Ditemukan 328537 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : persandian pertanian
Penelusuran terkait : Perjanjian
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perjanjian
Putus : 08-08-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 79/PDT/2016/PT.SMR
Tanggal 8 Agustus 2016 — MANSYAH, S.H., selaku ahli waris dan kuasa ahli waris almarhum M. IDRIS MADUN, bertempat tinggal di Jalan Kasimudin, RT. 1, Tanjung Palas Ilir, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapunmemberikan Kuasa Khusus kepada DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H., M.Hum., MOSES ADIL OMPU SUNGGU, S.H., BENY P. LUMBANTORUAN, S.H. dan AGUSTINUS ARIF JUONO, S.H., Para Advokat pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum DR. TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H., M.Hum. & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan P. Antasari, RT. 2, Nomor 34, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/AD-P/TOS/IX/2014 tertanggal11 September 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat ; M E L A W A N : CV. ALAM INDAH yang diwakili oleh Direkturnya yaitu HARTANTO, berkedudukan di Jalan Berantas Nomor 48, Samarinda, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada I WAYAN SUPARMIN, S.H., M.H., Advokat pada Law Firm I WAYAN SUPARMIN & PARTNERS yang berkantor di Jalan Merdeka, Nomor 139 C, Tangerang, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2015 dan juga memberikan Kuasa Khusus kepada AZIZAH, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Alimuddin, Gang Sungkai, RT. 35, Nomor 39, Kelurahan Selili, Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat ; DAN 1. ADJI RACHMADSYAH Bin DATU MAHARADJA DINDA, bertempat tinggal di Jalan Kampung Cina, Gang 5, RT. 5, Kecamatan Teluk, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ; 2. Ahli Waris AJI RADEN MUHAMMAD HUSIN Bin SULTAN MOHAMAD SIRANUDIN yaitu ADJI PAUJIAH, ADJI PAULINA, ADJI ASLINDA, bertempat tinggal di RT. 6, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ; 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur Cq. Bupati Berau, berkedudukan di Jalan APT. Pranoto, Nomor 1, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, dalam hal ini baik sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun memberikan Kuasa Khusus kepada Drs. H. JONIE MARHANSYAH, Drs. H. ANWAR, Hj. SRI EKA TAKARIYATI, S.H., MM., MUHAMMAD SAID, S.H., M.H., RENNY IRAWATI, S.H., M.H. dan PURWO SUTOPO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/377/HK/2014 tertanggal 16 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III; 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq.Menteri Kehutanan RI sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Kehutanan RI sekarang Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, Lantai 8, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV; 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq.Menteri Kehutanan RI sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V; 6. Puskopad A DAM VI Tanjung Pura sekarang Puskopad A DAM VI Mulawarman, berkedudukan di Jalan Tanjung Pura IV, Nomor 1, RT. 18, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI; Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk selanjutnya dapat disebut sebagai Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;
130 — 55
  • No. 79/PDT/2016/PT.SMRBahwa dalam Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Penggugatdengan Tergugat tersebut, Penggugat selaku Pihak Kedua dan Tergugatselaku Pihak Pertama telah sepakat mengelola bersama objek perjanjianperdamaian yakni Goa Sarang Burung Walet Kimanis dengan hasilSarang Burung Waletnya dibagi 2 (dua) sama berbentuk Sarang BurungWalet sesuai Pasal 5 Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian, danJangka Waktu Pengelolaan Objek Perjanjian Perdamaiannya ditentukanPenggugat dengan Tergugat sejak
    Perjanjian ditandatangani tanggal 02Maret 2006 dan berakhir sampai tanggal 11 Oktober 2008, sesuai Pasal3 Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian Akta Notaris No : 06 tanggal02 Maret 2006 yang menyebutkan sebagai berikut : Objek perjanjiantersebut diatas dikelola bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Keduasejak ditandatangani peyanjian ini dan berakhir sampai dengan tanggal11102008 (sebelas Oktober dua ribu delapan), dimana faktafaktahukum dalam pelaksanaan Pengelolaan Bersama Pengugat danTergugat terhadap
    No. 79/PDT/2016/PT.SMRkerusakan objek Perjanjian Perdamaian telah disepakati merupakantanggung jawab bersama pihak Penggugat dan Tergugat sesuai maksudPasal 6 huruf.a, b,c dan d Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian;Bahwa demikian juga dalam fakta hukum pada setiap pelaksanaanpemetikan (panen) dari setiap lin Pengelolaan yang diterbitkan TurutTergugat Ill kepada Penggugat selaku ahli waris dan Kuasa ahli warisalm. M. Idris Madun terhadap Goagoa Sarang Burung Walet diKampung Birang, Kec.
