Ditemukan 329011 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Perjanjian
Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 159 / PDT / 2016 / PT.SMR Tanggal 12 Januari 2017 — Drs. INDRA SYAMSU NASUTION Ketua Pengurus Koperasi Perumahan HOP (KOPERHOP). Berkedudukan di Jl. Masjid Al-Falah HOP I, Bontang Kalimantan Timur, dalam hal ini kuasanya 1) HARMAN THAMRIN, SH.MH,2) DAMAYANTI, SH, Advokat dan Konsultan Hukum HARMAN THAMRIN, SH.MH & PARTNERS LAW FIRM beralamat di Jl. Ahmad. Yani Gg. Selat Timor No.35 RT.3 Kel. Tanjung Laut Kec. Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 2 Mei 2016 dengan Legalisasi No. W18-U8/ 36/ HK.02.1/ V/ 2016/ PN. Btg Tertanggal 17 Mei 2016 semula disebut sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING ;
L A W A N :
KUDDING, Karyawan BUMN, Berkedudukan PC 4 No.219 Komp PT. Badak NGL RT/RW. 002/- Kel. Satimpo Kec. Bontang Selatan Kota Bontang;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1) H.M. ZUCHLI IMRAN PUTRA, S.H., M.H, 2) ANDI KINANG, SH., 3) AFRIADY PUTRA, S.H., S.Sos., 4) LINDA Y PUSPA, S.H., 5) ARMAN CHANDRA,S.H., 6) SUHARDI.S.H., 7) MUKLAS HANDOKO,S.H., 8). MASAGUS SS,S.H., 9). SANDI PUTRI A.U.S.H., 10) FERI.H,S.H., 11) PRAMUDYAJATITAMA,S.H., 12) TEUKU FAHRI V,S.H., 13) RAHMAT,S.H., dan 14). GUSTARIA NS,S.H., Advokat pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum BORNEO JUSTITIA & PARTNERS berkantor dan berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No.7 RT/RW. 05/- Kel. Gunung Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang 75311, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 020/ZIP_AA/IV/2016 Tertanggal 26 April 2016., semula disebut sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING ;
81 — 44
81 — 44
) tersebut dantetap mengacu pada ketentuan Pasal 9 ( Surat Perjanjian PinjamPakai Nomor : 133a/YLB/2014046 Tertanggal 16 Juni 2014 )perjanjian tersebut, yaitu perjanjian Pinjam Pakai tetap berlaku hingga15 Juni 2019 ; jika Tergugat TIDAK mengakui Perjanjian Pinjam Pakaidengan surat Nomor : 133a/YLB/2014046 Tertanggal 16 Juni 2014sehingga Perjanjian Pinjam Pakai Antara Penggugat dan TergugatBatal Demi HukumJika Peranjian Pinjam Pakai Nomor: 133a/YLB/2014046Tertanggal 16 Juni 2014 Batal Demi Hukum,
yang mendasar berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Pinjam Pakaitersebut.
Tergugat hanyamenyatakan tidak menyetujui penafsiran yang keliru dari Penggugat ataspelaksanaan Pasal 8 Perjanjian Pinjam Pakai tersebut, dan bahkanTergugat menjelaskan dengan tegas bahwa Perjanjian Pinjam Pakaitersebut tetap berlaku hingga tanggal 15 Juni 2019 sebagaimanatercantum dalam Pasal 9 Perjanjian Pinjam Pakai tersebut.
Pasal 1 ayat (4) Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi(SPMPKOP) Nomor:044/SPMKOP/KOPERHOP/XIV/2009 tanggal 16Desember 2009.
Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2015 tentang TataCara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan AktaJaminan Fidusia, yang mewajibkan adanya Perjanjian Pokok(Perjanjian Kredit), dan faktanya tidak ada perjanjian hanya suratpernyataan.7.
Putus : 21-03-2013 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 176/PDT.G/2013/PN.DPK Tanggal 21 Maret 2013 — SUPARWO VS YULIANTO SUTJIPTO
93 — 40
93 — 40
Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi Perjanjian Kesepakatan Bersama yang telah disepakati tersebut;2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng masing-masing setengah bagian membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)
SUTARNO, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.1, Tangerang untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT IV;KEPALA CABANG BANK BTN CABANG CIKOKOL TANGERANG, beralamat di JalanPerintis Kemerdekaan No.1, Tengerang, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT;Bahwa berdasarkan surat perjanjian Perdamaian tanggal 12 Pebruari 2013, kedua belah pihaksepakat mengakhiri sengketa dengan perdamaian dalam perkara perdata Gugatan Nomor 176/PDT.G/2012/PN.DPK. yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Pihak
Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan telah mencabut laporan kepada Kepolisian/Pidana danmenyatakan tidak akan menuntut kembali baik perobuatan perdata dan pidanaBahwa setelah Perjanjian perdamaian tersebut dibacakan dipersidangan serta diperlinatkankepada pihakpihak, maka kedua belah pihak membenarkannya dan menyetujuinyaKemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan Putusan sebagai berikut :PUTUSANPENGADILAN NEGERI DEPOK TERSEBUT;Setelah melihat, membaca dan memperhatikan persetujuan dari kedua
Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi Perjanjian Kesepakatan Bersamayang telah disepakati tersebut;2.
