Ditemukan 87864 data
Urut Berdasarkan
Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 156/Pdt /2019/PT SMG Tanggal 29 April 2019 — KOK AN HUSADA HENDI HARIADI, S.E lawan HALIM SUSANTO dkk
146 — 63
146 — 63
Putus : 11-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 525/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 11 Januari 2017 — THE SIAN TAN NIO melawan DITTA GRACIA PURNAMA JATI, dkk
16 — 0
16 — 0
Putus : 02-03-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 536/Pdt/2015/PT SMG Tanggal 2 Maret 2016 — NUR ETIKA TUMIARSIH melawan LEGOWO
19 — 13
19 — 13
Putus : 17-01-2018 — Upload : 06-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 542/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 17 Januari 2018 —
22 — 17
22 — 17
Pengadilan Tinggi Jawa TengahNomor :542/Pdt/2017/PT SMG tanggal 7 Desember 2017;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Klaten pada tanggal 12 MeiHalaman 1 Putusan Nomor 542/Pdt/2017/PT SMG2017 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2017/PN.KIn , telah mengajukan gugatansebagai berikut:1:Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat 1 telah terjadi suatuperikatan dalam hal perjanjian utang piutang yang dilakukan pada
Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuat danditandatangani antara Penggugat dan Tergugat 1 pada tanggal 19September 2002, Penggugat telah memberikan teguran tertulis (somasi )yang dikirimkan ke Tergugat 1 namun tidak pernah ditanggapi. Bahwa Penggugat sudah sering mengajak Tergugat 1 untuk mencansolusi penyelesaian namun tidak mendapatkan hasil.
Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang disepakati bahwa setiapketerlambatan pembayaran angsuran dikenakan bunga sebesar 5%perbulan. Bahwa dengan tidak dibayarnya hutang tersebut penggugat telahmengalami kerugian pokok utang sebesar Rp 175.000.000 (seratus tujuhpuluh lima juta rupian) dan denda keterlambatan (5%xRp 12.500.000) x163 bulan sebesar Rp 101.875.000 ( seratus satu juta delapan ratus tujuhpuluh lima ribu rupiah ) sampai tanggal 1 Mei 2017.
enam) yang menghukum Tergugat II untuk tidak melakukanpenjualan lelang atau memindah tangankan pada pihak lain sebelumperkara ini berkekuatan hukum tetap (incrach berupa t) berupaSebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan buktiHak Milik No.727 desa/kelurahan : Jonggrangan, Surat Ukur tanggal 9Februari 1988 seluas 470 m2, nama pemegang hak NyonyaSuyatmi.Bahwa pada semua alasan gugatan sebagaimana tersebut dalamposita gugatan, Penggugat menyatakan hanya mempunyai hubunganhukum (Hutang Piutang
Putus : 30-08-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 320/Pdt/2018/PT SMG Tanggal 30 Agustus 2018 — .Lilik Murwati dkk lawan PT Bpr Grogol Joyo dkk
36 — 25
36 — 25
Menyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena tidak pemah menyampaikan salinan rekening yang menjadikewajiban Terlawan kepada Para Pelawan ;Menyatakan pengikatan Hak Tanggungan atas obyek sengketa, yangbersifat accesoir dari perjanjian pokok yang cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan batal demi hukum;Menyatakan Pengikatan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunanobyek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,sehingga sudah tidak lagi menjadi Piutang
yang diutamakan (Preferen)akan tetapi sudah menjadi Piutang biasa (konkuren), sehingga untukmengjukan penjualan/ eksekusi lelang obyek sengketa, Terlawan harusmelakukan gugatan lewat Pengadilan;Menyatakan menolak Pengajuan eksekusi lelang oleh Terlawan kepada Para Pelawan lewat aanmaning /Penetapan Pengadilan NegerSurakarta No.19/Pen.Pdt.Eks./2017/PN.Skt. karena Hak Tanggunganatas obyek sengketa cacat hukum ;Menyatakan kepada Terlawan Il bahwa obyek sengketa merupakanobyek sengketa di Pengadilan
Putus : 31-01-2018 — Upload : 12-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 557/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 31 Januari 2018 —
12 — 14
12 — 14
Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat(2), objek Hak Tanggungan DIJUAL MELALUI Hal 14 putusan Nomor 557/Pat/2017/PT SMGPELELANGAN UMUM menurut tata cara yang ditentukandalam peraturan perundangundangan pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditorkreditor lainnya."
Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyiPasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 danKlausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 458/2013 tanggal22 Oktober 2013, yang berbunyi :"Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh PihakPertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan PeringkatPertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerimakewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa
Putus : 19-07-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 252/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 19 Juli 2017 — RAKIJO melawan IMAM HAMBALI dkk
26 — 10
26 — 10
Putus : 23-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 208/Pdt/2018/PT SMG Tanggal 23 Juli 2018 — ANTONIUS HENDRO PRASETYO lawan PT BANK NEGARA INDONESIA,Tbk CABANG SURAKARTA
33 — 22
33 — 22
Upload : 08-03-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 44/Pdt/2019/PT SMG Hendra Setyawan lawan Christine Kurnia Gustiningsih Binti Iman Satriadi dkk
59 — 0
59 — 0
Putus : 08-11-2018 — Upload : 27-11-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 410/Pdt/2018/PT SMG Tanggal 8 Nopember 2018 — Anggoro Tri Wibowo lawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dkk
66 — 24
66 — 24
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukumberupa utang piutang dalam rangka pemberian kredit dimana Tergugat sebagai kreditur dan Penggugat sebagai debitur hal ini diakui secara tegasoleh Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat butir 1. Mengenaihubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat ini dapat dijelaskansebagai berikut:a.
prosedur yangberlaku, terobukti dengan tidak adanya blokir atas sertipikat sehingga dapatdiikat Hak Tanggungan secara sempurna dan dibuktikan denganmunculnya Sertipikat Hak Tanggugan;Bahwa dengan dibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebutpada jawaban angka 4 di atas, maka Tergugat mempunyai hak preferenatas jaminan guna kepentingan pelunasan kredit dari Tergugat haltersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Undangundang No. 4Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;Bahwa hubungan hukum hutang piutang
Sebagaimana dalil bantahan Tergugat dalam eksepsi butir 2 diatas, bahwa timbulnya hubungan hukum hutang piutang/pemberianfasilitas kredit dari Tergugat kepada Penggugat didasarkan padahubungan timbal balik yang didudukan dalam suatu perjanjian kredit yangdibuat secara sah berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani olehkedua belah pihak secara sadar dan tanpa paksaan;Halaman 11, Putusan Nomor 410/Padt/2018/PT SMGPenggugat selaku debitor/oemohon telah menerima syarat danketentuan pemberian fasilitas
Putus : 16-03-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 6/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 16 Maret 2017 — H. MOCHAMAD PALAL melawan PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PEKALONGAN
85 — 70
85 — 70
Pembuatan dan kualitas SPPK tahun 2012 sama denganSPPK tahun 2008 ke1; SPPK tahun 2008 ke2; SPPKtahun 2009; SPPK tahun 2010; dan SPPK tahun 2011menjadi dasar hukum Adendum Ke 6 Perjanjian KreditModal Kerja Nomor : 139.05/024/PKMK/2008 tanggal 26Juni 2008 tanggal 19 Juni 2012 dibuat dan dipersiapkanTergugat dengan beberapa lampiran memuat ketentuan ketentuan, syarat syarat dan resiko tanggungjawabPenggugat, sebagai berikut : Perjanjian pengalihnan dan penyerahan hak (cessie)atas piutang Nomor : CRO.PKG