    Perdamaian Akta No.06 tanggal 02 Maret 2006,dan apabila setelah Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian berakhirtanggal 11 Oktober 2008, Tergugat berhak mengambilnya sebagaimanadimaksud Pasal 6 huruf.c Akta Penegasan Perjanjian Perdamaian AktaNo.06 tanggal 02 Maret 2006 yang menyebutkan sebagai berikut :Peralatan yang sudah terpasang sekarang, setelah tanggal 11102008(sebelas Oktober dua ribu delapan) tetap menjadi milik Pihak Perlamadan Pihak Pertama berhak mengambilnya;Bahwa maksud Penggugat menyampaikan
    Bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut diatas telah berakhirsampai tanggal 11 Oktober 2008, dan karenanya Kerjasamaantara Penggugat dan Tergugat juga berakhir dengan sendirinya;c. Bahwa dengan tanpa alas hak atau dasar hukum kepemilikanyang dasarnya Akta Perjanjian Kerjasama berakhir, maka dengansendirinya sudah tidak ada permasalahan yang akan dibahasantara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian tidak adaalasan untuk mengajukan gugatan ini dilakukan oleh Penggugat;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 17-06-2009 — Upload : 29-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163PK/PDT/2009
Tanggal 17 Juni 2009 — PT SWEET INDOLAMPUNG ; MARUBENI CORPORATION
124 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN DEMAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-10-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Dmk
Tanggal 13 Februari 2017 — Tn. Oentoeng Saputra Lawan: 1. Ny. Hajjah Ninuk Sumarni 2. Tn. Haji Dwi Marsanto
146 — 45
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-10-2010 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2656 K/PDT/2009
Tanggal 18 Oktober 2010 — H. ACHMAD EFFENDI, ; SUTARMAN. SY, BAMBANG SUDARSONO, SH.,
94 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2656 K/Pdt/2009Obyek Sengketa ;Mohon pembatalan Perjanjian Kerja sama (Joint Operation) antaraPenggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Akta No. 10 tanggal05 Oktober 2000 yang dibuat oleh dan dihadapan Turut Tergugat cq.
    Bahwa syarat syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama (JO) yangdituangkan dalam Akta No. 10 tanggal 5 Oktober 2000 antara lainsebagai berikut :1).
    Indo Bara Perkasa Kaltim, berkedudukandi Surabaya;Obyek Perjanjian/Kontrak Kerja adalah lahan tambang Konsesi milikKUD Warga Karya di Desa Loa Tebu, Kec.
    Meminta agar Akta No. 10 tanggal 5 Oktober 2000 (P5 = T1)dinyatakan sah dan berharga, dan dengan itu menghukumPemohon Kasasi untuk memenuhi seluruh isi perjanjian yangtertuang dalam akta bersangkutan, atau ;4.2.
    Padahal mengenai pemberian royaltidimaksud masih berupa perjanjian di atas kertas mengingat tambangbatu bara yang menjadi objek perjanjian kerja sama itu sendiri masihbelum berproduksi, sehingga Pemohon Kasasi pun sama sekali belummenikmati keuntungan dari hasil penjualan batu bara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 26-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2491 K/PDT/2011
Tanggal 26 Maret 2013 — SUWISNO A. MADIADJA, dan kawan-kawan Melawan JANE ABDULRAHIM TAHER, dan kawan
107 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Madiadja masih hidup;e Bahwa pada Bukti TK/PR3 :Bahwa bukti ini menunjukan bahwa jauh sebelumlahirnya perjanjian dan kesepakatan antara Para Penggugatdengan A.