Putus : 27-09-2012 — Upload : 09-11-2012
Putusan PT DENPASAR Nomor 106/Pdt/2012/PT.Dps Tanggal 27 September 2012 — SNIJDER VASTGOED B.V. sebagai PEMBANDING ;
M E L A W A N :
1. CROWNMARK INTERNATIONAL LIMITED sebagai TERBANDING I
2. BALI PRESTIGIOUS PROPERTIES LIMITED sebagai TERBANDING II
3. NI GUSTI AYU KADE SERIARI sebagai TERBANDING III
4. I PUTU NGURAH ARYANA sebagai TURUT TERBANDING I
5. HANS WOHL sebagai TURUT TERBANDING II
87 — 40
87 — 40
Putus : 27-03-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/PDT/2018 Tanggal 27 Maret 2018 — PT. TOYOTA ASTRA FINANCE cq. PT. TOYOTA ASTRA FINANCE KOTA JAMBI, diwakili oleh National Recovery Deph. Head Tri Wahyudi VS DEDI BUDIANTO
174 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 98407414, tanggal 27Desember 2014 sah menurut hukum;3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untukmembayar ganti kerugian materil sebesar Ro356.616.000,00 (tiga ratuslima puluh enam juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dan kerugianHalaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 116 K/Pdt/2018.immateril sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untukmengurus biaya perkara ini.
Nomor 116 K/Pdt/2018.Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula KuasaPenggugat;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor75/Padt.G/2016/PN Jmb. tanggal 8 Desember 2016 yang dimohonkanbanding;Dengan Mengadili Sendiri:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi Tergugat dalam Konpensi;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konpensi untuk sebagian;Menyatakan pembayaran kredit atau cicilan sebanyak 14 (empat belas)kali terhitung sejak perjanjian ditanda tangani
tertanggal 27 Desember 2014;Memerintahkan Tergugat dalam konpensi menerima pembayaran kreditatau angsuran ke15 bulan Februari 2016;Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi selain dan selebihnya;Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensiuntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding ditetapbkan sejumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Dalam Rekonvensi:Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebagian;Menyatakan Perjanjian
Kasasi tidakmengajukan kontra memori kasasi;Mengenai alasanalasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 18 Agustus 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanTinggi Jambi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi ternyatatidak salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan dirinyadalam Perjanjian
Pembiayaan Nomor 98407414 tanggal 27 Desember2014 dan Penggugat selaku debitur telah wanprestasi dengan tidakmemenuhi cicilan ke 15 walaupun Tergugat selaku kreditur telahbeberapa kali memberi peringatan kepada Penggugat namun olehkarena Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi tidakmengajukan petitum pembatalan perjanjian a quo, maka perjanjiantersebut adalah sah dan kepada Penggugat dalam Konpensi dibebaniHalaman 6 dari 8 hal.
Putus : 16-12-2009 — Upload : 23-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/Pdt/2009 Tanggal 16 Desember 2009 — M. TOHA SUGIANTO, selaku Direktur CV. MITRA UTAMA ; PRESIDEN DIREKTUR PT. AICHIKIKI AUTOPARTS INDONESIA,DKK
71 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
sifatnya dengan suatu perjanjian.
perjanjian atau pun kontrakkerja.
Jika dasar hukum dan konsekwensi hukum dari surat penunjukan samadengan perjanjian timbal balik yang samasama melahirkan hak dankewajiban yang sama seperti pertimbangan hukum Judex Facty, berartitidak ada perbedaan antara surat penunjukan dengan perjanjian kontrakkerja atau perjanjian kerja, padahal faktanya berbeda seperti uraiandiatas..
