Ditemukan 27403 data
243 — 180
Pemerintah Republik Indonesia Cq, Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah VII DJKN Banjarmasin Cq, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun, dk Lawan H.ABDUL RAHMAN.H.M
PUTUSANNo. 59/PDT/2012/PT.PR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara :Pemerintah Republik Indonesia Cq, Menteri Keuangan Republik berkIndonesia Cq, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah VIMalam hal ini memlDJKN Banjarmasin Cq, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dayBantuan Hukum KLelang (KPKNL)
521 — 316
WIRASTUTI MURWANI MUJI RAHAYU dkk melawan PT BANK MANDIRI, KPKNL dkk
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Yogyakarta Gedung Keuangan Negara (GKN) YogyakartaJalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta Kode Pos 55166.Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Il / semulaTERLAWAN II.3. HENDRA KUSUMO JATI WINOTO, Swasta, lakilaki, 28 Tahun,beralamat di Meguwo, RT.03/RW.46, Maguwoharjo, Depok,Sleman. bertindak selaku Direktur PT.
ADI CITRA BUANA (Terlawan Ill.Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut akandilakukan oleh Terlawan dengan Perantara Terlawan Il KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta GedungHalaman 3 dari 26 Putusan Nomor 96/PDT/2015/PT YYK.10)11)12)Keuangan Negara (GKN) Yogyakarta berdasarkan suratPenetapan lelang yang dikeluarkan oleh Terlawan II pada :Hari/Tanggal : Kamis /20 November 2014Pukul : 10.00 WIB s/d SelesaiTempat : Wisma Hartono Lantai Basement JalanJenderal Sudirman
Bank Mandiri (Persero)Tbok melaluiTerlawan Il Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Yogyakarta untuk menghentikan pelaksanaan lelang haktanggungan atas tanah dan bangunan : Sertifikat Hak Milik No: 3215, GS tanggal 8 Maret 1994, No. 2345,luas 157 M2.
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 945, Surat Ukur tanggal 23Oktober 2009, No: 00289, Luasa 336 M2.2) Memerintahkan Terlawan Il Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Yogyakarta untuk mencabut dan membatalkanPenetapan lelang.3) Memerintah Terlawan Il Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) untuk tidak melaksanakan proses pelaksanaanlelang yang akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 14 November2014.PRIMEIR :1.
Bahwa sehubungan dengan langkah TERLAWAN untuk melakukaneksekusi terhadap agunan, maka TERLAWAN telah menyerahkaneksekusi agunan dimaksud kepada KPKNL Yogyakarta (TERLAWAN Il)sesuai suratnya Nomor : RRC.SMG/7230/2014 tanggal 10 Oktober 2014.7. Berdasarkan faktafakta hukum tersebut maka TERLAWAN membantah dan menolak keseluruhan dalildalil PENGGUGAT dalamgugatannya, dengan alasanalasan sebagai berikut :a.
207 — 194
SINDAR INDAH UTAMAmelawan- KEPALA KPKNL TARAKAN
PENGGUGAT ;MELAWAN:1 Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA dan LELANG (KPKNL) TARAKAN ;Tempat kedudukan : Jalan Diponegoro No. 188, Tarakan ;Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :1 Nama : Jerry M.N Piri ;Jabatan : Kepala Bidang Hukum dan Informasi Kanwil XHI DJKNSamarinda ;2 Nama : Sayidi;Jabatan : Kepala Seksi Bantuan Hukum Kanwil XHI DJKN Samarinda;3 Nama : Omansah ;Jabatan : Kepala Seksi Pelaporan Data Layanan Informasi Kanwil XIIDJKN Samarinda ;4 Nama : Djoko Widodo ;Jabatan
: Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Tarakan ;5 Nama : Tatang Eryatmoko ;Jabatan : Pelaksana pada KPKNL Tarakan ;semuanya berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 188, berdasarkan surat kuasakhusus pada bulan Juli 2012.