kuasa tentang fasilitas kredit) ; Surat Pernyataan tanggal 19 Juni 2013 bersediamencadangkan minimal 1 (satu) kali pembayarankewajiban bunga berjalan direkening tabungan ; Surat Penggugat tanggal 19 Juni 2013 perihalpenarikan fasilitas kredit modal kerja ; Surat Kuasa Khusus Menjual Agunan Persediaantanggal 19 Juni 2013 (isinya sama dengan kuasakhusus menjual agunan pada SPPK tahun 2010tertanggal 10 Juni 2010 kuasa tentang menjual agunan) ; Perjanjian Pengalihan Dan Penyerahan Hak (Cessie)Atas Piutang
danPerjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 139.05/024/PKMK/2008 tanggal 26 Juni 2008 dengan limitRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) yang telahkami tandatangani bersama istri, dan sehubungandengan seluruh persyaratan kredit yang tercantumpada Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK)tersebut diatas telah kami penuhi, dengan ini kamimengajukan permohonan fasilitas kredit yang dimaksud ;Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2014 menjual agunan persediaan ;Perjanjian Pengalinan Dan Penyerahan Hak (Cessie)Atas Piutang
Pembuatan dan kualitas SPPK tahun 2015 sama denganSPPK tahun 2008 ke1; SPPK tahun 2008 ke2; SPPKtahun 2009; SPPK tahun 2010; SPPK tahun 2010; SPPKtahun 2011; SPPK tahun 2012; SPPK tahun 2013; danSPPK tahun 2014 menjadi dasar hukum Adendum Ke 9Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 139.05/024/PKMK/2008 tanggal 26 Juni 2015 dengan beberapa lempiranmemuat kententuan ketentuan, syarat syarat danresiko tanggungjawab Penggugat, sebagai berikut : Perjanjian Pengalihan Dan Penyerahan Hak (Cessie)Atas Piutang
Oleh karenanyaberdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Penjelasannya dalam UUHak Tanggungan, Tergugat selaku pemegang Hak Tanggunganberhak dan diberi kewenangan oleh Undangundang untukmenjual obyek agunan dan hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang kredit Penggugat ;Selain itu pada Pasal 2 dash keenam APHT diatur bahwa pemilikagunan telah berjanji, jika Debitur (in casu Penggugat) tidakmemenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkanperjanjian utang piutang, oleh Pihak Pertama (in casu PemilikAgunan
Upload : 14-09-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 216/Pdt/2018/PT SMG Drs. RUDDY TRI SANTOSO lawan HM. HIMAWAN SALIM HARDJO dkk
112 — 133
112 — 133
dan TergugatIl dengan perceraian pada tahun 2009, tidak serta merta memutuskanatau meniadakan hubungan hukum hutang piutang denganPenggugat, sehingga Tergugat!
Perlu diketahui Tergugat tidak pernah menanda tanganiperjanjian hutang piutang dengan Penggugat, baik dalam bentukperjanjian dibawah tangan dan/atau dalam bentuk Akta Notariil,sehingga permohonan sita jaminan (Conservatori Beslag) yangdimohonkan Penggu gat adalah ilussoir maka mohon Yth.
MajelisHakim untuk menolaknya;Bahwa dalil gugatan Penggugat posita 9a adalah tidak benar harusdikesampingkan dan dito lak , karena antara Tergugat denganPenggugat tidak pernah ada hubungan hukum hu tang piutang, baikpada saat perkawinan dengan Tergugat II maupun setelah perceraiandengan Tergugat Il. Tidak ada perjanjian dibawah tangan maupunperjanjian Akta notariil yang membuktikan adanya hutangpiutangbahkan tidak ada APHT. (Akta Pembebanan Hak Tanggungan )Halaman 46.
Sertifikat Hak Milik (GHM) No.1973/ Pondok Bambu Kec.DurenSawit Kotamadya Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta atas pemegang hak RUDDY TRI SANTOSOdengan batasbatas sebagaimana tertulis dalam Gambar Situasitanggal 461993 No.2350/1993 luas 147 m2;Dalam hal hutang piutang yang terjadi antara Penggugat denganTergugat dan Terggugat Il, Tergugat Ill sangat mengetahui haltersebut7.
