Ditemukan 327465 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Perjanjian
Putus : 29-11-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2805 K/Pdt/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — TAN MING SIONG, EMMI ROOSIANTI, vs. PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ.
KEPALA KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH
IX DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DI
SEMARANG CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DI SEMARANG, dkk
123 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kredit dan Fasilitas Bank Garansiberikut perubahannya sebagaimana Akta Nomor 22 tanggal 22 Februari2013 tentang Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit dan AktaNomor 20 tanggal 29 Mei 2013 tentang Perjanjian Perubahan danHalaman 19 dari 30 hal.
Nomor 2805 K/Pdt/2016Perpanjangan terhadap Perjanjian Kredit ketiganya dibuat di hadapanHIASINTA YANTI SUSANTI TAN SH MH Notaris di Magelang yang dibuatantara Tergugat V dan Tergugat VI dimana Penggugat dan Penggugat IItelah bertindak sebagai penjamin atas fasilitas kredit yang diterima TergugatVI (vide Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) Nomor 09dan Perjanjian Pemberian Jaminan (Penanggungan Hutang) Nomor 12keduanya tertanggal 12 Juli 2012 dibuat di hadapan HIASINTA YANTISUSANTI TAN
SH MH Notaris di Magelang serta Pembebanan HakTanggungan) Hal mana jelas dan nyata menunjukkan bahwa hubunganhukum antara Tergugat IIl dan para Penggugat adalah didasarkan padaadanya suatu perjanjian;Bahwa faktanya antara Tergugat V dan Tergugat VI serta para Penggugattelah dengan sukarela dan itikad baik mengikatkan diri dalam perjanjiandimana para pihak tunduk dan taat atas syaratsyarat dan atau ketentuanketentuan yang diatur dalam perjanjian (in casu : Perjanjian Kredit danPerjanjian Pemberian
yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari Undangundang.
Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memangdikehendaki oleh para pihak karena memang perjanjian didasarkan ataskesepakatan yaitu : persesuaian kehendak antara para pihak yang membuatperjanjian.
Register : 05-12-2012 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan PT SEMARANG Nomor 413/Pdt/2012/PT.Smg Tanggal 23 Januari 2013 — KHAERUDIN (PENGGUGAT) MELAWAN 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. berkedudukan di Jakarta Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, CABANG DI PEKALONGAN (TERGUGAT); 2. Menteri Keuangan Cq. Kantor Wilayah IX Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL ) Pekalongan. Beralamat di Jl. Gajahmada No.25 Pekalongan (TURUT TERGUGAT)
43 — 22
43 — 22
Putus : 07-10-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2581 K/Pdt/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 — HARRY SANGARI VS PT BANK DKI CABANG PEMBANTU TEBET BARAT
323 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
323 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
JalanSuryopranoto Nomor 8, Jakarta Pusat 10130, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaSelatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:.Memutuskan Penggugat membayar kepada Tergugat sebesarRp276.168,572 sebagai pelunasan atas perjanjian
dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal21 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:1.Menolak seluruh eksepsi yang disampaikan Tergugat/Terbanding/ TermohonKasasi atas perkara a quo;2.Memutuskan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi membayar kepadaTergugat/Terbanding/Termohon Kasasi atas perkara a quo sebesarRp276.168,572 sebagai pelunasan atas perjanjian
Register : 26-09-2001 — Putus : 13-06-2002 — Upload : 20-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 486/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst Tanggal 13 Juni 2002 — ASRIL ANWAR >< PT. BANK EKSEKUTIF INTERNATIONAL, dkk
164 — 56
164 — 56
harus (wajib)meninjau lokasi jaminan kredit atau memeriksa status jaminankredit (azas kehatihatian) sehingga tidak asal menyalurkan kreditkepada para Debitur secara tidak benar (cacat hukum) dan dapatmengakibatkan kerugian bagi orang lain (Pelawan);Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yaituuntuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syaratBahwa oleh karena syarat yang ditetapkan oleh pasal 1320KUHPerdata tidak terpenuhi (cacat hukum) sehingga perjanjian inimenjadi batal demi
hukum atau dapat dibatalkan;Bahwa karena pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi danpembuatan perjanjian dengan mengikut sertakan Ny.
