Ditemukan 244125 data
Urut Berdasarkan
Register : 19-10-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 K/TUN/2021 Tanggal 30 Nopember 2021 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT. MEKAELSA;
141 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT. MEKAELSA;
,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan RayaKodam Bintaro Nomor 66, RT.006/RW.003, Pesanggrahan,Jakarta Selatan, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum;Pemohon Kasasi;LawanMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempat kedudukandi Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kota AdministrasiJakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Ketut Mangku,jabatan Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 32/SKuHK.03.02/
Putusan Nomor 489 K/TUN/2021Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN:1Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat atas pelaksanaanObjek Sengketa;Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Surat KeputusanMenteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agraria DanTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 23/ HGB/ KEMATR/BPW/ III/2020, Tanggal 6 Maret 2020, Tentang Pemberian Hak GunaBangunan Atas Nama PT.
Mekaelsa, Atas Tanah Di Kota AdministrasiJakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan MenteriDan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nomor 23/ HGB/KEMATR/BPW/ III/2020, Tanggal 6 Maret 2020, Tentang Pemberian HakGuna Bangunan Atas Nama PT.Mekaelsa, Atas Tanah Di KotaAdministrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ilbukota Jakarta;4.
Bahwa terlampauinya tenggang waktu pengajuan upaya administratif 21(dua puluh satu) hari kerja tidak bisa menjadi sebab hilangnya hakPenggugat mengajukan gugatan ke pengadilan sepanjang diajukanmasih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 55 UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut secara formal gugatanPenggugat dapat diterima dan karenanya pokok perkara harusdipertimbangkan; Bahwa Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang
Register : 25-05-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 PK/TUN/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 — KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA;;
89 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA;;
Register : 21-07-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 28-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/TUN/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS MARYANI, DKK;
278 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
278 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI VS MARYANI, DKK;
Register : 11-05-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 252 K/TUN/2020 Tanggal 27 Juli 2020 — KEPALA SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA VS IDHAM QRIDA NUSA, S.Kom.,S.H.,M.H;
226 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
226 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA SUKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA VS IDHAM QRIDA NUSA, S.Kom.,S.H.,M.H;
Register : 15-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 K/TUN/2024 Tanggal 23 April 2024 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT PEMBANGKIT INDONESIA GAMMA VS PT KAYAN HYDRO ENERGY;;
106 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., 2. PT PEMBANGKIT INDONESIA GAMMA VS PT KAYAN HYDRO ENERGY;;
Register : 25-04-2022 — Putus : 06-07-2022 — Upload : 19-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 106 PK/TUN/2022 Tanggal 6 Juli 2022 — KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA., 2. BING HARIYANTO;
147 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA., 2. BING HARIYANTO;
Register : 30-01-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kfm Tanggal 15 Juli 2019 — NAPA sebagai Tergugat
- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai Turut Tergugat
158 — 109
158 — 109
NAPA sebagai Tergugat- KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA sebagai Turut Tergugat
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSATENGGARA TIMUR Cq.
Napa (naturlijkperson) dan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalProvinsi Nusa Tenggara Timur Cg. Kantor Pertanahan Kabupaten Timor TengahUtara (recht person), yang menjadi pokok eksepsi daei Tegugat adalah terletakpada subyek hukum Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cg. Kantor Pertanahan Kabupaten TimorTengah Utara baik dari sisi hirarki Kkewenangan dan penulisan cq.
Direktorat Jenderal Tata Ruang, c. DirektoratJenderal Infrastruktur Keagrarian, d. Direktorat Jenderal Hubungan HukumKeagrarian, e. Direktorat Jenderal Penataan Agraria, f. Direktorat JenenderalPengadaan Tanah, g. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang danPenguasaan tanah, h. Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria,Pemanfaatan Ruang dan Tanah, i. Inspektorat Jenderal, j. Staf Ahli BidangLandreform dan Hak Masyarakat Atas Tanah, k.
Staf Ahli Bidang MasyarakatAdat dan Kemasyarakatan dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan, denganmengacu susunan organisiasi Kementerian Negara tersebut, maka KementerianNegara tersebut memeliki kepanjangan tangan pada tiap provinsi,maupunkabupaten untuk melaksanakan tugas kementerian;Menimbang, bahwa dengan merujuk subyek hukum yang digugat olehPenggugat, yakni Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cg.
