Ditemukan 4736893 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Gugatan atas keputusan
Hak atas waris
Register : 18-10-2012 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44095/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 20 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 33
113 — 33
VII/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP1407/WPJ.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentangPengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor :00197/107/08/061/11 tanggal 19 September 2011 Masa Pajak November 2008;Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1407/WPJ.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak
Pajak Pertambahan NilaiNomor : 00197/107/08/061/11 tanggal 19 September 2011 Masa Pajak November 2008;Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1407/WPJ.04/2012 tanggal 05 Oktober 2012tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor : 00197/107/08/061/11 tanggal 19 September 2011 Masa Pajak November 2008;bahwa sesuai peraturan perundanganundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketagugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan
Oktober2012, ditandatangani oleh XX, jabatan : Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor : 025/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18 Oktober2012, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor : 025/JO/MLIKEWNE/DIR/PP/X2012 tanggal 18 Oktober2012, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2012(diantar) sedangkan Keputusan Tergugat atas
Mengurangkan atau mengapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikanyang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dalam halsanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, atau bukan karena kesalahannya:bahwa Majelis berpendapat keputusan Tergugat Nomor : KEP1407/WPJ.04/2012 tanggal 05Oktober 2012 adalah keputusan berkenaan dengan permohonan Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00197/107/08/061
Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00197/107/08/061/11tanggal 19 September 2011 Masa Pajak November 2008 atas nama XXX, tidak dapat diterima.
Register : 04-04-2012 — Putus : 18-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 43310/PP/M.X/99/2013 Tanggal 18 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
122 — 27
122 — 27
PutusanPengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPemohonBandingMenurut MajelisPut. 433 10/PP/M.X/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap PermohonanPenghapusan/Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00017/107/07/058/09 tanggal 23 Maret 2009 (dalam hal ini pengurangan jumlah STP)sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put34134/PP.M.X/16/2011 tanggal 7November 2011 tersebut di atas,
yang tidak benar memenuhi persyaratan formal yang isinya menyatakanbahwa permohonan Penggugat Nomor : NKI063/X1/2011 tanggal 23 November 2011memenuhi persyaratan formal untuk dapat dipertimbangkan;bahwa Surat Penggugat Nomor: NKI063/X1/2011 tanggal 23 November 2011 perihalPermohonan Penghapusan/Pembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor: 00017/107/07/058/09 tanggal 23 Maret 2009 sebagai tindak lanjut PutusanPengadilan Pajak Nomor : Put34134/PP/M.X/16/2011 tanggal 07 Nopember 2011 atas
Undangundang Nomor 16 Tahun 2000) (yang untuk jelasnya surat tersebutPenggugat lampirkan bersama surat ini);bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor : S79/WPJ.07/KP.0608/12 tanggal 7 Maret 2012perihal Ralat atas Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak Yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal, karena permohonantersebut telah melebihi batas waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya SuratTagihan Pajak tersebut, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa atas
dalam sengketa gugatan ini, karena pasal tersebut hanya diterapkanterhadap Pemohon Banding yang tidak mengajukan keberatan atas pokok pajaknya danditujukan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang terutang menurutperaturan perundangundangan perpajakan, sedangkan sanksi administrasi yang menjadisengketa sudah tidak terutang lagi;bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa olehkarena koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak
Pemberitahuan Surat Permohonan Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar Memenuhi Persyaratan Formal, atas nama:PT.
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44003/ PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
183 — 11
183 — 11
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43759/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
118 — 42
118 — 42
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43759/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP416/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKB PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00433/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009;bahwa Tergugat
menerbitkan Keputusan Nomor: KEP416/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00433/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP416/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus2007
Nomor: 00433/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketagugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal sebagaiberikut:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan:1.
Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP416/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00433/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 atas namaPT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43743/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
169 — 18
169 — 18
Register : 22-05-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43222/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 12 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
142 — 122
142 — 122
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut.43222/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Gugatan terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP805/WPJ.07/2012 tanggal 23 April 2012 mengenai Pengurangan atau PembatalanSurat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal26 Tahun Pajak 2010 yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa STP PPh Pasal 26 Nomor 00010/104/10/154/11 tanggal
11 Nopember 2011 MasaPajak Januari 2010 sebesar Rp 4.246.264.726,00 diterbitkan terkait penyampaian SPT PPhPasal 23/26 Masa Pajak Januari 2010 ( Pembetulan I ) tanggal 18 Oktober 2011 yangmelampirkan Surat Keterangan Domisili atas nama DB Internasional (Asia) LimitedSingapore yang mencantumkan tanggal 01 Desember 2010, sehingga pajak yang harusdibayar dikenakan tarif 20% dari jumlah pembayaran bunga Masa Pajak Januari 2010;bahwa Objek PPh Pasal 26 yang Penggugat laporkan di dalam Surat Pemberitahuan
biaya bunga yang dilaporkan Oleh Penggugat di dalam SPT Masa PPh Pasal 26dikoreksi oleh Tergugat menjadi sebesar 20% sehingga terdapat PPh Pasal 26 yang kurangdibayar sebesar Rp 2.270.729.800,00 (Rp 22.707.298.000,00 x (20% 10%);bahwa atas kekurangan bayar sebesar Rp 2.270.729.800,00 tersebut Tergugat mengenakansanksi administrasi berupa bunga sesuai Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar Rp999.121.112,00 dan sanksi keterlambatan bayar sesuai Pasal 9 ayat (2a) KUP ; sebesar Rp976.413.814,00;bahwa menurut
biaya bunga ke DB International (Asia)Limited sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Majelis berpendapat tidak terdapat PPhPasal 26 yang kurang dibayar sebesar Rp 2.270.729.800,00;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat kepada Penggugat tidak seharusnya dikenakansanksi administrasi berupa bunga Pasal 14 (3) UU KUP atas pajak yang kurang dibayarsebesarRp 999.121.112,00;bahwa Majelis berpendapat terhadap Penggugat hanya dapat dikenakan sanksi administrasiberupa denda keterlambatan sesuai Pasal
Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Pasal 26, atas nama : PT.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42841/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
118 — 19
118 — 19
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42841/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP168/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00533/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak April 2008;: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pengajuan
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Maret 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun
STP PPN Nomor : 00532/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00532/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 31-07-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43000/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
123 — 33
123 — 33
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43000/PP/M.XITI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Pendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan terhadap KeputusanTergugat Nomor KEP1208/WPJ.11/2012 tentang Pengurangan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008Nomor 00195/107/08/611/11 tanggal 01 April 2011.: bahwa Tergugat menolak permohonan Penggugat dengan pertimbanganbahwa ketidaktahuan
setiap awal tahun, tetapi Penggugat mengurutkanterus dari nomor terakhir tahun 2007, sehingga Faktur Pajak KeluaranPenggugat dianggap cacat dan Penggugat dikenai sanksi.: bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2008Nomor 00195/107/08/611/11 tanggal O01 April 2011 diterbitkan olehTergugat dengan perhitungan sebagai berikut :Pajak yang harus dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : (Denda Pasal 14 (4) UU KUP) Rp 56.024.701,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 56.024.701,00bahwa atas
itu dicantumkan dalam PP Nomor 74 Tahun 2011 danfaktanya sampai dengan saat ini tidak ada yang melakukan uji materi terhadapPP Nomor 74 Tahun 2011 tersebut.bahwa menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 tahun 2002: Keputusan adalahsuatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabatyang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakandan dalam rangka pelaksanaan Undangundang Penagihan Pajak denganSurat Paksa.bahwa menurut Majelis sesuai dengan ketentuan tersebut di atas
Jenis barang atau jasa, jumlah harga Jual atau Penggantian dan potonganharga,Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut,Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut,Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur pajak,Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktupajak."
Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42851/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
128 — 31
128 — 31
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42851/PP/M.VI/99/2013PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP199/WPUJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 01060/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Februari2009 yang tidak disetujui
oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP199/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiNomor 01060/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Februari 2009 telahditerbitkan tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat(1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 026/OGGT/IV/2012
tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep199/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Februari 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat
STP PPN Nomor :01060/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP199/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2009 Nomor01060/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat , tidak dapat diterima;
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43996/ PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
124 — 25
124 — 25
harian pos 04 Juli 2012)sedangkan Keputusan Tergugat Nomor KEP841/WPJ.24/2012diterbitkan tanpa tanggal.bahwa dalam persidangan Tergugat menunjukkan asli danmenyampaikan salinan bukti kirim Keputusan Tergugat NomorKEP841/WPJ.24/2012 yang diterbitkan tanpa tanggal berupaBukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia dengan barcode12432758306, dimana pada bukti kirim tersebut dinyatakanbahwa Keputusan Tergugat tersebut diposkan pada tanggal 04Juni 2012 pukul 17:24:30.bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas
Perpanjanganjangka waktu dimaksud adalah selama 14 (empat belas) hariterhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaanpenggugat.bahwa Majelis telah meneliti surat Penggugat yang disampaikandalam persidangan dengan Nomor 020/SE/I/2013 tanggal 20Februari 2013 yang pada prinsipnya mengemukakan bahwa:=" bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyaitanggal sebagai dasar berlakunya suatu keputusan sehinggaPenggugat tidak mempunyai dasar dalam mengambil sikapatau tindak lanjutnya atas Keputusan
Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) telahmemberikan sarana pertimbangan hukum dalam pemenuhanketentuan formal pengajuan Gugatan.bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan alasan forcemajeur yang menyebabkan gugatan diajukan lewat jangka waktu30 (enam puluh) hari yaitu karena Keputusan yang diterbitkanTergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasar benlakunyasuatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasardalam mengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
ketentuanPasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.bahwa Pemohon Banding selaku penandatangan Surat GugatanNomor 002/JJG/VI/2012 tanggal 03 Juli 2012, sesuai denganKartu Tanda Penduduk RI dengan N.IK 12.5608.090558.0001,yang dibuat oleh Camat a.n Walikota Surabaya, Provinsi JawaTimur tanggal 27 Mei 2008 benar bernama Pemohon Bandingsehingga surat gugatan memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.bahwa berdasarkan pemeriksaan atas
Register : 05-11-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44353/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 3 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
124 — 33
124 — 33
PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 TentangPerubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan.
STP PPN untuk Masa Pajak Agustus 2008 mengingatUndang7Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa DanPajak Penjualan Atas Barang Mewah mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010, sehinggaberdasarkan ketentuan di atas ketentuan atau peraturan yang sesuai dengan Tahun/Masa Pajakdari Wajib Pajak yang dikenakan STP adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1023/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor:00011/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Agustus
Keputusan TergugatNomor : KEP1023/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)c;bahwa atas penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi atas permohonanPembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00011/107/08/735/11tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Agustus 2008;bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat gugatan dandokumen yang diserahkan Penggugat di persidangan, diketahui bahwa Penggugat mengajukanPermohonan
STP PPN Nomor :00011/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Agustus 2008 atas nama PT XXXtidak dapat diterima.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42842/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 27
117 — 27
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42842/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP169/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00534/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Mei 2008.: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pengajuan
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep169/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Mei 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun
STP PPN Nomor : 00534/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP169/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor : 00534/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42984/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
110 — 27
110 — 27
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00506/207/08/007/11 diterbitkantanggal 12 Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 21/Dir/V1I/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa Mei Tahun 2008 Nomor00506/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil pemeriksaandengan
wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang
merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00506/207/08/007/11 tanggal12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor21/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah
Mario Alisjahbana, jabatan Presiden Direktur, selakupenandatangan Surat Gugatan Nomor 54/Dir/IX/2012 tanggal 6 September2012, sesuai dengan Akta Notaris Sutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal31 Juli 2009, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT XXX berhak menandatangani surat gugatan sehingga memenuhi ketentuanPasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas S691/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012 tentang Pemberitahuan
Surat Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Tergugat memberikan daftar pengirimanSurat Tergugat Nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43746/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
109 — 28
109 — 28
Atas dasar hal tersebut maka, keputusan Tergugat diterimaPenggugat tanggal 21 Juli 2011 sehingga jangka waktu pengajuan gugatan adalah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2011 atau paling lambat tanggal 20 Agustus2011.: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (Kepala KanwilDJP Kalimantan Timur) No.
CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor28 Tahun 2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP403/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2007 Nomor:00004/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 atas nama XXX, NPWP: YYY,Tidak Dapat Diterima;
Putus : 02-06-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/Pdt/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — PT. HUMA INDAH MEKAR (HIM) VS AHMAD SALEH BIN UMAR;
285 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
285 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 16 atas namaTergugat tidak mempunyai kKekuatan hukum mengikat sebagai alas hakmilik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat terletak diDesa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul BawangKuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m?)
Menghukum Tergugat II dan untuk memasukkan nama Penggugat kedalam daftar nominatif sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkanuang ganti rugian (UGR) atas tanah a quo yang terkena ProyekPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera(JTTS) Terbanggi BesarPematang Panggang yaitu tanah yang terletak diDesa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul BawangKuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m7?)
Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha (GHGU) Nomor 16 atas namaTergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alas hakmilik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat terletak diDesa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul BawangKuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m7?)
Nomor 51 K/Pdt/2020(vide bukti P.1, P.2, P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwaobjek sengketa adalah milik Penggugat tetapi sudan masuk kedalam SHGUNomor 16 tanggal 4 Juli 1994 atas nama PT HIM (Tergugat 1), Surat IzinUsaha Perkebunan Nomor 292/T/Perkebunan/2001 tanggal 18 Juli 2001bahkan telah dilakukan perpanjangan terhadap SHGU tersebut atas namaPT HMI (Tergugat 1) dan belum diberikan ganti rugi oleh Tergugat I;Bahwa sehingga proses penerbitan SHGU yang dilakukan oleh Tergugat Khusus
Dengan demikian makayang berhak atas ganti rugi atas objek sengketa adalah Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43757/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 29
115 — 29
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43757/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP414/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 Nomor: 0043 1/207/07/725/09tanggal 23 Nopember
2009;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP414/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 Nomor:0043 1/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP414/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat
CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP414/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 Nomor: 00431/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009 atas nama PT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Putus : 22-03-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3804 K/Pdt/2016 Tanggal 22 Maret 2017 — B. SUS VS 1. ABDUL AZIS, dkk. dan ANDIEK
141 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa sebagian tanah dari keseluruhan tanah yang tercatat di Buku Letter C Desa Nomor 231, Persil Nomor 49b, Klas DII, Luas : 0,172 ha, yang terletak di Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atas Nama P. Patima Suki yang di atasnya terdapat rumah yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu seluas 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Pekarangan Halil; Selatan : Sungai/Jalan; Barat : Pekarangan G.
Menghukum dan atau memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun saja yang menguasai dan menempati objek sengketa tersebut untuk segera mengembalikan objek sengketa (tanah dan rumah) tersebut di atas dalam keadaan kosong selanjutnya untuk diserahkan kepada Para Penggugat serta memerintahkan kepada siapapun saja yang menguasai objek sengketa (tanah dan rumah) tersebut baik izin maupun tanpa izin dari siapapun saja tanpa ada ganti rugi atau persyaratan apapun dan apabila perlu dengan bantuan
Lutfi;Timur : Jalan;Selanjutnya disebut sebagai objek harta peninggalan;Bahwa atas sebidang tanah pekarangan yang tercatat di Buku Letter CDesa Nomor 231, Persil Nomor 49b, Klas: DII, Luas: 0,172 ha, yangterletak di Desa Maesan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowosotersebut di atas, P.
Umi/Abdul Azis:Timur : Jalan;telah ditempati dan dikuasai Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang sahdan dengan cara melawan hukum dan di atas objek sengketa tersebut ParaHalaman 2 dari 19 hal. Put.
Nomor 3804 K/Pdt/2016Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Provisi1. Menyatakan sah dan berharga atas objek sengketa berupa sebagiantanah kirakira seluas 400 m? dari keselurunan tanah pekarangan yangtercatat di Buku Letter C Desa Nomor 231, Persil Nomor 49b, Klas: DIl,Luas: 0,172 ha, yang terletak di Desa Maesan, Kecamatan Maesan,Kabupaten Bondowoso atas Nama P.
Patima Suki:Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua Tergugat (B.Rustina) adalah menumpang di atas tanah objek sengketa milik P.Patima Suki;Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Il membangunrumah gedek di atas tanah objek sengketa tidak seizin danmemberitahu kepada Para Penggugat merupakan perbuatanmelawan hak:Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat bukanlah ahliwaris P.
Patima Suki dan tidak ada ikatan keperdataan;Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa tercatatdi Buku Desa atas nama P.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43744/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
105 — 25
105 — 25
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43744/PP/M.X V1I/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP401/WPJ.14/BD.06/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPLB Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak Mei 2007 Nomor: 00003/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember2009;: bahwa kepada
Penggugat telah diterbitkan SKPLB Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor: 00003/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;: bahwa mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (KepalaKanwil DJP Kalimantan Timur) No.
Register : 12-12-2011 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42709/PP/M.I/99/2013 Tanggal 14 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
138 — 44
138 — 44
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.42709/PP/M.1/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap penerbitan SuratTergugat Nomor: S544/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25 Nopember 2011 tentangPermohonan Imbalan Bunga atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP122/WPJ.04/2011tanggal 1 Februari 2011, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa berdasarkan Pasal 27A UU KUP, Pasal 24 Peraturan
Tahun 2007,dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 imbalan bunga diberikan sejaktanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pajak sampai dengan diterbitkannyaKeputusan Keberatan atau Putusan Banding, Undangundang tidak mengamanatkan pemberianimbalan bunga yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo penerbitan Surat Ketetapan Pajak;bahwa sehingga walaupun hasil keputusan keberatan mengabulkan seluruh permohonanPenggugat, imbalan bunga tidak dapat diberikan karena tidak adanya pembayaran atas
pajakyang masih harus dibayar;bahwa berdasarkan Undangundang KUP Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) di atas, Penggugatberhak memperoleh imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaranpajak atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai bulan September 2009 sejumlah Rp3.242.707.293karena pada saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor : 00010/207/09/062/10 tanggal 29 Juli 2010 seharusnya Tergugat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan
keterlambatan tersebut,Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp389.124.875,00 (2 % x 6 bulan xRp3.242.707.293,00)bahwa berdasarkan uraian hasil pembahasan pokok sengketa, hasil pemeriksaan berkas gugatanserta penjelasan dan keterangan dari para pihak dalam persidangan, terdapat cukup alasan yangdapat meyakinkan Majelis untuk mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat danPenggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp389.124.875,00;bahwa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor
XXX, dan Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp389.124.875,00.
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42983/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
132 — 28
132 — 28
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor 00499/207/08/007/11 tanggal 12Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 20/Dir/V1I/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa April Tahun 2008 Nomor00499/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil pemeriksaandengan
wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S694/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang
merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak April 2008 Nomor 00499/207/08/007/11 tanggal12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor20/Dir/V1/2012 tanggal 2 Juli 2012, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah
Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor53/Dir/IX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX berhak menandatanganisurat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Tergugat memberikan DaftarPengiriman Surat Seksi Waskon Satu Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaTimur tanggal 12 Juli 2012, dimana dalam daftar pengiriman tersebut terbuktiSurat Nomor S694/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 dikirim padatanggal 12 Juli 2012.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Penggugat menjelaskan alasan mengapasurat