Marhamah Djambek;Bahwa sebagai tindak lanjut disebabkan Perjanjian ataupunPengalihan Hak oleh Ny.
Bahwa Pelawan mengakui dengan tegas halhal point 3 bahwaPerjanjian Kredit No. 74 tanggal 4 November 1999 terjadi antaraTerlawan dengan Pihak Terlawan Il, Ill dan IV dijamin olehPenjamin dalam hal ini Marhamah Djambek dengan Jaminandiatur dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan(SKMHT) sesuai dalam Perjanjian Kredit No. 74 Pasal 8 dan AktaJaminan tersebut merupakan bagian penting satu kesatuanyang tidak terpisahkan dari Akta Perjanjian Kredit No. 74tanggal 4 Nopember 1999;.
dimana perjanjian tersebutsebelum ditandatangani terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris,maka hal tersebut hanyalah untuk menghindar MarhamahDjambek sebagai Penjamin untuk tidak membayar kreditkepada Terlawan , bahwa untuk menjamin terbayarnya kreditMarhamah Djambek telah membuat Surat Kuasa MembebankanHak Tanggungan di hadapan Notaris;Bahwa Terlawan menolak dengan tegas hal 3 point 14, 15 dan16 yang mana bahwa perjanjian perjanjian tersebutdilaksanakan dihadapan Notaris seorang pejabat yang diangkatoleh
Register : 19-11-2015 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 18-12-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 541/PDT.G.Intervensi /2015/PN.JKT.PST. Tanggal 10 Januari 2017 — Tan Kim Swee Agustine X Lam Toi Lai,Cs
567 — 185
567 — 185
Agus Nursalim masih hiduppun selamaitu juga diketahui Tuan Goh Cheng Liang tidak pernah meminta ataumenagih piutangnya kepada Alm.Agus Nursalim;Bahwa kalau melihat Surat Penagihan Hak ( Deed of Assignment)yang diterima olen Penggugat Intervensi tertanggal 24 Oktober 2016maka perlu dibuktikan apakah surat dimaksud dibuat di Indonesiaatau di Singapure mengingat asal muasal hak tagih tersebutberdasarkan Surat Kuasa Khusus bukan perjanjian hutang piutangsehingga dapat menjadi pertanyaan apakah pemberian
Agus Nursalimdalam tindakantindakan hukumnya untuk pembelian saham artinyahanya menwakili kepentingan untuk membeli dan tidak ada hutangatau pinjaman sebagaimana yang disampaikan dalam gugatansebesar US$ 13.000.000 ( tiga belas juta dollar Amerika Serikat);10.Bahwa surat Perjanjian Hak tersebut tidak pernah secara resmi111.diberitahukan terhadap cessus, telah disetujui secara tertulis atautelah diakui secara tertulis sebagaimana pasal 613 sehingga untukitu Tergugat Intervensi Ill, VI dan IX tetap
Putus : 29-03-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 K/Pdt/2011 Tanggal 29 Maret 2012 — BAHARUDIN, DKK VS. PT. TAMAN OLAH RAGA JAGORAWI
167 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-03-2016 — Upload : 16-06-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 17/PDT.G/2015/PN PWK Tanggal 29 Maret 2016 — Penggugat:
1.ENGKIN Bin MISAN alias ENGKIN
2.NASIH
Tergugat:
1.Ny. RADEN SAMIATI alias Ny. R. SAMIATI
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN PURWAKARTA
95 — 23
95 — 23
Register : 10-10-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 379/Pdt.G/2013/PN.Mdn Tanggal 12 Desember 2013 —
55 — 8
55 — 8
Kredit Aktatf/Nomor 10 tanggal 16 Juli 2008 ;Bahwa sesuai bagian komparisi Perjanjian Kredit Akta Nomor 10 tanggal 16 Juli2008 Pengambil Kredit atau Debitur atas Kredit Pemilikan Rumah adalah EnniMartalena Pasaribu dan Raja Adil Jannus Sinambela dan bukan hanya Penggugatseorang diri.