Bahwa karena surat penunjukan merupakan perjanjian sepihaksedangkan perjanjian kerja merupakan perjanjian timbal balik, sehinggacara berakhirnya/ membatalkannya juga berbeda antara suratpenunjukan dengan perjanjian kerja atau kontrak kerja dimana untuksurat penunjukan berlaku pasal 1813 s/d 1816 KUH Perdata sedangkanuntuk perjanjian kerja berlaku ketentuan lain seperti pasal 1323 s/d 1327KUH Perdata;.
dicapai atas dasar kebebasanmenentukan kehendak".2.Bahwa perdamaian sama dengan putusan biasa yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, oleh karenanya terhadapperdamaian tidak ada upaya hukum berupa banding maupun kasasi olehkarena itu harus ada perjanjian damai secara tertulis dulu baru Hakimboleh memerintahkan pelaksanaan perjanjian damai tersebut dalamperkara aquo hal tersebut tidak terjadi;3.
Putus : 28-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 733 K/Pdt/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 — DIAN MAYA WAHYUNINGRUM VS DIREKTUR PT. OTO MULTY ARTHA, DK.
48 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
pinjaman yang diistilahkan PerjanjianPembiayaan Konsumen dengan Nomor CF2010801681 adalah formalitas/syarat Penggugat pinjam uang kepada Tergugat , maka penanda tanganantidak dilakukan dikantornya cukup di rumah Penggugat pada tanggal 28Nopember 2008, dan Penggugat baru mengetahui bila perjanjian yangditandatangani berhubungan hukum dengan Tergugat ;Bahwa setelah penanda tanganan perjanjian (posita 3) Penggugatmendapatkan uang pinjaman Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan jutarupiah) kontan dari
Bahwa dengan lunasnya pembayaran pembelian, BPKB mobil objekgugatan oleh Tergugat Il diberikan Penggugat dan oleh Penggugat BPKBdiserahkan kepada Tergugat lewat Andrian (posita 3 & 4) sebagai agunan,maka sejak pelunasan tanggal 2 Desember 2008 mobil objek gugatan sahmilik Penggugat dan perjanjian pembiayaan konsumen hanya mengaturkewajibankewajiban Penggugat, maka perjanjian yang ditandatanganibersama antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 28 Nopember2008 adalah cacat hukum dan tidak sah;8.
Bahwa dengan terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan cidera janji atauwanprestasi, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF2010801681 tertanggal 28 November 2008, Penggugat Rekonvensi dapatmenyatakan seluruh hutang yang belum dibayar menjadi jatuh tempo danharus segera dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dan apabila tidak dapatmelakukan pelunasan maka Penggugat Rekonvensi dapat melakukan,tindakan pengamanan atas objek perjanjian berdasarkan PerjanjianPembiayaan Konsumen Nomor CF2010801681
Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tidak melakukan pembayaran angsuransebagaimana telah diatur dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen NomorCF 2010801681 tertanggal 28 Nopember 2008 adalah perbuatan ciderajanji (wanprestasi);3.
Apalagi perjanjian pembiayaan tersebut belum jatuh tempo;3.
Putus : 18-02-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1583 K/Pdt/2010 Tanggal 18 Februari 2011 — CV. DEWI SAKTI ; DUA PUTRA PUSAT KOLAKA, dkk
37 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1583 K/Pdt/2010Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan persetujuan danperjanjian pemborongan (kontrak) pada tanggal 6 Oktober 2003 pada pekerjaanProyek Perhubungan dan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota (P2JKK) Lanjutantahun anggaran 2003 Kabupaten Kolaka dengan nomor Paket Kontrak001/04/74/P2JKK(L) APBD/X/2003 pada pekerjaan penimbunan badan jalan ruasTPFDermaga dengan nilai kontrak harga borongan Rp. 340.000.000, (tiga ratusempat puluh juta rupiah);Bahwa berdasarkan perjanjian pemborongan
Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Pemborongan Kontrakpekerjaan Penimbunan Badan Jalan Ruas TPlDermaga dan Surat PerintahMulai Kerja (GPMK) Nomor: 001/SPMK/P2JK(L)/2003 adalah sah menuruthukum;4. Menyatakan menurut hukum Tergugat melakukan wanprestasi karena tidakmerealisasikan pembayaran pekerjaan kepada Penggugat;5.
Kolaka berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 03/Pdt.G/2008/PN.kKlk, tanggal 4September 2008 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Gugatan Asal:1.2:7.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan menurut hukum Berita Acara Kesepakatan PembayaranPekerjaan Ruas TPlDermaga Proyek P2jKK (Lanjutan) TA 2002 adalah sahmenurut hukum;Menyatakan menurut hukum = Surat perjanjian
Putus : 11-06-2009 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2732K/PDT/2008 Tanggal 11 Juni 2009 — FITRIANA DWI HARTANT ; TITIK SUHARTIWI PRIONO ; PT. BPR. BHAKTI DAYA EKONOMI
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
utang piutang antara danditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan Nomor perjanjian :06020055/KStertanggal 4 Maret 2006, dan tercatat pada pembukuanHal. 2 dari 10 hal.
