Ditemukan 358937 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Lembaga pembiayaan ekspor
Lembaga pembiayaan ekspor indonesia
Lembaga pendidikan tanpa ijin
Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan;
Pelanggaran hak ekonomi
Lembaga penyiaran
Pembajakan
Perizinan usaha
Berbasis resiko
Lembaga oss
Pihak ketiga yang berkepentingan
Permohonan praperadilan
Lembaga swadaya masyarakat
Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia
Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
Putus : 26-09-2016 — Upload : 06-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 26 September 2016 — YAYASAN GRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASA INTERNASIONAL) VS ABDUL LATIF
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN GRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASA INTERNASIONAL) tersebut;
YAYASAN GRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASA INTERNASIONAL) VS ABDUL LATIF
Pekerja/ouruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungankerja kepada lembaga perselisihan hubungan industrial dalam halpengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:2.
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003, Upah Termohon Kasasi bulan November 2014disamping itu masa kerja Termohon Kasasi sudah 22 (dua puluh dua) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyatabahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: Yayasan Grahamas Sejahtera/Elokuensi (Lembaga
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASANGRAHAMAS SEJAHTERA/ELOKUENSI (LEMBAGA BAHASAINTERNASIONAL) tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh Dr. H.Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., danH.Buyung Marizal, S.H.
Register : 07-10-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 595/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 13 Desember 2016 —
75 — 50
75 — 50
PT.BANK MEGA SYARIAH >< DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA
BANK MEGA SYARIAH, beralamat di Menara Mega Syariah Jalan HR.Rasuna Said Kaviing 19 A Jakarta, Selanjutnya disebutPEMBANDING semula TERGUGAT;MelawanDANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN BUMI PUTERA, beralamat di WismaBumiputera, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 75 Jakarta Selatan,yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: ARIE SUTIYONO, SH.,SE.MM, AAW, AAK, CFP., FEBBY GHULAM NAJMUDDWNN, SH.
Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Dana Pensiun LembagaKetentuan Perundangundangan yang berlaku di Indonesia; Bahwasebagaimana ketentuan Peraturan Dana Pensiun Lembaga KeuanganHal 1 Putusan No.595/PDT/2016/PT.DKIBumiputera vide Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP775/KM.10/2012 sebagaimana tercantum dalam Berita Negara RI Nomor 20/DPtahun 2012 tambahan Berita Negara RI Nomor 15 tanggal 19 Februari2012, salah satu kekayaan Penggugat adalah hasil dari investasi;.
Putus : 20-05-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1859 K/Pdt/2012 Tanggal 20 Mei 2013 — YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEDESAAN (YAYASAN LPTP) VS SUGENG UTOMO
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PEDESAAN (YAYASAN LPTP) VS SUGENG UTOMO
PUTUSANNomor : 1859 K/Pdt/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGIPEDESAAN (YAYASAN LPTP), berkedudukan di Jalan RayaPalur KM 5 Tegal Asri, RT. 04, RW. 06, Desa Ngringo, KecamatanJaten, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberi kuasakepada ZAHRU ARQOM, SH.,MH..