    Madiadja telah dibeli semuanya,pada hal Para Ahli Waris A.Madiadja tahu bahwa yang dijual suamidan Orang tuanya hanyalah seluas 120 mx 25m;Bahwa tidak ada perjanjian/kesepakatan lain atau penjualan tanahyang lain atau pembelian tanah berikutnya, selain dari penjualanpada tahun 1995 seluas 120 m x 25 m dengan harga Rp.4.000.000, (empat juta rupiah), dengan batasbatas sebagaimanatertera pada Bukti TK/PR15, 17, dan TK/PR18;Bahwa Pengetahuan' saksisaksi Para Penggugat tidak dapatdikwalifisir sebagai
    Madiadja dengan Para Tergugat Rekonvensi adalah41seluas 120mx 25m, dan bukan seluas 161,20 mx 25m dan sepanjangperjanjian tersebut tidak ada perjanjian lain termasuk saling menghalalkan sebagaimana rumusan Pasal 1320 KUH Perdata;Bahwa pada Bukti TK/PR2 dalam hubungannya dengan BuktiTK/PR4 telah sangat jelas isi dan uraiannya namun Judex Facti,Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam menilai dari maksud dan tujuanserta isi dari bukti surat tersebut adalah sangat keliru terlebih lagiJudex Facti pada Tingkat
Pengadilan PT BANTEN
Putus : 12-04-2013 — Upload : 15-07-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 13/PDT/2013/PT.BTN
Tanggal 12 April 2013 —
96 — 64
  • Menyatakan perjanjian kerjasama Nomor : 690/AMD.20-B-SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 dan lampiran I,II,III dan IV adalah sah menurut hukum ; --------------------------------------------------- 3. Menyatakana Addendum I Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD.20-8-SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 dan Addendum II perjanjian kerjasama Nomor : 690/AMD.27-SPKS/Inst/98 tanggal 28 Juli 1988 sah menurut hukum ; ------------------------------------------------------------- 4.
    Menyatakan TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD.20-B-SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 dan Addendum I Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD.20-8-SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 serta Addendum II perjanjian kerjasama Nomor : 690/AMD.27-SPKS/Inst/98 tanggal 28 JUli 1998 ; -------------------------------------------------------------6.
    keujian, Nomor :690/SPKS.07.a.PDAM/97, tanggal 25 April 1997 dengan berdasarkanbukti Pla dan bukti T.2e dalam lampiran IV menentukannilaiinvestasi sebesar Rp. 3.390.266.000, (tiga milyar tiga ratus sembilanpuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) terlebih lagi baikdalam Addendum tanggal 24 November 1997 Perjanjian KerjasamaNomor : 690/AMD.20BSPKS/Inst/97 dan Addendum III tanggal 25 Juli1998 Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD/27SPKS/Inst/98 samasekali tidak membuat nilai Investasi yang
    adalah sebesar Rp.3.390.266.000, (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh juta dua ratusenam puluh enam ribu rupiah) ;Bahwa bukti P1 atau bukti T.2a yang adalah Perjanjian KerjasamaNomor: 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 maupun buktiP.20 atau bukti T.3 yaitu Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor :690/AMD.20BSPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 dan bukti P.3dan atau bukti T.4 yang adalah Addendum II Perjanjian KerjasamaNomor: 690/AMD.27SPKS/Inst/98 tanggal 28 Juli 1998, telah dibuatdan ditandatangani
    Kerjasama No. 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25April 1997 menyatakan antara lainPenentuan tarif berdasarkan analisis proyek Cas Flow TERBANDINGsemula PENGUGAT tidak di buat secara cermat ; PEMBANDING semula TERGUGAT akan mengalamai kerugian apabilamengikuti perjanjian tersebut ; BPK mengkoreksi agar PEMBANDING semula TERGUGAT dapatmeninjau kembali Perjanjian Kerjasama tersebut ; Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak konsisten ataumelanggar hukum acara dalam hal menerapkan hukum danmemeriksa
    Lampiran surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 (bukti Pla dan ataubukti T.2b) ; b. Lampiran Il surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 (bukti Plb dan ataubukti T.2c) ; c. Lampiran Ill surat Perjanjian Kerjasama Nomor :690/SPKS.07.a.PDAM/97 tanggal 25 April 1997 (bukti P1c dan ataubukti T.2d) ; d.
