Menyatakan Terdakwa Muhamad Kasim als Baduk Bin Pangeran Dulu Adat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCULIKAN ORANG ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa didalam tahanan;4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;5.

Muhamad Kasim als Baduk Bin Pangeran Dulu Adat

Pekerjaan : PetaniTerdakwa Muhamad Kasim als Baduk Bin Pangeran Dulu Adat ditahan dalam tahananrutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Januari 20172. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2017 sampaidengan tanggal 15 Februari 20173. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari20174. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4Maret 20175.

SurabayaKec.Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, kemudian datang TerdakwaMUHAMAD KASIM Als BADUK Bin PANGERAN DULU ADAT bersama saksi Gede BinIsmail Firdaus dan Sdr Sukur (yang termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO)kemudian saksi Gede mengajak saksi Radna untuk pergi namun saksi Radna menolak,karena saksi Radna menolak kemudian saksi Gede dan Sdr Sukur menarik danmenyeret saksi Radna namun saksi Radna melawan dan berhasil melarikan diri keteras Klinik namun di hadang oleh Terdakwa dan Terdakwa

SurabayaKec.Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, kemudian datang TerdakwaMUHAMAD KASIM Als BADUK Bin PANGERAN DULU ADAT bersama saksi Gede BinIsmail Firdaus dan Sdr Sukur (yang termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO)kemudian saksi gede mengajak saksi Radna untuk pergi namun saksi Radna menolak,karena saksi Radna menolak kemudian saksi gede dan Sdr Sukur menarik danmenyeret saksi Radna namun saksi Radna melawan dan berhasil melarikan diri ke Putusan.

Surabaya Kec.Padang RatuKabupaten Lampung Tengah kemudian dating Muhamad Kasim als Baduk BinPangeran Dulu Adat untuk berobat dan setelah berobat Muhamad Kasim als BadukBin Pangeran Dulu Adat pulang dan tidak lama kemudian datang Gede denganMuhamad Kasim als Baduk Bin Pangeran Dulu Adat dan Sdr Sukur (yang termasukdalam daftar pencarian orang/DPO) dan kemudian Gede mengajak saksi Radnauntuk pergi namun saksi Radna menolak; Bahwa setelah itu Gede dan Muhamad Kasim als Baduk Bin Pangeran Dulu Adatlangsung

menarik dan menyeret saksi Radna namun saksi Radna sempat melawandan berhasil melarikan diri ke teras Klinik namun langsung di hadang oleh MuhamadKasim als Baduk Bin Pangeran Dulu Adat dan kemudian Muhamad Kasim als BadukBin Pangeran Dulu Adat langsung menghadang saksi Radna dan langsung manarikrambut saksi Radna dan menyeret saksi Radna kearah mobil yang menyebabkanSaksi Radna mengalami lukaluka sesuai dengan hasil Visum et Repertum No.800/277/12.05/PKM/2016/Visum tanggal 21 Oktober 2016; Bahwa

LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN.;BUPATI KUTAI BARAT

Ahmad Yani Kav. 58 Lt.1112, Jakarta Pusat, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN , yang dalam hal ini diwakili olehKEPALA ADAT DAYAK BENTIAN, ROESLI. R,kewarganegaraan Indonesia/Dayak Bentian, Alamat JIn.

KakaSentosa RT III Kampung Dilang Puti Kecamatan BentianBesar Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 75578,Pekerjaan Purnawirawan Polri, Jabatan Kepala Adat BesarDayak Bentian, dalam hal ini memilih domisili dikantor kuasahukumnya ;LIRIN COLEN DINGIT, SH Advokat Pengacara &Konsultan Hukum LCD & REKAN yang beralamat diJalan Kaka Sentoa RT.III Kampung Dilang Puti Kec.