pemilik atas obyek sengketa dansecara sah pula dalam pengusaannya;Bahwa halhal tersebut diatas dapat dilihat dalam pertimbangan hukumputusan Pengadilan Negeri Karanganyar No. 22/Pdt.G/2010/PN.Krayhalaman 17 dan 18, yang antara lain menyebutkan:Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P11 tersebut sertaketerangan para saksi, terungkap fakta hukum bahwa riwayat kepemilikandari tanah tersebut diatas adalah semula milik Sudiyono Tjokrosoemo, suamiTrisnaningsih yang telah dijual kepada Yayasan Lembaga
tidak dibantaholeh Para Tergugat dan II, bahkan telah diakuinya, yang mana pengakuantersebut merupakan bukti sempurna dan ternyata pula bersesuaian denganbukti P7 pada point f dan bersesuaian pula dengan bukti P6 pada point 1dan 2 serta bersesuian pula dengan bukti P8 pada point 1 ;Menimbang ternyata jual beli tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihakpenjual sebagai pihak yang paling berkompeten";Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa tanah tersebutdiatas adalah hak milik sah Yayasan Lembaga
No. 1859 K/Pdt/2012Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TEKNOLOGIPEDESAAN (YAYASAN LPTP) tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal
Register : 03-06-2022 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 07-03-2023
Putusan PN CIBINONG Nomor 174/Pdt.G/2022/PN Cbi Tanggal 6 Maret 2023 — Penggugat:
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
Elisabeth Setiabudi
191 — 31
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
Elisabeth Setiabudi
191 — 31
Penggugat:
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
Elisabeth Setiabudi
Register : 14-05-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2013 Tanggal 23 September 2013 — LEMBAGA PERBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI KECIL (DAKSINAPATI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
182 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
182 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA PERBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI KECIL (DAKSINAPATI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
Bahwa sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemohon memiliki1.tanggung jawab untuk berperan serta dibidang kehutanan sebagaimanayang diatur dalam Pasal 68 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan yang berbunyi: ( Bukti P4 );a. Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yangdihasilkan hutan;b.
Kerugian Pemohon; Tertutup kesempatan bagi Pemohon dalam berusaha di bidangpertambangan di kawasan hutan; Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) yang bertujuanuntuk mensinergikan potensi yang dimiliki dalam pemberdayaanmasyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriandibidang pendidikan, pertanian, perikanan, perkebunan,pertambangan, kehutanan dan kesehatan, dengan melakukankegiatankegiatan sebagai berikut : penelitian, penguasaan teknik,Halaman 12 dari 39 halaman.
Pemberdayaan MasyarakatEkonomi Kecil (DAKSINAPAT) (Bukti P 1b);Fotokopi Tanda Terima Akta Pendirian Yayasan Lembaga PemberdayaanMasyarakat Ekonomi Kecil (DAKSINAPATI) (Bukti P 1c);Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Repubrik Indonesia NomorP.14/Menhutll/2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriKehutanan Repubrik Indonesia Nomor P.18/Menhutll/2011 TentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Bukti P 2a);Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Repubrik Indonesia NomorP.18/Menhutll/2011 Tentang
Sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon pada permohonannya halaman10 bahwa status hukum Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM) yang mempunyai fungsi serta peran sebagai berikut:a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomianggota khususnya dan masyarakat umumnya serta untukmensejahterakan ekonomi dan sosial;b. Memperoleh perekonomian anggota khususnya dan masyarakat padaumumnya sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomiannasional:c.
Akta Nomor 23 tanggal 17Pebruari 2006 tentang Akta Pendirian Yayasan Lembaga PemberdayaanMasyarakat Ekonomi Kecil yang dibuat dihadapan Suhardi Hadi Santoso, S.H.Notaris di Jakarta (Akta Nomor 23) berikut aktaakta perubahannya, memilikitanggung jawab untuk berperan serta di bidang kehutanan sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 68 UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan;Halaman 38 dari 39 halaman.
Register : 02-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 264/G/2018/PTUN.JKT Tanggal 20 Maret 2019 — DARWIN MASRUL HARAHAP ; KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
283 — 182
283 — 182
DARWIN MASRUL HARAHAP ; KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
DARWIN MASRUL HARAHAP, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanMantan Pegawai Negeri Sipil Lembaga Penerbangan dan AntariksaNasional (LAPAN), Beralamat di Komplek Lembaga Penerbangan danAntariksa Nasional (LAPAN) Blok H4 No. 65, Pekayon, Pasar Rebo,dakalta TMU L~~~ nnn nn nnn nmin nnnSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING:MELAWANKEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,Berkedudukan di Jalan Pemuda Persil No. 1 Rawamangun, JakartaTimur.
