Ditemukan 2661335 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
365 ayat 2
Pasal351 ayat (2) kuhp
Pasal 360 ayat (2)
Pasal 2 ayat (1)
266 ayat(2)
Pemalsuan
Pasal 191 ayat (2)
Pph 4 ayat 2
Register : 05-01-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 13/Pid.B/2017/PN Snt. Tanggal 16 Februari 2017 — Pidana
- Yudi Rahmanto Alias Yudi Bin Yasrin Effendi
211 — 0
211 — 0
Register : 05-01-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt. Tanggal 16 Februari 2017 — Pidana
- Satria Jaya Saputra Alias Satria Bin Sukri H. Gumai
326 — 280
326 — 280
(2) ke1 dan ke2 KUHP;Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Satria Jaya Yudha Alias Satria BinSukri H.
(2) ke1 dan ke2 KUHP;AtauKedua:Bahwa terdakwa Satria Jaya Yudha Aliass Satria Bin Sukri H.
Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke2 dan ke2Kitab Undangundang Hukum Pidana, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:1. Barang siapa;2.
Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur kelima dilakukan oleh dua orang atau lebih denganbersekutu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke1dan ke2 Kitab Undangundang Hukum Pidana telah terpenuhi, makaperbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis
Putusan Pidana Nomor 11/Pid.B/2017/PN Snt.Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa menyesali perouatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaTerdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke1 dan ke2 Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab Undangundang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Register : 05-01-2017 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 02-08-2017
Putusan PN SENGETI Nomor 12/Pid.B/2017/PN Snt. Tanggal 16 Februari 2017 — Pidana
- Rahmadi Pratama Alias Madi Bin Muliadi
328 — 275
328 — 275
kekerasan atau ancaman kekerasanterhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan ataumempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untukmemungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetapmenguasai barang yang dicurinya, pada waktu malam dalam sebuah rumahatau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalamkereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang ataulebin dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 365 ayat
(2) ke1 dan ke2 KUHPidana;2.
Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2017/PN Snt.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2)
(2) ke1dan ke2 Kitab Undangundang Hukum Pidana telah terpenuhi, makaperbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka
(2) ke1 dan ke2 Kitab Undangundang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangKitab Undangundang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.
Putus : 21-01-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN SIBOLGA Nomor 494/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 21 Januari 2013 — FRANSYAH ARAFAH PASARIBU Als APRANSYAH
305 — 206
305 — 206
Victoria, dokter pada Rumah Sakit Bantuan01.08.02 Sibolga.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 360 ayat (2) KUHP.Kedua.Bahwa ia terdakwa FRANSYAH ARAFAH PASARIBU AliasAPRANSYAH, pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sekira pukul 04.30 Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2012 bertempat di Jalan S.M RajaSimpang tugu Beo, Kel. Aek Muara Pinang, Kec.
Victoria, dokter pada Rumah Sakit Bantuan01.08.02 Sibolga.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan.Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsidan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umumdalam perkara ini
(2) KUHP atau Kedua pasal 360 ayat (1) KUHP atau Ketigapasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,sehingga terhadap dakwaan yang demikian susunannya, Majelis dalammempertimbangkan dakwaan tersebut setelah melihat fakta yang terungkapdipersidangan, apakah dari dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebutdapat dibuktikan oleh Penuntut Umum.Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telahberpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur
dari Pasal 360ayat (2) KUHP, sehingga dakwaan alternatif kesatu tersebut telah terbukti pula secarasah menurut hukum dan meyakinkan.Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Majelis akan meninjau apakahbenar dakwaan alternatif kesatu tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menuruthukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak.Menimbang, bahwa dakwaan alternative kesatu Pasal 360 ayat (2) KUHPtersebut mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1 Barang siapa.2 Karena kesalahannya (kealpaannya)
Victoria, dokter pada Rumah Sakit Bantuan01.08.02 Sibolga.15Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke2, dari pasal 360 ayat (2)KUHP tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke1 barang siapa di mukatelah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkaraini, yaitu sebagai orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan menyebabkanluka.Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari 360 ayat (2)KUHP tersebut, maka Majelis berpendapat dan sependapat dengan
Putus : 19-05-2011 — Upload : 13-06-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 36/Pid. B/2011/PN-SBG Tanggal 19 Mei 2011 — ELISABETH LUMBANTOBING
357 — 283
357 — 283
perbuatannya maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkanunsurunsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila pebuatan yangdilakukannya telah memenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif yaitu kesatu: perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalampasal 266 ayat(1) KUHP ATAU Kedua: perbuatan terdakwa diatur dan diancampidana dalam pasal 266 ayat
(2) KUHP dan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntutumum tersebut maka berdasarkan faktafakta yuridis tersebut diatas PengadilanNegeri akan mempertimbangkan unsurunsur sebagaimana dalam dakwaan Keduayang lebih bersesuaian dengan faktafakta yuridis dipersidangan ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan langsung mempertimbangkanunsurunsur sebagaimana dalam dakwaan Kedua dari penuntut umum tersebut yaitusebagai berikut :1.
terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban dananaknya;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum;e = Terdakwa berlaku sopan di persidangan;19e Terdakwa berterus terang dipersidangan, dan mengakui perbuatannya sertamenyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya;e Bahwa perbuatan terdakwa dilakukannya karena terdakwa merasa telah sah hidupbersama sebagai isteri dari Alm.Binsar Sigalingging dan diketahui oleh keluargadari Alm.Binsar Sigalingging;Mengingat, ketentuan pasal 266 Ayat
(2) KUHP dan mempedomani KUHAP sertaketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :MENGADILIe Menyatakan terdakwa ELISABETH LUMBANTOBING telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan akteautentik yang isinya dipalsukan;e Menghukum ia terdakwa ELISABETH LUMBANTOBING tersebut diatasoleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan denganketentuan Pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali ada putusanhakim untuk itu yang menyatakan
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964 K/Pid/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — TAFSIRUDIN bin SUKARYA (Alm.)
67 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1777/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT LOTTE TRADE AND DISTRIBUTION
288 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
288 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1777/B/PK/Pjk/2019Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Mei 2010 Nomor00010/240/10/019/14 tanggal 30 Desember 2014, atas nama PTLotte Trade and Distribution, NPWP 21.054.663.6019.000,beralamat di Jalan Pela Raya Nomor 81, Gandaria Utara,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan alamat korespondensi di(d.a. PT RB Prima Konsultan) Gedung Wirausaha Lantai 5, JalanH.R.
(2) Masa Pajak Mei 2010 Nomor00010/240/10/019/14 tanggal 30 Desember 2014, atas nama PemohonHalaman 4 dari 8 halaman.
(2) Finaltelah didukung dengan SPT Masa Pajak Mei 2010 dan buktipemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang oleh Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali didalilkan sebagai reklasifikasi PPh Pasal23 adalah tidak benar dan juga tidak terdapat adanya unsur kerugianpendapatan negara, apabila terjadi perbedaan dalam pandangan hukumhanya lebih bersifat administrasi semata dan merupakan pergeseranMata Anggaran Penerimaan (MAP) saja dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali
) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanHalaman 5 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 1777/B/PK/Pjk/2019Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 23ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilan;b.
Register : 24-05-2012 — Putus : 02-03-2010 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 237/PID.B/2009/PN.MRK Tanggal 2 Maret 2010 — FRANS BRUNO
69 — 22
69 — 22
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat(2) KUHP.SUBSIDAIR :w Bahwa terdakwa FRANS BRUNO TADIKAHOL pada hari Sabtutanggal 19 September 2009 sekitar jam 15.00 WIT atau setidaktidaknya pada waktulain dalam bulan September 2009 bertempat di Jalan Mangga Dua Distrik MeraukeKab Merauke atau setidaktidanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap
Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatansebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukanperbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka harus dapatdibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsurunsur daritindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar pasal 351 ayat
(2)KUHP dan Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga untukmembuktikan kesalahan Terdakwa maka pertamatama yang harus diperiksa terlebihdahulu adalah dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti barulah dakwaan Subsidairdibuktikan, namun apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidairtidak perlu dibuktikan lagi;1.
(2)KUHP telah terbukti terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari tindak pidanayang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwaharuslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primairtersebut, dan oleh karenanya terhadap dakwaan Subsidair berikutnya tidak perludipertimbangkan dan dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 351 ayat(2) KUHP tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah
amarputusan dibawah ini dipandang setimpal dengan perbuatan terdakwa ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP,lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan terdakwadengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan yang sah, maka agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaanpidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat
Register : 17-05-2006 — Putus : 19-06-2006 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 276/Pid.B/2006/PN.Mkt Tanggal 19 Juni 2006 — SUYONO
182 — 54
182 — 54
SoekandarMojokerto Nomor : 370/74.4/416211/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang ditandatangani oleh dokter Andika Yudha Kristanto ; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimanadalam pasal 360 ayat (2) KUHpidana ;Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan dan ditanyakankepada terdakwa apakah ia telah mengerti maksudnya, terdakwa menyatakan telahmengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak ingin
terus melaju sampai dihentikan wargamasyarakat ; Bahwa namun demikian terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan saksikorban, bahkan antara terdakwa dan saksi korban telah terjadi perdamaian ; Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum EtRepertum tanggal 30 januari 2006 No.370/74..4/416.211/2006 ;Menimbang, bahwa oleh jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa dengandakwaan Subsidaritas yaitu Primair melanggar pasal 360 (1) KUHP dan Subsidairmelanggar pasal 360 ayat
(2) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umumdengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikandakwaan Primair yaitu pasal 360 (1) KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.Barang siapa ;2.Karena kesalahannya/kealpaannya ;3.Menyebabkan orang luka berat ;Menimbang, bahwa unsur pertama barang siapa dimaksudkan adalah setiapsubyek Hukum pelaku tindak pidana yang mampu dan dapat bertanggung jawab atassegala perbuatannya secara hukum ;Menimbang
Putus : 19-02-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807/B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TELEKOMINDO PRIMAKARYA
247 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap
247 — 222 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 807/B /PK/PJK/2013Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Final MasaPajak Juni Tahun Pajak 2008 Nomor: 00022/240/08/441/10 tanggal 23 April2010, atas nama: PT.