    ) ; Menyatakan TERBANDING semula PENGGUGAT/TERGUGATREKONPENSI telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadapPerjanjian Kerjasama Nomor : 690/AMD.20BSPKS/Inst/97 tanggal24 November 1997 dan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor :690/AMD.208SPKS/Inst/97 tanggal 24 November 1997 sertaAddendum ll perjanjian kerjasama Nomor : 690/AMD.27SPKS/Inst/98 tanggal 28 JUli 1998 :Menyatakan : 222222 n nena nnn nnn nn nnn nnn nnn n enea.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 05-11-2015 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 53/Pdt.G/2015/PN.Smg
Tanggal 5 Nopember 2015 — Hj.Nur Halimah. (PENGGUGAT) MELAWAN 1.PT.Citra Mandiri Multi Finance. (TERGUGAT 1) 2.Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah. (TERGUGAT 2) 3.Yardi Suwarsidi. (TERGUGAT 3)
131 — 38
  • Bahwa begitu juga penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Konsumen JaminanSecara Fiducia seperti tersebut dalam posita poin 2 diatas dilakukan pada saatPenggugat menyetujui Perhitungan Pembiayaan Konsumen dan Konfirmasipersetujuan namun blangko Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan SecaraFiducia pada waktu ditandatangani dalam keadan kosong yaitu hanya berupa drafsurat perjanjian fiducia yang belum diisi nama identitas para pihak, unit yangmenjadi perjanjian fiducia, jumlah pembiayaan yang disepakati
    Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015931 tanggal28 Mei 2013, Para Pihak setuju membuat Perjanjian Pembiayaan DenganPenyerahan Hak Milik Secara, Fidusia berupa "Kendaraan" dengan Spesifikasi :Merk/TypeNo.MesinNo.RangkaNo.PolisiWamaJenis/ModelNo.BPKBTahun PembuatanKeadaan KendaraanAtas nama: Hino/FL8JNKAGGJW/FL235.: JOBEUGJ28717.: MJEFL8JWKCJG16669.: R1769AS.: Merah.: Tronton.: 108819117: 2012.: Bekas.: Yadi Suwarsidi./c. Perjanjian .................008.c.
    , bukannya sejak awal dibuatnya perjanjian Penggugatmenolak menandatangani perjanjian tersebut ?. Oleh karena Penggugat telahmelaksanakan isi perjanjian yang disepakati bersama, maka tidak ada perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;4.
    Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminan Secara Fidusia No : H/015931 tanggal28 Mei 2013, yaitu Para Pihak ( Penggugat dengan Tergugat ) setuju membuat/ Perjanjian ........... cee eee eee eeePerjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara.
    Bahwa pada saat Penggugat menyetujui Perhitungan Pembiayaan Konsumen danKonfirmasi Persetujuan, namun blangko Perjanjian Pembiayaan Konsumen Jaminansecara Fidusia pada waktu ditanda tangani dalam keadaan kosong yaitu hanya berupa2.oeJ draft 2.0... ccc cece cece eee e cece eesdraft Surat Perjanjian Fidusia yang belum di isi identitas para pihak, unit yangmenjadi Perjanjian Fidusia, jumlah pembiayan serta tanggal penandatanganan( Posita angka 4, 13, 14);Bahwa disamping itu. penandatanganan berkas perjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 23-05-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2119 K/Pdt/2013
Tanggal 23 Mei 2014 — ACHMAD ZUHRI,S.H. dk, vs. P.T.ANDALAN FINANCE INDONESIA, dk
234 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011 antara Penggugat 1 dengan Tergugattelah menandatangani perjanjian a quo, turut memberikan persetujuan danmenandatangani perjanjian a quo yaitu Penggugat2 (isteri Penggugat1);vide alat bukti kode P2;7.
    Putusan Nomor 2119 K/Pdt/201316.17.18.19.Tahun 1999 maka Penggugat mensomir Tergugat untuk membuktikanbahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang mengaturtentang pembebanan unit dengan jaminan fidusia telah termuat dalam aktaotentik (notarial) dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;Perjanjian A Quo Telah Cacat Yuridis Sehingga Harus Dibatalkan.Bahwa perjanjian a quo adalah perjanjian dengan format baku, yang didalamnya memuat klausulaklausula yang justru merupakan perbuatanmelawan
    Menyatakan berharga Perjanjian Konsumen dan Pengakuan HutangNomor 3294/J/94/110083 tanggal 2 Mei 2011;3.
    Bahwa pada tanggal 02 Mei 2011 telah disepakati sebuah perjanjian antaraPenggugat Rekonvensi selaku kreditur dengan Tergugat Rekonvensi selakudebitur dalam perjanjian sebagaimana dituangkan dalam PerjanjianPemberian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 3294/J/94/110083 (selanjutnya disebut perjanjian a quo);3.