Register : 17-07-2013 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Mlg. Tanggal 1 April 2014 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia VS PT. Bank Tabungan Negara,Tbk
63 — 18
63 — 18
Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia VS PT. Bank Tabungan Negara,Tbk
PUTUSANNo.157/Pdt.G/2013/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara :1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, beralamat diJl.Raya Wapoga 2 Perum Negujil Permai IIBunulrejo Blimbing Malang, dalam hal inidiwakili oleh pengurusnya Lukman HadiWijaya, Nanang Nelson, SH ;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Nurhiyah,S.Pd.i
legal Office Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia yang beralamatJalan Sultan Agung No.14 Kota Malang,berdasarkan surat kuasa yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal26 Februari 2013 ;Selanjutnya, disebut sebagai :PenggugatI ;2.
No.157/Pdt.G/2013/PN.Mlg,telah mengemukakanhalhal sebagai berikut :1) Bahwa lembaga Penggugat menerima pengaduan masyarakat padatanggal lima belas Juli dua ribu tiga belas (15072013) yang bernamaMurtini Setyawahyuni, alamat JI.
sebagaimana pasal 46 Ayat 1 huruf ( c ) UUPK yangberbunyi Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yangmemenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasandalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK(Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor :519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan StatusLembaga adalah Lembaga Swadaya Masyarakat telah memenuhiyang di persyaratkan Undang undang dan Peraturan Pemerintah danberlaku diseluruh Indonesia. sehingga
Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia, bukti diberi tanda P.I1 ;2.Foto copy Akta No.12 Pernyataan Keputusan Rapat Pendiri Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia, bukti diberi tanda P.I2 ;3.Foto copy Akta No.25 Pengangkatan Pengurus Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia, bukti diberi tanda P.I3 ;4.Foto copy Tanda Daftar Perlindungan Konsumen No.519/1175/35.73.311/2009, buktidiberi tanda P.I4 ;5.Foto copy Akta Perubahan No.43, bukti diberi tanda P.I 5 ;6.Asli Laporan Kegiatan
Putus : 30-03-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 258 K/Pdt./2015 Tanggal 30 Maret 2015 — LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK, dkk. vs PT. RAFI KAMAJAYA, dkk
126 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
LEMBAGA ADAT MENUNUK DESA MENUNUK, dkk. vs PT. RAFI KAMAJAYA, dkk
Nomor 258 K/Pat./2015posisinya menjadi hutan adat yang tetap dalam penguasaan lembaga adatsecara turuntemurun sampai sekarang(videbukti P.I.)
Oleh karena diantara Lembaga adat Desa Menunuk danPemerintahan Desa Menunuk berdasarkan historisnya merupakan satukesatuan yang tidak dapat dipisahkan maka aktifitasnya kedua lembaga inidalam pelayanan masyarakat, dibidang pemerintahan, kemasyarakatan danpelanggaranpelanggaran adat dan hak adat juga saling mengisi dan salingberdampingan. Peran dan fungsi lembaga adat dan Pemerintah Desa tidakdapat dipisahkan karena masyarakat Desa Menunuk juga masyarakat adatMenunuk pula.
Oleh karena itusegala hak Tergugat tersebut dapat dipenuhi tanpa cacat manakalaPenyerahan Lahan/tanah dari masyarakat/lembaga yang berhak tersebut telahdilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang tanpa cacat pula.