Kantor CabangSisingamangaraja yang telah menikmati fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR)dengan bentuk kredit Persekot Non Annuitet sebesar pokok Rp. 2.313.360.000,(dua milyar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) denganangsuran tetap selama jangka waktu kredit yaitu selama 120 (seratus dua puluh)bulan atau 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian kredit ditandatangani dan berakhirsampai dengan tanggal 16 Juli 2018, sesuai Surat Perjanjian Kredit, Akta No. 10 tanggal 16 Juli 2008
Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;Sc ..
Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil yang Penggugat sampaikanpada point 5 gugatannya karena dalil yang demikian nyata nyata tidak berdasarhukum dan sangat mengada ada serta telah mengingkari kesepakatan yang telahtertuang dalam Akta Perjanjian Kredit.Sesuai Pasal 1 Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 16 Juli 2008, bentuk kredityang disepakati antara BRI dengan Penggugat adalah Persekot Non Annuitetdengan angsuran tetap selama jangka waktu kredit, dimana pembayaran angsuransetiap bulannya
Pinjaman dan Kredit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang menjadi lampiran dan satu kesatuandengan Perjanjian Kredit (Vide Pasal 14 ayat (3) Akta Perjanjian Kredit, telahdisepakati bahwa bank berhak untuk menentukan berapa jumlah hutang Debiturkepada Bank berdasarkan pembukuan yang ada pada bank dan pembukuan olehBank tersebut adalah merupakan satu satunya bukti.Perhitungan hutang Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah perhitunganyang sudah berbasis pada sistem komputerisasi dengan mengakomodasi
Putus : 02-10-0007 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2007K/Pdt/2006 Tanggal 2 Oktober 0007 — PT. STAR INDONESIA; WALIKOTA MEDAN; PT. BRAHMA DEBANG KENCANA
80 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-02-2013 — Upload : 24-04-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 61/PDT/2012/PT.BTN Tanggal 11 Februari 2013 — AHMAD FATHONY SYARIFUDIN melawan RASMIR RADJA ALI
61 — 28
61 — 28
Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama antara Tergugat dan Tergugat IItertanggal 31 Desember 2009 adalah batal demi hukum ;4. Menghukum Para Tergugat (Tergugat dan Tergugat Il) secara tanggungrenteng untuk membayar hutang dan kerugian kepada Penggugat yaitusebesar Rp. 1.050.000.000, (satu milyar lima puluh juta rupiah), ditambahdengan bunga sebesar 12 % per tahun, sejak tanggal 31 Desember 2009sampai gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serangtanggal 08 September 2011 ;5S.
Putus : 26-11-2015 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838 K/PDT/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — ZAKI BALUWEL (JERI) lawan MUZHAHIM
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3216 K/Pdt/2013 Tanggal 26 Maret 2014 — SYAMSUL BAHRI
VS
TARMIZI bin BAYAN
34 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
mukapersidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada pokoknya atas dalildalil:Bahwa pada bulan Juli 2001, Tergugat ada meminjam emas kepadaPenggugat yaitu emas berbentuk Pawon Amerika Nomor 1 seberat 14(empat belas) mayam dan emas London berbentuk rantai seberat 20 (duapuluh) mayam, jadi jumlah keseluruhannya adalah 34 (tiga puluh empat)mayam emas;Bahwa Tergugat meminjam emas kepada Penggugat tersebut akandigunakan Tergugat untuk modal membeli Bot Nelayan/pukat dan Tergugatmenjanjikan (dengan Surat Perjanjian
Tertanggal 17 Juli 2001) akanmemberikan sebahagian hasil bot tersebut kepada Penggugat (sebagai jasapinjaman emas tersebut) yaitu setiap ada hasil bot akan dibagi dua danPenggugat mendapat pembagian 1/6 (seper enam) dari 2 (setengah) hasilbot tersebut;Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat memberikan jaminan berupasepetak tanah sepintu kedai seluas 4 m x 30 m terletak didekat rumahHal. 1 dari 12 Hal.