M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Banjar Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.020.016.002-0042.0, tercatat atas nama Andreas I Wayan dengan batas batas tanah sebagai berikut:Sebelah Utara : Wayan Nariana (Tanah PKD) Sebelah Timur : Tanah Tergugat l Sebelas salatan : Gang / Wayan Jariana (Tanah PKD)Sebelah barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)Adalah sah Tanah Pekarangan Desa (tanah PKD) milik Desa Adat

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Desa Adat Semate dalam keadaan kosong dan bebas dari penghunian, dan bila perlu pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan alat negara (kepolisian);6. Menghukum Para Tergugat ataupun pihak terkait untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan;7.

Desa Adat Semate Melawan Andreas Wayan Wenes, dkk.

Bahwa sebagai sebuah Desa Adat, Desa Adat Semate juga memilikikekayaan berupa tanah maupun bangunan, yang salah satunyakekayaan Desa Adat (Druwen Desa) berupa Karang Ayahan Desa atauyang umum dikenal juga dengan nama tanah Pekarangan Desa (PKD),Vide Pasal (Pawos) 35 angka 1 Awigawig Desa Adat Semate..

untukmelakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar ataspersetujuan paruman Desa ;Bahwa gugatn aquo Bendesa Adat Semate seorang diri bertindakmewakill Desa Adat Semate, tanoa menyebutkan persetujuanparuman Desa yang memberikan kewenangan untuk bertindakmewakili Desa Adat Semate mengajukan gugatan a quo ;Bahwa gugatan a quo kekurangan pihak ;Bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah PekaranganDesa ( tanah PKD) milik Desa Adat Semate yang diakui milikHal. 11 dari 53 Hal.

,M.Si, Bahwa ahli saat ini sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana danmengajar mengenai Hukum Adat Bali ; Bahwa menurut ahli Desa Adat sudah ada sejak sebelum Belanda datang keBali, dan di Bali ada 2 (dua) Desa yaitu : 1. Desa Adat dan Desa Dinas , dan1000, (seribu) tahun yang lalu Desa Adat sudah tertata rapi ; Bahwa menurut ahli unsurunsur Desa Adat mencakup 3 (tiga) unsur;1. Perhyangan : Yang ada dengan kaitan ke Adat;2.

aquo Penggugat GedeSuryadi, SH. dalam jabatannya sebagai Bendesa Adat Semate yang merupakanpimpinan tertinggi dari desa adat Semate/Pengurus yang telah ditunjuk olehmasyarakat adat Semate dan sebagai Pimpinan/Pengurus Desa Adat Sematesebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Paruman Krama Desa AdatSemate pada tanggal 30 Agustus 2016, maka Penggugat memiliki Kewenanganuntuk mewakili masyarakat Adat Desa Semate termasuk mengajukan gugatanaquo dan kapasitas Pengggugat Gede Suryadi, SH.dalam gugatan

untuk bertindak mewakili masyarakat Desa Adat Semateberdasarkan Berita Acara Paruman Krama Desa Adat Semate pada tanggal30 Agustus 2016 sebagaimana bukti P2 hal ini telah didukung oleh saksi Ketut Putra dan saksi Nyoman Redana yang menyatakan bahwaPenggugat adalah sebagai Bendesa Adat yang memiliki kewenangan untukmewakili masyarakat Desa Adat Semate demikian juga saksi dari Tergugatyaitu saksi Prof.

-Terima Purba, dklawanAdat Br Bangun, dkk

ADAT Br, BANGUN, Perempuan, tanggai lahir 06 mei 1944,beralamat di Jl. Karantina/ Akasia Asrama TNIAD Glugur Hong blokJ No. 1 Medan;2. MALEMIN PURBA, Lakilaki, tanggal lahir 05 September 1964,beralamat di Jl. Karantina/ Akasia Asrama TNIAD Glugur Hong blokJ No. 1 Medan;3. HENDR1 DUNANT PURBA, Lakilaki, tanggal lahir 17 Agustus 1966beralamat di Jl. Karantina / Akasia Asrama TNIAD Glugur Hong blokJ No. 1 Medan;4. IMANUEL EST STEPANUS PURBA, LakLaki, tanggal lahir 16 Mei1971, beralamat di JI.

Ginting;Bahwa seluruh tanah objek terperkara tersebut saat ini dikerjaidan diusahai oleh Tergugat ndan II dengan melawan hukumsecara bersamasama;Bahwa menurut hukum adat karo, seorang wanita yang kawindan tidak mempunyai keturunan, maka harta warisannya jatuhkepada saudara laki lakinya;Bahwa saudara lakilaki Layo br.

ARPEC, DK VS DAMRI RANG TUO ADAT, DKK

bertindakuntuk atas nama masyarakat adat Kapundung Jorong Anam, Koto Selatan,Nagari Kinali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.

Apakah dengan mengatasnamakan masyarakat adat Kapundung, ParaPenggugat mendeklarasikan dirinya sebagai Penguasa Adat...? atau, denganmengatasnamakan masyarakat adat Kapundung, Para Penggugat ingin mengatakanbahwa gugatannya terkategori sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)?

Bahwa hukum adat Minangkabau mengenal ulayat kaum atau suku, tetapi yang berhakmewakili kaum atau suku dalam melakukan tindakan hukum adalah Penghulu Kaum atauSuku;.

I KETUT MATARAM ; MADE DARMAWAN, dkk ; BENDESA ADAT BANJAR SAKTI, NYOMAN SUTISNA ; KELIAN ADAT BANJAR SAKTI, MADE GAMA

200127.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.GURU BAWA ;WAYAN GUNAWAN ;NYOMAN JAYA ;KETUT NEDA ;NYOMAN SUPARJANA ;WAYAN KANGIN ;MADE COMBEL ;WAYAN SUKANIA ;WAYAN WIDASTRA ;MADE KOMPIANG ;GURU DANGIN ; PANGA ;WAYAN ANON ;MADE SERGIG ;GURU RATNA, semuanya bertempat tinggal di Banjar SaktiSuka Duka, Desa Sakti, Kecamatan Nusa Panida, KabupatenDaerah Tingkat Il Klungkung, para Pemohon PeninjauanKembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat 1sampai dengan 24/Pembanding/Turut Terbanding ;melawan:BENDESA ADAT

BANJAR SAKTI, NYOMAN SUTISNA ;KELIAN ADAT BANJAR SAKTI, MADE GAMA, dalam hal inibertindak untuk dan atas nama Desa Adat dan Banjar Sakti,keduanya bertempat tinggal di Dusun/Banjar Sakti, DesaSakti, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Daerah Tingkat IIKlungkung, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu paraPemohon Kasasi/para Penggugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata paraPemohon Peninjauan Kembali dahulu

Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini secara tanggung renteng atau pihak Penggugat memohonputusan yang dipandang patut dan adil ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 24mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dailildalil sebagai berikut :Bahwa dengan memperhatikan posita gugatan, maka terlihat bahwa paraPenggugat mengajukan gugatan ini dalam kapasitasnya selaku Bendesa AdatBanjar Sakti dan Kelian Adat Banjar Sakti yang mewakili seluruh

anggota BanjarSakti ;Bahwa Banjar Adat Sakti tidaklah berstatus Badan Hukum, dan olehkarenanya bila para Penggugat bertindak dalam segala perbuatan hukum,khususnya untuk dapat bertindak di dalam sidang Peradilan haruslah ada kuasauntuk itu dari seluruh anggota Banjar Adat Sakti ;Bahwa para Penggugat di dalam gugatannya tidak ada menyebutkantentang adanya kuasa tersebut, dan ini berarti bahwa para Penggugat tidak/belum mendapat kuasa untuk mewakili seluruh anggota Banjar Sakti di mukasidang Pengadilan

No. 274 PK/PDT/2001Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 3103 K/Pdt/1998, tanggal 24 Mei 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1.NYOMAN SUTISNA, Bendesa Adat Banjar Sakti, dan 2.

Menyatakan Terdakwa yaituAriza Pratama Alias Raja Adat Bin Darwin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama2 (dua) tahun ;3. Menetapkan masa penahananyang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Terdakwa yaituAriza Pratama Alias Raja Adat Bin Darwin

PUTUSANDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkapempat Lahirmur / Tanggalahirenis Kelaminebangsaanempat Tinggalgamaekerjaan FqlfhAlrani ; Ariza PratamaAlias Raja Adat BinDarwin ;Pajar Baru ;PO tahun /16 Juni1984 ;Lakilaki ;ndonesia ;Dusun Pajar BaruDesa Kubu Hita,Kecamatan SungkaiBarat, KabupatenLampung Utara ;slam

Menyatakan terdakwa Ariza Pratama Alias Raja Adat Bin Darwin terbuktibersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidanaBarang siapa mengambil barang sesuatu yang sebagian atauseluruhnya kepunyaan orang lain dengan maskud untuk dimiliki secaramelawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih denganmemakai anak kunci palsu sebagaimana dalam Alternatif kami,melanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 dan ke5 KUH Pidana.2.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah).Setelah membacapermohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umumyang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KesatuBahwa ia terdakwa Ariza Pratama Alias Raja Adat Bin Darwin pada harirabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira Jam09.00

Bin Darwinsebagai orang yangdidakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkanidentitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa yaituAriza PratamaAlias Raja Adat Bin Darwinadalah orang yang sehat akalnya, sehingga laadalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatanhukum yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini TerdakwayaituAriza Pratama Alias Raja Adat Bin Darwin diajukan

Bin Dul Salam menerangkan bahwaterdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa dansaksi Suhaili Bin Tajudin melinat motor yang terparkir dikebun singkong di jalandusun kayu langir desa mekar asri Kecamatan Sungkai Tengah KabupatenLampung Utara saksi Suhaili Bin Tajudin berkata Raja Adat (raja adat) kitaambil aja motor itu kKemudian Terdakwa jadi kemudian motor saksi Suhaili BinTajudin berhenti kKemudian Terdakwa turun langsung menuju sepeda motoryang terparkir tersebut kKemudian

ADAT PURBA 2. LIMIN BR. TARIGAN, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 422/Pdt/2018PT MDN tanggal 29 Januari 2019 yang menguatkan Putusan PengadilanNegeri Kabanjahe Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 12 September 2018;

ADAT PURBA, DKLawanSETIA Br. GINTING, DKK

DAMRI RANG TUO ADAT, CsMelawanPT. ARPEC

DAMRI RANG TUO ADAT, umur 30 tahun, pekerjaan Wiraswasta, JabatanNinik Mamak/Rang Tuo Adat bertempat tinggal di Kapundung Jorong AnamKoto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat;2. SAHERMAN, umur 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kapundung Jorong Anam Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan KinaliKabupaten Pasaman Barat ;3.

Apakah denganmengatasnamakan masyarakat adat Kapundung, para Penggugatmendeklarasikan dirinya sebagai penguasa adat? Atau, denganmengatasnamakan masyarakat adat Kapundung, para Penggugat inginmengatakan bahwa gugatannya terkategori sebagai Gugatan PerwakilanKelompok (Class Action)?

Arpec tersebut oleh DamriRang Tuo Adat dan Ali Zakwan ;3.

Rang Tuo Adat tidak ikut menandatangani surat penyerahantanah ulayat Kampung Kapundung ke PT.

Menyatakan Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tanah adat Yanggobeng oleh Sdr. Yakomina Felle anak/ahli waris dari Alm. Ondofolo Nino Yahya Felle kepada Penggugat Rekonvensi tanggal 22 Oktober 2018 adalah sah dan berharga menurut hukum;3. Menyatakan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat pada tanggal 24 September 2020 atas tanah adat Yanggobeng lokasi SMP N 5 Kehiran oleh Penggugat Rekonvensi kepada Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw, SE.