No.2732 K/Pdt/2008Penggugat dengan Nomor Rekening 4260224;Bahwa para Tergugat menandatangani Perjanjian Utang Piutang Nomor :06020055/KS tertanggal 4 Maret 2006 (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian)sebagai debitur oleh karenanya Para Tergugat merupakan satu kesatuan yangutuh dan tak terpisahkan, yang memiliki Kedudukan dan tanggung jawab yangsama untuk memenuhi isi Perjanjian;Bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian, Para Tergugat telah menerimapinjaman uang sebesar Rp.7.000.000, (tujun juta rupiah
) yang harusdikembalikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinyaPerjanjian;Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian, pinjaman yang diterima ParaTergugat dikenakan bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan menurun;Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perjanjian, Para Tergugat akan dikenakanbunga keterlambatan sebesar 10% per hari apabila Para Tergugat terlambatdalam melakukan pembayaran baik pokok maupun bunga;Bahwa brdasarkan Pasal 3 Perjanjian Para Tergugat wajib membayarlunas pinjamannya
dengan demikian ParaTergugat telah melakukan wanprestasi;Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Penggugat berhak untuksewaktuwaktu menghentikan Perjanjian dan meminta pelunasan denganseketika dan sekaligus sampai lunas atas pinjaman beserta bunga dan/ataudendanya apabila terjadi satu atau lebih kejadian sebagaimana tersebut dalamangka 1 sampai dengan 15 Pasal 6 Perjanjian ;Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian, Penggugat berhak untukmengambil tindakan yang dianggap perlu di antaranya, tapi tidak terbatas
perjanjian hutang piutang tertanggal 4Maret 2006;Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah wanprestasi;Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.9.400.000,Hal. 6 dari 10 hal.
Putus : 21-12-2010 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/PDT/2010 Tanggal 21 Desember 2010 — Ir. ABAS RIANTO
Melawan
Ir. BUDI SANTOSO ALI
102 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
, berdasarkansurat perjanjian perintah kerja untuk memborong pembangunan rumahmilik Penggugat, yang terletak di Perumahan Puri Sriwedari Blok OANo. 5 Cibubur.
perintah kerja dan perjanjian pelaksanaan(vide bukti P1) dan (vide bukti P2) di atas, telah dibuat sedemikianrupa guna memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana diaturdalam Pasal 1320 KUHPerdata, oleh karenanya berlaku sebagaiundangundang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat,sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata ;Bahwa dengan berjalannya waktu ternyata Tergugat tidakmemenuhi kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian tertanggal 2 Oktober 2006 untuk memenuhi
No. 1261 K/Pdt/2010Bahwa berdasarkan perjanjian tertanggal 2 Oktober 2006,Penggugat tidak akan membayarkan termin ke4 sebelum Tergugatmemenuhi komplainkomplain dari Penggugat sebagaimana tertuangdalam perjanjian.
P1 dan P2, P15, P16) ;Bahwa Penggugat menganggap Tergugat tidak memiliki itikadbaik dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian perintah kerja,Hal. 9 dari 32 hal.
Menyatakan perjanjian perintah kerja tanggal 18 Juni 2006, yangdibuat antara Penggugat dengan Tergugat, adalah sah menuruthukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak, sebagai undangundang.3. Menyatakan perjanjian yang dibuat tanggal 2 Oktober 2006 antaraPenggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan harusdilaksanakan oleh para pihak sebagai undangundang.4. Menyatakan sah dan berharga, tanda terima uang yang ditandatangani oleh Tergugat.5.
