Bahwa segala upaya yang ditempuh Bapak Salim Lays sudah cukup namunlagilagi Tergugat tidak mempunyai itikad baik menyelesaikan masalah ini,sehingga akhirnya Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2006 menyampaikansurat perihal penyelesaian perjanjian jual beli kepada Tergugat, isi surattersebut intinya Penggugat meminta pelunasan Rp800.000.000,00 karenasudah 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya akta ikatan jual beli, Tergugatmasih belum menunaikan kewajibannya;.

kepada Turut Tergugat, semuatidak ada tanggapan sebagaimana mestinya;10.Bahwa sampai perkara diajukan gugatan di pengadilan karena Penggugatsudah mengalami kerugian yang besar karena sejak ikatan jual belliditandatangani tahun 2006, Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanahtersebut sebagaimana mutlak hak milik Penggugat;11.Bahwa sangat wajar Penggugat dalam gugatan ini menuntut keadilanmemohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Perjanjian

Menyatakan menurut hukum (verklaard voor recht) Perjanjian TentangIkatan Jual Beli yang tertuang dalam Akta Nomor 36 tanggal 14 Februari2006, yang dibuat Hangky Ribowo,SH., Turut Tergugat adalah batal dantidak berlaku lagi;4. Menyatakan menurut hukum (verklaard voor recht) bahwa dua bidangtanah (persil) yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 1517/Damai, luas 1.024 m?dan Sertipikat Hak Milik Nomor 616/Damai, luas 3.197 m?

Exceptio Non Adimpleti Contractus.Bahwa sebagaimana dalil Penggugat dalam posita poin 1 bahwa telahterjadi perjanjian ikatan jual beli yang tertuang dalam Akta Nomor 36 tanggal14 Februari 2006, dibuat di hadapan Turut Tergugat.

Bahwa untuk memenuhi syarat formil tersebut antara positadengan petitum harus bersesuaian dan disyaratkan pula suatu posita harusmenjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang mendasari gugatan;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat dalam posita hanya menguraikan dasarhukum dan peristiwa hukum mengenai perjanjian yang termuat dalam AktaNomor 36 tanggal 14 Februari 2006 namun Penggugat tidak menguraikandalam positanya dasar dan peristiwa hukum mengenai hak kepemilikantanah tersebut.

perbuatanmelawan hukum bukan Wanprestasi, karena belum ada pembayaransama sekali, sebagaimana yang dijanjikan dalam surat perjanjiantertanggal 29 Juni 1993 ; e Bahwa dengan demikian Perbuatan Terbanding I/Tergugat ITerbanding Il/Tergugat If sekarang Para Terbanding dapatdikategorikan perbuatan melawan hukum karena salahnya yaitutelah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat Ikepada Para Penggugat/Para Pembanding dalam proses jual belibelum dibayar sebagaimana disepakati dalam surat perjanjian

(buktiP3) dan ternyata obyek sengketa dijual kepada Terbanding IH/Tergugat II cara jual beli semu, dengan demikian telah merugikanpihak lain dalam ini Para Pembanding ; Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat H/Terbanding I mengajukankontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa awal adanya hubungan hukum antara Pembanding I denganTerbanding I adalah adanya suatu persetujuan atau perjanjian dantelah disepakati kedua belah pihak yaitu antara Pembanding Idengan Terbanding I, dimana jual

No. 1583 K/Pdt/2010Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengadakan persetujuan danperjanjian pemborongan (kontrak) pada tanggal 6 Oktober 2003 pada pekerjaanProyek Perhubungan dan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota (P2JKK) Lanjutantahun anggaran 2003 Kabupaten Kolaka dengan nomor Paket Kontrak001/04/74/P2JKK(L) APBD/X/2003 pada pekerjaan penimbunan badan jalan ruasTPFDermaga dengan nilai kontrak harga borongan Rp. 340.000.000, (tiga ratusempat puluh juta rupiah);Bahwa berdasarkan perjanjian pemborongan

Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian Pemborongan Kontrakpekerjaan Penimbunan Badan Jalan Ruas TPlDermaga dan Surat PerintahMulai Kerja (GPMK) Nomor: 001/SPMK/P2JK(L)/2003 adalah sah menuruthukum;4. Menyatakan menurut hukum Tergugat melakukan wanprestasi karena tidakmerealisasikan pembayaran pekerjaan kepada Penggugat;5.

