Ditemukan 4013165 data
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
TATANG SUDRAJAT, S.Sos vs BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT
196 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUPARNO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG;
190 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT VS ERLINA SUSANTY ERSAN, S.H., DAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT;
PUTUSANNomor 316 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENLOMBOK BARAT, tempat kedudukan di Jalan SukarnoHatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Baiq Mahyuniati Fitria,S.H.
., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,Advokat/Pengacara pada Kantor /nternasional Law FirmLombok, beralamat di Kota Mataram berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 09/SK/VI/ILFL/2020, tanggal 7 Juni2020;Termohon Kasasi;DanPEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT, tempatkedudukan di Gerung, Kabupaten Lombok Barat, ProvinsiNusa Tenggara Barat;Turut Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 7 halaman.
(tiga ribu lima ratus tujuh MeterPersegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/ Desa bengkel, Tanggal12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/Bengkel/2018, Tanggal6 November 2018, Luas : 1809 m?
(seribu delapan ratus sembilanmeter persegi) atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;Mewajibkan Tergugat Mencabut :a.Sertipikat Hak Pakai Nomor 00031/Desa Bengkel, Tanggal30 Oktober 2018, Surat Ukur Nomor 01974/ Bengkel/ 2018, Tanggal30 Oktober 2018, Luas : 3507 m# (tiga ribu lima ratus tujuh MeterPersegi), atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;.
Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/ Desa bengkel, Tanggal12 November 2018, Surat Ukur Nomor 02063/ Bengkel/ 2018, Tanggal6 November 2018, Luas: 1809 m2 (seribu delapan ratus sembilanmeter persegi) atas Nama Pemerintah Kabupaten Lombok BaratBerkedudukan di Gerung;Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini;Halaman 2 dari 7 halaman.
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
105 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS MENTERI DALAM NEGERI
Daerah Tingkat Il Kutai dan Kabupaten DaerahTingkat Il PASIR.
Makadengan terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara, daerahKabupaten Pasir berkurang seluas Kabupaten Penajam Paser Utara.Bahwa batas Kabupaten Pasir dengan Kotamadya Daerah Tingkat IlBalikpapan dapat dilihat dari Peta Peraturan Pemerintah R.
bukti P4); Bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara berasal dari sebagian(pemekaran) Wilayah Kabupaten Pasir di wilayah Kalimantan Timur,dan luas wilayah Kabupaten Pasir seluas 11.063,94 km2 berdasarkanHalaman 23 dari 50 halaman.
Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir..
PPCI tidak melampauibatas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.9.
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA VS ROSIDAH MUKRAMIN;;
90 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
LASURU, S.Sos vs BUPATI KABUPATEN BUOL;
., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Banteng Nomor 2,Kelurahan Kulango, RT 007 RW 002, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaanPegawai Negeri Sipil;Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN BUOL, tempat kedudukan di JalanBatalipu Nomor 3, Kelurahan Leok Il, Kecamatan Biau,Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nurlela, jabatan KepalaBagian Hukum, dan kawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 180/07.01/Bagian Hukum/2019, tanggal
15 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KABUPATEN KOTABARU vs PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA;
PUTUSANNomor 2571/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUPATI KABUPATEN KOTABARU, tempat kedudukan diJalan Pangeran Hidayat, Nomor 5, Kotabaru, KalimantanSelatan 72111;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhmad Rajudinnoor, S.H.
., dan kawankawan, Pegawai Negeri Sipil pada KantorPemerintah Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.1/01/KUM, tanggal 29 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SINAR KENCANA INTI PERKASA, beralamat di JalanSungai Panci, Batulicin, Kalimantan Selatan, AlamatKorespondensi di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30,Jalan MH.
Membatalkan Surat Nomor 900/98Bid.Gih/Dispenda/III2016 tanggal 1Maret 2016 mengenai Tanggapan Permohonan Keberatan atasSKPDKB BPHTB tidak memenuhi persyaratan formal atau tidak dapatdipertimbangkan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru' DinasPendapatan Daerah;3.
Putusan Nomor 2571/B/PK/Pjk/2019Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Dinas Pendapatan DaerahPemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 900/98Bid.Gih/Dispenda/II2016tanggal 1 Maret
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUPATI KABUPATEN KOTABARU;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHalaman 6 dari 8 halaman.
100 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARYANTO, SE VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN;
., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Ngasinan RT 02 RW 08 Dibal, Ngemplak,Kabupaten Boyolali, pekerjaan Pengusaha dan DirekturUtama Bank Perkreditan Rakyat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yakub Chris Setyanto, S.H.
Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa PengumumanHasil Inventarisasi Dan lIdentifikasi Peta Bidang Tanah Dan DaftarNominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol SoloMantingan II Nomor 1218/33.14500/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, yangditetapbkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo Mantingan Il;3.
Mewajibkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, untukmencabut objek sengketa berupa Pengumuman Hasil Inventarisasi DanIdentifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Jalan Tol SoloMantingan Il Nomor 1218/33.14500/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, yang ditetapbkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sragen selaku Ketua Pelaksana PengadaanTanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo Mantingan II;4.
89 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIONO HALIM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN;;
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG vs H. MUDINI;;
126 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si;
PUTUSANNomor 435 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempatkedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tegal JalanDr.
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor RT.01, RW.03 Nomor30 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Menerima dan memeriksa Keberatan yang kami ajukan;2.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARISDAERAH KABUPATEN TEGAL;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
124 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING.,S.Si;
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 614 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempatkedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tegal, JalanDr. Soetomo, Nomor 1, Slawi;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Darmawan, S.H.
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor, RT 10, RW 03, Nomor30, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan memeriksa keberatan yang diajukan;Mengabulkan permohonan keberatan
tanggal 16September 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasidari Pemohon Kasasi:;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa salinan/fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)paket/kegiatan swakelola tahun anggaran 2017 di Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARISDAERAH KABUPATEN TEGAL;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi MartonoWahyunadi, S.H., M.H., dan H.
93 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUNAIDIN YAMAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA;;
62 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAMARIAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
116 — 95
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG VS GOENARSO KARTAWIDJAJA;;
28 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
56 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
MATAHARI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO;