Ditemukan 2075403 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pembayaran hak-hak penggugat Hak paten ; hak cipta Hak cipta Hak terkait Hak milik Hak tanah Pendaftaran hak Perselisihan hak Hak hak bekas istri Pembayaran hak-hak pekerja Penyalahgunaan hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 12-03-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROV. SUMATERA UATAR yang diwakili oleh DR. KASIM SIYO, sebagai Ketua dan DRS. H. SYARIFUL MAHYA BANDAR, M.AP, sebagai Sekretaris VS 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. SUMATERA UTARA (DPRD SU);
113 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 23 P/HUM/2015Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :a. dijadikan jaminan;b. disita;c. dihibahkan;d. dijual;e. diawariskan;f. ditukar; ataug. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.3.
    Tentang Objek Sengketa Yang Dimohonkan Hak Uji Materiil Tidak Jelas (Obscuur Libelli);Bahwa berdasarkan uraian pemberitahuan berkas permohonan Hak UjiMateriil yang disampaikan Panitera Muda Mahkamah Agung R.I kepadaTermohon disebutkan adanya penerimaan dan registrasi berkaspermohonan hak uji materiil yang dimohonkan oleh Perwakilan Badan WakafIndonesia Provinsi Sumatera Utara atas 1. Peraturan Daerah ProvinsiSumatera Utara Nomor : ..
    perundangundangan di bawah undangundang dianggapbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggitersebut, sehingga dengan demikian sangatlah tidak masuk akal jikakemudian dalarn uraian pennohonan hak uji materiil. tersebut dapatditentukan muatan ayat atau pasal dan atau bagianbagian dari peraturantersebut yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi ;Bahwa dengan demikian disamping objek sengketa yang menjadi dasarpennohonan hak uji materiil aquo
    Putusan Nomor 23 P/HUM/201511.Fotokopi Bukti Setoran dari Rumah Sakit Haji Medan sejumlah 10.140.000(Sepuluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) ganti rugi tanah seluas 60.000M2 sesuai surat No. 9.Dir/X/2200/1996, tanggal penerimaan 17 Juli 1996,(Bukti Tl11);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak ujimateriil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak ujimateriil Pemohon adalah:1.
    Oleh karenanya Pemohontidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil ataskedua Objek Hak Uji Materiil tersebut, dengan demikian Pemohon tidakmemenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan MahkamahAgung Nomor 01 Tahun 2011;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitasuntuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan keberatan hak Ujimateriil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-06-2007 — Upload : 24-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 750K/PID/2007
Tanggal 21 Juni 2007 — SISKA ; jaksa/penuntut umum pada kejaksaan negeri jakarta pusat
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta lkrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    No.456 K/AG/2007bahwa Penggugat sangat keberatan atas tindakan dan perbuatanalmarhum Haji Mukhtar yang telah mewakafkan tanah ladang milik paraPenggugat tersebut, begitu juga dengan perbuatan dan tindakan para Tergugatsebagai penerima wakaf atas tanah ladang sengketa hak milik para Penggugattersebut para Penggugat sangat merasa keberatan dan dirugikan ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, para Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Selong agar memutuskan sebagai berikut:1.
    Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dan tindakan paraTergugat sebagai Nazir atau penerima wakaf atas tanah ladang sengketamilik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menurut hukum ;4.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta krar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 17-03-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 30 April 2014 — DECKY SUNARJO >< BRIGITA NATASIA TJIWANTO
439 — 211
  • Menghukum memerintahkan Termohon untuk menyerahkan CHARLOTTE GIZELLA SUNARJO kepada Pemohon untuk diasuh dan dirawat tanpa mengurangi hak Termohon apabiia mau bertemu dengan anaknya tersebut;4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,0Q-( dua ratus enam belas ribu rupiah);
    kekuasaan orang tua/hak asuh/hak perwalian, sesuaidengan yang dimaksud dalam Pasal 49 Undangundang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinanyang mengatur:(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seoranganak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain,ketuarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasaatau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal :(a) la sangat melalaikan kewajibannya terhadap
    untuk mengajukan gugatan pencabutan hak kekuasaan orang tua/hak asuh/hak perwalian dari TERMOHON terhadapCHARLOTTE GIZELLA SUNARIO seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor :1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan ;Bahwa dengan dicabutnya hak kekuasaan orang tua/hak asuh/hak perwalian dari TERMOHONterhadap CHARLOTTE GIZELLA SUNARJO. maka tidak mungkin dibiarkan hidup tanpa ada pengganti untuk mengasuh, memelihara, dan membiayai kehidupan dan pertumbuhan CHARLOTTE GIZELLASUNARJO.