Subjek gugatan tidak jelas: Penggugat (Lembaga Adat Menunuk Desa Menunuk dan LembagaAdat Menunuk Kecamatan Belimbing) tidak jelas apakah LembagaAdat Dayak ataukah Lembaga Adat Melayu, serta tidak menjelaskanlandasan hukum Penggugat Lembaga Adat Menunuk Desa Menunukdan Lembaga Adat Menunuk Kecamatan Belimbing, mewakiliLembaga Adat, maka secara hukum Penggugat dan Penggugat IItidak berhak mewakili Lembaga Adat Menunuk Desa Menunuk danLembaga Adat Menunuk Kecamatan Belimbing; Penggugat Pemerintahan
Tidak jelasnya dasar hukum (rechts ground), dimana dalam positagugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas landasan hukumPenggugat Penggugat II mewakili lembaga adat dan lembaga adat apayang diwakilinya, serta dalam posita gugatan tidak menjelaskankedudukan/peranan Penggugat II dan Penggugat Ill, sehingga menjadipihak dalam perkara aquo;d. Tidak jelasnya objek sengketa yaitu: Batasbatas tanah tidak jelas; Letaknya tidak pasti; Ukuran yang disebutkan dalam gugatan tidak pasti;e.
Putus : 18-03-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 477 B/PK/PJK/2021 Tanggal 18 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK);
56 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (INDONESIA EXIMBANK);
Register : 13-01-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN MALANG Nomor 7/Pdt.G/2014/PN.Mlg. Tanggal 9 September 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA vs PT. BANK DANAMON Indonesia
60 — 18
60 — 18
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA vs PT. BANK DANAMON Indonesia
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1 LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIAdisingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum berkedudukan di KantorPusat Malang di Jl.
UUPK juga menerima kemungkinan proses beracarayang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legalStanding. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal denganhak gugat LSM (NGOs standing).
perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentukbadan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badanhukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) Nomor :519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malang dan Status Lembaga adalahLembaga Swadaya Masyarakat telah memenuhi yang di persyaratkan Undangundang dan Peraturan Pemerintah dan berlaku diseluruh Indonesia. sehinggadapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usaha yang di duga melanggarUndang
Bahwa sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Nasioanl Indonesia (LPKKNI)yang menerima pengaduan dari Penggugat II, seharusnya Penggugat I hanyabertindak sebagai kuasa hukum dari Penggugat II untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini, bukan menjadikan dirinya sebagai pihak dalam perkara ini.
kepada peradilan umum ; Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 46 tersebut, dapat disimpulkan bahwaLembaga Konsumen dapat bertindak sebagai Penggugat apabila mewakili sekelompokkonsumen, bukan mewakili pribadi, untuk menggugat Pelaku Usaha ; Menimbang, bahwa apabila lembaga perlindungan konsumen mewakili seseorangmaka lembaga konsumen tersebut sudah bertindak sebagai kuasa sehingga untukberacara di persidangan Pengadilan juga harus memenuhi syarat sebagai kuasa,sebagaimana ditentukan oleh peraturan
Register : 19-06-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN WONOSARI Nomor 17/PDT.G/2014/PN.WNO Tanggal 5 Februari 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA
x
PT, Bank Danamon Indonesia , Dkk
196 — 0
196 — 0
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIAxPT, Bank Danamon Indonesia , Dkk
Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia atau disingkat LPKNI adalah perseroan nomor : AHU04158.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan MHukumPerseroan Terbatas PT. Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia yaitu Menyetujui Perubahan Badan Hukum PT.
Klien aalah orang, badan hukum atau lembaga lain yangmenerima jasa hukum dari Advokat;c.
Bahwa dalam kaitan kegiatan perlindungan konsumen yang dapatdilakukan masyarakat adalah Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia terdapat beberapa ketentuan yaitu :a. UU Perlindungan Konsumen yang mengatur :i. Pasal 1 angka 9:"Lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat adalah lembaga nonpemerintah yangterdaftar dan diaki oleh Pemerintah yang mempunyaikegiatan menangani perlindungan konsumen;ii.
Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun,lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya;Pasal8 :Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalamPasal6, OJK mempunyai wewenang :a. Melaksanakan peraturan pelaksanaan Undangundang ini;b.
Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan olehpelaku di Lembaga Jasa Keuangan, dan;c.
Register : 25-11-2013 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 18-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 707/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 1 Juli 2014 — HARISH ARJANDAS TOLANI,dk
melawan
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS),dkk
103 — 45
103 — 45
HARISH ARJANDAS TOLANI,dkmelawanLEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS),dkk
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS), beralamat di Equity TowerLantai 20 dan 21, SCBD Lot 9, Jl.