Putus : 08-10-2013 — Upload : 31-03-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 293/Pdt/2013/PT.Smg Tanggal 8 Oktober 2013 — LANGDALE PROFITS LIMITED melawan PT. GOLD COIN INDONESIA, dkk
166 — 116
166 — 116
Amandemen No.19Hal. 5 dari 9 Halaman Putusan No.293/PDT/2013/PT.SMG(vide bukti P2) yaitu The Hongkong and Shanghai Banking Limited (HSBC)berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang No.02 tanggal 13 Oktober 2003(bukti P3) dan kemudian Penggugat/ Pembanding/ Terbanding ditunjuksebagai agen fasilitas dan agen jaminan pada tanggal 24 mei 2006berdasarkan Surat Penunjukan Agen Fasilitas dan Agen Jaminan atasfasilitas kredit yang telah diberikan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding(IDEIKET P= 1D) 5 Sereerceser
ner erceeree eee reserr erence esaeraerei enietalen neee Perjanjian Pengalihnan Piutang No.02 tanggal 13 Oktober 2003 (bukti P3)tidak dilakukan di hadapan Notaris sehingga bukan merupakan akta otentikyang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1868 KUHPer )sehingga Perjanjian Pengalinan Piutang No.02 tanggal 13 Oktober 2003tersebut hanyalah akta dibawah tangan 5e Berdasarkan tata cara pengalihan dari hak dan kewajiban dari setiap krediturtelah diatur dalam sindikasi yaitu pada ketentuan 12.11
Putus : 04-11-2009 — Upload : 23-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 928 K/PDT/2009 Tanggal 4 Nopember 2009 — ZULKIPLI APANI ; KOSIM KOTAN
52 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jenderal Sudirman No. 40/349 Palembang, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan PengadilanNegeri Palembang pada pokoknya atas dalildalil :1.Bahwa pada tanggal, 3 Juni 2006 bertempat di Palembang antaraPenggugat dan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian
Bukti surat diberi tanda P.1.Bahwa sebagai jaminan penyelesaian perjanjian tersebut, Penggugattelan menyerahkan kepada Tergugat berupa Surat Bukti PemilikanKendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk ZEBRA dan uang sebanyak Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah).Bahwa setelah pekerjaan tersebut Penggugat kerjakan 60 % pembayaransecara termijn dari Tergugat mulai macet dengan berbagai alasan namunPenggugat tetap meneruskan pekerjaan tersebut hingga + 80%. AkanHal. 1 dari 14 hal. Put.
kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohonPengadilan Negeri Klas 1A Palembang agar terlebin dahulu meletakkan sitajaminan atas sebidangtanah berikut bangunan rumah/obyek sengketa danselanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikanputusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :IV.Kerugian Materiil :Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.Menyatakan Tergugat telan melakukan perbuatanmelanggar hukum.Menyatakan perjanjian
Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan renovasi rumah tempat tinggalmilik Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak lagidapat melaksanakan isi kontrak kerja yang telah disepakati antaraPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya ataskesepakatan bersama Penggugat Rekonvensi memutuskan kontrak kerjadengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Nopember 2006 sebelumberakhirnya perjanjian kontrak kerja pada tanggal 01 Desember 2006 ;3.
No. 928 K/Pdt/200912PERCERAIAN tetapi tentang Perjanjian Kontrak Kerja Renovasi Rumah milikTergugat yang terletak di JI. Mayor Salim Batubara Palembang.
Putus : 07-11-0006 — Upload : 27-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1811K/PDT/2002 Tanggal 7 Nopember 0006 — NICOLAS MOKOGINTA; MAXI MOKOGINTA; ADDIELEON LIM
245 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
245 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
gubal/kulit,tidak pecah, jenis kayu tiger mark dengan harga Rp. 27.000.000, (dua puluhtujuh juta rupiah) ;Bahwa pada hari itu juga Penggugat telah membayar uang muka 50%sesuai permintaan Tergugat dengan berjumlah Rp. 13.500.000, (tiga belasjuta lima ratus ribu rupiah) sisa 50% akan dibayar atau akan dilunasi olehPenggugat dengan jangka waktu 3 minggu setelah kayu tersebut itu ada, inisesuai Purchase Order yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak ;Bahwa kepada kedua belah pihak telah membuat perjanjian
No. 1811 K/Pdt/2002Bahwa menurut pasal 4 dari perjanjian tersebut berbunyi sebagaiberikut : Pihak kedua setuju untuk melaksanakan pembayaran kepada pihak pertamaatas pesanan barang dengan syarat pembayaran sebagai berikut : DowaPayment 50% dan sisa pembayaran 50% setelah barang tersebut selesaisebagaimana tercantum dalam Purchase Order ;Pihak kedua setuju untuk melaksanakan pembayaran kepada pihak pertamaatas pesanan barang melalui saksi ;Bahwa sampai pada harinya atau 3 minggu kemudian ternyata
Usman sebagaimana surat perjanjian jual beli/kontrak, adalahdisebabkan atas kegagalan kerja grader (penyeleksi kayu) yang ditugaskanoleh Sdr. Usman, kepada Sdr. Roby untuk menyeleksi kayu sesuai dengansyarat diinginkan dan lalu Sdr. Roby menyeleksi kayu di lokasitimbunan yang berada di Kecamatan Pinolosian dan mengangkutnya keSawmil milik Pemohon Kasasi/ Tergugat sebanyak + 20 m3 (dua truck)sekali pemuatan, namun setelah dipersiapbkan untuk di kirim ke Sar.Usman tibatiba Sdr.
