Ditemukan 158653 data
Termohon:
PENYIDIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI DIREKTORAT TINDAK PIDANA NARKOBA
109 — 64
Termohon:
PENYIDIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI DIREKTORAT TINDAK PIDANA NARKOBA., dalam perkara antara:RA MASYITOH, S.H, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 23 November 1950,Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiunan PNS, beralamat di Komplek Kehakiman JI.Sitalasari Nomor B5 Cipinang Muara Jakarta Timur, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;MELAWANPENYIDIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI DIREKTORAT TINDAKPIDANA NARKOBA, beralamat di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta12110, selanjutnya disebut sebagai Termohon;Menimbang, bahwa Hakim dengan Penetapan Nomor 18/Pid.Pra/2020/PNJkt.Utr, tanggal
GLENN RAHAYU ADLI ARIFF
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI
488 — 1368
Pemohon:
GLENN RAHAYU ADLI ARIFF
Termohon:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRILetjen S.Parman Kav 28, Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2021, untukselanjutnya disebut sebagai PEMOHON;Lawan:KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ BADANRESERSE KRIMINAL POLRI CQ DIREKTORAT TINDAKPIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI yangberalamat di Jl.
SPPP/01/V/Res.2.5/2019/Dittipideksus Tertanggal 9 Mei 2019;Bahwa Penghentian Penyidikan oleh Penyidik Bareskrim Polri tersebutdalam Penetapan Penghentian Penyidikan No. SPPP/01/V/Res.2.5/2019/Dittipideksus didasarkan pada alasan:a. Tidak Cukup Buktib. Bukan Merupakan Tindak PidanaKronologis peristiwa dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh PemohonPra Peradilan adalah sebagai berikut :1) Bahwa pada bulan Agustus 2015, Sdri. A.
karena Betty telah ditetapbkan sebagai Tersangka makatentunya penyidik telah mempunyai bukti yang cukup yang menjadi dasarbagi penyidik untuk menetapkan Betty Halim sebagai Tersangka dantentunya oleh karena telah ditentukan Tersangkanya maka sudah pastijuga telah terang dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangkayang mana terlihat dengan adanya bukti permulaan yang cukup danfaktafakta yang didapat dari hasil penyidikan;20)Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 Termohon melalui penyidikBareskrim Polri
TRIO SATRIO BIN MUCHOLID HENDRO,S.H
Termohon:
Penyidik Polri Polres Resort Kota Depok
166 — 3449
Pemohon:
TRIO SATRIO BIN MUCHOLID HENDRO,S.H
Termohon:
Penyidik Polri Polres Resort Kota DepokA 22, Kota Depok,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2018;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;MELAWANPenyidik Polri, Polres Resort Kota Depok, berkedudukan hukum di JalanMargonda Raya No. 14, Kota Depok yang dalam ini memberi kuasa kepadaMARKUS SIMAREMARE, SH.
RUDY HARTONO ISKANDAR
Tergugat:
1.KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI (KABARESKRIM) C.q. DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI (DIR TIPIDKOR) BARESKRIM POLRI
2.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
104 — 38
Penggugat:
RUDY HARTONO ISKANDAR
Tergugat:
1.KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.q KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI (KABARESKRIM) C.q. DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI (DIR TIPIDKOR) BARESKRIM POLRI
2.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI)