    Bahwa Perjanjian a quo adalah perjanjian yang memuat klausula baku.Sedangkan pengertian klausula baku menurut ketentuan Pasal 1 angka 10UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 adalah: "setiap aturan atauketentuan dan syaratsyarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebihdahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatudokumen dan/atau perjanjian mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen";.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 11-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 K/Pdt/2020
Tanggal 11 Februari 2020 — AHMAD ZAKI, vs. ANDI HURIA, dkk
505 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumyang menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang akan diletakan dalamperkara a quo;Menyatakan bahwa Akta Jual Beli Nomor 272/26//Bj.Gede/1995, tanggal23 Januari 1995 yang dikeluarkan Tergugat II batal dan tidak memilikikekuatan hukum lagi;Menyatakan bahwa setiap perbuatan dan setiap perjanjian dandokumentasi hukum lainnya yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli Nomor272/26//Bj.Gede/1995, tanggal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 14-10-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 497/PDT.G/2014/ PN JKT PST
Tanggal 8 April 2015 — RUDYANTO, HALIM >< THONG, IMELDA FUKRI alias IMELDA FUKRI,
121 — 39
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 23-05-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 25-04-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 284/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 22 Nopember 2017 — RUBIAH RAMLY ,Cs X PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Cq. KEPALA DAERAH OPERASIONAL 1 JAKARTA PT. KERETA API INDONESIA
225 — 71
  • Menyatakan bahwa Perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat mengikat sebagai undang-undang;3. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian sewa bertanggal 22 Nopember 2016;4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 01-01-1970 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1588 K/Pdt/2019
Tanggal 1 Januari 1970 — PT KATRACO PUTRA SELARAS, vs. HARTONO BUDIMA, dk
243 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudirman Nomor695, RT.003/RW.008, Desa Purwokerto Wetan, Kecamatan PurwokertoTimur, Kabupaten Banyumas telah melakukan Kerjasama JasaAngkutan Batubara dengan Para Tergugat (PT Katraco Putra Selarasdan Saudara Armyn Pinasti) Jalan Dipayuda Nomor 15, Banjarnegara,Jawa Tengah;Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian PenyelesaianPembayaran Hartono Budiman (CV Bintang Mas Perkasa) denganSaudara Armyn Pinasti (Tergugat Il) di Purwokerto, tanggal 5 Oktober2011, adalah sah dan mengikat para pihak;Menyatakan
    Nomor 1588 K/Pdt/2019Dalam Eksepsi Tergugat : Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata; Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat atas terjadinya Perjanjian Penyelesaian Pembayaran tanggal 5 Oktober2011; Bahwa tidak jelas apa yang dipermasalahkan Penggugat terhadapTergugat yang nyatanyata bukan pelaku pada peristiwa tanggal 5Oktober 2011, karena Perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat danditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II:Dalam Eksepsi Tergugat
    Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian PenyelesaianPembayaran Hartono Budiman (CV Bintang Mas Perkasa) dengan Sadr.Armyn Pinasti (Tergugat II) di Purwokerto, tanggal 5 Oktober 2011adalah sah dan mengikat para pihak;Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1588 K/Pdt/2019iMenyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat (PT Katraco PutraSelaras dan Sdr.
    Menyatakan bahwa Perjanjian Penyelesaian Pembayaran tertanggal 5Oktober 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasidengan Termohon II Kasasi, dan seluruh dokumen terkait PerjanjianPenyelesaian Pembayaran tertanggal 5 Oktober 2011 tidak memilikikekuatan hukum dan tidak mengikat Pemohon Kasasi;3. Menyatakan bahwa antara Pemohon Kasasi semula Tergugat denganTermohon Kasasi semula Tergugat II tidak memiliki hubungan hukumdengan Termohon Kasasi ataupun dengan Termohon II Kasasi;4.
    Armyn Pinasti) Jalan DipayudaNomor 15, Banjarnegara, Jawa Tengah;Menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian PenyelesaianPembayaran Hartono Budiman (CV Bintang Mas Perkasa) denganSdr. Armyn Pinasti (Tergugat II) di Purwokerto, tanggal 5 Oktober2011 adalah sah dan mengikat para pihak;Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat (PT KatracoPutra Selaras dan Sdr.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 07-03-2013 — Upload : 16-03-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 46/Pdt/2013/PT.Smg
Tanggal 7 Maret 2013 — TONY KISWANTO melawan Nyonya LINDAWATY KISWANTO, dkk
76 — 50
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 24-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 785 PK/Pdt/2011
Tanggal 24 Juni 2013 — PATTA SURUNG HAMANG DAENG PAMALING Melawan ALBERT SIA, dan kawan-kawan Dan USMAN PATOLLAH
149 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jual Beli Tanah, Nomor: 10 tanggal7 Maret 2005;Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penggugat denganTergugat disepakati (Pasal 1) bahwa pembayaran terhadap Tergugat dilakukan secara bertahap yakni:a.