    maka TERMOHON harus dihukum untuk menyerahkan CHARLOTTE GIZELLA SUNARJO kepada PEMOHON untuk menggantikan melanjutkan pemeriharaan dan pengasuhan terhadapCHARLOTTE GIZELLA SUNARJO: Bahwaberdasarkan konstruksi hukum tersebut di atas, maka adalah tepat dan layak bahwaPEMOHON yang secara hukum mempunyai hubungan sebagai orang tua kandung denganCHARLOTTE GIZELLA SUNARJO untuk dinyatakan mempunyai hak kekuasaan orang tua/hak pengasuhan/hak perwalian dan sekaligus menunjuk PEMOHON untuk menggantikan kedudukanTERMOHON
    untuk menjalankan hak kekuasaan orang tua/hak pengasuhan/hak perwalianterhadap CHARLOTTE GIZELLA SUNARJO Bahwa Permohonan ini disertai dengan faktafakta dan buktibukti yang authentik yang tidak dapatdisangkal lagi kebenaranya demi keselamatan dan masa depan CHARLOTTE GIZELLA SUNARIO. karenanya tidak berlebihan apabila PEMOHON mohon agar putusan dalam Perkara ini dinyatakandapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada kasasi (Uitvoerbaar Bi) Voorraad);Oleh karena Permohonan ini di ajukan karena akibat
    mengasuh dan menjaga anaknyayang bernama CHARLOTTE GIZELLA SUNARIO, bahkan anak tersebut sekarang tidak bisa sekolah denganbaik dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga Pemohon memohon agar hak asuh anak ketiganyatersebut dialihkan kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon juga mendalilkan dalam jawabannya bahwa dalamputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 309/Pdt.G/2011/PNJktPst tertanggal 29 Desember2011 menerangkan bahwa hak pemeliharaan dan hak asuh atas ketiga orang
Pengadilan PN RANGKAS BITUNG Perdata
Register : 24-07-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 17-07-2023
Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Rkb
Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
ADE SAYUMI Bin SAYUMI
Tergugat:
1.TOHIRI
2.ENDIN SYAMSUDIN, S.E
3.ROSSA MARLINDA
4.ERLIANTI KURNIASIH
Turut Tergugat:
1.NOTARIS PPAT LIA GANDA SAPUTRA, S.H
2.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LEBAK
54 — 62
Pengadilan PT BANTEN Perdata Khusus Paten
Putus : 19-11-2014 — Upload : 06-01-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 111/PID/2014/PT.BTN
Tanggal 19 Nopember 2014 — TB SASTRA WIJAYA, NK BIN EMED SUJANA.
327 — 105
  • Arsyad No.70 Pasar Heubeul KabayanPandeglang, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dengan sengaja dan tanpa hakmelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) HakCipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Ciptauntuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secaraotomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasanmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku, perbuatan
    H.A.W.Karoko, M.Si yang mewakili Golden Dragon Investment yang mengaku dibawahnaungan UNDP Asia Pasifik, dimana senyatanya UNDP Asia Tenggara tersebuttidak ada, selanjutnya Terdakwa mencantuman logo UNDP yang telahdiumumkan sejak Tahun 1965 dan kemudian Terdakwa mengambil logo UNDPyang didapat dari internet kemudian mencetak logo UNDP tersebut padakontrak kerjasamatersebut disebelah kanan atas dan Terdakwa tanpapersetujuan dari UNDP sebagai pemegang hak;Bahwa UNDP Indonesia bersifat humaniora atau
    Menyatakan terdakwa TB SASTRA WHUAYA NK, BIN TB EMED SUJANA telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksuddalam pasal 2 ayat (1) yaitu Hak Cipta merupakan hak Eksklusif bagi penciptaatau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanyayang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangipembatasan menurut' peraturan perundanundangan yang berlaksebagaimana dalam dakwaan
    melanggar Pasal 72 ayat (1) UU RI No. 19 tahun2002 tentang Hak Cipta dan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuaidengan perbuatannya;2.
    EMED SUJANAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan ataumemperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaandilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa TB. SASTRAWIJAYA, NK BIN EMED SUJANA selama 1 (satu) tahun;.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 24-06-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2020/PN Niaga Mks
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat:
1.ELVIA CHOIRUN NISSA, SE.,B.A
2.ISMI AMALIA A. SA'BAN MIRU
Tergugat:
AYU SAPUTRI BAHAR
285 — 143
  • strong>

    Dalam Provisi :

    • Menyatakan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Pengugat ditolak ;

    Dalam Konpensi:

    Dalam Eksepsi :

    • Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

    Dalam Pokok Perkara :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
    2. Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya yang ebrhak atas Hak
    Cipta Desain Busana sebagaimana terdapat pada unggahan akun Instagram @ice.wear ;
  • Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta;
  • Menghukum Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali yang berkaitan dengan penggunaan Hak Cipta milik Para Penggugat;
  • Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

    • Dalam Rekonpensi :

    • Menolak gugatan rekonpensi yang diajukan
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 07-01-1991 — Putus : 10-09-1991 — Upload : 14-11-2022
Putusan PN BREBES Nomor 3/Pdt.G/1991/PN Bbs
Tanggal 10 September 1991 — Penggugat:
B.SEMAH BINTI SUNGEB
Tergugat:
1.B.TARSITI binti ASMAT
2.SRIYATI binti KARJO
3.MURITNO bin KARJO
4.SRI RANINGSIH binti KARJO
5.RAHATININGSIH binti KARJO
6.SRI WINARSIH binti KARJO
7.SOEHARSONO bin KARJO
69 — 23
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-02-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 06-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 116/PDT/2015/PT DKI
Tanggal 11 Mei 2015 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA – RI Cq. PRESIDEN RI Diwakili Oleh : NANI INDRIASTUTI, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat – MENKO KESRA RI Diwakili Oleh : ELRIKA ROSANTI, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Sosial RI Cq Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial RI Diwakili Oleh : YUANITA PRASASTI, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Gubernur Propinsi Maluku Diwakili Oleh : FRANGKY SAPARDI, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Gubernur Maluku Utara Diwakili Oleh : MUHDI SOAMOLE, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Gubernur Sulawesi Tenggara Diwakili Oleh : I NENGAH SUARYO, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Keuangan RI Diwakili Oleh : ASTRID MONIKA, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Perencana Pembangunan Nasional / BAPPENAS Diwakili Oleh : ASWAR HAOLOAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Diwakili Oleh : SUKIRMAN, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Diwakili Oleh : NANI INDRIASTUTI, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Koordinator Perekonomian RI Diwakili Oleh : MUHAMAD NAPIS, SH.
Terbanding/Penggugat : HIBANI
Terbanding/Penggugat : ANGGADA LAMANI
Terbanding/Penggugat : MALIA
Terbanding/Penggugat : ARUF LAMINA
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Maluku Utara
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Perwakilan Pemda Propinsi Sulawesi Tenggara
23 — 7
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 16 September 2021 — MANGGALA PUTRA PERKASA
Tergugat:
JEMMY WANTONO
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI cq KEMENKUMHAM cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
598 — 268
  • MANGGALA PUTRA PERKASA
    Tergugat:
    JEMMY WANTONO
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI cq KEMENKUMHAM cq DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL cq DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
Pengadilan PN MAGELANG Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN MAGELANG Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgg
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
1.HARDJONO MM IR
2.IR. BAMBANG HARYONO
3.PHILIPUS HARTONO
4.HERMIWATI
5.TITIK LESTARI
6.DIAN WIRASTARI
7.INDAH PERWIRASARI
Tergugat:
1.MUHAMAD HASAN
2.Ny. DARYANTI
72 — 13
  • perdamaian dari pihak IIdan pihak III kepada pihak paling lambat pada tanggal 5 Desember 2022;Pasal IVAtas penyerahan obyek perdamaian dari Pihak II dan Pihak III kepada pihak ,maka pihak akan memberikan tali asih kepada pihak II sebesar Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah) yang akan dibayarkan pada saat penandatanganan aktakesepakatan perdamaian;Pasal VHalaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 33/Padt.G/2019/PN MggAtas penyerahan obyek perdamaian sebagaimana ditentukan dalam pasal Illdiatas pihak III diberi hak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 29-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 316 K/PID/2011
Terdakwa; Darmalis als Ujang bin Pute
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ujang Bin Pute padahari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Maret2005 atau setidak tidaknya pada suatu waktu antara tahun2005 dan tahun 2006 bertempat di Rawang Tabek, GunungMalelo Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, KabupatenPesisir Selatan atau setidak tidaknya disuatu) tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan,dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hak menggadaikan atau menyewakansebidang tanah tempat orang menjalankan
    hak Rakyat memakaitanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhakatau. turut berhak atas tanah itu, perbuatan dimaksuddilakukan Terdakwa dalam keadaan serta cara cara sebagaiberikut Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkandi atas Terdakwa telah menyewakan tanah sawah miliksaksi Nurjana sebanyak 3 (tiga) petak kepada saksi SayurHal. 1 dari 7 hal.
    Sayur tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksiNurjana selaku pemilik sawah berdasarkan sertifikattanah Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Pesisir Selatan Nomor: 03.14.08. 02.1.00005tanggal 30 Desember 2002 atas nama Nurjana ; Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Rawang TabekGunung Malelo Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera,Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas batas sebelahutara berbatasan dengan tanah Maarab, sebelah selatanberbatasan dengan jalan desa, sebelah
    No. 316 K/Pid/20111 (satu) exemplar fotocopy sertifikat (tanda bukti hak)nomor : 03.14.08.02. 1.00005 yang dikeluarkan oleh BadanPertanahan Nasional atas nama Nurjana Pgl.Jana ;Dikembalikan pada saksi Nurjana Pgl. Jana ;. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Painan No.140/Pid.B/2009/ PN.Pin. tanggal 11 Maret 2010 yang amarlengkapnya sebagai berikut1.Menyatakan Terdakwa Darmalis Als.
    Ujang Bin Pute telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dengan sengaja menyewakan tanah padahaldiketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanahitu ;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidanapenjara selama 1 (satu) bulan ;. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat (tanda buktihak) nomor : 03.14.08.02. 1.00005 yang dikeluarkanoleh Badan Pertanahan Nasional atas nama NurjanaPgl.Jana ;Dikembalikan pada saksi Nurjana Pgl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 22-11-2008 — Upload : 04-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1910K/PDT/2003
Tanggal 22 Nopember 2008 — Bali Malim Sati; Basri Dt. Rj. Usali; Mawardi; Maizul; Bongok; Sirin Katik Malin Pandito; Wali Kotamadya KDH Tingkat II Padang; Direksi PT Semen Padang; Direksi PT Semen Padang; Drs. Hasrizal Hasan; Samsuir als Ambi
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam objek perkaramasih berstatus tanah ulayat nagari, sedangkan yang telah dilaksanakanadalah berupa pemberian ganti rugi tanaman bagi para penggarap/peladangyang memanfaatkan tanah ulayat nagari sebagai areal peladangan dan matapencaharian masyarakat setempat ;bahwa menurut hemat kami, sampai sekarang belum ada suatu legalitaspun yang diberikan oleh KAN Lubak Kilangan untuk menyerahkan tanah ulayatnagari dimaksud, karena perubahan kepemilikan ulayat nagari menjadi pusakakaum, sepenuhnya menjadi hak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 30-04-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 25/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA
Tergugat:
1.PT. NADIRA INTERMEDIA NUSANTARA
2.PT. NINMEDIA INDONESIA
134 — 53
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 05-10-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/Pdt.Sus-HKI/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DEN KSBSI), DKK, VS DR. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., M.A
440 — 558 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 75 PK/Pdt.SusHKI/201615.16.17.Pusat Perkara Nomor 01/PdtSus/HAK CIPTA/2013/PN Niaga.Jkt.Pst.
    Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang HakCipta;Pasal 56:(1) Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepadaPengadilan Niaga atas pelarangan hak ciptaannya dan memintaterhadap banda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu;(2) Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niagaagar memerintahkan menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilanyang diperolah dari peyelenggaraan ceramah, pertemuanilmiah
    Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepadapengadilan niaga atas pelarangan hak ciptanya dan meminta terhadapbenda yang diumumkan atau hasil pembanyakkan ciptaan itu;(2). Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niagaagar memerintahkan menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilanyang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah,pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaranhak cipta;(3).