Terbanding/Tergugat I : DAVID ERY LASTONO
Terbanding/Tergugat II : PUJIANTOK
Terbanding/Tergugat III : KAPOLRI CQ KAPOLDA JATIM CQ KAPOLRES MADIUN CQ KASAT RESKRIM POLRES MADIUN
Terbanding/Tergugat IV : KAPOLRI CQ BARESKRIM POLRI CQ KAROWASIDIK BARESKRIM POLRI
Terbanding/Tergugat V : KADIV PROPAM MABES POLRI
Terbanding/Tergugat VI : KOMNASHAM
27 — 6
Pembanding/Penggugat : SAMUEL BUDIONO Diwakili Oleh : Arifin Purwanto,SH
Terbanding/Tergugat I : DAVID ERY LASTONO
Terbanding/Tergugat II : PUJIANTOK
Terbanding/Tergugat III : KAPOLRI CQ KAPOLDA JATIM CQ KAPOLRES MADIUN CQ KASAT RESKRIM POLRES MADIUN
Terbanding/Tergugat IV : KAPOLRI CQ BARESKRIM POLRI CQ KAROWASIDIK BARESKRIM POLRI
Terbanding/Tergugat V : KADIV PROPAM MABES POLRI
Terbanding/Tergugat VI : KOMNASHAM
DJUNAIDI MUSTOPA
Tergugat:
1.MABES POLRI Cq DEVISI BINKUM POLRI
2.Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan
3.SUDARTO HS
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG
70 — 11
Penggugat:
DJUNAIDI MUSTOPA
Tergugat:
1.MABES POLRI Cq DEVISI BINKUM POLRI
2.Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan
3.SUDARTO HS
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANGmasuk tanah PolriBahwa Saksi tahu karena tahun 2018 saksi melihat ada patok baruyang dibuat oleh pihak Polri dan dipasang palang yang bertuliskan Tanah milik Polri Sertifikat nomor (Sekian)Bahwa Saksi tahu Patok dan Patok Il ini dibuat oleh pihak Polribersama BPN sekira tahun 19961998 , Patok dan Patok II tersebutsebagai batas tanah Polri dengan tanah masyarakatBahwa Saksi tidak ikut ketika Polri bersama BPN memasang patoktersebutBahwa Saksi tahu dan melihat patok tersebut sekira 3 (tiga) harikemudianBahwa
Tanah pihak Polri batas sungai kecil / saluran airBahwa sungai kecil / saluran air itu masuk tanah PolriBahwa disekitar lokasi objek sengketa ada dua saluran pembuangan air, satu di belakang rumah Penggugat sudah lama ada namun diperluas /Bahwa dilebarkan tahun 2016Bahwa Sedangkan yang satunya dekat rumah saksi, ini dibuat olehPemda tahun duaribuanBahwa Tahun 2016 pihak Polri melakukan Pengukuran kembali danmengklaim tanah Penggugat dan tanah beberapa orang warga lainnyamasuk tanah Polri berdasarkan
yang diukur ulang oleh pihakDinas Pekerjaan Umum , bahwa luas tanah yang diklaim pihak Polritelah melebihi luas yang sebenarnya sebagaimana dalam sertifikat yangdimiliki pihak Polri, pihak Polri telah mengambil tanah masyarakattermasuk tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa dalam perkaraini.
Bahwa Pada bulan Mei 2016 saksi mengetahui pihak Polri melakukanpengukuran ulang sehingga sebagian tanah masyarakat masuk diklaimoleh pihak Polri2.
Dan tahun 2018 saksi melihatdiatas tanah milik masyarakat tersebut sudah dipasang patok dan plang bertuliskantanah milik Polri,Terhadap patokpatok yang tertanam dibatas tanah milik Penggugatsepengetahuan saksi patok tersebut dipasang tahun 19961998 sebagai batas tanahmasyarakat dengan tanah milik Polri.
Feri siburian
Termohon:
Polri Cq Polda Riau Cq Polres Bengkalis Cq Polsek Mandau
73 — 14
Pemohon:
Feri siburian
Termohon:
Polri Cq Polda Riau Cq Polres Bengkalis Cq Polsek Mandau
HARRY JANSJAH LIMANTARA
Termohon:
DIREKTORAT POLISI PERAIRAN KORP KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA BAHARKAM POLRI
27 — 0
KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA BAHARKAM POLRI Cq.