Kantor Pertanahan Kabupaten TimorTengah Utara, maka subyek hukum yang dimaksud adalah sudah tepat karenamerujuk pada organisasinya, dan bukan pemimpin organisasinya, karenaKementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi NusaTenggara Timur Cg.
Register : 18-10-2023 — Putus : 29-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 551 K/TUN/TF/2023 Tanggal 29 Desember 2023 — KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA BARANG BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH VS PT NABILLA UTAMA;;
86 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA BARANG BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH VS PT NABILLA UTAMA;;
Register : 01-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 359 K/TUN/2020 Tanggal 28 September 2020 — NAZARUDDIN, SKM, M.Kes VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA BKITTINGGI;
290 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
290 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
NAZARUDDIN, SKM, M.Kes VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KOTA BKITTINGGI;
Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratPeringatan Il (Kedua) Nomor 600/16/SPII/DPUPRTR/2019, tanggal 17Juni 2019 atas nama Kepala Dinas PUPR Kepala Bidang Tata Ruang;B. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Peringatan Il (Kedua) Nomor 600/16/SPII/DPUPRTR/2019,tanggal 17 Juni 2019, atas nama Kepala Dinas PUPR Kepala BidangTata Ruang;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Peringatan Il (Kedua)Nomor 600/16/SPII/DPUPRTR/2019, tanggal 17 Juni 2019, atas namaKepala Dinas PUPR Kepala Bidang Tata Ruang;4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Dan/Atau:Jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Cq.
Register : 09-07-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378 K/TUN/2019 Tanggal 8 Oktober 2019 — KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA (PEKERJAAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG) VS PT. EFANA ECHA UTAMA;
343 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
343 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA (PEKERJAAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG) VS PT. EFANA ECHA UTAMA;
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 378 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASAPEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA(PEKERJAAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUMDAN TATA RUANG), tempat kedudukan diKompleks Perkantoran PemerintahKabupaten
suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Hal Penangguhan Pelaksanaan Keputusan: Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Keputusan dariPenggugat; Menyatakan menunda Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Barangdan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pekerjaan KonstruksiDinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayaitu Keputusan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan JasaPemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pekerjaan Konstruksi DinasPekerjaan Umum dan Tata Ruang) berupa Pembatalan KeputusanPemenang Lelang atas Pengadaan Jasa Konstruksi berupa PekerjaanProyek Rehabilitasi Jalan Ruas SawanganSampiri Tahun Anggaran 2018tanggal 3 Juli 2018 16:56 WITA melalui website(www.lpse.sulutprov.go. id);3.
Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabutSurat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Kelompok KerjaPengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara(Pekerjaan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) berupaPembatalan Keputusan Pemenang Lelang atas Pengadaan JasaHalaman 2 dari 7 halaman.
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KELOMPOKKERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAHKABUPATEN MINAHASA UTARA (PEKERJAAN KONSTRUKSI DINASPEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG);2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 06/B/2019/PT.TUN.MKS, tanggal 13 Maret 2019, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor36/G/2018/PTUN.MDO, tanggal 1 November 2018;MENGADILI SENDIRI:1. Menolak gugatan Penggugat;2.
Putus : 20-12-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1231 PK/PDT/2023 Tanggal 20 Desember 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR,
52 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR,
Putus : 04-05-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 915 K/PDT/2023 Tanggal 4 Mei 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) SUMATERA UTARA
80 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH (KANWIL) SUMATERA UTARA
Register : 04-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 PK/PDT/2021 Tanggal 22 Februari 2021 — KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT di MAMUJU Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
185 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT di MAMUJU Cq. KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum padaKantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat(LBHSulbar), beralamat di BTN Marwah 2, Blok B.1, Nomor 6,Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten PolewallMandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 20 Agustus 2020;Para Termohon Peninjauan Kembali;DanPEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATARUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta cqKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH PROVINSISULAWESI
BARAT di Mamuju cq KEMENTERIAN AGRARIADAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN POLEWALI MANDAR, berkedudukan di JalanTritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, KabupatenPolewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat:Turut Termohon Peninjauan Kembali:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Halaman 2 dari 13 hal.
