Ditemukan 4676116 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Memperjualbelikan narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair Pemerasan dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal 1. salah menerapkan hukum; 2. tidak mengadili sebagaimana mestinya; Turut serta menyalahgunakan narkotika golongan i Sebagaimana dakwaan kedua Secara tanpa hak menyediakan narkotika golongan i Sebagaimana dakwa kesatu Melakukan penyimpanan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan Menyimpan narkotika golongan i bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Penyalah guna narkotika golongan i) sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 30-09-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 30 September 2020 — T.M. IQBAL SKH bin T. ANWAR HASBALLAH
262 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5664 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 7 Nopember 2022 — NAZIRWAN, S.H.
107 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-11-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5483 B/PK/Pjk/2023
Tanggal 14 Nopember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs CV INDO MAKMUR SENTOSA
13 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7743 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 28 Desember 2022 — MUHAMMAD TAUFIK, S.P bin SYARIFUDDIN (Alm)
111 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-10-2011 — Upload : 21-05-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 152/Pid.B/2011/PN-Mbo
Tanggal 19 Oktober 2011 — ISMAIL Bin. Alm. IBRAHIM, ASROEL BACHTIAR Bin BACHTIAR
49 — 16
  • Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke1KUHP Jo pasal 3 Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKEDUA: Bahwa mereka Terdakwa I. ISMAIL Bin IBRAHIM dan Terdakwa II.
    Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.280.226.070, (dua miliardua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah).11PAGE 16 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke1 KUHPJo pasal 8 Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKETIGA :a Bahwa mereka Terdakwa I. ISMAIL Bin IBRAHIM dan Terdakwa II.
    Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke1KUHP Jo pasal 374 KUHP.
    yangdususun secara alternatif, yaitu :e Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke1 KUHP Jo pasal 3 Jopasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ataue Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke1 Jo Pasal 8 Jo pasal 18Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
    Korupsi; atau31PAGE 16e Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke1 KUHP Jo Pasal 363ayat (1) ke3 dan ke5 Jo pasal 363 ayat (2) KUHP; ataue Keempat : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke1 KUHP Jo pasal374 KUHP;Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan atas perbuatanterdakwa dengan mendasarkan diri pada dakwaan kedua, yaitu: Pasal 56 ke1 KUHP Jo pasal8 Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7194 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — MUHAMMAD NASIR, S.Sos., M.Si alias MUHAMMAD NASIR MADONG
109 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 01-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1093 PK/Pid.Sus/2022
Tanggal 1 Desember 2022 — ARIF BUDIRAHARJA
100 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2471 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-12-2022 — Upload : 31-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1245 PK/Pid.Sus/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — ABDUL MANSUR AMILA
180 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2955 — 1430
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
    Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;Subsidair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a, b UU PTPK jo.
    Bahwa perkara Pemohon dilimpahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Timurkepada Pengadilan Jakarta Timur, sebagaimana disebutkan dalam SuratPelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B.028/01.13/Ft.1/01/2006 tanggal 06 Januari 2006.5. Bahwa Pemohon telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangarPengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2006 dengandakwaan: Primair : "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal2 ayat (1) so.
    Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena apayang dimohonkan mengenai penangguhan penahanan tidak termasuk dalamUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasna TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dengan demikian kedudukan hukum Pemohon dalam permohonanpengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalamPasal
    Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, sebagaimana kesimpulandalam butir 2 di atas, maka keseluruhan alasan permohonan yang diajukanoleh Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar, sehingga permohonantersebut harus dinyatakan ditolak;5.
    Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupakemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalampenjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwapengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yangmeringankan.
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan PN PATI Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Pti
Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
162 — 66
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-12-2022 — Upload : 31-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — RUNAI, S.P.;
189 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTA JAKARTA Perdata Agama
Register : 06-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PTA JAKARTA Nomor 77/Pdt.G/2019/PTA.JK
Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 43
  • Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya bagi anak ketiga (perempuan) sebagaimana diktum angka 2 melalui Penggugat tiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri; 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak kepada Penggugat dan dibayar tunai oleh Tergugat sebelum sidang pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur berupa :4.1.
    Nafkha 'Iddah sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

    3. Menetapkan anak bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir 05 Februari 2016 ada dalam asuhan (hadlonah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, menunmpahkan kasih sayangnya dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi anak tersebut;

    4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya bagi anak tersebut sebagaimana petitum 3 melalui Penggugat