Bahwa pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat I adalah sudah sesuaidengan ketentuan/peraturan yang berlaku serta tidak melanggar asasasas umumpemerintah yang baik sebagaimana diuraikan dalam gugatan, karena Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak boleh menolak permohonanlelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudahlengkap dan telah memenuhi legalitas formal subyek dan obyek lelang sebagaimanapasal 12 PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk
Danpada tanggal 17 Pebruari 2012 KPKNL Tarakan telah melaksanakan lelangterhadap objek jaminan Hak Tanggungan milik TergugatII sesuai denganketentuan yang berlaku yang tertuang dalam risalah lelang nomor 039/2012 yangdibuat KPKNL Tarakan ;Sehingga dengan demikian apa yang telah dilakukan TergugatII telah sesuai denganketentuan hukum yang mengaturnya ;Bahwa perbuatan TergugatI melakukan penutupan ruko milik Penggugat sepertiyang didalilkan Penggugat pada butir 4 adalah tidak benar sama sekali.
Kantor Cabang Tanjung Redeb kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Tarakan, Nomor : TRB/5/006/R, tertanggal 16 Januari2012, Perihal : Permohonan Lelang dan Permohonan Pengantar SKT ;Foto copy sesuai dengan aslinya surat dari PT. Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk. Kantor Cabang Tanjung Redeb kepada Sdr. Hudiono, Nomor : TRB/5/017/R, tertanggal 19 Januari 2012, Perihal : Pemberitahuan Lelang Eksekusi HakTanggungan ;Foto copy sesuai dengan copynya surat dari PT.
191 — 99
UTAMA;melawanKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SAMARINDA;
Suprapto, Kompleks RukoCentury, No. 7, Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 27 November 2013.selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) SAMARINDA, berkedudukan di Jln. Yos SudarsoNo.157 Samarinda:Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1. Ferryanto Budi Rahardjo,S.Sos., Kepala Seksi Hukum danInformasi KPKNL Samarinda ;2. Daneb Pebriyanto, S.H., Pelaksana pada Seksi HI KPKNLSamarinda ;3.
., Pelaksana pada Seksi PelayananLelang KPKNL Samarinda ;4.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Samarinda berupa Risalah Lelang, Nomor : 320/2013, Tanggal 25 November2013 ;.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Samarinda berupa Risalah Lelang, Nomor : 320/2013, Tanggal25 November 2013;.
serta mengambil pelunasanpiutangnya dari hasil penjualan tersebut ;e Objek Lelang tersebut telah terbit Surat Keterangan Pendaftaran Tanah(SKPT) dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor : 1410/Ket64.72.IX/2013, tanggal 17 September 2013, dan juga pihak pemohonlelang (PT.BCA Tbk.) telah melakukan Pengumuman Lelang melalui SuratKabar Harian Tribun Kaltim pada hari Senin tanggal 18 November 2013;e Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentangPetunjuk Pelakanaan Lelang, Kepala KPKNL
225 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) VS AMZAR ARLIZ;
364 — 123
Penggugat:-Tati HerawatiTergugat:-PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Muaro Sijunjung-Pimpinan Kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL), Padang
Pimpinan Kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL),beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79, Kelurahan Jati,Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II ;Selanjutnya Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Nomor.
