Ditemukan 222078 data
84 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOSAMBI LAKSANA MANDIRI;
11 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINERGY PERDANA MANDIRI;
46 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAYA MANDIRI AGUNG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDORESINS PUTRA MANDIRI;
17 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINERGY PERDANA MANDIRI;
35 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
SINERGY PERDANA MANDIRI
40 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDORESINS PUTRA MANDIRI;
53 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
40 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDORESINS PUTRA MANDIRI;
99 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
GRAND UTAMA MANDIRI
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2431/PJ/2019, tanggal 27 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GRAND UTAMA MANDIRI
, beralamat di Gd BaritoPacifik Tower B Lt. 10, JI Letjen S Parman Kav. 6263Palmerah, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Han Jin Hyo,jabatan Direktur PT Grand Utama Mandiri;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112726.15
Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112726.15/2014/PP/M.IA Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019 , yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00102/KEB/WPJ.05/2017tanggal 26 April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Nihil Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00001/506/14/031/16 tanggal 18 Maret 2016, atas nama: PT Grand Utama Mandiri
Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00102/KEB/WPJ.05/2017 tanggal 26 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor00001/506/14/031/16 tanggal 18 Maret 2016, atas nama PT GrandUtama Mandiri, NPWP 02.261.916.7031.000, beralamat di GdBarito Pacifik Tower B Lt. 10, Jalan Letjen S Parman Kav. 6263Palmerah, Jakarta Barat, terkait sengketa a quo adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan
18 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PRISMA CIPTA MANDIRI
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;;
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDORESINS PUTRA MANDIRI
39 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUANA CHANDRA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
PROFETA GUNA MANDIRI;
./2014, tanggal 17 Oktober 2014:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT PROFETA GUNA MANDIRI, beralamat di Gedung Office 8Lt. 18 Unit CD, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190, yangdiwakili oleh Ganden AA Bondan, jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jenda DamanikSE, Ak, MSi, BKP, kewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 219/SK/PGM/VII/2016, tanggal28
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP788/WPJ.04/2013 tanggal 24 Mei 2013, tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2010Nomor: 00177/207/10/062/12 tanggal 2 Mei 2012, atas nama: PTProfeta Guna Mandiri, NPWP 02.427.445.8062.000, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTRI TUNGGAL MANDIRI VS GUBERNUR SULAWESI TENGAH;
30 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANGUN NUSA MANDIRI
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;;
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIMA MITRAJAYA MANDIRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
PUTUSANNomor 324/B/PK/Pjk/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Desa BukitJering, Muara Kaman llir, Kutai Kartanegara, KalimantanTimur, yang diwakili oleh Markian Gunawan, jabatanDirektur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto
Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00309/KEB/WPJ.14/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2013 Nomor00008/201/13/728/18 tanggal 6 Juli 2018, atas nama: PT PrimaMitrajaya Mandiri,Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa pajak perkara ini denganacara cepat, terhadap sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan
Putusan Nomor 324/B/PK/Pjk/2021Pengiriman lainnya tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa koreksi atas substansi lebih bersifat yuridis fiskal, bahwa dalammelaksanakan kewajiban perpajakannya atas PPh Pasal 21 tersebut,Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan kewajiban perpajakanatas pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21;Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan rekonsiliasi ataspembebanan Biaya Tenaga Kerja PT Prima Mitrajaya Mandiri sesuaidengan
Bahwasanya dalam rekonsiliasi tersebut,keseluruhan biaya tenaga kerja PT Prima Mitrajaya Mandiri telahdilaporkan dan dibayarkan PPh Pasal 21nya;Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhikewajiban hukum perpajakan dan tidak terdapat kerugian ataspenerimaan negara dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam
Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT014374.10/2019/PP/M.XXB Tahun 2020, tanggal 13 Februari 2020;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PT PRIMAMITRAJAYA MANDIRI;2.
42 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PERSADA GRAHA MANDIRI;
./2015, tanggal 13 Januari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PERSADA GRAHA MANDIRI, beralamat di Desa PerigiKeranjik Kapuas Hulu Kalimantan Barat (dengan alamatkorespondensi: Sinar Mas Land Plaza, Menara II Lt.30 JalanMH.
Putusan Nomor 269/B/PK/Pjk/2021Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor00002/207/08/706/13 tanggal 4 Maret 2013 atas nama PT PersadaGraha Mandiri, NPWP 02.492.444.1706.001, sehingga perhitunganpajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar nihil dengan perinciansebagai berikut: MenurutNO Keterangan PemohonBanding 1 Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiriPenyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh PemungutPPNJumlah Penyerahan yang terutang PPNPenyerahan yang tidak
Putusan Nomor 269/B/PK/Pjk/20212013 atas nama PT Persada Graha Mandiri, NPWP 02.492.444.1706.001,beralamat di Desa Perigi Keranjik Kapuas Hulu Kalimantan Barat (denganalamat korespondensi: Sinar Mas Land Plaza, Menara II Lantai 30 Jalan MH.Thamrin Nomor 51 Gondangdia Menteng Jakarta Pusat 10350), sehinggaperhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakEkspor RpPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri RpPenyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP540/WPJ.13/2013 tanggal 8 Oktober 2013, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008Nomor 00002/207/08/706/13 tanggal 4 Maret 2013 atas nama PTPersada Graha Mandiri, NPWP 02.492.444.1706.001, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.