Register : 09-03-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 27-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/TUN/TF/2022 Tanggal 29 Maret 2022 — NICO INDRA SAKTI VS DIREKTUR PENGATURAN TANAH KOMUNAL, HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH (DITJEN III), KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN;
180 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
180 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
NICO INDRA SAKTI VS DIREKTUR PENGATURAN TANAH KOMUNAL, HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN PPAT, DIREKTORAT JENDERAL PENETAPAN HAK DAN PENDAFTARAN TANAH (DITJEN III), KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BPN;
Register : 18-10-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 01-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 K/TUN/2023 Tanggal 21 Desember 2023 — PANAM-SP, KAYU ARA (PEKANBARU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG PROVINSI RIAU VS PT. KURNIA INDAH DWIAJI;;
140 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANAM-SP, KAYU ARA (PEKANBARU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG PROVINSI RIAU VS PT. KURNIA INDAH DWIAJI;;
Register : 03-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 K/TUN/2020 Tanggal 20 Mei 2020 — CGA) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK);
303 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
303 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
CGA) VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK);
Register : 17-03-2022 — Putus : 22-04-2022 — Upload : 29-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/2022 Tanggal 22 April 2022 —
124 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE., III. PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK;
Register : 01-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/TUN/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA., II. CV. VISION MEDIA;
126 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA., II. CV. VISION MEDIA;
Termohon Peninjauan Kembali I,II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman, CiptaKarya Dan Tata Ruang
A.J.Mudaldjono, beralamat di Jalan Joyoboyo Nomor 43, Surabaya;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan KawasanPemukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor640/1146/436.7.5/2019 tertanggal 24 Januari 2019, perihal Tanggapan,yang ditujukan kepada Yoni Hari Basuki, S.H.,MBA, dan kawankawanKonsultan Hukum pada Kantor Hukum Jayabaya Law Firm selakukuasa hukum Sdr. Go Henry Utama dan Sadr. A.J.
Terbanding Il Intervensi/Dahulu Tergugat IlIntervensi untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :i.Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/ParaPemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha NegaraSurat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman,Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor 640/1146/436.7.5/2019tertanggal 24 Januari 2019, perihal Tanggapan, yang ditujukankepada Yoni Hari Basuki, S.H..MBA, dkk Konsultan Hukum padaKantor Hukum Jayabaya
Mudaldjono, beralamat di JalanJoyoboyo Nomor 43, Surabaya;Mewajibkan Termohon Peninjauan Kembali / dahulu Terbanding/Dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha NegaraSurat Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman,Cipta Karya Dan Tata Ruang Nomor 640/1146/436.7.5/2019tertanggal 24 Januari 2019, perihal Tanggapan, yang ditujukanHalaman 4 dari 7 halaman.
permohonan peninjauan kembali dariPara Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapatkekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, denganpertimbangan bahwa Surat Kepala Dinas Perumahan dan KawasanPemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang
Register : 01-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/TUN/2021 Tanggal 29 Nopember 2021 — MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DAHULUNYA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. GUNTUNG IDAMANNUSA;
113 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DAHULUNYA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., II. PT. GUNTUNG IDAMANNUSA;
MENTERI AGRARIA TATA RUANG (ATR) KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), dahuluKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, tempatkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;ll. PT GUNTUNG IDAMANNUSA, tempat kedudukan diSpring Tower 0222, Jalan KL Yos Sudarso, KelurahanTanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan,dan beralamat di Tanjung Simpang, Pelangiran, IndragiriHilir, Riau, yang diwakili oleh Ir.
TataRuang (ATR) Kepala Badan Pertanahan Nasional (dahulu KepalaBadan Pertanahan Nasional) Nomor 52/HGU/BPN/2003 tentangPemberian Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, atas nama PT Guntung Idaman Nusa,seluas 12.547 (dua belas ribu lima ratus empat puluh tujuh) Ha,terletak di Kecamatan Pelangiran, Mandah, dan Gaung, KabupatenIndragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 26 September 2003;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat KeputusanMenteri Agraria Tata Ruang
Pertanahan Nasional (dahulu Kepala BadanPertanahan Nasional) Nomor 52/HGU/BPN/2003 tentang Pemberian HakGuna Usaha atas Tanah Terletak di Kabupaten Indragiri Hilir, ProvinsiRiau, atas nama PT Guntung Idaman Nusa, seluas 12.547 (dua belasribu lima ratus empat puluh tujuh) Ha, terletak di Kecamatan Pelangiran,Mandah, dan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tanggal 26September 2003;Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untukmencabut Surat Keputusan Menteri Agraria Tata Ruang
Register : 15-01-2024 — Putus : 27-02-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 K/TUN/2024 Tanggal 27 Februari 2024 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022., 2. CV PUTRA MANDIRI;;
152 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
152 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022., 2. CV PUTRA MANDIRI;;