lisan maupun secara tertulis;Bahwa perbuatan Tergugat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TokCabang Muaro Sijunjung memberikan kesempatan Penggugat untukmenjual sendiri dibawah pengawasan Tergugat obyek jaminan kredittersebut, menimbulkan kerugian pada Penggugat dan perbuatan yangakan dilakukan tergugat melelang menjual jaminan kredit tersebutkepada pihak lain melalui lelang yang dilakukan tergugat Il yang denganharga tidak semestinya dapat di kualifikasikan pada perbuatan melawanhukum;Bahwa surat KPKNL
yang dilakukanoleh Tergugat merupakan dalil yang tidak berdasar hukum samasekali dan sangat mengadangada;18.Bahwa mengingat dana yang dipergunakan oleh Tergugat merupakan dana masyarakat yang harus dikembalikan sesuai denganperjanjian, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis apabila Tergugat menuntut pelunasan hutang tersebut dari penjualan agunan kredit milikPenggugat (termasuk objek sengketa);19.Bahwa dalam rangka melaksanakan hak Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan kepada KPKNL
Kemudian berdasarpenetapan hari dan tanggal lelang oleh KPKNL Padang, Tergugat telah menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan lelang kepadaPenggugat (debitur) dan melakukan Pengumuman Lelang melalui BRIKantor Cabang Sijunjung ;20.Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat poin 9 yangmengatakan tidak pernah diberikan salinan Perjanjian Kredit.Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Mrj21Perjanjian Kredit antara Tergugat dan Tati Herawati (Penggugat)dilakukan dihadapan Pejabat Publik Notaris
Bahwa sesuai dengan surat pernyataan Tergugat tanggal 1September 2016, Tergugat menyatakan bahwa obyek lelangyang akan dilelang tidak dalam sengketa, Tergugat juga akanmelepaskan Hak Tanggungan yang membebani obyek HakTanggungan apabila laku terjual melalui lelang dan Tergugat jugaakan membebaskan Pejabat lelang dan KPKNL Padang apabila dikemudian hari terdapat gugat perdata atas pelaksanaan lelangdimaksud;.
227 — 567 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUKHI VS PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV, KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV
PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV,berkedudukan di Jalan Prapatan No.10, Jakarta Pusat;ll.
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL) JAKARTA IV, berkedudukan diJalan Prapatan No.10, Jakarta Pusat;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugatsekarang Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat/Para Terbanding dimukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya
266 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
HENDRA LIEM VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAMUJU;;
182 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR., II. H. WALINONO;;
423 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUJI WIDODO, SH VS PEJABAT LELANG KELAS I KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR;
., kKewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Tamansari Puri Bali Blok A3 Nomor 2, KelurahanCurug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, pekerjaanAdvokat;Pemohon Kasasi;LawanPEJABAT LELANG KELAS KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BOGOR,tempat kedudukan di Jalan Veteran Nomor 45 Bogor, JawaBarat;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Alamsyah, jabatan KepalaSeksi Hukum pada Bidang Kepatuhan Internal HukumInformasi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Menyatakan batal atau tidak sah dengan dikeluarkannya SuratKeputusan Risalah Lelang Nomor 627/32/2019 pada tanggal 24 April2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang Kelas KPKNL (KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Bogor yang berkedudukan diHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 459 K/TUN/2020Jalan Veteran Nomor 45 Bogor, Jawa Barat, April M. Hutabarat, S.E.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Risalan Lelang Nomor627/32/2019 pada tanggal 24 April 2019 yang ditandatangani olehPejabat Lelang Kelas KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang) Bogor yang berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 45 Bogor,Jawa Barat, April M.
karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima padatanggal 2 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar: Membatalkan Putusan Perkara Nomor 96/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal23 April 2020;Mengadili Sendiri: Menerima Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat; Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Termohon Kasasi ataskeputusan Risalah Lelang tanggal 24 April 2019 di Kantor KPKNL
Veteran Nomor 45, karena terdapat cacat prosedur yang telahdilakukan oleh Pemohon Lelang dalam hal pengumuman lelang yangtelah mencantumkan bukan foto objek lelang yang sebenarnya dalampengumuman info Lelang Bank BRI (Pemohon Lelang) dan telahmelanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Pasal54 tentang pengumuman lelang yang telah dilakukan lebih dari 2 (dua)kali oleh Pemohon Lelang; Mewajibkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut keputusanRisalah Lelang tanggal 24 April 2019 di Kantor KPKNL
197 — 100
- RONNY FOEK melawan- KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KUPANG- PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG ENDE
KEPALA KANTOR PELAYANANKEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KUPANG beralamat diGedung Keuangan Negara (GKN) Lantai IV Jalan Frans Seda, Kota Kupang,yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.2. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK PUSAT JAKARTA,Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTORWILAYAH DENPASAR, Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA(PERSERO) TBK.
