nilai upahnya yang masih di bawahPTKP;bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa seharusnya Terbanding menghitungPPh Pasal 21 atas pembayaran upah kepada buruh, yang jika dilihat nilainya masihdibawah PTKP, sehingga tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang;MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMemutuskanNobahwa Majelis berkeyakinan bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding tidakdapat menunjukan dokumen pendukung yang menyatakan adanya pembayarankepada
Register : 18-10-2012 — Putus : 11-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42670/PP/HT.IV/10/2013 Tanggal 11 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
159 — 32
159 — 32
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42670/PP/HT.IV/10/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonPendapat Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, penerbitan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP1139/WPJ.24/2012 tanggal 13 Juli 2012, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Nomor: 00006/201/08/621/11 tanggal 20 April 2011Tahun Pajak 2008,bahwa penerbitan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 21 Tahun Pajak 2008 Nomor: 00006/201/08/621/11 tanggal 20 April2011.: bahwa Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor:264/KBPRAK/MDN/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011 dan dengan KeputusanTerbanding Nomor: KEP1139/WPJ.24/2012 tanggal 13 Juli 2012permohonan Pemohon Banding tersebut ditambah.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding: bahwa Surat Banding Nomor: 548/KBPRAK/MDN/X/2012 tanggal 16Oktober 2012, ditandatangani oleh Direktur Utama:bahwa
Banding Nomor: 548/KBPRAK/MDN/X/2012 tanggal 16Oktober 2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada PengadilanPajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 548/KBPRAK/MDN/X/2012 tanggal 16Oktober 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP1139/WPJ.24/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang penetapan ataskeberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 21
Ketentuan perundangundangan lainya serta peraturan hukum yang berlakudan berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: : KEP1139/WPJ.24/2012 tanggal 13 Juli 2012,tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00006/201/08/621/11 tanggal 20 April2011 Tahun Pajak 2008, tidak dapat diterima.
Register : 13-01-2014 — Putus : 03-06-2014 — Upload : 27-06-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 21_PDT_G_2014_PA_WSP Tanggal 3 Juni 2014 — Penggugat dann Tergugat
16 — 6
16 — 6
PUTUSANNomor 21/Pdt.G/2014/PA.Wsp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiGugat antara:Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidakada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yang dalam perkara yang inimemilin domisilin hukum sementara di kantor kuasanya denganmemberikan kuasa kepada Mustakim, S.H., Penasehat hukum
terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidakdiketahui tempat tinggalnya diwilayah Negara Republik Indonesia (gaib),tergugat;Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa buktibukti suratdan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaWatansoppeng dengan Nomor 21
Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.WSPe Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/69/IX/1996 Tanggal 30September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanMarioriwawo, Kabupaten Soppeng kabupaten Soppeng, dan telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang olehketua majelis diberi tanda P.Bahwa selain bukti surat penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagaiberikut:1.
Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.WSP2. Mengabulkan gugatan penggugatdengan verstek.2. Menjatuhkan talak satu. bain Shughra tergugat,Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan AgamaWatansoppeng untuk menyampaikan salinan putusanini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng,setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.4.
Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.WSP
Register : 08-01-2018 — Putus : 30-01-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PA ENREKANG Nomor 21/Pdt.G/2018/PA.Ek Tanggal 30 Januari 2018 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
21 — 7
21 — 7
21/Pdt.G/2018/PA.Ek
PUTUSANNomor 21/Pdt.G/2018/PA Ek.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkaraCerai Gugat antara :PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,pekerjaan lbu rumah tangga, tempat kediaman di KabupatenEnrekang, selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,pekerjaan Pedagang Sayur, tempat kediaman
di KabupatenEnrekang, selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Setelah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksisaksi dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan AgamaEnrekang dalam register dengan Nomor: 21/Pdt.G/2018/PA.Ek. yang padapokoknya adalah sebagai berikut:1.
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumahorang tua Tergugat selama 1 tahun dan telah bergaul sebagaimanaHal 1 dari 11 hal Putusan No 21/Pdt.G/2018/PA Ek.layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernamaANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun lebih dann anaktersebut tinggal bersama dengan Tergugat;.
SAKSI Il, Umur 38 tahun, agama Islam yang telah memberikan keterangandi bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalahkeluarga isteri saksi dari Penggugat;Hal 4 dari 11 hal Putusan No 21/Pdt.G/2018/PA Ek.