Menyatakan Putusan Dewan Adat Sentani Nomor : 836/PRASS/V/2021 antara Sefried Depondoye + Suku Haesaisaey melawan Pihak Fernando Suebu adalah sah dan berharga menurut hukum;5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp4.370.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).DALAM INTERVENSI1.

Sefried Depondoiye-.Para OndofoloTergugat :-Welle Felle- Fernando Suebu- Dewan Adat Suku Sentani Cq Badan Peradilan Adat

I GEDE PUTRA ( Bendesa Adat Desa Adat Sumita ) vs BENDESA AGUNG MAJELIS UTAMA DESA UTAMA DESA PAKRAMAN BALI

NOMOR : 85/B/2012/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPUTUSANPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara I GEDE PUTRA ( Bendesa Adat Desa Adat Sumita ), kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun / BanjarTengah, Desa Adat Sumita, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Daerah Timgkat II Gianyar , Berdasarkan SuratKuasa

PENGGUGAT:
- I GEDE PUTRA (Bendesa Adat Desa Adat Sumita);
TERGUGAT:
- BENDESA AGUNG MAJELIS UTAMA DESA PAKRAMAN BALI

AwigAwig Desa Adat Sumita tahun 2001 tanggal 27 Maret 2001pada...pada halaman 39 Mengenai Wicara Lan Pamidana Pilet 1 IndikWicara Pawos 68. Pemekaran Banjar Mulung menjadi DesaPakraman Mulung belum pernah dimusyawarahkan secara mufakat ditingkat Desa Adat Sumita, sehingga Pemekaran Desa PakramanMulung belum mendapat Persetujuan dari Desa Adat Sumita yangmerupakan Desa Adat Induk.

/ Ikut Desa Adat di Desa Adat Sumita.

Membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Adat/Pemekaran DesaPakraman.b. Tim Penyelesaian Sengketa Adat/Pemekaran Desa Pakraman menelitidan mengkaji suratsurat dan buktibukti administratif dari para pihakyangbersengketa ; 222 nanan nnn nn nnn nnn nnn renee cencec. Tim Penyelesaian Sengketa Adat/Pemekaran Desa Pakramanmengadakan kunjungan lapangan, guna mengumpulkan datadatalangsung di lapangan sekaligus mengklarifikasi buktibukti administratifyang ada d.Berdasarkan...d.

Membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Adat/Pemekaran DesaPakraman Sumita berdasarkan Surat Bandesa Agung MUDP Bali,tanggal 5 Januari23b.

Keputusan yang diambil benarbenar mendapatkan kajian secara mendalamdan menyeluruh, baik dalam kaitan adat dan Hukum Adat Bali, yangmenyangkut Parhyangan, Pawongan, dan Palemahan, maupun Sosial,Budaya, termasuk juga kewilayahan (geografi).

ADAT PURBA, DK VS SETIA BR GINTING, DKK

ADAT PURBA, berkedudukan di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah,Kabupaten Karo, sebagai Pembanding semula TergugatI;2. LIMIN Br. TARIGAN, berkedudukan di Desa Suka, Kecamatan Tigapanah,Kabupaten Karo, sebagai Pembanding II semula TergugatI;selanjutnya disebut sebagai para Tergugat yang dalam halini memberikan kuasa kepada Rivalino Bukit, S.H.,advokat, beralamat di Jalan Upah Tendi Sebayang Nomor38 Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2018;LAWAN1.

Limin Tarigan istri dari Adat Purba;V. Alm. Umum Tarigan, keturunannya Iskandar Tarigan;2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Suka MbayakKecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo, yang diterbitkan dan ditandatanganioleh Kepala Desa tersebut diatas dan pengakuan para keturunan alm.

Kapiti Tarigan kepada Adat Purba(Tergugat ), padahal ladang itu adalah harta peninggalan dari orang tuaKuah Ate br. Tarigan dan kakek Penggugat , Il, Ill, IV dan VI, dimanaperbuatan para Tergugat tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahliwaris, perbuatan mana jelas merupakan perbuatan melawan hukum yangtelah merugikan hakhak para Penggugat sebagai ahli waris dari alm.