    Menyatakan Perjanjian Jual Beli Tanah antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disepakati dalam Akta Perjanjian Jual Beli Tanah, Nomor: 10tanggal 7 Maret 2005 adalah sah;3. Menyatakan Penggugat adalah yang paling berhak untuk membeli tanahmilik Tergugat , yang terletak di Kelurahan Vim, Kecamatan JayapuraSelatan, Kota Jayapura, luas 4.756 m?
    ,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 perjanjian Jual Beli No. 10 tanggal 7Maret 2005, sanksi hukumnya adalah Perjanjian Jual Beli Tanah tersebutharus dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya;Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi danperjanjian Jual Beli Tanah No. 10 tanggal 7 Maret 2005 telah batal demihukum, maka sanksi hukumnya sesuai Pasal 8 Perjanjian tersebut,Tergugat Rekonvensi harus dihukum dengan menetapkan bahwa uangpembayaran tahap pertama sebesar
    Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor: 10 tanggal7 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Dirhamdan, SH. selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Batal Demi Hukum dengan segalaakibat hukumnya;4.
    Judex Facti sama sekali tidak melinat dalam Perjanjian Jual Beli TanahNomor 10 tanggal 7 Maret 2005, terdapat cacat tersembunyi, yaknibahwa pada waktu dibuat perjanjian jual beli tanah tersebut, yakni tanahyang merupakan objek perjanjian sedang bermasalah dengan suku Itaar.Hal ini terlinat jelas dalam putusan Judex Facti (Peradilan TingkatPertama) yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung, sangat tendensiusdan sangat terlinat jelas keberpihakannya kepada Termohon PeninjauanKembali/Tergugat dengan hanya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 09-07-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 877 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juli 2015 — H. BUSRAN SUHAIMI ; YOCCA WARDATY CHAMIEDY, S.E., , dkk
103 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena bila perjanjianpengikatan jual beli itu tetap dinyatakan sah menurut hukum berartiPasal 4 Perjanjian Pengikatan Jual Beli otomatis berlaku dan harusditaati oleh para pihak. Sedangkan Pasal 4 Akta Perjanjian PengikatanJual Beli itu sendiri ada batas waktunya yaitu menyatakan batal demihukum bila setelah 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya akta perjanjianpengikatan jual beli pelunasan sisa harga tanah tidak dilakukan.
    setelah batalnya demi hukumaktaakta perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;Hal. 11 dari 35 Hal.
    Padahal sesuai dengan bunyi Pasal 5, Perjanjian Kerjasama(bukti P1) Para Termohon Kasasi termasuk Termohon Kasasi IIIsebagai penjual berkewajiban untuk memberikan kuasa kepadaPemohon Kasasi sebagai pembeli;Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa sebagaimanabukti P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 tersebut adalah merupakanperjanjian turunan sebagai pelaksanaan dari Surat PerjanjianKerjasama (bukti P1) yang merupakan perjanjian pokoknya;Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama
    Kasasi;Bahwa berdasarkan bukti P29 dan bukti P30, Pemohon Kasasipernah mengajukan permohonan Izin Peruntukan PenggunaanTanah (IPPT), permohonan ini Pemohon Kasasi sampaikan sebagaipelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama sesuai bukti P1, karena diatas bidang tanah yang menjadi objek Perjanjian Kerjasama (bukti P1) tersebut akan dibangun perumahan.
    kuasa secara kolektif atausecara keseluruhan sesuai dengan bunyi kesepakatan dalam suratperjanjian kerjasama bukan berdasarkan perjanjian pengikatan jualbeli.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 30-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235 K/Pdt/2012
Tanggal 30 September 2013 — TUTIK SUKARJATI Melawan RITA YUNITA
112 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pada bulan September 2010, Penggugat kembali mendatangiTergugat untuk melakukan pelunasan dengan dasar kesepakatansebelumnya bahwa pembayaran dilakukan 1 (satu) minggu setelahlebaran Idul Fitri 2010, namun secara sepihak Tergugat menyatakanbahwa perjanjian jual beli atas tanah a quo dianggap batal dan uangRp400.000.000, (empat ratus juta Rupiah) akan dikembalikan kepadaPenggugat;.