DIREKTORAT POLISI PERAIRAN KORP KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA BAHARKAM POLRI adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak sah dan tidak memiliki hukum mengikat;
- Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
- Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya
Pemohon:
HARRY JANSJAH LIMANTARA
Termohon:
DIREKTORAT POLISI PERAIRAN KORP KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA BAHARKAM POLRI
Termohon:
1.DITTIPIDTER BARESKRIM POLRI
2.JAMPIDUM KEJAGUNG RI
46 — 5
DIDI ANGGA, ANG
Termohon:
1.DITTIPIDTER BARESKRIM POLRI
2.JAMPIDUM KEJAGUNG RI
146 — 0
Kabareskrim Polri, Cq. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Mabes Polri
Termohon:
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
193 — 152
., Dkk
Termohon:
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
Hajjah Sarinah
Termohon:
POLRI c.q. Polda Jawa Tengah c.q. Polres Tegal Kota c.q Satreskrim
70 — 40
Pemohon:
Hajjah Sarinah
Termohon:
POLRI c.q. Polda Jawa Tengah c.q. Polres Tegal Kota c.q Satreskrim
1.MUHAMMAD ISWADI
2.HELMIA YAHYA
3.SURYA SAPUTRA
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
52 — 26
Pemohon:
1.MUHAMMAD ISWADI
2.HELMIA YAHYA
3.SURYA SAPUTRA
Termohon:
DITTIPIDEKSUS BARESKRIM POLRI
66 — 43
Kepala Biro Pid Divisi Humas Polri;1. Ketua Komisi Informasi Pusat, 2. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat
OPENTEN GULO alias AMA YESTIC
Termohon:
Penyidik POLRI Cq Polres Nias Cq Reserse Kriminal unit
71 — 25
Pemohon:
OPENTEN GULO alias AMA YESTIC
Termohon:
Penyidik POLRI Cq Polres Nias Cq Reserse Kriminal unit
DARWAN SIREGAR DAN AILIY
Termohon:
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
144 — 44
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian ;
- Menyatakan tindakan Termohon yang melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0753 /XII/2021/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 16 Desember 2021 adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkenaan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap Pemohon berdasarkan
Laporan Polisi Nomor: LP/B/0753/XII/2021/SPKT/ BARESKRIM POLRI tanggal 16 Desember 2021 jo.
Pemohon:
DARWAN SIREGAR DAN AILIY
Termohon:
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
138 — 32
Direktorat IV Tindak Pidana Umum Mabes Polri
Kepala Badan Reserse KriminalMabes Polri, Cq. Direktur Tindak Pidana Umum MabesPolri, Cq. Kepala Sub. Direktorat IV Tindak Pidana UmumMabes Polri, dahulu beralamat di Jalan Truno Joyo No.3Jakarta Selatan dan sekarang berkantor di Gedung MinaBahari II Lantai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),JI.
Fotokopi Surat Perintah Penyitaan dari Mabes Polri yangditandatangani oleh Termohon (KASUBDIT IV DIT TIPIDUM Mabes Polri),Nomor : SP.SITA/104/IV/2018/DIT TIPIDUM, tanggal 26 April 2018, diberitanda P22;23. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan dari Mabes Polri bahwatelah dilakukan penyitaan atas barangbarang milik Pemohon berupa PagarBesi dan Seng, yang dilakukan oleh Termohon, NomorSTP/249/IV/2018/DIT TIPIDUM, pada tanggal 26 April 2018, diberi tanda P23;24.
Kereta Api Indonesia (KAI) Kantor DivisiRegional Sumatera Barat;Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan dalam kaitan penyitaan yangdilakukan oleh penyidik Mabes Polri di lokasi PT.
Dwi Septian Bernis Mubarrog pada pokoknya menerangkanhal yang sama bahwa penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Mabes Polri dilokasi PT.
Gouw Iwan Kurniawan
Tergugat:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI (SUBDIT 3)
34 — 13
Penggugat:
Gouw Iwan Kurniawan
Tergugat:
DIREKTORAT TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BARESKRIM POLRI (SUBDIT 3)
16 — 0
SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRI
NARTOKO Bin SOMO PAWIRO
Tergugat:
1.Kapolri cq Kapolda Jatim cq Kapolres Ngawi cq Kasatreskrim Polres Ngawi cq Kanit I satreskrim Polres Ngawi
2.Kapolri cq KaBareskrim Mabes Polri cq Karowasidik Bareskrim Mabes Polri
3.Kapolri cq Kadiv Propam Mabes Polri
4.Kepala Desa Kandangan
5.Kepala Badan Pemerintahan (BPN) Kab. Ngawi
19 — 0
Penggugat:
NARTOKO Bin SOMO PAWIRO
Tergugat:
1.Kapolri cq Kapolda Jatim cq Kapolres Ngawi cq Kasatreskrim Polres Ngawi cq Kanit I satreskrim Polres Ngawi
2.Kapolri cq KaBareskrim Mabes Polri cq Karowasidik Bareskrim Mabes Polri
3.Kapolri cq Kadiv Propam Mabes Polri
4.Kepala Desa Kandangan
5.Kepala Badan Pemerintahan (BPN) Kab. Ngawi