Risman Tarigan dan Penggugat di Pengadilan Negeri Kabanjahe yangdiputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2003 Nomor:01/Pdt.G/2003/PN.Kbj; yang mana putusan tersebut dimenangkan oleh Adat Purbadan Limin br Tarigan, putusan tersebut diatas tidak ada upaya banding dari Alm.Risman Tarigan dan Setia br Ginting dan tidak ada Gugatan Intervensi maupunperlawanan dari pihak manapun.

Kapiti Tarigan dengan Adat Purbatidak ada keberatan dari pihak manapun juga dan hal tersebut disetujui oleh istriAlm. Kapiti Tarigan yang bernama Naberi br Ginting.Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 422/Pdt/2018/PT MDNNamun pada tahun 1999 objek perkara diserobot oleh Alm Risman Tarigandengan cara merusak setiap ada tanaman Para Pembanding dan beberapa kaliPara Pembanding ditendang di objek perkara oleh Alm.

Penggugat:
Lembaga Perkreditan Desa Adat (LPD) Desa Adat Pejarakan
Tergugat:
1.Nengah Lahen
2.Ketut Pilihani

DESA ADAT BAHA, dkk

DESA ADAT BAHA, tempat kedudukan Desa Adat Baha, KecamatanMengwi, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagaiTerbanding I semula Tergugat I; MADE CATER, bertempat tinggal di Banjar Bedil, Desa Adat Baha,Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding II semula Tergugat Il; NYOMAN SUARTA, bertempat tinggal di Banjar Bedil, Desa Adat Baha,Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;Ketiganya juga disebut sebagai Para

Bahayang telah diserahkan penguasaannya kepada krama Desa Adat Baha KecamatanMengwi, Kabupaten Badung dengan kewajiban melaksanakan ayah ayahan di DesaAdat Baha oleh karena Penggugat telah beralin kepercayaan dengan menganutagama Katolik dan tidak lagi sebagai krama Adat di Desa Adat Baha sebagaimanaAwigawig Desa Adat Baha;Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah benar para Tergugat telahmenguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang sah sehingga merugikan Penggugatsebagaimana tersebut dalam gugatannya

Baha, yangdiberikan kepada krama Banjar Adat Bedil yang beragama Hindu untuk dimanfaatkansebagai tempat tinggal dengan kewajiban melaksanakan ayahan kepada Desa Adatyaitu mengempon pura Puseh Desa Adat Baha ( vide hal 44 putNo.1063/Pdt.G/2019/PN Dps );Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan majelishakim tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasansebagai berikut: Bahwa surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat tertanda TI,II,III1 dan TI,II,III2

yaitu Awig awig Desa Adat Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten badungadalah mengatur tentang ketentuan ketentuan /hak dan kewajiban krama desaHalaman 6 dari 11 Putusan Perdata Nomor 152/PDT/2020/PT DPSAdat Baha secara umum namun didalam Awig awig tersebut tidak ada ketentuanyang menyebutkan/ menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah merupakanTanah Pekarangan Desa (PKD); Bahwa saksi saksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu saksi Made Nuarsamenjabat sebagai kelian Desa Adat baha sejak tahun 1998 2013

, dan menurutsaksi sejak menjabat tidak ada buku catatan tentang tanah PKD, demikian jugasaksi Wayan Pasti menjabat sebagai Kelian Dinas Banjar Bedil dari tahun 2006 2018 sedangkan sebagai kelian Adat Banjar Bedil sejak tahun 2020 sampaisekarang, saksi tidak mengetahui secara persis riwayat tanah sengketa namunmenurut saksi tanah PKD tidak mempunyai pipil; Bahwa keterangan Ahli yang diajukan oleh para Tergugat yaitu Dr.!

-LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN;melawan- BUPATI KUTAI BARAT;

Bahwa Masyarakat Adat Dayak Bentian tidak pernah melebihi dari batas yang telahditetapkan oleh para leluhur Masyarakat Adat Dayak Bentian secara turuntemurunhingga saat ini ;5.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 TentangPemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat IstiadatdanLembaga Adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat BAB VII Pasal 14 ayat (1)berbunyi : Penetapan Wilayah Adat Yang Dikuasai Masyarakat Adat Secara TurunTemurun Yang Mempunyai BatasBatas Yang Jelas dan Pasti, Diakui OlehPemerintah Dan Dapat Digunakan Oleh Masyarakat Adat Sesuai Adat Istiadat danKebiasaankebiasaan yang berlaku ;5.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat MasyarakatHukum Adat, Pasal 1 ayat (1) berbunyi : Hak ulayat dan yang serupa itu darimasyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalah kewenanganyang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atasHalaman 17 dari 51 halaman Putusan No.34/G/2013/PTUN SMD.10.11.wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk

2 mengenai pengertian hak ulayat, Hak Ulayat sebutan yang dikenaldalam keputusan hukum adat dan dikalangan masyarakat hukum adat diberbagaidaerah dikenal dengan nama yang berbedabeda, merupakan hak penguasaan yangtertinggi atas tanah dalam hukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasukdalam lingkungan wilayah suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakantanah kepunyaan bersama para warganya.

25April 2013 Perihal : Penolakan Penetapan Batas Secara Sepihak yang ditujukankepada Kepala Adat Besar Dayak Bentian ; Surat Asli Kepala Adat Kampung Jelmu Sibak Nomor : 189/01/LAKJS/TV/2013tertanggal 28 April 2013 Perihal : Penolakan Penetapan Batas yang ditujukankepada Bapak kepala Adat Besar Kecamatan Bentian Besar ;Halaman 35 dari 51 halaman Putusan No.34/G/2013/PTUN SMD.P18:P19:P 20P21P22P 23P24P25Foto copy dari foto copy Surat Lembaga Adat Kampung Suakong Nomor :189/030/LAKKBB/VII/2012 tertanggal

DULU ADAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RAUF Bin SAMSUL BAHRUN Glr PN. DULU ADAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan ;3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

DULU ADAT

DULU ADAT;Tempat lahir : Haduyang;Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 Februari 1978;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Kamp. Haduyang Ratu Kec.

DULU ADAT dengan pidana penjara selama 12 (dua belas)tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetapditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan pendek dengan motif kombinasi bergaris hitam, kuningsilver dan abuabu tua;Dirampas untuk dimusnahkan;Menetapkan agar terdakwa ABDUL RAUF Bin SAMSUL BAHRUN Glr PN.DULU ADAT supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (duaribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwamengajukan

Dulu Adat padahari Rabu tanggal 28 mei 2014 sekira jam 13.15 Wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam bulan mei 2014, bertempat di samping rumah Paduka Ratu Dsn. ProyekCermin Kamp. Haduyang Kec. Padang Ratu Kab.

Dulu Adat padawaktu dan tempat sebagngaimana diuraikan dalam dakwaan Primair. Telah melakukanmenganiayaan terhadap orang ( korban Ismail glr Gedung Inten ) yangmengakibatkan kematian.

DULU ADAT telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pembunuhan ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULRAUF Bin SAMSUL BAHRUN Glr PN. DULU Putusan Rauf Bin Samsul Bahrun Glr Pn.

LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN vs BUPATI KUTAI BARAT

PUTUSANNomor 36 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:LEMBAGA ADAT DAYAK BESAR BENTIAN, yang dalam hal ini diwakilioleh KEPALA ADAT DAYAK BENTIAN, ROESLI, kewarganegaraanIndonesia/Dayak Bentian, alamat JIn.