Putus : 06-07-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2057 K/Pdt/2022 Tanggal 6 Juli 2022 — PT ADIG MANDIRI PRATAMA VS PT SARANA KALTENG VENTURA, dkk.
371 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
371 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 20-07-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 73/PDT.G/2016/PN RAP Tanggal 16 Februari 2017 — Perdata
- ARSENIUS PANJAITAN
Lawan
- BAHREN HARAHAP
- NURLELY
105 — 32
105 — 32
Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian antara Bahren Harahap/Tergugat I sebagai Pihak I (satu) dengan Arsenius Panjaitan/Penggugat sebagai Pihak II (dua) dengan Saksi-saksi Hazar Siregar, Ismail Gardus Lubis dan Sumihar J Panjaitan, yang diperbuat tertanggal 26 Maret 2016;3.
Surat Perjanjian, tertanggal 26 Maret 2016adalah dilakukan secara cacat hukum sebab Surat Perjanjian,tertanggal 26 Maret 2016 hanya berisi mengenai kewajiban/prestasiTergugat kepada Penggugat saja sedangkan Penggugat samasekali tidak disebutkan kewajibannya/pretasi yang mestidipenuhinya kepada Tergugat , sehingga Surat Perjanjian,tertanggal 26 Maret 2016 telah menggar asas hukum perjanjian, lagipula dibuatnya Surat Perjanjian, tertanggal 26 Maret 2016 tidak lainmerupakan siasat jahat Penggugat untuk
pada saat diberikan Sertifikat;Bahwa tentang perjanjian yang terakhir Saksi mengetahuinya;Bahwa isi perjanjian tersebut yaitu Tergugat (Bahren Harahap) maumencicilnya (bukti P9) diperlihatkan ;Bahwa perjanjian tersebut selalu dibuat dirumah Tergugat (BahrenHarahap);Bahwa yang berada dirumah tersebut pada saat dibuat perjanjian yaituSaksi, Ipar Saksi Halomoan Kuat Chan Pasaribu, orang tua SaksiArsenius Panjaitan dan Tergugat (Bahren Harahap dan TergugatllIstrinya );Bahwa tidak ada anggota TNI pada
Tidak adanya perjanjian yang konkrit dari dan antara Penggugatdengan Tergugat ;c.
Januari 2016 dan Surat Perjanjian tertanggal 26 Maret 2016, MajelisHakim dengan memperhatikan syaratsyarat sah nya suatu perjanjiansebagaimana diuraikan dalam pasal 1820 KUHPerdata, ternyata SuratHalaman 52.Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PNRapPerjanjian tertanggal ..... Januari 2016 dan Surat Perjanjian tertanggal 26Maret 2016 tersebut telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektifsuatu perjanjian, lebih lanjut Surat Perjanjian tertanggal .....
Januari 2016dan Surat Perjanjian tertanggal 26 Maret 2016 tidak bertentangan dengannorma, hak serta kewajiban pihak yang membuatnya, oleh karenanyaSurat Perjanjian tertanggal .....
Putus : 09-07-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 410 K/PDT/2012 Tanggal 9 Juli 2012 — Ny. Dra. Hj. UMI KULSUM, DKK vs. BUDIANTO PANGESTU, DK
128 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
seharga Rp. 118.250.000,;Bahwa sesuai dengan isi dalam perjanjian maka Penggugat sudahmelaksanakan kewajiban membayar tahap pertama sebesar Rp. 40.000.000dan kurangnya akan dilunasi pada tahap Il yang jatun pada tanggal 1 April2008;Bahwa pada prosesnya Tergugat mengingkari perjanjian di bawahtangan tersebut dengan cara tidak menyetujui harga jual yang telah disepakati,yang mana.
No. 410 K/Pdt/2012Bahwa kronologis yang demikian maka jelas Tergugat melakukanperbuatan ingkar janji atas perjanjian yang dibuat dengan Penggugat ;Bahwa Penggugat tetap ingin meneruskan perjanjian jual beli yang telahdibuat dengan Tergugat di bawah tangan a quo, akan tetapi tidak mau mengikutiharga baru yang tidak sesuai dengan perjanjian serta Penggugat tidak maumembayar denda yang timbul akibat penundaan yang dilakukan oleh Tergugatsendiri ;Bahwa untuk menjamin tanah dan pondasi yang sudah diberi
(Seratustiga puluh lima juta rupiah) ;Bahwa hasil kesepakatan pertemuan tanggal 9 November 2008 tersebutdi atas, kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kedua (Il) sebagaimanaSurat Perjanjian tanggal 11 November 2008 ;Bahwa kesepakatan Perjanjian kedua yang baru ditanda tangani olehPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tanggal 11 November2008 belum sempat dilaksanakan, Tergugat Rekonvensi pada tanggal 16November 2008 melakukan negosiasi lagi dengan memberikan penawaranharga sebesar Rp
Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi/ tidakmelaksanakan isi Surat perjanjian Jual Beli Pondasi atas tanah hak sewatanggal 1 Februari 2008 dan Perjanjian tanggal 11 November 2008 ;3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Pondasi atas tanah hak Sewatertanggal 1 Februari 2008 dan Perjanjian tanggal 11 November 2008antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi batal karenaTergugat Rekonvensi melakukan wanprestasi ;4.