    Menghukum Tergugat untuk memberi biaya bagi anak tersebut sebagaimana petitum 3 melalui Penggugat tiap bulan minimal sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatanhingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;5.
    Bahwa Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakartaagar putusan perkara a quo dibatalkan khususnya dalam rekonvensi danmengadili kembali dengan amar sebagaimana tercantum dalam petitummemori banding Pembanding yang diterima tanggal 7 Mei 2019;Menimbang, bahwa ternyata Terbanding tidak mengajukan kontramemori banding sebagaimana diuraikan dalam surat Panitera PengadilanAgama tersebut tanggal 29 April 2019, sehingga datadata terkait perkarabanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpegang
    Berita Acara Pembinaan (BAP) Polres Metro Bekasi tanggal 15 Juni 2017adalah pembinaan terhadap Pemohon, namun Pemohon tetap ingi berceraidengan Termohon dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam BAPtersebut, untuk merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil;Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang ditunjuk melalui SuratPenetapan Ketua Pengadilan Jakarta Timur tanggal 23 Mei 2018, telahmenunjuk mediator sebagaimana tercantum dalam Surat Penetapan tanggalHim. 6 dari 18 hlm. Put.
    No. 77/Pdt.G/2019/PTA.JKalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karenapersoalan anak pasca perceraian walaupun belum mumayyiz tidak serta mertaatau mutlak berada dalam asuhan ibu kandungnya tergantung kondisi dari anaktersebut atau tergantung apa yang terbaik dan penting untuk anak tersebut,sebagaimana amanat dari UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor
    Abu Zahroh tentangkisaran besarnya mutah sebagaimana tercantum dalam kitab A/Ahwal AsySyakhsiyah halaman 334 dan selanjutnya menjadi pendapat Majelis HakimTingkat Banding yang berbunyi :osall cll da die das CP date Ud 5 SGI als, pe Jadull ae gs!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 05-04-2017 — Upload : 11-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 240 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 5 April 2017 — NOFRIZAL
204 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 240 PK/PID.SUS/2016adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 8 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Perbuatan Terdakwa NOFRIZAL tersebut adalah sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;SUBSIDAIR:Bahwa ia, Terdakwa NOFRIZAL pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015sekira pukul 22.30 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun2015, bertempat di Jalan
    fakta Terdakwa dalam perkara a quo telah didakwadan dituntut serta diancam dengan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, yang bunyinya Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut:Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima NarkotikaGolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuktanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5
    (lima) batangpohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelakudipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidanapenjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun)dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditambah 1/3 (sepertiga);Bahwa jelas sebagaimana pasal tersebut yang disangkakan dan kemudiandidakwakan kepada Terdakwa atas sangkaan perbuatan telah dilakukanoleh Terdakwa dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjaraseumur
    hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan palinglama 20 (dua puluh tahun);Bahwa sebagaimana ketentuan Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana Pasal 54 yang bunyinya sebagai berikut: guna kepentinganpembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukumdari seorang atau lebin Penasihat Hukum selama dalam waktu dan padasetiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalamundangundang ini;Dan juga sebagaimana ketentuan Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana Pasal
    faktafakta di persidangan tidak terbukti siapapembelinya dan siapa penjualnya sehingga Terdakwa dianggap sebagaiperantara jualbeli (bahkan berapa harga jual barang tersebut, (bilaperistiwa tersebut benar maka sebagaimana menurut hukum seharusnyaTerdakwa mengantarkan barang kepada calon pembeli, akan tetapi dalamperkara a quo tidak ada calon pembeli barang, kecuali subjek yang fiktifbelaka, di mana fakta penyidikan diragukan kebenarannya);Hal. 7 dari 18 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 01-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 1 Februari 2023 — I DEWA MADE KASMAWAN
107 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-12-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 94 / Pid. C / 2014 / PN.Kds
Tanggal 9 Desember 2014 — MENGADILI Menyatakan Terdakwa Umi Hauliah telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Menjatuhkan Pidana : Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari. Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
99 — 13
  • MENGADILIMenyatakan Terdakwa Umi Hauliah telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
    C / 2014 / PN.Kds* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Hakim Pengadilan Negeri KudusMengingat Undangundang yang bersangkutanMENGADILIMenyatakan Terdakwa Umi Hauliah telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringansebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).Diputuskan pada hari ini Selasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5352 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 7 Nopember 2022 — ARSIN B. bin BALUNTI
79 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KUDUS Pidana Umum Penghinaan
Register : 08-12-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN KUDUS Nomor 88 / Pid. C / 2014 / PN.Kds
Tanggal 9 Desember 2014 — MENGADILI Menyatakan Terdakwa Suyoto telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Menjatuhkan Pidana : Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari. Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
107 — 18
  • MENGADILIMenyatakan Terdakwa Suyoto telah melakukan pelanggaran tindak pidana ringan sebagaimana sebagaimana Pasal 109 ayat ( 1 ) PERDA Kabupaten Kudus nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.Menjatuhkan Pidana :Kurungan : Subsider 3 ( tiga ) hari.Denda Sebesar : Rp. 20.000 ( dua puluh ribu rupiah ).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Putus : 08-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6017 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 8 Nopember 2022 — NOVI RAHMAN HIDAYAT
351 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 27-08-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 27 Agustus 2019 — PATRIALIS AKBAR
5439 — 3789 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nama : PATRIALIS AKBAR;Tempat Lahir : Padang;Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun/31 Oktober 1958;Jenis Kelamin : LakiLaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Cakra Wijaya V Blok P Nomor 3Komplek Diskum Cipinang Muara,Jakarta Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi;Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa denganDakwaan Alternatif sebagai berikut:Pertama :Atau;KeduaPerbuatan Terpidana sebagaimana
    diatur dan diancam pidanadalam Pasal 12 huruf c juncto Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) Ke1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 11 juncto Pasal 18
    UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 156 PK/Pid.Sus/2019Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi /unctoPasal 55 Ayat (1) Ke1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penunitut Umum pada KomisiPemberantasan Korupsi
    Menyatakan Terdakwa Paitrialis Akbar telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c junctoPasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    Lagi pula bukti ini sudah masuk bagiandalam dokumen berkas perkara;Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana pada a.d.2. mengenai adanya pertentangan antarasatu putusan dengan putusan yang lain, juga tidak dapat dibenarkankarena alasan perbedaan atau pertentangan yang didalilkan olehPemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan menurut hukum dan tidakmemenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (2)Huruf b Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana;Bahwa