Suharni Saleta, S.H.Hal 10 dari 11 hal Putusan No 21/Pdt.G/2018/PA Ek.Rincian Biaya Perkara: 1. BiayaPendaftaran : Rp 30.000,002. Biaya ATK : Rp 50.000,003. Biaya Panggilan : Rp 480.000,004. Biaya Redaksi : Rp 5.000,005. Biaya Materai : Rp 6.000,00Jumlah : Rp 571.000,00(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)UntuK SalinanPanitera,Muh.Tang,S.HHal 11 dari 11 hal Putusan No 21/Pdt.G/2018/PA Ek.
Register : 23-04-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50025/PP/M.XII/10/2014 Tanggal 23 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
159 — 117
159 — 117
XII/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP77/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP703/WPU.10/2013 tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21Masa Pajak Juli 2009 Nomor: 00075/201/09/631/11 tanggal 20 Desember 2011;: bahwa Terbanding
menerbitkan Keputusan Nomor: KEP77/WPJ/11/2012tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP703/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juli 2009 Nomor:00075/201/09/631/11 tanggal 20 Desember 2011;: bahwa atas lampiran keberatan yang Pemohon Banding berikan kepadaTerbanding saat itu terdapat kesalahan (copy paste) atas ketetapan pajak yangada, dimana seharusnya Pemohon Banding tidak di kenakan PPh terutang
XXX, Jabatan : Direktur Utama,bahwa Surat Banding Nomor: 062/DIR/TWUSBY/04.2013 tanggal 20 April 2013,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP77/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkan denganKEP703/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juli 2009 Nomor:00075/201/09/631/11 tanggal 20 Desember 2011;bahwa Surat Banding Nomor: 062/DIR/TWUSBY/04.2013 tanggal 20 April 2013,dibuat dalam
pemeriksaan dan pembuktian dalampersidangan serta kesimpulan Majelis aquo;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan PeraturanPerundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan sengketa ini;: Menyatakan banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor: KEP77/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana telahdibetulkan dengan KEP703/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21
Register : 26-02-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49989/PP/M.VI/10/2014 Tanggal 21 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
138 — 86
138 — 86
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49989/PP/M.V1I/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksiatas Obyek PPh Pasal 21 karena terdapat upah harian dari pegawai harian lepasdan tenaga ahli dalam laporan keuangan tahun 2009 sebesar Rp444.532.000,00;: bahwa Terbanding mengenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% selama 24bulan atas jumlah pajak
kurang bayar sebesar Rp10.259.700,00, sehingga jumlahsanksi administrasi Masa Pajak November 2009 adalah sebesar Rp.4.924.656,00;: bahwa PPh 21 terutang Menurut Pemohon Banding adalah Nihil, karena karyawantetap maupun tenaga kerja lepas, penghasilan perbulannya masih dibawah PTKP,dengan rincian :a.
Gaji untuk karyawan tetapGaji Rp 1.000.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihilb. Upah BuruhUpah perhari Rp 30.000Upah sebulan (x24)Rp 720.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihilc. Upah TukangUpah perhari Rp 40.000Upah sebulan (x24)Rp 960.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihild. Upah MandorUpah perhari Rp 45.000Upah sebulan (x24)Rp 1.080.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihile.
Upah Operator/SopirUpah perhari Rp 50.000Upah sebulan (x24)Rp 1.200.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihil: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 karena terdapatupah harian dari pegawai harian lepas dan tenaga ahli dalam laporan keuangantahun 2009 sebesar Rp444.532.000,00;bahwa untuk masa pajak November 2009 terdapat Obyek PPh Pasal 21 yang terdiridari pegawai tetap Rp2.000.000,00 dan pegawai harian lepas sebesarRp220.600.000,00;bahwa Terbanding mengenakan tarif yang diterapkan
oleh Terbanding;bahwa untuk pembayaran upah kepada buruh, nilai upahnya yang masih di bawahPTKP;bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa seharusnya Terbanding menghitungPPh Pasal 21 atas pembayaran upah kepada buruh, yang jika dilinat nilainya masihdibawah PTKP, sehingga tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang;MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMemutuskanNobahwa Majelis berkeyakinan bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding tidakdapat menunjukan dokumen pendukung yang menyatakan adanya pembayarankepada
Register : 02-12-2009 — Putus : 15-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-49898/PP/M.V/10/2014 Tanggal 15 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
152 — 49
152 — 49
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put49898/PP/M.V/10/2014Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak : 2006Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi Objek Pajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2006 sebesar Rp.345.667.589,00;Menurut Terbanding: bahwa perhitungan objek PPh Pasal 21 tersebut berasal dari ekualisasi DPPPPh Pasal 21 yang dilaporkan di SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan biayaberdasarkan Laporan Keuangan;Menurut Pemohon : bahwa pada saat Pemeriksa
.bahwa sesuai Peraturan Dirjen Pajak No. 15/PJ/2006 tanggal 23 Februari2006 tentang Petunjuk Palaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan PelaporanPPh Pasal 21 dan Pasa 26 sehubungan dengan pekerjaan.