Atas halini Tergugat Ill menentukan sikap yakni dengan adanya perhitunganhutang piutang dengan Penggugat dan untuk dapat mengembalikanhutang tersebut kepada Penggugat agar hubungan kekeluargaanantara semua pihak tetap dapat terjalin baik dikemudian hari;Bahwa pada posita ke 15 gugatan Penggugat adalah benar.
Putus : 09-11-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 421/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 9 Nopember 2017 — PURWONINGSIH melawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Yudhakencana Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Cabang Kajen Pekalongan dkk
59 — 18
59 — 18
Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, TergugatRekonvensi I/Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensil/Turut Tergugat Konvensi telah menandatangani Surat PerjanjianKredit No.114104002992/INV/PKL/2015 tertanggal 9 bulan Junitahun 2015 tentang perjanjian hutang piutang yang mengatur hakdan kewajiban (sebagaimana tertuang pada setiap pasalnya) antaraPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat RekonvensiVPenggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi IV/Turut TergugatKonvensi ;4.
NegeriPekalongan tersebut, dengan alasan sebagaimana secara lengkaptersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagaiberikut :Proses penjaminan sertifikat tanah milik Pembanding atas perjanjianhutang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Pembanding,sebagai pihak yang berhak atas jaminan tersebut dan sebagai isitriTurut Terbanding, karena itu apa yang dilakukan Turut Terbandingcacat hukum, sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatanhukum ;Pembanding merasa dirugikan akan hutang piutang
Putus : 06-01-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 442/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 6 Januari 2017 — PERI SAYANTO EKOPUTRO melawan PT. BANK UOB INDONESIA berkedudukan di Jakarta Pusat Cq PT. BANK UOB INDONESIA Tbk CABANG SEMARANG (M99PB00999) GANG TENGAH N0,16 SEMARANG 50137 JAWA TENGAH
53 — 30
53 — 30
Putus : 14-09-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 291/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 14 September 2016 — TRI HARYANTO melawan RINA CHYNTIA DEWI, SE. dan PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk.
32 — 11
32 — 11
Menyatakan hutang piutang antara Terlawan dengan Terlawan Ilsebagaimana dimaksud dalam perkara No. 374 / PdtG/2014/PN.Smg: Merupakan harta pribadi Terlawan dan hanya mengikatTerlawan dan Tuntutan pelunasan atas hutang pribadi Terlawan hanyadibebankan pada harta pribadi Terlawan .5. Menyatakan penetapan sita jaminan sebagaimana tersebut dalamberita acaara sita jaminan No.374/Pdt.G/2014/PN.Smgtertanggal23 Desember 2014 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.6.
Putus : 06-02-2018 — Upload : 14-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 581/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 6 Februari 2018 — Joko Widodo dkk lawan PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. KANTOR PUSAT CQ. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. CABANG SRAGEN dkk
34 — 20
34 — 20
Upload : 18-04-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 46/Pdt/2019/PT SMG Busiri dkk lawan PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.,Cabang Purwodadi
35 — 15
35 — 15
Title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menuruttata cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganuntuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan denganhak mendahulu daripada kreditorkreditor lainnya.Hak Tergugat tersebut juga telah ditegaskan dan disepakatidalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Pasal 2 butir 6yang menyatakan bahwa:Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya
untuk melunasiutangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas,oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi danmenyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa untuktanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:a.
Putus : 09-11-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 348/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 9 Nopember 2017 — JOKO BUDI WIRYONO melawan PT. BANK MEGA (PERSERO) TBK. CAB SEMARANG, berkedudukan di MENARA BANK MEGA JL. Pandanaran No. 82 SEMARANG dkk
52 — 0
52 — 0
Putus : 20-06-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 195/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 20 Juni 2017 — TAN, DYO SUGIYONO CAHYADI MULYADI melawan Drs. Himayana Jonathan dkk
49 — 15
49 — 15
Putus : 11-07-2018 — Upload : 23-07-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 237/Pdt/2018/PT SMG Tanggal 11 Juli 2018 — Ny SRI WAHYU IRAWATI lawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Semarang cq PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Kagok Semarang dkk
52 — 0
52 — 0