Kolaka berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telahmengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 03/Pdt.G/2008/PN.kKlk, tanggal 4September 2008 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Gugatan Asal:1.2:7.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan menurut hukum Berita Acara Kesepakatan PembayaranPekerjaan Ruas TPlDermaga Proyek P2jKK (Lanjutan) TA 2002 adalah sahmenurut hukum;Menyatakan menurut hukum = Surat perjanjian

) tersebut dantetap mengacu pada ketentuan Pasal 9 ( Surat Perjanjian PinjamPakai Nomor : 133a/YLB/2014046 Tertanggal 16 Juni 2014 )perjanjian tersebut, yaitu perjanjian Pinjam Pakai tetap berlaku hingga15 Juni 2019 ; jika Tergugat TIDAK mengakui Perjanjian Pinjam Pakaidengan surat Nomor : 133a/YLB/2014046 Tertanggal 16 Juni 2014sehingga Perjanjian Pinjam Pakai Antara Penggugat dan TergugatBatal Demi HukumJika Peranjian Pinjam Pakai Nomor: 133a/YLB/2014046Tertanggal 16 Juni 2014 Batal Demi Hukum,

yang mendasar berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Pinjam Pakaitersebut.

Tergugat hanyamenyatakan tidak menyetujui penafsiran yang keliru dari Penggugat ataspelaksanaan Pasal 8 Perjanjian Pinjam Pakai tersebut, dan bahkanTergugat menjelaskan dengan tegas bahwa Perjanjian Pinjam Pakaitersebut tetap berlaku hingga tanggal 15 Juni 2019 sebagaimanatercantum dalam Pasal 9 Perjanjian Pinjam Pakai tersebut.

Pasal 1 ayat (4) Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi(SPMPKOP) Nomor:044/SPMKOP/KOPERHOP/XIV/2009 tanggal 16Desember 2009.

Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2015 tentang TataCara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan AktaJaminan Fidusia, yang mewajibkan adanya Perjanjian Pokok(Perjanjian Kredit), dan faktanya tidak ada perjanjian hanya suratpernyataan.7.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT mengenai Wanprestasi ini didasarioleh Perjanjian Kerjasama dengan Akta No. 37 tanggal 22 Juli 2013dibuat oleh Notaris/PPAT Kota Bontang WINARTI WILAMI, SH.Bahwa pada halaman 5 dan 6 Akta tersebut menyebutkan ruanglingkup perjanjian yang tidak jelas yaitu berbunyi: Bahwa parapihak bermaksud untuk melakukan kerjasama dalampenyelesaiankasus sengketa, dengan ketentuanketentuansebagai berikut:, dst...dst..dst....Dari isi Akta perjanjian kerjasama dimaksud yang menjadipertanyaan

Dengan demikianPerjanjian Kerjasama dengan Akta No. 37 tanggal 22 Juli2013 dibuat oleh Notaris/PPAT Kota Bontang WINARTIWILAMI, SH tidak memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian angka 1 yaitu SyaratSubyektif maka perjanjian ini dapat dibatalkan.. Dikaitkan dengan pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnyaperjanjian angka 3 yang berbunyi, Suatu pokok Persoalantertentu (maksudnya adalah perjanjian tersebut harusmengenai obyek tertentu), nyatanyata tidak terpenuhi.

Hal ini sebagaicontoh: A menjual motor kepada B, namun hanya dibuatperjanjian jualbeli motor saja (nomor polisi, jenis motor,nomor rangka, nomor mesin, nomor BPKB, warna motor dlltidak dijelaskan didalam perjanjian), maka perjanjian tersebutbatal demi hukum; dan.

semula tidak pernahdilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatandimaksud.Bahwa selain dapat dibatalkan Perjanjian Kerjasama dengan AktaNo. 37 tanggal 22 Juli 2013 dibuat oleh Notaris/PPAT Kota BontangWINARTI WILAMI, SH ternyata batal demi hukum.Bahwa terhadap Perjanjian yang batal demi hukum tersebut tidakberlaku dan secara otomatis tidak dapatlagi diajukan sebagai dasarGugatan PENGGUGAT..

yang menjadi dasar gugatanPembanding semula Penggugat yaitu perjanjian Nomor : 37 tanggal 22 Juli 2016yang dibuat dahadapan WINARTI WILIAMI, SH.