    Bahwa atas hal tersebut, jelaslah bahwa Tergugat mempunyai itikadburuk dan telah mengingkari perjanjian/kesepakatan yang dibuat antaraPenggugat dan Tergugat;9. Bahwa berdasar uraian tersebut, jelaslah bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan wanprestasi karena mengingkari perjanjian/kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yangmengakibatkan kerugian yang diderita olen Penggugat, yakni :a.
    Kerugian immateriil, yakni terouangnya waktu, tenaga dan pikiranserta menderita perasaan dikhianati yang tidak terhingga nilainya,tetapi cukup pantas dan layak serta adil jika kerugian immateriiltersebut dinilai setara dengan jumlah uang sebesarRp500.000.000, (lima ratus juta Rupiah);10.Bahwa karena kesepakatan/perjanjian yang dibuat oleh Penggugat danTergugat dilakukan sesuai dengan hukum, maka Perjanjian tersebutharuslah dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak.
    , sebagaimanaSurat Perjanjian Jual Beli tertanggal 14 April 2008 adalah sah;Menyataan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah berikutbangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Letjend Suprapto No.35 RT. 02/RW. 02 Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Ponorogo,Sertifikat Hak Milik Nomor 286 seluas 1165 m?
    , sebagaimana Surat Perjanjian Jual Belitertanggal 14 April 2008 adalah sah;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah berikut bangunan yangberdiri di atasnya yang terletak di Jalan Letjend Suprapto No. 35 RT 02 / RW02 Kelurahan Ronowijayan, Kecamatan Siman, Ponorogo, Sertifikat HakMilik Nomor 286 seluas 1165 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 28-09-2009 — Upload : 16-11-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 245 PK/PDT/2009
Tanggal 28 September 2009 — BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), ; HAYCRAFT OVERSEAS LIMITED, PT. BANK DHARMALA, dkk.
141 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.245 PK/Pdt/2009dituangkan dalam Akta Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang Nomor :SP103/BPPN/0600 tanggal 8 Juni 2000 yang dibuat dibawah tangan dandilegalisasi oleh Hassanal Yani AH Amin, 5.h., Notaris di Jakarta denganlegalisasi Nomor : 433/2000 tanggal 8 Juni 2000 (vide Bukti P4) ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Turut Tergugat melakukan Perjanjian Pembelian Piutang dengan Turut Tergugat Il padatanggal 8 Mei 2003 dan dituangkan dalam :a.
    Akta Perjanjian Jual Beli Piutang Nomor : 127/P3AK/PortfolioTunai/0503(vide Bukti P5 a) sebesar Rp.165.067.837,01 (seratus enam puluh limajuta enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah satu sen)dan US$ 3.400.000, (tiga juta empat ratus ribu dollar Amerika Serikat)(selanjutnya disebut "Akta Perjanjian Nomor : 127") yang dilegalisasi olehBuntario Tigris, S.H., S.E., Notaris di Jakarta di bawah Nomor1001/2003/leg (vide Bukti P 5 b) dan ;b.
    Dengan demikian Akta Perjanjian Nomor : 57Hal. 10 dari 35 hal. Put. No.245 PK/Pdt/2009tersebut jelas bertentangan dengan hukum dan perbuatan Turut Tergugat Illdan Tergugat yang menandatangani Akta Perjanjian Nomor : 57 itu adalahmerupakan suatu perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad)sehingga demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Muliauntuk menyatakan Akta Perjanjian Nomor : 57 (vide Bukti P3) yang dibuatdihadapan lrawan Soerodjo, S.H.
    Subekti,S.H., dalam buku "Hukum Perjanjian", cetakan 19 tahun 2002 halaman 49 yangmenyatakan sebagai berikut :"Pembatalan perjanjian bertujuan untuk membawa kedua belah pihak kembalipada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
    Pasal 1338 KUH Perdata secara tegas mengatakan,Perjanjian adalah merupakan undangundang bagi para pihak, dengandemikian Penggugat berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, nyatanyatabukanlah pihak dalam perjanjian aquo, sehingga Penggugat tidak mempunyaikapasitas hukum apapun untuk mengajukan pembatalan perjanjian ;KUMULASI TUNTUTAN GANTI RUGI DAN PEMBATALAN AKTA NO. 57,TAHUN 1999:Bahwa dalam Gugatan Penggugat terdapat kumulasi tuntutan yaituPetitum angka 3 (angka) meminta membayar ganti kerugian kepada
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata Perjanjian
Register : 16-07-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 20-01-2015
Putusan PN WAINGAPU Nomor 15/PDT.G/2014/PN.WGP
Tanggal 2 Desember 2014 — - PELIPUS HERE TAHA
192 — 17
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 07-07-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/Pdt/2011
Tanggal 7 Juli 2012 — Ir. SUSWAN REKSOHARDJO,dkk ; GITA HARTANTO
762 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk itu diadakanlah perjanjian kerja sama, perjanjiantersebut dilakukan dihadapan. Stefanus Artanto, S.H., notaris di Muntilan padatanggal 05 Juni 2006 yang tercatat dalam Akta Nomor 11;Bahwa dalam perjanjian tersebut diadakan perjanjian kerja samapengembangan Pasar Gotong Royong, meliputi pembangunan kios daninfrastruktur.