No. 3216 K/Pat/2013Tergugat sendiri Desa Ujung Padang, Kecamatan Sawang, Kabupaten AcehSelatan, apa bila Tergugat tidak sanggup membayar (tidak sanggupmengembalikan emas tersebut kepada Penggugat) maka Tergugat relamemberikan/ menyerahkan sepatak tanah sepintu kedai tersebut kepadaPenggugat;Bahwa setelah adanya perjanjian tersebut sejak bulan Agustus 2001 sampaidengan akhir tahun 2002, Penggugat ada memenuhi perjanjian tersebut,memberikan kepada Penggugat sebahagian hasil bot (sebagai jasa pinjamanemas
tersebut) berupa uang sekedar cukup belanja dapur yang banyak danwaktunya bervariasi selama 1 tahun;Bahwa sejak awal tahun 2003, Penggugat tidak lagi memberikan kepadaPenggugat dari hasil bot tersebut dan sejak itu Tergugat telah cidera janji;Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006, Tergugat merantau keMeulaboh, Aceh Barat tidak memperdulikan lagi untuk memberikansebahagian hasil bot kepada Penggugat;Bahwa Penggugat sudah sering menghubungi Tergugat meminta untukmemenuhi perjanjian tersebut
No. 3216 K/Pat/2013Bahwa Penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri Tapaktuan dapatmelaksanakan putusan ini terlebin dahulu walaupun Tergugat mengajukanbanding atau kasasi;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Tapaktuan agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan sah Surat Perjanjian Tertanggal 17 Juli 2001;Menyatakan Tergugat telah cidera janji melakukan perbuatan melawanhukum;Menghukum Tergugat
Putus : 10-08-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 846 K/Pdt/2011 Tanggal 10 Agustus 2011 — MARIHOT SITOHANG, SE, DK VS JESMAN SIMBOLON
44 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa akhirnya hati Penggugat menjadi luluh dan bersedia menerimatawaran Tergugat dan Tergugat Il tersebut, lalu diperbuatlah perjanjian yangmemberi Penggugat suatu hak kuasa untuk menjual atas sebidang tanahbeserta segala benda yang ada diatasnya seperti tersebut dalam SertifikatTanda Bukti Hak Milik Nomor 2771 miliknya Tergugat dan Tergugat llsebagai jaminan jika Tergugat dan Il lalai memenuhi janjinya membayarlunas hutangnya tersebut, perjanjian mana kemudian dituangkan dalam Surat/Akta Kuasa
Register : 08-04-2016 — Putus : 22-03-0207 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 205/PDT.G/2016/PN.JKT.PS Tanggal 22 Maret 0207 — LIM CHIN X BONNY ZULKARNAEN MINANG,
138 — 44
138 — 44
Putus : 26-08-2014 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2307 K/Pdt/2012 Tanggal 26 Agustus 2014 — ENDANG SURYANA vs. AI CUCUM, dk
144 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 10 Juli 2008 tersebut antara Penggugat dan Tergugat1 telah dibuatkan perjanjian dan Tergugat 1 dalam perjanjian tersebut akanmemberikan jasa sebesar 8% untuk tiap bulannya dan akan mengembalikanpinjaman tersebut pada bulan September 2008;.
Ama tidak jadi membeli bengkel tersebut;10.Bahwa pada saat ada perjanjian Tergugat belum menyerahkan uang kepada11Penggugat yang Rpe20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga pada waktumusyawarah di desa, Penggugat dengan membawa timnya memaksa Tergugatuntuk menandatangani akta jual beli terhadap rumah Tergugat, oleh ParaTergugat ditolak dan seandainya Penggugat mau mengambil rumah milikTergugat, Tergugat minta kepada Penggugat uang yang telah dikembalikanlagi kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat
Putus : 07-07-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/Pdt/2010 Tanggal 7 Juli 2010 — Ny. Rina Anggraini, SH., dk ; Ir. Edi Budi Hartanto, M.Sc, Ny. Silviani Tri Budi Esti,SH., Notaris /PPAT,dk
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
lama penggunaan tanah 25 Tahun;Bahwa Pasal 5 ayat (1) menyebutkan Bersamaan dengan penyerahanbangunan kelurahan tersebut Pasal 2 Perjanjian ini, tanah yang dikuasai PemdaLawiyan seluas 2.000 M2 HGB dapat dipergunakan sepenuhnya untukbangunan SPBU oleh pihak kedua selama 25 tahun, sejak penyerahan tersebut,Pasal 4 Perjanjian ini, Kemudian ayat 3 disebutkan Atas penggunaan tanahtersebut ayat (1), pihak kedua tidak dibenarkan mengalihkan penggunaan tanahtersebut kepada pihak lain tanoa persetujuan
dari pihak kesatu;Bahwa atas Perjanjian Penggunaan tanah tersebut di atas olehPenggugat telah dilaksanakan pengurusan/permohonan hak sehinggaterbitSHGB pada tanggal 31 Juli 1991 No. 17 atas nama Penggugat, luas kuranglebih 2.000 M2, GS No. 4766/1990 tertanggal 6 Desember 1990 dengan batasbatas sebagaimana tersebut dalam gugatan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penggunaan tanah, setelahterbit HGB No. 17 tersebut, maka oleh Penggugat di atasnya didirikan bangunanuntuk SPBU;Bahwa untuk kepentingan
pendirian dan pengelolaan SPBU Penggugatmembuat perjanjian dengan Pertamina yaitu Surat Perjanjian PenunjukanHal. 2 dari 11 hal.
Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Perjanjian Tanah untukbangunan Pompa bensin di Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawiyan,Kotamadya Dati ll Surakarta, dengan kompensasi pembangunan KantorKelurahan Pajang No. 593/1252/1991 tanggal 19 Juni 1991;3. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Perjanjian PenunjukanPengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untukUmum (SPBU) No. 88/SPBUSWST/UPPDNIV/92 tanggal 27 Juli 1992;Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 34 PK/Pdt/20104.
Menyatakan Hukum hibah yang dilakukan Penggugat atas tanah danbangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam HGB No. 17Desa/Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawiyah, Kotamadya Surakartakepada Tergugat adalah cacat Hukum sehingga harus dibatalkanKarena :Penggugat sebagai pihak pemberi hibah dalam keadaan khilaf;Hibah tersebut melanggar ketentuan Perjanjian Penggunaan tanah;Hibah tersebut melanggar ketentuan Perjanjian Pengelolaan SPBU;6.
Putus : 04-01-2008 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 202K/PDT/2003 Tanggal 4 Januari 2008 — SUDIARTO ; B. SUDARSI ; AMINOE al. B. SAIT ; MARLINA, Dkk
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 31-01-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 07-11-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 42 / PDT.G/ 2013/PN.JKT.PST_SELA Tanggal 28 Agustus 2013 — Tn. BUTET KARTARADJASA, DKK >< PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, DKK
150 — 78
150 — 78
Menyatakan Perjanjian Qardh dan ijarah terhadap Investasi Emas berupaProduk Gadai Syariah Emas yang telah diperdagangkan TERGUGATkepada PARA PENGGUGAT adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan(Vernietigeebaar).4.
Karena Majelis Hakim Yang Terhormat telah jelasjelasmengetahui bahwa bukanlah suatu kKewenangan dari Badan PeradilanUmum untuk memutuskan permasalahan Sengketa Abritrase Syariah(vide Pasal 3 jo Pasal 11 Undangundang no. 30 tahun 1999 tentangArbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).Pasal 3 UU No. 30 tahun 1999:Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihakyang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.Pasal 11 UU No. 30 tahun 1999:(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase
(vide BuktiT2)Sertifikat Gadai Syariah (Surat Edaran NOSE: 036SE/OPE/10/2010):Adalah surat bukti akad perjanjian Pembiayaan antara Bank BRISyariah(murtahin) dan nasabah (rahin) sebagai debitur yang berisi kesepakatanbersama, yang dibuktikan dengan tanda tangan kesepakatan keduabelah pihak. Dalam pengertian hukum Surat Perjanjian Pembiayaanmempunyai status Atas Nama (opnaam).
Bahwa setelah membaca gugatan a quo, pada pokoknya permasalahanperkara a quo adalah mengenai perbuatan melawan hukum terkaitdengan perjanjian investasi emas dalam bentuk gadai syariah emasantara Para Penggugat dan Tergugat.2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa BankIndonesia i.e.