SUBUKIPASARIBU) 7222222 n none nnn nnn nnn n en nn ence ensBahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UndangUndang No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia.Pasal 37 ayat (2)DALAM JANGKA WAKTU SELAMBATLAMBATNYA 60 (ENAM PULUH)HARI TERHITUNG SEJAK BERDIRINYA KANTOR PENDAFTARANFIDUSIA SEMUA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA HARUS SESUAIDENGAN KETENTUAN DALAM UNDANGUNDANGNOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.Pasal 37 Ayat (3)JIKA TIDAK DILAKUKAN PENYESUAIAN, MAKA PERJANJIANFIDUSIA TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN

Bank memiliki danmenerapkan pedoman perkreditan sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuanPasal8 ayat (2) UU perbankan Indonesia 1992/1998 lebih lanjut diatur denganSK direksi Bank Indonesia No. 27/162/KE/DIR yang menetapkan semua Bankumum untuk memiliki dan menerapkan Kebijaksanaan Perkreditan Bank KPB)dalam pelaksanaan kegiatan perkreditannya dan juga melampirkan PedomanPenyusunanKebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB).Namun faktanya Penggugat hanya mencantumkan dokumen azasNaturalia dalam Surat Perjanjian

Kredit Jangka Menengah/Panjang danmencatatnya dama pasal Pasal 6 Surat Perjanjian Kredit No.28/005/Kr Tol.28 Januari 1996 sebagai Agunan Utama dan Agunan Tambahan, bukanmerupakan Pengikatan Jaminan secara sempurna berdasarkan ketentuan9.Hukum Jaminan dan JAMINAN KREDIT PERBANKAN INDONESIA,sehingga kredit bank tersebut hanya merupakan KreditKonvensional bukan merupakan kredit Preferen;Bahwa, Penggugat sangat optimis akan gugatannya oleh karenanya telahselayaknya Tergugat dalam perkara ini dihukum

Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Pasar Tanah Abang)sesuai Perjanjian Kredit Jangka Menengah / Panjang No. 28/005/Krtanggal 28 Februari 1996;b. Bahwa tujuan pembiayaan kredit adalah untuk pembelian 1 (satu) unitexcavator dengan jangka waktu kredit 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulanyaitu sejak 28 Februari 1996 sampai tanggal 26 Mei 2005;4C. Bahwa jaminan atas fasilitas kredit tersebut adalah berupa 1 (satu)unit excavator milik CV.

Jayapura, padahal sampai dengan saat iniExcavator tersebut masih merupakan jaminan kredit Penggugat padaaBahwa Tergugat menolak posita gugatan butir 5, petitum gugatan butir 3dan petitum gugatan butir 4 yang pada intinya memohonkan agar jaminansebidang tanah dan bangunan sesuai SHGB No. 1873 atas nama H.Subuki Pasaribu tidak dapat dilakukan pengikatan jaminan dan memintaagar Tergugat menyerahkan SHGB No. 1873 kepada Penggugat, denganalasan sebagai berikut:Bahwa sesuai Pasal 6 tentang Jaminan dalam Perjanjian

Kredit Nomor 020/DKS/PK/2000 tanggal 8 Mei 2000; Perjanjian Kredit Nomor 086/PK/DKS/2000 tanggal 22 November2000; Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 14 Februari 2001; Perjanjian Kredit Nomor 34 tanggal 14 Februari 2001; Perjanjian Penyertaan Modal Sementara Nomor 35 tanggal 14 Februari2001.Menyatakan Perjanjian Induk Restrukturisasi Kredit Nomor 159 tanggal 27Desember 1999; Perjanjian Kredit Nomor 160 tanggal 12 Desember 1999;Perjanjian Penyertaan Modal Sementara Nomor 161 tanggal 27Desember 1999

; Perjanjian Kredit Nomor 020/DKS/PK/2000 tanggal 8Mei 2000; Perjanjian Kredit Nomor 086/PK/DKS/2000 tanggal 22November 2000; Perjanjian Kredit Nomor 33 tanggal 14 Februari 2001;Perjanjian Kredit Nomor 34 tanggal 14 Februari 2001; Perjanjian PenyertaanModal Sementara Nomor 35 tanggal 14 Februari 2001 adalah batal demihukum;Menyatakan Penyertaan Sementara Bank (PSB) PT.

Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 6 April 1993; PerjanjianKredit Nomor 29 tanggal 3 Mei 1995; Perjanjian Kredit Nomor 89, tanggal18 Maret 1996; Perjanjian Kredit Nomor 388 tanggal 30 Juli 1996;Perjanjian Penerbitan Standby Letter of Credit Nomor 242 dan Nomor243 tanggal 19 Desember 1996; Perjanjian Induk Restrukturisasi KreditNomor 159 tanggal 27 Desember 1999; dan Perjanjian Kredit Nomor 160tanggal 27 Desember 1996; Perjanjian Penyertaan Modal SementaraNomor 161 tanggal 27 Desember 1999

Menyatakan Perjanjian Induk Restrukturisasi Kredit Nomor 159tanggal 27 Desember 1999; Perjanjian Kredit Nomor 160 tanggal12 Desember 1999; Perjanjian Penyertaan Modal SementaraNomor 161 tanggal 27 Desember 1999; Perjanjian Kredit NomorHalaman 6 dari 13 hal. Put.

Nomor 472 K/Pdt/2019Kredit Nomor 29 tanggal 3 Mei 1995; Perjanjian Kredit Nomor 89 tanggal18 Maret 1996; Perjanjian Kredit Nomor 388 tanggal 30 Juli 1996;Perjanjian Penerbitan Standby Letter of Credit Nomor 242 dan Nomor243 tanggal 19 Desember 1996; Perjanjian Induk Restrukturisasi KreditNomor 159 tanggal 27 Desember 1999; dan Perjanjian Kredit Nomor 160tanggal 27 Desember 1996; Perjanjian Penyertaan Modal SementaraNomor 161 tanggal 27 Desember 1999 dan seluruh perubahanperubahan perjanjian serta

Amandemen No.19Hal. 5 dari 9 Halaman Putusan No.293/PDT/2013/PT.SMG(vide bukti P2) yaitu The Hongkong and Shanghai Banking Limited (HSBC)berdasarkan Perjanjian Pengalihan Piutang No.02 tanggal 13 Oktober 2003(bukti P3) dan kemudian Penggugat/ Pembanding/ Terbanding ditunjuksebagai agen fasilitas dan agen jaminan pada tanggal 24 mei 2006berdasarkan Surat Penunjukan Agen Fasilitas dan Agen Jaminan atasfasilitas kredit yang telah diberikan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding(IDEIKET P= 1D) 5 Sereerceser

ner erceeree eee reserr erence esaeraerei enietalen neee Perjanjian Pengalihnan Piutang No.02 tanggal 13 Oktober 2003 (bukti P3)tidak dilakukan di hadapan Notaris sehingga bukan merupakan akta otentikyang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1868 KUHPer )sehingga Perjanjian Pengalinan Piutang No.02 tanggal 13 Oktober 2003tersebut hanyalah akta dibawah tangan 5e Berdasarkan tata cara pengalihan dari hak dan kewajiban dari setiap krediturtelah diatur dalam sindikasi yaitu pada ketentuan 12.11

utang piutang antara danditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan Nomor perjanjian :06020055/KStertanggal 4 Maret 2006, dan tercatat pada pembukuanHal. 2 dari 10 hal.

No.2732 K/Pdt/2008Penggugat dengan Nomor Rekening 4260224;Bahwa para Tergugat menandatangani Perjanjian Utang Piutang Nomor :06020055/KS tertanggal 4 Maret 2006 (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian)sebagai debitur oleh karenanya Para Tergugat merupakan satu kesatuan yangutuh dan tak terpisahkan, yang memiliki Kedudukan dan tanggung jawab yangsama untuk memenuhi isi Perjanjian;Bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian, Para Tergugat telah menerimapinjaman uang sebesar Rp.7.000.000, (tujun juta rupiah

) yang harusdikembalikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinyaPerjanjian;Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian, pinjaman yang diterima ParaTergugat dikenakan bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan menurun;Bahwa berdasarkan Pasal 10 Perjanjian, Para Tergugat akan dikenakanbunga keterlambatan sebesar 10% per hari apabila Para Tergugat terlambatdalam melakukan pembayaran baik pokok maupun bunga;Bahwa brdasarkan Pasal 3 Perjanjian Para Tergugat wajib membayarlunas pinjamannya

dengan demikian ParaTergugat telah melakukan wanprestasi;Bahwa berdasarkan Pasal 6 Perjanjian Penggugat berhak untuksewaktuwaktu menghentikan Perjanjian dan meminta pelunasan denganseketika dan sekaligus sampai lunas atas pinjaman beserta bunga dan/ataudendanya apabila terjadi satu atau lebih kejadian sebagaimana tersebut dalamangka 1 sampai dengan 15 Pasal 6 Perjanjian ;Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian, Penggugat berhak untukmengambil tindakan yang dianggap perlu di antaranya, tapi tidak terbatas

perjanjian hutang piutang tertanggal 4Maret 2006;Menyatakan secara hukum bahwa Para Tergugat telah wanprestasi;Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.9.400.000,Hal. 6 dari 10 hal.