secara lisan kepada Tergugat II agar dapat diberikan keringanandengan cara penundaan pembayaran pinjaman ;Bahwa permohonan Penggugat seperti tersebut di atas ditolak oleh Tergugat IIsehingga terjadi kredit macet yaitu Penggugat tidak mampu lagi untukmembayar angsuran kredit kepada Tergugat Il sehingga Tergugat II langsungmemberikan teguran serta melimpahkan penyelesaian kredit melalui PanitiaUrusan Piutang Negara (PUPN) Kupang yang sekarang berubah menjadiKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL
yang dibebankan danharus dibayar Penggugat sebesar Rp.780.936.605, (Tujuh Ratus DelapanPuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Rupiah)seperti tersebut di atas merupakan jumlah piutang yang ditentukan secarasepihak oleh Tergugat dan karenanya telah melakukan Perbuatan MelawanHukum ;Bahwa walaupun demikian Penggugat tetap beritikad baik untuk menyelesaikanhutang Penggugat dengan cara mencicil angsuran kredit tersebut di atas melaluiKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL
KPKNL agar menghentikan sementara semua kegiatan pengurusan piutangNegara yang bersifat eksekusi maupun non eksekusi atas piutang yangberasal dari BUMD/BUMN sampai ada ketentuan lebih lanjut;Bahwa maksud dan tujuan dari surat edaran adalah untuk memberikanpenegasan kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL untukmenghentikan tahapan pengurusan piutang Negara.
Dan terhadap Surat Edaranyang telah dikeluarkan, KPKNL Kupang telah mengeluarkan Surat PernyataanPembatalan Lelang atas objek a quo sehingga terhadap maksud dalilPenggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum tidak terpenuhi;Bahwa menurut ilmu hukum dan yurisprudensi, untuk menentukan seseorangtelah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ada dalamketentuan Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata, haruslahmemenuhi salah satu kriteria di bawah ini, yaitu :
436 — 218 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA., II. OEI HANDOKO PRASETIYO IR;
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURAKARTA,tempat kedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor141, Surakarta, Jawa Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Edi Muwasin, S.H.,jabatan Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU01/WKN.09/KNL.02/2019, tanggal 01 Maret 2019:ll. OE!
Dalam Penundaan: Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat; Mewajibkan Tergugat menunda tindak lanjut pelaksanaan keputusantata usaha negara yang merupakan objek sengketa berupa RisalahLelang Nomor 675/38/2018 yang diterbitkan oleh Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tanggal30 Oktober 2018, selama pemeriksaan perkara berlangsung sampaiada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1.
Mengadili sendiri gugatan terhadap keputusan tata usaha negara berupaSurat Hasil Pelaksanaan Lelang yang diterbitkan oleh Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta tanpa nomor tanggalHalaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 216 K/TUN/202030 Oktober 2018 berikut dengan Risalah Lelang Nomor 675/38/2018,tanggal 30 Oktober 2018;5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biayaperkara ini pada keseluruhan tingkatan;6.
447 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR., II. JONNY JAURY;
- DARIUS KAMALA KUSWANTO
Turut Tergugat/Terbanding:
- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL AMBON
- BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA AMBON
- ROSDIANA, SH
159 — 77
BANK MANDIRI PERSERO TBK BBF AMBON PANTAI MARDIKA
- DARIUS KAMALA KUSWANTO
Turut Tergugat/Terbanding:
- KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL AMBON
- BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA AMBON
- ROSDIANA, SHPATTY No. 43 RT.004/RW.001 Kelurahan HonipopuKecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT II/TERBANDING II ;PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG(KPKNL) Ambon, berkantor dan berkedudukan hukum di Jl.Raya Pattimura No. 18 Gedung Keuangan Negara Lt.IVAmbon 97124, Kota Pos 1023 Kota Ambon.
berikut :Bahwa pemohon Lelang Eksekusi (Bank) mengajukan permohonanmelalui Kepaniteraan Pengadilan ;Bahwa kemudian Pengadilan menerbitkan Surat Anmaning (Peringatankepada debitur) sebanyak 2 (dua) kali untuk diberi kesempatanmelakukan pelunasan pinjaman kepada bank;Bahwa apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya meskipunsudah diperingati (anmaning) maka selanjutnya Pengadilan meletakkansita jaminan terhadap objek lelang lalu meneruskan prosesnya sampaidilakukannya Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL
105 — 39
tanggung jawab BadanLelang Negara (KPKNL).5.