    Sebagai pencipta berhakmempertahankan haknya yang dilindungi undangundang hak cipta.
    Memerintahkan Pemerintah Republik Indonesia cq MenteriHukum dan Hak Azasi Manusia, Desain Industri, DesainTata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang beralamatdi Jalan Daan Mogot Km 24 Tangerang untuk mencoretpendaftaran hak ciptaan atas nama Tergugat dari DaftarUmum Ciptaan Nomor 028742 tersebut;6.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 20-03-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/PDT.SUS-HAK CIPTA/2019/PN NIAGA.JKT.PST
Tanggal 4 September 2019 — 1. Bambang Widodo ; 2. Endang Trido Rubyati. S >< 1. PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk ; 2. PT Midi Utama Indonesia, Tbk ; 3. PT Bank Sahabat Sampoerna ; 4. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo)
1967 — 968
  • 18/PDT.SUS-HAK CIPTA/2019/PN NIAGA.JKT.PST
    Hak Cipta Bagian Ketiga tentang HakEkonomi Paragraf 1 secara tegas menyatakan bahwa Hak Ekonomi Penciptaatau Pemegang Hak Cipta.
    Para Tergugat yang Dianggap Melanggar Hak Cipta Penggugat Il(Pemegang Hak Cipta)48.
    UU Hak Cipta.
    Pencipta yang telahmengalihkan Hak atas Ciptaannyahanya memiliki Hak Moral dan tidakdapat menggugat Hak Ekonomi dariCiptaan.
    Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, akar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. iePemegang Hak Cipta PenciptaMaterai 6.000 Bahwa Pasal 17 UndangUndang Hak Cipta mengatur bahwa:(1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atauPemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidakmengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Ciptatersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.Faktanya, berdasarkan Surat Pengalinan Hak Cipta tersebut
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Putus : 09-06-2011 — Upload : 17-06-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 28/PDT/2011/PT.BTN
Tanggal 9 Juni 2011 — PT. DINAMIKA MITRA PRATAMA Melawan Ir. VOVO BUDIMAN
152 — 267
  • uraian tentang halhal yang tercantum dalam turunan resmi putusan PengadilanNegeri Tangerang, tanggal 27 Januari 2011, Nomor300/PDT.G/2010/PN.TNG, yang amar selengkapnya, berbunyisebagai berikutDALAMDALAMDALAMEKSEPSIMenolak Eksepsi Tergugatseluruhnya ;5 eeeeee eeePROVISIMenolak Permohonan ProvisiPengeugat j= sss5+ sscee snes Hes ese Hee Shee Heese HeePOKOK PERKARA :Mengabulkan gugatan Penggugatsebahagian ;5 ++ eee e eeeMenyatakan Tergugat telah terbukti lalai ataukurang hati hati sehingga menciderai hak
    Menyatakan secara hukum PemohonBanding/Tergugat Asal tidak melakukanperbuatan yang menciderai hak hak TermohonBanding/PenggugatAsal 5 d. Menyatakan secara hukum membebaskanPemohonBanding/Tergugat Asal dari kewajiban untukmengganti kerugian kepada TermohonBanding/PenggugatAsal 5 e.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 29-04-2014 — Putus : 20-08-2014 — Upload : 21-07-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 56/PDT/2014/PT PBR
Tanggal 20 Agustus 2014 — Pembanding/Penggugat : YUFRITIS ROLOTAN BANUA Diwakili Oleh : SULISTIO PUJIASTUTI, SH
Terbanding/Tergugat : PT. Pulau Batu Mulia Diwakili Oleh : HERMAN, SH
Terbanding/Tergugat : WILLIANA Diwakili Oleh : HERMAN, SH
60 — 21
Pengadilan PN KAB MADIUN Perdata Khusus Paten
Register : 16-04-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 22-08-2014
Putusan PN KAB MADIUN Nomor 128/Pid.Sus/2014/PN.Kb.Mn
Tanggal 23 Juni 2014 — AYU DIYAH NINGRUM Binti TRIYONO
256 — 72
  • M E N G A D I L I : Menyatakan Terdakwa AYU DIYAH NINGRUM Binti TRIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran hak ciptaan tanpa izin orang atau badan hukum yang mempunyai hak cipta; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut
    Madiun, dengansengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umumsuatu ciptaan atau menjual kepada umum suatu cipataan atau barang hasilpelanggaran hak cipta.
    Perobuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :Terdakwa AYU DIYAH NINGRUM Binti TRIYONO pada waktu dan tempattersebut diatas telah mengedarkan atau menjual kepada masyarakat umum kasetVCD bajakan tidak ada sinopsis atau cerita singkat untuk jenis filem, tidakmencantumkan peringatan tentang ketentuan pelanggaran hak cipta, tidakmempunyai identifikasi pemegang hak cipta, distributor resmi, yaitu Hologram logoperusahaan, tidak adanya teks lagu dan pencipta (jenis lagu atau lirik), tidakterdapat
    cipta,tidak mempunyai identifikasi pemegang hak cipta, distributor resmi, yaituHologram logo perusahaan, tidak adanya teks lagu dan pencipta (jenis laguatau lirik), tidak terdapat pelunasan pajak PPN, tidak terdapat nomor dantanggal STLS (Surat Tanda Lulus Sensor) VCD bajakan tidak berformat CDhologram yakni format gambar hasil tempelan walaupun tipis atau dapatdilepas atau tidak bergambar (polos), tidak terdapat hologram daripemegang hak cipta atau distributor, produk bajakan tidak mencantumkankode
    cipta, tidak mempunyaiidentifikasi pemegang hak cipta, distributor resmi, yaitu Hologram logoperusahaan, tidak adanya teks lagu dan pencipta (jenis lagu atau lirik), tidakterdapat pelunasan pajak PPN, tidak terdapat nomor dan tanggal STLS(Surat Tanda Lulus Sensor) VCD bajakan tidak berformat CD hologramyakni format gambar hasil tempelan walaupun tipis atau dapat dilepas atautidak bergambar (polos), tidak terdapat hologram dari pemegang hak ciptaatau distributor, produk bajakan tidak mencantumkan
    Cipta dengan unsurunsur tindak pidana sebagai berikut:e Unsur setiap orang ; 200222 none nn nn nn ennae Unsur dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan ataumenjual kepada umum suatu ciptaan atau menjual kepada umum suatucipataan atau barang hasil pelanggaran hak ciptaan atau hak terkaittanpa izin orang atau badan hukum yang mempunyai hak cipta ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tindak pidana dari pasaltersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut : e Tentang unsur setiap orang
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 592/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : PURWO EKO UTOMO Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat II : MARIA PRATIWIHUMI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat III : SRI HARYANI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat IV : I..HARKANTI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat V : Maudy H Rumbayan Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Pembanding/Penggugat VI : SRI HARTATI Diwakili Oleh : H BAMBANG TJATUR ISWANTO, S.H.,M.H. dkk
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Propinsi Dati I Jateng Cq Dinas Sosial
Terbanding/Tergugat II : Kantor Dinas Sosial Balai Rehabilitasi Sosial Kumuda Putra Putri
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Petanahan Kota Magelang
116 — 56
  • Propinsi Dati Jawa Tengah c.q. dinas Sosial dengan Hak Pakai seluas +13.300M?
    dengan Hak Pakai seluas +13.300M?
    Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumahsusun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukandalam buku tanah yang bersangkutan.6.
    Dati Jawa Tengah c.q. dinas Sosial dengan Hak Pakai seluas +13.300M?
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Putus : 14-08-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 166 /Pdt.G/2014/PN.Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — JAMES KWEESLY LAWAN GABRIEL JACK JU JANI
217 — 177
  • adalah GEORGE MARSONI TULLEalias OM VIKS TULLE karena secara nyata, dialah yang mengadakan perjanjian lisansewa menyewa atas alat berat Three Will milik Penggugat dengan KoordinatorLapangan Tergugat bernama : LODOWIK NURU KAPI alias OM KAISAR.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis dapatmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya adamenggariskan: Adalah hak
    ;Hal. 20 dari hal. 29 Nomor 166/Pdt.G/2014/PN.KpgBahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RItersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas legitimapersona Standi in judicio maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak daningin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selakuPenggugat maupun Tergugat ;Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat memandang penting diikut sertakannyapihak Tergugat saja dalam upaya mempertahankan haknya