PenjaminSimpanan (LPS) masuk dalam kategori tidak layak boyar dengan alasankarena nasabah menerima cash back dan menurut Lembaga PenjaminSimpanan (LPS) pemberian cash back kepada nasabah penyimpan dibank IF1 dapat dipersamakan dengan pemberian bunga kepada nasabahsehingga sebagai bunga yang diperhitungkan kepada nasabah".
Bank IFI (Dalam Likuidasi) adalah layak bayar oleh Lembaga PenjaminSimpanan sebagai pengambil alin dan likuidator PT.
Nasabah Penyimpanan merupakan pihak yang menyebabkan keadaanbank menjadi tidak sehat;Bahwa mencermati bukti Para Penggugat, maka seyogianya ParaPenggugat tidak masuk dalam kriteria Pasal 19 ayat (1) huruf b Undangundang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. ParaPenggugat bahkan sama sekali tidak mendapatkan keuntungansebagaimana yang diharapkan apalagi sebagai penyebab PT.
Penjamin Simpanan sesuaikewenangannya pada Pasal 6 ayat 2 UU No.24 Tahun 2004 yang dilakukanpada tanggal 17 April 2009 maka dinyatakan Pembubaran Badan Hukumdan juga sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Lembaga PenjaminSimpanan Nomor 2/PPS/2008 Tentang Likuidasi Bank Pasal 18 yang manatelah dirubah dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 /PLPS/2011 Tentang Likuidasi Bank Pasal 20 serta UndangUndang No. 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tim Likuidasi PT.Bank IFI (DL)dalam waktu
Putus : 14-11-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2760 K/Pdt/2016 Tanggal 14 Nopember 2016 — LENY RATNASARI vs LEMBAGA PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN GRESIK, dkk
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
LENY RATNASARI vs LEMBAGA PERTANAHAN KANTOR PERTANAHANKABUPATEN GRESIK, dkk
Register : 22-10-2010 — Putus : 20-01-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1851 K/Pdt/2010 Tanggal 20 Januari 2011 — RUDOLF HENNY SIMAUW vs LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) Passo, DKK
97 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUDOLF HENNY SIMAUW vs LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) Passo, DKK
LEMBAGA MUSYAWARAH DESA (LMD) Passo, beralamatdi Jalan Gang Raja, Desa Passo Kecamatan Teluk AmbonBaguala, Kota Ambon;2. PANITIA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKANKEPALA DESA PASSO, beralamat di Jalan Gang Raja,Depan SD , ll Desa Passo, Kecamatan Teluk AmbonBaguala, Kota Ambon;3. PEMERINTAH KOTA AMBON cq.
PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dan atau Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa haruslahberdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagaimana dikehendakiUndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo.Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa; Tergugat sebagai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) Passo danTergugat Il sebagai Panitia Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan KepalaDesa Passo, yang terbentuk berdasar Surat Keputusan Tergugat Ill No
Peraturan Tergugat Ill No.424 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan No. 207 tahun 2003tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa, adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukumkarena Tergugat sebagai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) danTergugat Il sebahagian besar adalah Anggota Musyawarah Desa (LMD)oleh UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo.Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, telahmenghapuskan Lembaga Musyawarah
, Tergugat tidak diberi kKewenangan apapun untukmembentuk/menunjuk Tergugat Il;Bahwa hal mana dapatlah dilihat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, yang menentukan bahwa"untuk pencalonan, pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa(BPD) membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari dan seterusnya;Bahwa dari fakta yang terbukti di persidangan ternyata bahwa Tergugat (Lembaga Musyawarah Desa) telah membentuk Tergugat Il (PanitiaPemilinan Kepala Desa) pada Lembaga
Musyawarah Desa sesuaiketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005bukan merupakan lembaga yang diberi wewenang untuk membentukpanitia pemilihan kepala desa, karena kewenangan untuk itu ada padalembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD);Bahwa oleh karena Tergugat Il (Panitia Pemilinan Kepala Desa) telahdibentuk oleh Lembaga Musyawarah Desa (LMD) bukan oleh BadanPermusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 47ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005,
Register : 05-08-2016 — Putus : 29-02-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN GRESIK Nomor 214/Pdt.P/2015/PN.Gsk Tanggal 29 Februari 2016 — LENY RATNASARI
terhadap
LEMBAGA PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK. Dkk
43 — 14
43 — 14
LENY RATNASARIterhadapLEMBAGA PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK. Dkk
Lembaga Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, beralamatdi jalan Raya Permata, Bunder, Desa Kembang,Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnyadisebut Termohon Keberatan I;2.
PelaksanaPengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atua PenilaiPublik;(2) Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasilpengadaan jasa penilai yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukantanah;Dengan demikian yang berhak menentukan besaran ganti rugi adalah JasaPenilai atau Penilai Publik yang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah,Hal. 5 dari 26 Penetapan Nomor 214/PDT.P/2015/PN.Gsk.bukan Lembaga
Petitum tidak boleh bersifat compositur atau ex aequo et bono;Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan aquo Pemohon Keberatantelah mengajukan permohonan keberatan dengan Lembaga Pertanahan KantorPertanahan Kabupaten Gresik sebagai Termohon Keberatan dan Pejabat PembuatKomitmen Palaksaan Jalan Nasional SadangGresikAteri Tengah Surabaya AteriTimur Surabaya sebagai Termohon Keberatan ll;Hal. 23 dari 26 Penetapan Nomor 214/PDT.P/2015/PN.Gsk.Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon Keberatanmemohon
Register : 11-12-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 169/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 20 Februari 2014 — PEMERINTAH KOTA BOGOR VS LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN BOGOR RAYA
81 — 34
81 — 34
PEMERINTAH KOTA BOGOR VS LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN BOGOR RAYA
H.Juanda No. 10 Kota Bogor ;Untuk selanjutnya di sebut sebagai PEMOHONKEBERATAN, semula Termohon Informasi ;MELAWANHalaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 169/G/2013/PTUNBDGLEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN BOGOR RAYA, Beralamat di RukoMerah Plaza No. 4 Jalan Raya Ciawi (Wangun) No. 375Tajur, KotaYang dalam persidangan ini diwakili oleh SUGENG TEGUHSANTOSO,SH, selaku Direktur Eksekutif Lembaga BantuanHukum Keadilan Bogor Raya, yang bertindak untuk dan atasnama serta kepentingan Lembaga Bantuan Hukum
2011 ;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, disebutkan bahwa Pihak adalahpihakpihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu PemohonInformasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan PublikPSC gm mn nn an en RIMenimbang, bahwa pihakpihak yang bersengketa di Komisi InformasiProvinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor : 178/PNTPMK.A/KIJBR/X1/2013 tanggal 07 November 2013 adalah antara Lembaga
bahwa Termohon Keberatan semula PemohonInformasimendalilkan bahwa LBH menjalankan fungsi pengawasan masyarakat, dan tujuanpermohonan informasi adalah untuk memastikan direktur yang terpilin sesuaidengan peraturan yang berlaku, serta ingin tahu tahapan atau proses seleksi untuktransparansi, dan berencana melakukan gugatan secara hukum atas dugaanpenyimpangan dalam proses seleksSi ;=Menimbang, bahwa dari alasan permohonan informasi tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa Pemohon Informasi sebagai Lembaga
Bantuan Hukummempunyai kepentingan untuk memperoleh informasi dimaksud karena informasiyang diminta tersebut mempunyai nilai dan dapat memberikan manfaat bagipemohon informasi sebagai lembaga yang mewakili masyarakat untuk mengawasiatau mengontrol pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi,kolusi dan nepotisme ; 22222 no nnn nn nn ncn nn nn ncn n eensMenimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpermohonan keberatan yang diajukan tersebut beralasan hukum, atau sebaliknya
Register : 14-09-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 387/PDT.G/2015/pn BDG Tanggal 12 Mei 2016 — Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin LAWAN Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, DKK
149 — 33
149 — 33
Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin LAWAN Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, DKK
12 Juni 1999,yang isinya tentang Pembubaran Yayasan Lembaga PendidikanMusiimin (YLPM) dan Pembentukan Team Likwidasi YLPM danLikwidasi Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin kepada YayasanPembangunan Pendidikan Muslimin Akta Notaris Obing C. AdikusumahNo.9, tanggal 11 Juni 1990.c.