Kontrak atau perjanjian antara Badan Usaha Milik Negarasebagaimana dimaksud pada huruf a dan pihak lain tetap berlakusampai berakhirnya jangka waktu kontrak atau perjanjian yangbersangkutan. ;8. Selanjutnya, dalam Penjelasan Resmi Pasal 64 huruf (a) disebutkanbahwa :Huruf a :Badan Usaha Milik Negara selain Pertamina yang mempunyaikegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi antara lain adalah PTPerusahaan Gas Negara (Persero) yang dibentuk berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994. ;9.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 UndangUndang Migas tersebut,diatur dengan jelas bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara BadanUsaha Milik Negara yang bergerak di bidang usaha minyak dan gasbumi dengan pihak lainnya akan dijamin keberlakuannya sampaidengan jangka waktu perjanjian yang bersangkutan berakhir, dengansyarat bahwa perjanjian yang dimaksud memang sudah ada danberlaku. sebelum diberlakukannya UndangUndang Migas.

mengatur bahwa GTA hanya bisa dirubahberdasarkan adanya perjanjian tertulis yang dibuat oleh Para ihakdalam GTA ;10.

(vide Bukti P4) ;Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:23.1 Seluruh Perjanjian; Amandemen; Perbaikan dan Pelepasan ;(c) Perjanjian ini tidak boleh dimodifikasi, diubah, atau ditambah,kecuali melalui suatu kesepakatan tertulis yang ditandatanganioleh semua Pihak. ;(vide Bukti P4) ;8. Bahwa dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha NegaraTergugat yang mengesahkan Access Arrangement , maka berdasarkanPasal 64 UndangUndang Migas jo.

Pemerintahberdasarkan GTA telah memberikan komitmen pada pihak KontraktorPerjanjian Bagi Hasil (termasuk Penggugat) bahwa perjanjian yangditandatangani akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masaberlaku GTA di tahun 2023.

Nomor 1783 K/Pdt/201612.13.14.15.16.Tergugat telah mengingkari pelaksanaan perjanjian jual beli yang telahdisepakati;Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum di atas, jelas telah terjadiperjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata: Jual beli dianggap telah terjadiantara kedua belah pihak, segera setelahnya orangorang itu mencapaikesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itubelum diserahkan dan harganya

BATAM) dahulu Otorita Batam tertanggalsepuluh Maret dua ribu empat belas (10032014) yang dibuat antaraPenggugat dan Tergugat , adalah sah dan mengikat secara hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang tidak melaksanakan perjanjian jualbeli merupakan perbuatan Wanprestasi;Memerintahkan kepada Tergugat I, untuk tetap melanjutkan danmelaksankan perjanjian jual beli dinadapan Tergugat Il, dengan segeramenandatangani akta pengikatan jual beli yang dibuat di hadapan YondriDarto, S.H.

sebagaimanadiatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata maupun mengenai perjanjian jual belidengan uang muka ( vide pasal 1464 KUH Perdata);Bahwa berdasarkan fakta fakta dan bukti bukti persidangan telah puladiakui oleh Termohon Kasasi / Tergugat bahwa benar telah menerima uangpanjar pembayaran pembelian sebidang tanah objek perkara yangdiperjanjikan; Bahwa objek perjanjian jual beli yang dibuat Pemohon Kasasi /Penggugat dengan Termohon Kasasi / Tergugat adalah objek yang jelasyakni tanah seluas 54.314 m?

membuatnya;Bahwa dengan demikian perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi /Tergugat bukanlah merupakan suatubentuk perjanjian ataupun kesepakatan awal yang menyatakan langkahpencapaian saling pengerian antara kedua belah pihak (PreliminaryUnderstanding Of Parties) untuk melangkah kemudian padapenandatanganan suatu kontrak;Bahwa sejak awal antara Pemohon Kasasi / Penggugat dengan TermohonKasasi I/ Tergugat telah terjadi kesepakatan yang bentuknya bukan lagisebagai

putusanJudex Facti (Pengadilan Negeri Batam) tidak salah menerapkan hukum;Bahwa tidak terbukti telah terjadi perjanjian pengikatan jual beli lahanyang terletak di Dapur 12 seluas 54.314m?