Tergugat telah menyerahkan barangagunan kepada KPKNL, keputusan untuk melakukanpelelangan merupakan kewenangan penuh Kepala KPKNL.Kepala KPKNL merupakan pejabat Tata Usaha Negara danKeputusan untuk melaksanakan lelang adalah KeputusanPejabat Tata Usaha Negara, sehingga menilai sah/ tidaknyadilakukan pelelangan, merupakan kewenangan PengadilanTata Usaha Negara.6.
Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II telah salahalamat (error inpersona), karena hanya menyebutkan Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kupang sebagai Tergugat II.3.2.
Bahwa KPKNL Kupang merupakan salah satu kantor vertikal PemerintahRepublik Indonesia Cq Kementerian keuangan Cq Direktorat JenderalKekayaan Republik Negara , Cq Kantor Wilayah Direktorat JenderalKekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara Cq Kantor Pelayanan kekayaanNegara dan lelang yang salah satu tugas dan wewenang yang diberikanadalah memberkan pelayanan lelang, sehingga KPKNL Kupang dalampelaksanaan tugasnya bukanlah bertindak sendiritetapi merupakankepanjangan tangan Pemerintah Republik Indonesia
Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Kupang, oleh karena itu gugatan Penggugat telahsalah alamat dan cacat formal, sehingga tidak dapat diterima khususnyaterhadap Tergugat Il.4. Eksepsi Obscuur Libel4.1.Bahwa Gugatan Penggugat dalam posita gugatannya nomor 9 menyatakanbahwapenggugat.
446 — 275 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG II., II. PT. SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA., III. PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL, TBK;
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG Il,tempat kedudukan di Jalan Taman Makam PahlawanTaruna, Suka Asih, Kota Tangerang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Novvy Setiadi, jabatanKepala Seksi Hukum dan Informasi, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU01/WKN.06/KNL.03/2020, tanggal 20 Januari 2020;ll.
386 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARNAG., 2. KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA (KOSPIN JASA) Diwakili Oleh H.M. ANDT ARSIAN DJUNAID, S.E., DKK;
., dan Rekan, beralamat di Kudus dandomisili elektronik: lawfirm.jamaah@gmail.com, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 019 SK/ADVMu/III/2021, tanggal21 Maret 2021;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG (KPKNL), tempat kedudukan di JalanImam Bonjol, Nomor 1 D GKN II Lt. 4, Semarang;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Kamidi, S.H., jabatanKepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Semarang,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor SKU01/WKN.09/KNL.01/2020, tanggal
Putusan Nomor 314 K/TUN/20212) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m%, terletak diDesa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Semarang;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Risalah Lelang Nomor 248/37/2020 tanggal 19 Maret 2020 terhadap Pelaksanaan Lelang atas:1) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00563 atas
nama Ani Isteri Harsono, luas 84 m*, terletak diDesa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;2) Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m7, terletak diDesa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Semarang;Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat
37/2020Atau:tanggal 19 Maret 2020 terhadap Pelaksanaan Lelang atas:1) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00563 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 84 m, terletak diDesa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;2) Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 00562 atas nama Ani Isteri Harsono, luas 112 m, terletakdi Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL
ArifGunawan, S.E., Pimpinan Cabang Koperasi Simpan Pinjam Jasa Pati(Tergugat II Intervensi 1) berdasarkan Surat Kuasa bertindak untuk danatas nama Koperasi Simpan Pinjam Jasa melaksanakan penjualansecara lelang dengan perantara KPKNL Semarang terhadap barangjaminan milik debitur/penanggung hutang atas nama Hasono(Penggugat) atas tanah dan bangunan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor429 dan Nomor 556; Bahwa secara formal objek sengketa merupakan suatu berita acara yangdibuat berdasarkan norma hukum perdata
56 — 19
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar (KPKNL-Makassar) 3. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar4. Evy Makalew
129 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO VS HARJO SUWITO NASUN, dkk.;
100 — 0
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG SENGKANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) H. MISBAHUDDIN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN WAJO