Menghukum Para Tergugat beserta semua pihak yang terkait dengayayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tanpa ferkecuali untuk tundukdan patuh kepada Keputusan Rapat Khusus dalam sidang ParipurnaYayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tentang pembubaranYayasan Lembaga Pendidikan Muslimin tertanggal 12 Juni 1990 yangisinya adalah tentang Pembubaran Yayasan Lembaga PendidikanMuslimin (YLPM) dan Pembentukan Likwidasi YLPM.8.
Saksi SUTISNA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi sebagai Anggota Pengurus Yayasan Lembaga PendidikanMuslimin (YLPM) tahun 1982 berdasarkan SK No.46/1982.Bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan Mustlimin (YLPM), tidak berkantor diJl.Palasari.Bahwa Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) berdiri tahun 1949.Bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin (YLPM) berdiri tahun 1982,Halaman 32 dari 53 Putusan No. 387/Pdt/G/2015/PN.Bdg Bahwa Pengurus Lembaga Pendidikan Muslimin (LPM) dan Yayasan LembagaPendidikan
Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin dan LikwidasiYayasan Lembaga Pendidikan Muslimin kepada Yayasan PembangunaPendidikan Muslimin, sebagaimana dituangkan di dalam Akita Nomor 9,tanggal 11 Juni 1990, Notaris OBING C.
Ternyatasurat dan dokumen tersebut tertulis nama Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin(YLPM). Lemari dan meja kerja yang ada di dalam ruangan kantor tersebut berisi suratdan dokumen catatan Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin.
Register : 08-03-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 28-04-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 47/Pdt.G/2017/PN PLG Tanggal 12 September 2017 — YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN
-Lawan-
PT. ASTRA SEDAYA FINANCE , dkk
167 — 196
167 — 196
YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN-Lawan-PT. ASTRA SEDAYA FINANCE , dkk
Register : 25-08-2008 — Putus : 22-10-2008 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 132/G/2008/PTUN-JKT Tanggal 22 Oktober 2008 — Eng.Sc;Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
64 — 28
64 — 28
Eng.Sc;Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Register : 16-02-2010 — Putus : 10-06-2010 — Upload : 23-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 23/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 10 Juni 2010 — Myra Diarsi, M.A;Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
139 — 83
139 — 83
Myra Diarsi, M.A;Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAnggota Lembaga Perlindungan Saksi danKorban (LPSK), beralamat di Jl.Pengadegan Barat WV Nomor 2, JakartaSelatan 12770, dalam hal ini memberikuasa kepada1. HERMAWI TASLIM, S.H.
CATUR AGUS SAPTONO,' S.H. danDIAN AGUSDIANA, S.H. keduanyaKewarganegaraan Indonesia, Advokatpada SAPTONO AGUSDIANA LAW OFFICESberalamat di Komplek Bangun Ciptasarana Blok Emesde D Nomor 34Jalan Kemang Selatan XII, JakartaSelatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 19 Mei 2010 ; Selanjutnya disebut sebagai...PENGGUGAT ;LAWANKETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN' (LPSK),berkedudukan di Gedung PerintisKemerdekaan (Gedung Pola) Lt. 1, Jl.Proklamasi 56, Jakarta Pusat 10320,dalam hal ini memberi