Setoran Bank Mega dengan rekening Nomor 1074 00 11 999 88 5atas nama Dana Pensiun Unggul Indah Cahaya periode Januari sampai dengan Desember2006 sejumlah Rp.287.891.000,00,,bahwa Dana Pensiun Unggul Indah Cahaya pendiriannya telah disetujui dan disahkan olehMenteri Keuangan dalam Surat Keputusan Nomor: Kep177/KM.17/1996 tanggal 21 Mei1996 dan perubahan yang terakhir dengan Surat Keputusan No.
sebesar Rp. 345.667.589,00 tidak dapat dipertahankandan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya, sehingga perhitunganPajak Penghasilan Pasal 21 dihitung kembali sebagai berikut :DPP Pasal 21 menurut Terbanding Rp. 9.032.063.273,00Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp. 345.667.589.00DPP Pasal 21 menurut Majelis Rp. 8.686.395.684,00.: Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, buktibukti dalamberkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding, hasilPemeriksaan dan pembuktian
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku danMemutuskanyang berkaitan dengan sengketa ini.: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP713/PJ.07/2009 tanggal 04September 2009 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor : 00070/201/06/062/08 tanggal26 Juni 2008, sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut
Register : 11-03-2013 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.54427/PP/M.XIIIA/10/2014 Tanggal 19 Agustus 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
199 — 46
199 — 46
Register : 25-02-2011 — Putus : 08-03-2011 — Upload : 25-09-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 21/Pdt. P/2011/PA Wsp Tanggal 8 Maret 2011 — Hj. Kampe binti Beddu dan Evi T binti Tamrin
52 — 22
52 — 22
21/Pdt. P/2011/PA Wsp
PENETAPANNomor 21/Pdt. P/2011/PAWsp.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkanpenetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :Hj.
Putus : 31-10-2013 — Upload : 10-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus/2013/PN.Plg Tanggal 31 Oktober 2013 — Ariandani, A.Md. Bin Rusman Effendi Bustan
93 — 23
93 — 23
Asuransi Parolamas Nomor Jaminan : PLG/SB.B/00230/11 tanggal 21 Juli 2011.8. 1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT.
Dikembalikan Kepada M.TRIANTO,SH21. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.
SPM : 00070/SPM/LS/1.03.03.01/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Pembayaran UMK pada proyek pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoriyah Kota Palembang dijalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011.22. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No.
SPM : 00465/SPM/LS/1.03.03.01/2011 tanggal 13 Desember 2011 pemeliharaan pada proyek pembangunan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiyatul Khoriyah Kota Palembang dijalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011.
Dikembalikan kepada Dinas PU Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan melalui saksi Drs.AHMAD HUSIN ;24. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Fisik Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Jamiatul Khoiriyah Kota Palembang dijalan Mayor Zen Lorong Abadi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2011 sesuai dengan Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CK-TRP/2011 tanggal 21 Juli 2011.
21/Pid.Sus/2013/PN.Plg
AsuransiParolamas Nomor Jaminan : PLG/SB.B/00230/11 tanggal 21 Juli 2011.1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT.
Abadi yang dilakukanHalaman 3 dari 61Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2013/PN.Plgoleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran2011 sesuai dengan Kontrak Nomor : 97/SPPP/DPU.CKTRP/2011 tanggal 21 Juli2011.Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Trianto, SH BinChairuddin.5.
Asuransi ParolamasNomor Jaminan : PLG/SB.B/00230/11 tanggal 21 Juli 2011.1 (satu) lembar asli Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh PT.
Melaporkan pelaksanaan kegiatan baik bulanan maupun triwulan.Halaman 43 dari 61Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2013/PN.Plg443.