No. 410 K/Pdt/2012Seharusnya dengan fakta dan bukti yang ada dalam persidanganmaka gugatan Penggugat dikabulkan dengan amar Putusannyasetidaktidaknya sbb :e Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;e Menyatakan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat denganTergugat tertanggal 01 Februari 2008 adalah sah menurut hukum;e Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melanjutkandan membuat serta menanda tangani perjanjian beli tanahtersebut dengan Penggugat sesuai isi perjanjian tertanggal
Putus : 19-08-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 969 K/Pdt/2013 Tanggal 19 Agustus 2013 — DANIEL TANTRA
Melawan
HERRY THIO
Dan
HANGKY RIBOWO,SH
118 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa segala upaya yang ditempuh Bapak Salim Lays sudah cukup namunlagilagi Tergugat tidak mempunyai itikad baik menyelesaikan masalah ini,sehingga akhirnya Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2006 menyampaikansurat perihal penyelesaian perjanjian jual beli kepada Tergugat, isi surattersebut intinya Penggugat meminta pelunasan Rp800.000.000,00 karenasudah 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya akta ikatan jual beli, Tergugatmasih belum menunaikan kewajibannya;.
kepada Turut Tergugat, semuatidak ada tanggapan sebagaimana mestinya;10.Bahwa sampai perkara diajukan gugatan di pengadilan karena Penggugatsudah mengalami kerugian yang besar karena sejak ikatan jual belliditandatangani tahun 2006, Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanahtersebut sebagaimana mutlak hak milik Penggugat;11.Bahwa sangat wajar Penggugat dalam gugatan ini menuntut keadilanmemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Perjanjian
Menyatakan menurut hukum (verklaard voor recht) Perjanjian TentangIkatan Jual Beli yang tertuang dalam Akta Nomor 36 tanggal 14 Februari2006, yang dibuat Hangky Ribowo,SH., Turut Tergugat adalah batal dantidak berlaku lagi;4. Menyatakan menurut hukum (verklaard voor recht) bahwa dua bidangtanah (persil) yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 1517/Damai, luas 1.024 m?dan Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Damai, luas 3.197 m?
Exceptio Non Adimpleti Contractus.Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita poin 1 bahwa telahterjadi perjanjian ikatan jual beli yang tertuang dalam Akta Nomor 36 tanggal14 Februari 2006, dibuat di hadapan Turut Tergugat.
Bahwa untuk memenuhi syarat formil tersebut antara positadengan petitum harus bersesuaian dan disyaratkan pula suatu posita harusmenjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatan;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat dalam posita hanya menguraikan dasarhukum dan peristiwa hukum mengenai perjanjian yang termuat dalam AktaNomor 36 tanggal 14 Februari 2006 namun Penggugat tidak menguraikandalam positanya dasar dan peristiwa hukum mengenai hak kepemilikantanah tersebut.
Putus : 25-09-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3059 K/Pdt/2012 Tanggal 25 September 2013 — NIZAM SALIM ; YAHYA MANSUR,dkk
56 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan sah perjanjian jual beli tanah kintal/pekaranganberdasarkan surat jual belinya bertanggal 8 April 1972 antara PenjualMansgjur bin Marzuk dengan Salim bin Hola selaku pihak Pembeli;4. Menyatakan bahwa Tergugat dan turut Tergugat dan turut tergugat IIserta turut Tergugat III telan melakukan perbuatan melawan hukum;5.
Menyatakan bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam perjanjian jualbeli bertanggal 8 April 1972 antara Mansjur bin Marzuk selaku penjualdengan Salim bin Hola selaku pembeli adalah sah tanah hak milikalmarhum Salim bin Hola yang secara otomatis beralih menjadi hakmilik para ahliwarisnya;6.