    Pihak Tergugat I, Tergugat Ill, Tergugat IV dan temannya yangbernama Dedi Suharwanto minta dana awal dan Penggugat menyanggupi;Bahwa dalam perjanjian tersebut pihak Penggugat menyanggupi untukmembantu permodalan seluruhnya sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah). Pada tahap, pertama sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah), tahap kedua sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Bahwa dalam perjanjian tersebut juga terdapat isi perjanjian mengenaijaminan.
    Dalam pikiran Penggugat objek tersebut lebih kecil nilainya danuntuk itu pun Penggugat bermaksud menyetor dana dengan jumlah yang sesuaidengan jaminan yang akan diserahkan;Bahwa atas keadaan tersebut diadakanlah adendum perjanjian kerja samaAkta Nomor 11, adendum perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani padatanggal 11 Juli 2006 yang tertuang dalam Akta Nomor 84 yang dibuat olehNotaris Stefanus Artanto, S.H., notaris di Muntilan;Bahwa dalam addendum perjanjian tersebut disepakati pihak Penggugatuntuk
    Mengenai jaminan tersebut dalam adendum perjanjian disebutkandalam proses permohonan sertifikat oleh Tergugat VI.
    Terjadinya perjanjian berada di wilayah Kab. Magelang yaitu diNotaris Artanto di Muntilan, Kab. Magelang;b. Objek sengketa Tergugat IV berada di wilayah Kab. Magelangyaitu di Desa Banyusari, Kec. Grabag, Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 29-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2937 K/Pdt/2012
Tanggal 29 Oktober 2013 — PT MARINDO INVESTAMA, dkk vs SOEKOTJO GUNAWAN, dkk dan NOTARIS ATIKA ASHIBLE, SH
201 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertextilan Ratatex telah sepakat dalamkeadaan apapun tidak akan mengakhiri perjanjian jual beli Persil tersebut(vide Pasal 1 Surat Perjanjian tanggal 6 Maret 2008);Kutipan Pasal 1 Surat Perjanjian tanggal 6 Maret 2008, berbunyi:Para Pihak (baca: Perseroan dan PT. Pertextilan Ratatex), sepakatbahwa tidak akan melakukan pembatalan atas perjanjian awal (MoU)untuk jual beli tanah hak guna bangunan No. 1268/Kel.
    Pertextilan Ratatex (Dalam Pailit);Bahwa, di samping itu Tergugat Il, Tergugat Ill, dan Tergugat NV telahmelanggar ketentuan hukum dalam Pasal 1266 Kitab UndangUndangHukum Perdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harusdilaksanakan dengan itikad baik bagi para pihak yang membuatnya sepertihalnya mentaati undangundang, dan perjanjian tidak dapat dibatalkansecara sepihak oleh salah satu pihak, melainkan harus atas dasarkesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian tersebut.
    Putusan Nomor 2937 K/Pdt/201214.Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian danperikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detiktercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itusudah sah apabila sudah sepakat mengenai halhal yang pokok dantidaklah diperlukan suatu formalitas.Jual beli, tukarmenukar, sewamenyewa adalah perjanjianperjanjianyang konsensuil.
    Grand KotaInvestama berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 6 Maret 2008,jelas merupakan perikatan yang sah dan mengikat secara hukum;Bahwa Judex Facti salah menerapkan ketentuan Pasal 1320 danPasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang merupakanasas dalam Hukum Perjanjian, dengan mengkaitkan denganketentuan Pasal 1 Surat Perjanjian tanggal 6 Maret 2008 (vide BuktiP4), dimana suatu perjanjian berlaku sebagai undangundang yangharus ditaati oleh pihak yang membuatnya (in casu Perseroan danPT.
    , melainkan harus atas dasar kesepakatan dari para pihak yangmembuat perjanjian tersebut.