Bahwa batas tersebut telah ditetapkan dan bersifat sakral, dan tidak bolehdirubah oleh siapapun dengan alasan apapun karena telah dibuat dengan sumpahjanji yang suci menurut Adat Dayak Bentian dan Adat Dayak Benuaq Bomoyuntuk tidak saling mengganggu, melewati dan dipegang teguh secara turuntemurun hingga saat ini oleh Masyarakat Adat Dayak Bentian (Pantaq BenuaqUleq Belemahug) ;c.

masyarakat hukum adat.4 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 TentangPemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadatdan Lembaga Adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat BAB VII Pasal 14 ayat(1) berbunyi : Penetapan Wilayah Adat Yang Dikuasai Masyarakat Adat SecaraTurun Temurun Yang Mempunyai BatasBatas Yang Jelas dan Pasti, Diakui OlehPemerintah Dan Dapat Digunakan Oleh Masyarakat Adat Sesuai Adat Istiadatdan Kebiasaankebiasaan yang berlaku ;5 Peraturan

Bharinto Ekatama, dengan tegaspada peta menunjukkan dalam wilayah adat Kampung Suakong KecamatanBentian Besar ;Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 36 K/TUN/20159 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat MasyarakatHukum Adat, Pasal ayat (1) berbunyi : Hak ulayat dan yang serupa itu darimasyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya disebut hak ulayat) adalahkewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 pada bagian 2 mengenai pengertianhak ulayat, Hak Ulayat sebutan yang dikenal dalam keputusan hukum adat dandikalangan masyarakat hukum adat diberbagai daerah dikenal dengan namayang berbedabeda, merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalamhukum adat, yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayahsuatu masyarakat hukum adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersamapara warganya.

Penggugat:
PANDRI SUNARTO
Tergugat:
1.Lembaga adat DESA BIUKU TANJUNG
2.Lembaga adat kecamatan bangko barat

DAMRI RANG TUO ADAT, 2. SAHERMAN, dan 3. ZAINAL ABIDIN tersebut;

DAMRI RANG TUO ADAT, Jabatan Ninik Mamak/Rang Tuo Adat; dkklawanSYAHRIL DATUK TAN BANDARA, dkdanALI ZAKWAN, dkk

DAMRI RANG TUO ADAT, Jabatan Ninik Mamak/Rang TuoAdat;2. SAHERMAN;3. ZAINAL ABIDIN, ketiganya bertempat tinggal di KampungJorong Anam, Koto Selatan Nagari Kinali, Kecamatan Kinali,Kabupaten Pasaman Barat;Dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Dr.

Apakah denganmengatasnamakan masyarakat adat Kapundung, Para Penggugatmendeklarasikan dirinya sebagai penguasa adat? Atau, denganmengatasnamakan masyarakat adat Kapundung, Para Penggugat inginmengatakan bahwa gugatannya terkategori sebagai gugatan perwakilankelompok (class action)?

., Yang Dipertuan Tanggal 15 Juni 2014;Dalam Surat Keterangan tersebut diterangkan Bahwa Damri merupakanseorang Tokoh yaitu Rang Tuo Adat dalam struktur adat masyarakat Kinali.Rang Tuo Adat ini mempunyai peranan yang sangat penting danmempunyai kedudukan hukum dalam masyarakat adat Kinali tersebut.Sehingga apabila suatu tanah ulayat akan diserahkan kepada pihakmanapun sepengetahuan dan melibatkan Rang Tuo Adat, dan Rang TuoAdat juga berhak untuk diikutsertakan dalam penyerahan tanah ulayattersebut

Menurut hukum Adat Minangkabau Mamak Kepala Waris dari suatukaum adalah lakilaki tertua dalam kaumnya (MA tanggal 24 Agustus1977, Nomor 1598 K/Sip/1975);Halaman 13 dari 19 Hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/20162. Menurut hukum Adat Minangkabau gugatan terhadap harta pusakatinggi kaum yang tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalamkaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima (MA. Tanggal22 Juni 1977, Nomor 1720 K/Sip/1975);3.

Datuk Tan Bandaro sebagai masyarakat adat sebagimanadilindunginya kepentingan hukum cucu kemenakan melalui Yurisprudensidi atas.