Putus : 17-11-2011 — Upload : 17-05-2015
Putusan PN TANGERANG Nomor 171/PDT.G/2011/PN.TNG Tanggal 17 Nopember 2011 —
132 — 40
132 — 40
Tergugat I dan Tergugat II padatanggal 1 Pebruari 2011 (P3)9 Bahwa isi surat perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II berbunyi101112Pihak Pertama ( Tergugat I ) telah memberikan seorang anak perempuan kepadapihak kedua ( Tergugat IT) untuk diasuh dan seterusnya.Bahwa perkawinan dibawah tangan yang dilakukan antara Penggugat danTergugat I tidak sesuai dengan undangundang perkawinan No.1 tahun 1974 sertamenurut hukum agama dengan demikian perkawinan antara Penggugat denganTergugat
I tidak sah menurut hukum positip.Bahwa menurut UU RI No tahun 1974 pasal 43 berbunyi sebagai berikut "anakyang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan Perdata denganibunya,oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak sahmenurut hukum positip, maka surat perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat IItidak sah dan batal demi hukum dengan demikan Tergugat II harusmengembalikan anak Penggugat kepada PenggugatBahwa menurut UU RI No.23 tahun 2003 tentang perlindungan anak
pada tanggal 01 Februari 2011 adalah perjanjian yang sahkarena adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II sebagai orang tuakandung dari anak tersebut kepada Tergugat II sebagai orang tua asuhsebagaimana tertera dalam perjanjian tersebut, sehingga sudah sepantasnya hakpengasuhan tetap berada pada Tergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat I tidak mampu mengurus anak dengan baik,bahkan seringkali anak tersebut sakit saat masih diasuh oleh Penggugat danTergugat I, berbeda halnya dengan saat ini
yang intinya menyatakan bahwaPenggugat dan Tergugat I menyerahkan anaknya kepada Tergugat II untuk dirawat dandiasuh hingga anak tersebut dewasa ;Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas bahwabenarpenggugat dan Tergugat I ada menyerahkan anak perempuannya kepada Tergugat II danuntuk itu dibuat surat perjanjian tanggal 1 Pebruari 2011 ;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penyerahan anakdengan dasar surat perjanjian tanggal Pebruari 2011 adalah sah dan sehingga
;Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas bahwa untuk kepentingan dankesejahteraan anak adalah lebih baik apabila anak tersebut dalam asuhan dan didikanorang tuanya dan juga anak bukanlah objek dari suatu perjanjian sehingga oleh karenanyamenurut Majelis tuntutan Penggugat agar anak tersebut diasuh dan dirawat kembali olehPenggugat selaku orang tuanya dapat dikabulkan dan menghukum Tergugat IT untuk anaktersebut kepada Penggugat selaku ibu kandungnya ;Menimbang bahwa tentang tuntutan agar perjanjian
Putus : 26-02-2018 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 K/Pdt/2018 Tanggal 26 Februari 2018 — ACHMAD FAUZAN H., VS PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk., berkedudukan di Jakarta cq. PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk. SENTRA KREDIT KECIL SEMARANG
274 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
274 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
belas (19122013) atas nama Achmad Fauzan H.dan istrinya Hajjah Siti Nur Kayati dan perubahan terakhir berdasarkanPersetujuan Perubahan Kredit (PPPK) Nomor (3) SMC/1/2013/223 tanggaldelapan belas Desember dua ribu empat belas (18122014) dan SuratKeputusan Kredit Nomor SMC/ADK/538/R, dengan jangka waktu 2 (duabelas) bulan sejak jatuh tempo kredit atau sejak tanggal enam belasDesember dua ribu lima belas (16122015) sampai dengan tanggal limabelas Desember dua ribu enam belas (15122016);Menyatakan Perjanjian
tanggal delapan belas Desember dua ribu empat belas(18122014) dan Surat Keputusan Kredit Nomor SMC/ADK/538/R,dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo kredit atausejak tanggal enam belas Desember dua ribu lima belas (16122015)sampai dengan tanggal lima belas Desember dua ribu enam belas (15122016) terbukti melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf d, Undang UndangRI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK),dinyatakan batal demi hukum;Memerintahkan Tergugat untuk membuat perjanjian
memberikan putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2017 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:;Menimbang, setelan meneliti memori kasasi tanggal 14 Agustus2017, kontra memori kasasi tanggal 30 Agustus 2017 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Semarang tidaksalah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Perjanjian
Bahwa dengan demikian istriPenggugat yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara a quo harusikut didudukkan sebagai pihak, paling tidak sebagai Turut Tergugat, karena dalilpokok Penggugat bahwa Perjanjian Kredit a quo merupakan standart contractyang dilarang oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen;Halaman 4 dari 6 hal. Put.
Putus : 09-02-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MAUMERE Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.MMR Tanggal 9 Februari 2012 — - SUWARNO GONI VS KARMILA LIMAN HEGE
117 — 49
117 — 49