ISKANDAR HARUN, SH( Hakim Adhoc )PANITERA PENGGANTIBARTO,SHHalaman 61 dari 61Putusan Nomor: 21/Pid.Sus/2013/PN.Plg62
Register : 08-04-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan PA SANGATTA Nomor 21/Pdt.P/2014/Pa. Sgta Tanggal 30 April 2014 — PEMOHON I dan PEMOHON II
21 — 6
21 — 6
21/Pdt.P/2014/Pa. Sgta
Penetapan Nomor : 21/Pdt.P/2014/PA.SgtaSALINANPENETAPANNomor : 21/Pdt.P/2014/PA.SgtaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonanitsbat nikah yang diajukan :Saipon bin Maluta, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukangBangunan, tempat tinggal di Jalan Muhammad Saleh, 2, RT.5, 2,Desa Muara Bengkal Ilir, Kecamatan Muara Bengkal,Kabupaten
Bengkal Ilir, Kecamatan Muara Bengkal, KabupatenKutai Timur, selanjutnya disebut Pemohon II ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut ;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama buktibuktiyang diajukan di depan persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 April 2014yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 08 April 2014di bawah register perkara Nomor : 21
adalarangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islammaupun peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anakbernama :1 Raima dianambia binti Saipon, lahir di Muara Bengkalpada tanggal 24 Desember2 Fahresa Husaini bin Saipon, lahir di Muara Bengkal padatanggal 18 Agustus3 Bunga Putri Lestari binti Saipon, lahir di Tubuhan padatanggal 8 AprilPenetapan Nomor : 21
Muhammad Saleh Gang Usman RT.2 Desa MuaraBengkal Ulu, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, yang telahmemberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknyasebagai berikut :e Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I bernama Saipon danPemohon II bernama Rita, saksi adalah sepupu kali Pemohone Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suamiistri, saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan PemohonII tetapi saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon I menikah diPenetapan Nomor : 21
Arwin Indra Kusuma, S.HI.Hakim Anggota II,t.t.dPenetapan Nomor : 21/Pdt.P/2014/PA.SgtaMukhlisin Noor, S.H. Panitera Pengganti,t.t.dDrs. TaswirPerincian biaya :1. Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,5. Biaya Meterai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 391.000,Salinan sesuai aslinyaPengadilan Agama SangattaPanitera,Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.13
Register : 13-09-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-54498/PP/M.IB/10/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
233 — 40
233 — 40
Register : 23-04-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50020/PP/M.XII/10/2014 Tanggal 23 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
180 — 25
180 — 25
XII/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP75/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013 sebagaimanatelah dibetulkan dengan KEP696/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa PajakFebruari 2009 Nomor: 00070/201/09/631/11 tanggal 20 Desember 2011;: bahwa Terbanding
menerbitkan berdasarkan penelitian Surat Banding PemohonBanding Nomor: 057/DIR/ Keputusan Terbanding Nomor: KEP75/WPJ/1 1/2012tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan KEP696/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00070/201/09/631/1 1tanggal 20 Desember 2011;: bahwa terdapat kesalahan (copy paste) dalam lampiran perhitungan perhitunganatas ketetapan pajak yang ada, seharusnya Pemohon
XX, Jabatan : Direktur Utama,bahwa Surat Banding Nomor: 057/DIR/TWUSBY/04.2013 tanggal 20 April 2013,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP75/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013 yang dibetulkan dengan KEP696/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Februari 2009 Nomor: 00070/201/09/631/1 1tanggal 20 Desember 2011;bahwa Surat Banding Nomor: 057/DIR/TWUSBY/04.2013 tanggal 20 April 2013,dibuat dalam Bahasa
pemeriksaan dan pembuktian dalampersidangan serta kesimpulan Majelis aquo;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan PeraturanPerundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan sengketa ini;: Menyatakan banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor:KEP75/WPJ/11/2012 tanggal 22 Januari 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan KEP696/WPJ.10/2013 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21
Register : 14-12-2011 — Putus : 17-05-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT- 44951/PP/M.VI/10/2013 Tanggal 17 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
193 — 46
193 — 46
V1/10/2013PengadilanPajak NomorJenis Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak 2008Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi besarnyajumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang Tahun Pajak 2008 sebesarRp28.443.000,00;Menurut bahwa koreksi besarnya jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang Tahun Pajak 2008Terbanding sebesar Rp 28.443.000,00 karena Pemohon Banding kurang menghitung besarnya PPh Pasal21 yang terutang;Menurut bahwa Pemohon
oleh pemeriksaPemohon yang masih tetap dipertahankan oleh Peneliti Keberatan atas Pajak Penghasilan Pasal 21Banding terutang sebesar Rp 28.158.000,00 menurut Pemohon Banding Pemeriksa Pajak telah kelirumelakukan koreksi yang tidak seharusnya dilakukan, karena menurut Pemohon Banding:bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding diatas maka karena tidak ada jumlah pajakterhutang yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding seharusnya atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21