Bahwa penjelasan Turut Tergugat tersebut di atas sekaligusmeluruskan dalil Tergugat yang keliru sebagaimana dalamJawabannya halaman 810 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa penghentian perjanjian / SGS denganantara Para Penggugat dengan Tergugat adalah karenaTergugat hanya melaksanakan peraturan hukum yangberlaku i.e.
Putus : 21-01-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 PK/PDT/2012 Tanggal 21 Januari 2013 — ABDUL KADIR vs. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
94 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan perjanjian ini sah,kuat dan berharga (te gehangen en te gedogen) ;3.
perjanjian ini sah, kuat danberharga (te gehangen en te gedogen) ;4.
Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor BDI/PDG/RK/001/1099, tanggal7 Oktober 1999 jo. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor BDI/PDG/PPRK/010/082000, tanggal 18 Agustus 2000 dan Nomor BDI/PDG/KB/005/082000, tanggal 7 Maret 2000 masih kuat, sah dan berharga danbaru akan jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2002 ;8.
Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit Nomor BDI/PDG/PPWKRK/013/032002, tanggal 8 Maret 2001 untuk jangka waktu 1 (satu)bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 6 Bulan April Tahun 2002,berikut dengan segenap perubahan, penambahan dan perpanjangan dan/atau perjanjian lainnya berdasarkan perjanjian ini sah, kuat dan berharga(te gehangen en te gedogen) ;eMenyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 79, tanggal 18 Agustus 2000dibuat di hadapan Catur Virgo, SH., Notaris di Pandang jo.
SuratPerjanjian Kredit Nomor BSI/PDG/KB/005/082000, tanggal 18 Agustusuntuk jangka waktu 12 (dua belas) bulang yang kemudian diperpanjangdengan Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit Nomor BDI/PDG/KB/PPWKKB/056/032001, tanggal 7 Maret 2001 untuk jangka waktu 12 (duabelas) bulan berikut dengan segenap perubahan, penambahan danperpanjangan dan/atau perjanjian lainnya berdasarkan perjanjian ini sah,kuat dan berharga (te gehangen en te gedogen) ;eMenyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor BDI/PDG/RK/001/
Putus : 27-04-2010 — Upload : 29-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 757 PK/PDT/2008 Tanggal 27 April 2010 — TUAN JHON HENDRI JAUHARI DAYAN SUTAN JUMARIS,; Drs. SYAFITRI, Akt, Pemerintah RI, cq. Departemen Keuangan RI, cq. Kepala Kantor Wilayah I DJPI Medan, cq. Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), dkk.
60 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
(enampuluh) bulan lamanya dan mulai berlaku terhitung semenjak tanggalefektifnya perjanjian ini ;.
ini selambatlambatnya 2(dua) bulan sejak ditanda tanganinya perjanjian ini ;.
Apabila menurut pertimbangan Pihak Pertama dianggap perlu gunamemenuhi ketentuan dalam Pasal 234 HIR atau Pasal 258 RIB, PihakPertama berdasarkan perjanjian ini dapat menetapkan pengakuan hutangPihak Kedua dalam suatu Perjanjian Pengakuan Hutang tersendiritermasuk penegasan atas jaminanjaminan yang telah diberikan besertaperubahanperubahannya dengan syaratsyarat dan ketentuanketentuandalam perjanjian ini ;Untuk itu.
dengan adanyapenyesuaian terhadap satu atau beberapa syarat ;Pasal 18AddendumHalhal yang tidak atau belum diatur dalam akta ini, bilamana disetujui olehPihak Pertama dapat dibuat addendum perjanjian, dengan ketentuan bahwaaddendum perjanjian yang dibuat merupakan satu kesatuan atau bagianyang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, oleh karena itu apabiladikemudian hari terjadi materi/ketentuan yang menguntungkan PihakPertama yang diberlakukan, dan Pihak Kedua setuju atas prinsip ini ;Pasal 19 Dalam
pola bagi hasil antara PPK denganTPK ;Apakah Pengadilan Negeri Padang berwenang mengadiliperkara aquo, karena yang dipermasalahkan dalam perkaraadalah perjanjian pola bagi hasil antara PPK dengan TPK,dimana didalam perjanjian pola bagi hasil telah diatur ketentuanyakni dalam Pasal 2 Sub A.1 yaitu :Hal. 39 dari 41 hal.