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian antara Bahren Harahap/Tergugat I sebagai Pihak I (satu) dengan Arsenius Panjaitan/Penggugat sebagai Pihak II (dua) dengan Saksi-saksi Hazar Siregar, Ismail Gardus Lubis dan Sumihar J Panjaitan, yang diperbuat tertanggal 26 Maret 2016;3.

Surat Perjanjian, tertanggal 26 Maret 2016adalah dilakukan secara cacat hukum sebab Surat Perjanjian,tertanggal 26 Maret 2016 hanya berisi mengenai kewajiban/prestasiTergugat kepada Penggugat saja sedangkan Penggugat samasekali tidak disebutkan kewajibannya/pretasi yang mestidipenuhinya kepada Tergugat , sehingga Surat Perjanjian,tertanggal 26 Maret 2016 telah menggar asas hukum perjanjian, lagipula dibuatnya Surat Perjanjian, tertanggal 26 Maret 2016 tidak lainmerupakan siasat jahat Penggugat untuk

pada saat diberikan Sertifikat;Bahwa tentang perjanjian yang terakhir Saksi mengetahuinya;Bahwa isi perjanjian tersebut yaitu Tergugat (Bahren Harahap) maumencicilnya (bukti P9) diperlihatkan ;Bahwa perjanjian tersebut selalu dibuat dirumah Tergugat (BahrenHarahap);Bahwa yang berada dirumah tersebut pada saat dibuat perjanjian yaituSaksi, Ipar Saksi Halomoan Kuat Chan Pasaribu, orang tua SaksiArsenius Panjaitan dan Tergugat (Bahren Harahap dan TergugatllIstrinya );Bahwa tidak ada anggota TNI pada

Tidak adanya perjanjian yang konkrit dari dan antara Penggugatdengan Tergugat ;c.

Januari 2016 dan Surat Perjanjian tertanggal 26 Maret 2016, MajelisHakim dengan memperhatikan syaratsyarat sah nya suatu perjanjiansebagaimana diuraikan dalam pasal 1820 KUHPerdata, ternyata SuratHalaman 52.Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PNRapPerjanjian tertanggal ..... Januari 2016 dan Surat Perjanjian tertanggal 26Maret 2016 tersebut telah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektifsuatu perjanjian, lebih lanjut Surat Perjanjian tertanggal .....

Januari 2016dan Surat Perjanjian tertanggal 26 Maret 2016 tidak bertentangan dengannorma, hak serta kewajiban pihak yang membuatnya, oleh karenanyaSurat Perjanjian tertanggal .....

Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi Perjanjian Kesepakatan Bersama yang telah disepakati tersebut;2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I secara tanggung renteng masing-masing setengah bagian membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

SUTARNO, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No.1, Tangerang untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT IV;KEPALA CABANG BANK BTN CABANG CIKOKOL TANGERANG, beralamat di JalanPerintis Kemerdekaan No.1, Tengerang, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT;Bahwa berdasarkan surat perjanjian Perdamaian tanggal 12 Pebruari 2013, kedua belah pihaksepakat mengakhiri sengketa dengan perdamaian dalam perkara perdata Gugatan Nomor 176/PDT.G/2012/PN.DPK. yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Pihak

Bahwa PIHAK KEDUA menyatakan telah mencabut laporan kepada Kepolisian/Pidana danmenyatakan tidak akan menuntut kembali baik perobuatan perdata dan pidanaBahwa setelah Perjanjian perdamaian tersebut dibacakan dipersidangan serta diperlinatkankepada pihakpihak, maka kedua belah pihak membenarkannya dan menyetujuinyaKemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan Putusan sebagai berikut :PUTUSANPENGADILAN NEGERI DEPOK TERSEBUT;Setelah melihat, membaca dan memperhatikan persetujuan dari kedua

Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi Perjanjian Kesepakatan Bersamayang telah disepakati tersebut;2.

seharga Rp. 118.250.000,;Bahwa sesuai dengan isi dalam perjanjian maka Penggugat sudahmelaksanakan kewajiban membayar tahap pertama sebesar Rp. 40.000.000dan kurangnya akan dilunasi pada tahap Il yang jatun pada tanggal 1 April2008;Bahwa pada prosesnya Tergugat mengingkari perjanjian di bawahtangan tersebut dengan cara tidak menyetujui harga jual yang telah disepakati,yang mana.