termasuk sanksi adalah sebesar Rp 0,00;Menurut bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan diketahui datadata sebagai berikut :Majelis bahwa Terbanding melakukan koreksi atas PPh Pasal 21 terutang sebesarRp 28.443.000,00 karena Pemohon Banding kurang menghitung besarnya PPh Pasa 21 yangterutang;bahwa koreksi yang dilakukan Terbanding karena Pemohon Banding tidak memberikandokumen yang diminta pada saat pemeriksaan;bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam persidangan bahwa dokumen yang dimintaTerbanding
tidak disampaikannyadokumendokumen a quo, Terbanding tidak dapat melakukan pembuktian kebenaran transaksiyang dilakukan oleh Pemohon Banding, dengan demikian Majelis berpendapat Terbandingtelah melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 A ayat (4) UU KUP;bahwa berdasarkan uraian di atas dan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelisberpendapat bahwa koreksi yang dilakukan oleh Terbanding telah sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku dan Majelis memutuskan koreksi PPh Pasal 21
terutang Tahun Pajak2008 sebesar Rp 28.443.000,00 tetap dipertahankan; menimbangbahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi,kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; menimbangbahwa oleh karena atas jumlah PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2008 yang masih harus dibayar danyang disengketakan oleh Pemohon sebesar Rp 39.421.200,00, maka Majelis berketetapanuntuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor
Register : 26-02-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.49985/PP/M.VI/10/2014 Tanggal 21 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
193 — 42
193 — 42
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.49985/PP/M.V1I/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiDasar Pengenaan Pajak: bahwa sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitungmulai saat terhutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajakatau tahun Pajak (2009) sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan
Pajak, yaitutanggal 13 Desember 2011, yaitu :2% X 24 bulan x Rp 435.600 = Rp 209.088: bahwa PPh 21 terutang Menurut Pemohon Banding adalah Nihil, karena karyawantetap maupun tenaga kerja lepas, penghasilan perbulannya masih dibawah PTKP,dengan rincian :a.
Gaji untuk karyawan tetapGaji Rp 1.000.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihilb. Upah BuruhUpah perhari Rp 30.000Upah sebulan (x24) Rp 720.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihilc. Upah TukangUpah perhari Rp 40.000Upah sebulan (x24) Rp 960.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihild. Upah MandorUpah perhari Rp 45.000Upah sebulan (x24)Rp 1.080.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihile.
Upah Operator/SopirUpah perhari Rp 50.000Upah sebulan (x24)Rp 1.200.000PTKP Rp 1.320.000PPh 21 terutang Rp Nihil: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 karena terdapatupah harian dari pegawai harian lepas dan tenaga ahli dalam laporan keuangantahun 2009 sebesar Rp444.532.000,00;bahwa untuk Masa Pajak Juli 2009 terdapat Obyek PPh Pasal 21 yang terdiri daripegawai tetap Rp2.000.000,00 dan pegawai harian lepas sebesar Rp9.900.000,00bahwa Terbanding mengenakan tarif yang diterapkan
oleh Terbanding;bahwa untuk pembayaran upah kepada buruh, nilai upahnya yang masih di bawahPTKP;bahwa Pemohon Banding mendalilkan bahwa seharusnya Terbanding menghitungPPh Pasal 21 atas pembayaran upah kepada buruh, yang jika dilihat nilainya masihdibawah PTKP, sehingga tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang;bahwa Majelis berkeyakinan bahwa pada saat persidangan, Pemohon Banding tidakdapat menunjukan dokumen pendukung yang menyatakan adanya pembayarankepada para buruh yang nilai pembayarannya masih
Register : 23-01-2013 — Putus : 11-03-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PA SANGATTA Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.Sgta Tanggal 11 Maret 2013 — Penggugat vs Tergugat
50 — 14
50 — 14
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 21/Pdt.G/2014/PA.Sgta dari penggugat; 2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 3. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000.,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah
21/Pdt.G/2014/PA.Sgta
PENETAPANNomor 21/Pdt.G/2014/PA.SgtaBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimanatersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru,tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebutPSIG CU Cem mmm mtn nn mnmelawanTERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam
selanjutnya disebutTergugat;Pengadilan Againia terse bul ssssnsnnnsscmnieennnnnnstcnmieenarinsmsnmnnstimnsaimnimmnntnnsTelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para pihak dan saksisaksi di depanDersidanQan j +9 n annem nnn enn nn nnn enna nnn anne ncnananncnsDUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangattapada tanggal 23 Januari 2014 dengan register perkara Nomor 21
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 21/Pdt.G/2014/PA.Sgtadari penggugat;2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3.