No. 410 K/Pdt/2012Bahwa kronologis yang demikian maka jelas Tergugat melakukanperbuatan ingkar janji atas perjanjian yang dibuat dengan Penggugat ;Bahwa Penggugat tetap ingin meneruskan perjanjian jual beli yang telahdibuat dengan Tergugat di bawah tangan a quo, akan tetapi tidak mau mengikutiharga baru yang tidak sesuai dengan perjanjian serta Penggugat tidak maumembayar denda yang timbul akibat penundaan yang dilakukan oleh Tergugatsendiri ;Bahwa untuk menjamin tanah dan pondasi yang sudah diberi

(Seratustiga puluh lima juta rupiah) ;Bahwa hasil kesepakatan pertemuan tanggal 9 November 2008 tersebutdi atas, kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kedua (Il) sebagaimanaSurat Perjanjian tanggal 11 November 2008 ;Bahwa kesepakatan Perjanjian kedua yang baru ditanda tangani olehPenggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tanggal 11 November2008 belum sempat dilaksanakan, Tergugat Rekonvensi pada tanggal 16November 2008 melakukan negosiasi lagi dengan memberikan penawaranharga sebesar Rp

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi/ tidakmelaksanakan isi Surat perjanjian Jual Beli Pondasi atas tanah hak sewatanggal 1 Februari 2008 dan Perjanjian tanggal 11 November 2008 ;3. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Pondasi atas tanah hak Sewatertanggal 1 Februari 2008 dan Perjanjian tanggal 11 November 2008antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi batal karenaTergugat Rekonvensi melakukan wanprestasi ;4.

No. 410 K/Pdt/2012Seharusnya dengan fakta dan bukti yang ada dalam persidanganmaka gugatan Penggugat dikabulkan dengan amar Putusannyasetidaktidaknya sbb :e Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;e Menyatakan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat denganTergugat tertanggal 01 Februari 2008 adalah sah menurut hukum;e Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melanjutkandan membuat serta menanda tangani perjanjian beli tanahtersebut dengan Penggugat sesuai isi perjanjian tertanggal

oleh Penggugat II, lalu tergugat I mengambil parang dan memotongmerusak lemari dengan menggunakan parang;Bahwa Penggugat I dan Penggugat II berceritra kepada saksi bahwa tanahyang sudah bersertifikat (tanah sengketa) yang mengatakan bahwa Tergugat Ihanya diberi kuasa untuk menjaga tanah saja;Bahwa sebelum ada keributan masalah tanah sengketa tahun 2014 dimanasebelumnya yang tinggal di tanah sengketa tersebut adalah Tergugat I dansaudarasaudaranya yaitu para Penggugat;Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian

Djami dimana aktajual beli tanah tersebut diatas materai enam ribu rupiah yang ditandatangani olehPenggugat I, tergugat I, Penggugat II, tergugat II, dan saksisaksi dalam proses jual belitanah tersebut.Menimbang, bahwa perjanjian jual beli tanah dengan Akta Jual Beli tanahNomor : 337/2012 tertanggal 20 desember 2012 sudah sesuai dengan ketentuan pasal 19Peraturan Penerintah nomor : 10 tahun 1961 yang berbunyi : setiap perjanjian yangbermaksud memindahkan hak atas tanah, harus dibuktikan dengan akta

PejabatPembuat Akta Tanah, dengan demikian jual beli tanah harus dilakukan dihadapanPPAT, sebagai bukti bahwa telah terjadi jual beli suatu hak atas tanah.Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 KUPerdata menentukan bahwa untuksahnya persetujuan/perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :1 Sepakat mereka yang mengikat diri2 Cakap untuk membuat perikatan3 Suatu hal tertentu4 Suatu sebab atau causa yang halalMenimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Akta Jual Beli TanahNomor : 337/2012 tertanggal 20 desember

gugatn Para Penggugat bahwa proses jual beliatas tanah sengketa dilakukan dengan etikad buruk oleh Tergugat I tidak ada buktibuktiyang mendukung dalildalil gugatan Para Penggugat tersebut, bagaimana Penggugat Isebagai lulusan sarjana Sl dan juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yangmempunyai pengalaman jika dibandingkan dengan Tergugat I bisa dikelabui olehTergugat I, demikian pula keterangan saksisaksi Para Penggugat yaitu Saksi MerryAlianse Ludji yang menerangkan bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian

jual beli atastanah sengketa, lalu Saksi Frits Oktofianus Haoeleba, SH yang menerangkan bahwa saksitidak tahu ada perjanjian jual beli atas tanah sengketa dan adanya akta jual beli.Manimbang, bahwa mengenai keadaan dan kondisi kesehatan Penggugat Ikarena stroke pada tahun 2014 pada saat pemaksaan pengambilan setifikat denganmerusak lemari milik Penggugat I yang dilakukan oleh Tergugat I, bukan pada prosesjual beli tanah pada tahun 2012 dimana pada tahun 2012 Penggugat I dalam keadaansehat jasmani

Menghukum ke dua belah pihak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat untuk mentaati isi Akte Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas ;2. Menghukum Pembanding semula Penggugat , dan Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00, (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng

., M.H.dengan Surat Kuasa tanggal 08 April 2016 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 11 April 2016,selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING semula TERGUGAT ;Yang menerangkan bahwa mereka bersedia mengakhiri persenketaanantara mereka sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Nomor :20/Pdt.G/2016/PN.Skh Jo Nomor : 88/PDT/2017/PT.SMG. dengan caraHalaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian.UNTUK DINASperdamaian seperti termuat dalam Akta Perjanjian Perdamaian tertanggal1

M.M., umur 54 tahun, pekerjaanSwasta, dengan alamat Dagen Rt.002/Rw.011, Kelurahan Dagen,Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar , selanjutnya disebutsebagai :PEMBANDING semula PENGGUGAT ;KARMINI MAHFUD, tempat/tanggal lahir Boyolali /16 Pebruari 1960, umur56 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Kartotiyasan Rt.005/Rw. 004,Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;Dengan ini telah mengadakan perjanjian perdamain untukmenyelesaikan perkara

Bahwa berikut tergugat berjanji akan membayar luas hutangnya kepadapenggugat, sebagaimana tenggang waktu yang di sepakati dan disetujuioleh masingmasing pihak , dengan syaratsyarat apabila jatuh tempo,tergugat tidak dapat merealisasikan pembayaran hutangnya maka pihaktergugat bersedia mneyerahkan tanah untuk dijual dan atau memilikisebagian tanah seluas 1000 m2 terdapat didalam SHM 169/Makamhaji,guna membayar hutangnya, dengan perjanjian lain yang disepakati dandisetujui bersama, selanjutnya sisa

2006 ;Kemudian akan menandatangani segalasurat yang berhubungandengan peningkatan hak atas tanah 1000 m2 terdapat didalam SHM169/Makamhaji di Instansi ysng berwenang ;Seterusnya apabila ada surat, akte apapun yang lahir karenakekhilafan maupun kekeliruan dianggap cacatdan bertentangandengan surat pernyataan penambahan Agunan/Jaminan tanggal 02Maret 2006 maka tergugat berjanji dengan melakukan perbuatanhukum membatal surat dan akte baik secara langsung ataupunkepada yang berwenang ;Bahwa dalam akte perjanjian

perdamaian ini maka sudahmerupakan hukum dan wajib dipatuhi oleh kedua belah ;Demikianlah Surat/ Akte Perjanjian Perdamaian (akte vendading) ini dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua dalam rangkap 2(dua) yang sama bunyinya dan kekuatan hukumnya, sudah ditandatangani masingmasing pihak selanjutnya kedua belah pihak memohonsudi kiranya Pengadilan Tinggi Semarang berkenan agar akte perjanjianperdamaian ini diputus ;Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian.UNTUK DINASSetelah Akte Perjanjian Perdamaian

Menyatakan sah perjanjian jual beli tanah kintal/pekaranganberdasarkan surat jual belinya bertanggal 8 April 1972 antara PenjualMansgjur bin Marzuk dengan Salim bin Hola selaku pihak Pembeli;4. Menyatakan bahwa Tergugat dan turut Tergugat dan turut tergugat IIserta turut Tergugat III telan melakukan perbuatan melawan hukum;5.

Menyatakan bahwa tanah sebagaimana tersebut dalam perjanjian jualbeli bertanggal 8 April 1972 antara Mansjur bin Marzuk selaku penjualdengan Salim bin Hola selaku pembeli adalah sah tanah hak milikalmarhum Salim bin Hola yang secara otomatis beralih menjadi hakmilik para ahliwarisnya;6.