Register : 11-01-2016 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PA ENREKANG Nomor 21/Pdt.G/2016/PA.Ek Tanggal 9 Februari 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
53 — 15
53 — 15
21/Pdt.G/2016/PA.Ek
PUTUSANNomor 21/Pdt.G/2016/PA Ekeset) Coe 5U) alll alaayDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atasperkara cerai talak yang diajukan oleh:PEMOHON, Umur 62 tahun, Agama Islam,Pendidikan Tidak ada,Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KabupatenEnrekang, selanjutnya disebut PemohonmelawanTERMOHON, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak ada,Pekerjaan lbu rumah tangga,bertempat
tinggal diKabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Termohon.Pengadlan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksisaksi;Telah mempelajari buktibukti Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal11 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaEnrekang dengan Nomor 21/Pdt.G/2016/PA Ek. pada tanggal 11 januari2016, Pemohon mengajukan permohonan dengan dailildalil sebagaiberikut ;1.
Put.No.21/Pdt.G/2016/PA Ek.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohondatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohontidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagaiwakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut melalui relaas panggilan nomor : 21/Pdt.G/2016/PA.Ek. tanggal13 Januari 2016 dan tanggal 27 Januari 2016..Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakansehingga
(QS. 30:21)Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohondalam persidangan dianggap telah mengakui dalildalil yangdikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya dantidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusahauntuk berdamai dengan Pemohon.
Put.No.21/Pdt.G/2016/PA Ek.Hakim AnggotaYusuf Baharudin S.HI.Panitera PenggantiMuhyiddin SHI.Perincian biaya perkara:1. Pendaftaran :Rp. 30.000,00.2. Administrasi :Rp. 50.000,00.3. Panggilan : Rp. 270.000,00.4. Meterai : Rp. 6.000,005. Redaksi : Rp. 5.000,00Jumlah : Rp.361.000,00.( Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ).Hal. 16 dari 16 Hal. Put.No.21/Pdt.G/2016/PA Ek.
Register : 02-01-2013 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.51908/PP/M.IB/10/2014 Tanggal 16 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
289 — 79
289 — 79
PPh Pasal 21 menurut Pemohoin Banding Rp 371.425.000.00KoreksiRp 28.380.281,00bahwa DPP PPh Pasal 21 menurut Terbanding dihitung berdasarkan Laporan Laba Rugi Tahun 2009yang diperoleh Terbanding berdasarkan hasil konfirmasi kepada PT.
SPT PPh Pasal 21 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;bahwa dalam proses penyelesaian keberatan, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen danbuktibukti perhitungan biaya gaji, upah dan tunjangan lainnya serta perhitungan pemotongan PPhPasal 21 untuk masingmasing pegawai, sehingga besarnya DPP PPh Pasal 21 tahun 2009 sebesarRp371.425.000,00 dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp.5.303.340,00;bahwa dalam proses keberatan Terbanding tidak dapat menerima penjelasan dan dokumen dan ataubukti
yang diserahkan oleh Pemohon Banding, dan Terbanding tetap mempertahankan jumlah DPPPPh Pasal 21 tahun 2009 sebesar Rp.399.805.281,00 berdasarkan laporan LabaRugi yang diperolehdari PT.
kembali menjadi sebagai berikut : PPh Pasal 21 menurut Rp 399.805.281,00usaefsahandngang tidak Rp 28.380.281,00apa tral 21 menurut Rp 371.425.000,00isMengingatMbfengekaikan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP966/WPJ.17/2012 tanggal 3 Oktober 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2009 Nomor : 00021/201/09/906/11tanggal 23 September 2011, atas nama : XXX, sehingga jumlah PPh Pasal
21 yang masih harus dibayaradalah sebagai berikut:?
Register : 30-04-2012 — Putus : 16-05-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-44925/PP/M.XIII/10/2013 Tanggal 16 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
234 — 42
234 — 42
Putusan PUT44925/PP/M.XIII/10/2013 PengadilanPajak NomorJenis Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak 2007Pokok Sengketa bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DPP PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2007 sebesar Rp /.848.859.555,00 yang terdiri dari :1. Atas Allowance PPh 21 sebesar Rp978.670.911,00 yang terdiri dari :Allowance PPh 21 HPP >Rp 118.548.284,00Allowance PPh 21 By Usaha Lainnya : Rp 860.122.627.00Rp 978.670.911,002.
Atas Allowance PPh 21 sebesar Rp978.670.911,00 yang terdiri dari :Allowance PPh 21 HPP : Rp 118.548.284,00Allowance PPh 21 By Usaha Lainnya : Rp 860.122.627,00Menurut bahwa pokok sengketa adalah ALLOW ANCE Pajak Penghasilan 21 sebesarTerbanding Rp978.670.911,00 yang dibebankan pada: Harga Pokok Penjualan sebesar Rp118.548.284,00 Biaya Usaha Lainnyasebesar Rp860.122.627,00Menurut bahwa Keputusan keberatan yang menolak keberatan Pemohon Banding atas BiayaPemohon Tunjangan pajak sebesar Rp978.670.911,00
Atas biaya tersebut merupakan Pajak PenghasilanBanding Pajak Penghasilan 21 karyawan yang ditanggung oleh perusahaan dan merupakan natura bagikaryawan.
sebagai biaya;bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung pendukung terkait biayaAllowance Pajak Penghasilan 21 merupakan pajak yang ditanggung pemberi kerja sejumlahRp978.670.911,00 berupa :Daftar Gaji KaryawanSPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2007Lampiran1721 AlPerjanjian Kerja KaryawanBRWNEbahwa sesuai dengan detail perhitungan pada daftar gaji dan lampiran form 1721 Al SPTTahunan Pajak Penghasilan 21, Pemohon Banding tidak memberikan tunjangan pajak kepadalkaryawan, namun Pemohon Banding
Atas Allowance PPh 21 sebesar Rp978.670.911,00 yang terdiri dari :Allowance PPh 21 HPP : Rp 118.548.284,00Allowance PPh 21 By Usaha Lainnya : Rp 860.122.627.00Rp 978.670.911,005. Atas Cadangan Biaya Pensiun sebesar Rp 336.579.564,006.
Register : 16-01-2013 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-51341/PP/M.IIIA/10/2014 Tanggal 18 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
214 — 60
214 — 60
Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisMenimbangMenimbangMenimbangPut51341/PP/M.IITA/10/2014PPh Pasal 212009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DasarPengenaan Pajak PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2009 sebesar Rp739.406.355,00,;bahwa Terbanding memperoleh koreksi berdasarkan biaya karyawan dalam pos HargaPokok Penjualan dan biaya usaha lainnya terdapat objek PPh Pasal 21 yang belum dipotongPPh
Pasal 21.
Pada saat tanggapan atas SPHP, Pemohon Banding tidak dapat merincimengenai jumlah pengeluaran biaya kepada karyawan yang bukan objek PPh Pasal 21 danyang merupakan objek PPh Pasal 21;bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas biayabiaya gaji,tunjangan, THR dan bonus yang diberikan sebagai penghasilan karyawan sesuai denganketentuan perpajakan yang berlaku;bahwa Pokok sengketa dalam pengajuan banding Pemohon Banding adalah koreksi atasObjek PPh Pasal 21 sebesar Rp 739.406.355,00bahwa
Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut dengan alasan PemohonBanding telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas biayabiaya gaji, tunjangan, THRdan bonus yang diberikan sebagai penghasilan karyawan sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku.
tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakyang menyatakan bahwa: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangbersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim"bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai denganperaturan perundangundangan perpajakan", Majelis berpendapat bahwa berdasarkan halhal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa atas koreksi Terbanding koreksi atas Objek PajakPenghasilan Pasal 21