Telekomindo Primakarya NPWP 01.767.492.0441.000,alamat: Jalan Aceh Nomor 64 Merdeka Kota Bandung, sehingga besarnyaPajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) masa Juni 2008 dihitung kembali denganperhitungan sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Jumlah DPP PPh Pasal 4 ayat (2) 2.654.931 .885PPh Pasal 4 ayat (2) Terutang 108.626.875Kredit Pajak 41.293.286PPh Kurang (lebih) bayar 67.333.589Sanksi Administrasi 29.626.779Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar 96.960.368 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang
Bahwa bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketakoreksi positif DPP PPh Pasal 4 ayat (2) atas objek sewa tanahdan/atau bangunan berupa sewa tower (BTS) sebesarRp.294.447.278.00 ini adalah selain terkait yuridis juga masalahpembuktian. terkait pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) Final atasobjek sewa tanah dan/atau bangunan berupa sewa tower (BTS);b.
bahwa atassewa bangunan berupa tower (BTS) tersebut terutang PPhPasal 4 ayat (2) yang bersifat Final;i.
(2);Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, telah jelas dan sangatmeyakinkan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturanperpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat(2) UndangUndang Pajak Penghasilan jo.
Putus : 21-09-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1036 K/Pid/2023 Tanggal 21 September 2023 — STEFANUS PURNOMO alias MARVEL anak dari SOSING HWIE (almarhum)
69 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-07-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 218 / PID.B / 2013 / PN. SBG Tanggal 18 Juli 2013 — SUBUR LUMBAN GAOL ; SASTRO WIJOYO PARDOSI
268 — 101
268 — 101
Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yangisinya pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa I SUBUR LUMBAN GAOL, dan Terdakwa II SASTRO WIJOYOPARDOSI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukanpelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) UU RI No.5 tahun1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
BK 1588 BF adalah tanpa izin dari instansikementrian kehutanan adalah melanggar pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a danhuruf b UU No.5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;Bahwa akibat perbuatan terdakwa, jumlah atau populasi landak yang dilindungi semakinberkurang di alam sehingga dapat mengakibatkan punahnya satwa landak tersebut di alamIndonesia ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidakberkeberatan;Menimbang
Raya Menteng 344BMedan Denai ;e Bahwa terdakwaterdakwa tidak ada izin mengangkut satwa landak tersebut;Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakahperbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum kepada Terdakwa ;Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatifsebagaiberikut :1 Kesatu : Melanggar pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a UURI No.5 tahun1990 ; atau2
Kedua : Melanggar pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf d UURI No.5 tahun1990 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan bahwa terdakwatelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan pelanggaran menangkap, melukai,membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan hidup sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf aUURI No.5 tahun 1990 dalam dakwaan kesatu ;Menimbang, bahwa
berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, majelis hakimsependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan pertama melanggar pasal 40 ayat (2)jo pasal 21 ayat (2) huruf a UURI No.5 tahun 1990 yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Unsur Setiap Orang ;3 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidupdan mati;Ad. 1.
Putus : 16-04-2012 — Upload : 01-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 118/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 16 April 2012 — AHMAD AZMAR PASARIBU
272 — 81
272 — 81
Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di mukapersidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa AHMAD AZMAR PASARIBU, terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadapketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) UU RI No.5tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyadalam dakwaan tunggal.2 Menjatuhkan
(2), perbuatan mana dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut : Bermula pada saat terdakwa membawa 8 (delapan) ekor hewan/satwa langkajenis trenggiling yang dimasukkan kedalam keranjang ayam dan 1 (satu) karung goniplastik berisi sisik hewan trenggiling seberat + 1.450 gr (seribu empat ratus lima puluhgram) dari pulau Nias menuju Sibolga dengan mengendarai truck colt diesel denganupah membawa sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) dan apabila tiba di Sibolgamaka terdakwa akan menerima upah
(2) jo Pasal21 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwamenyatakan mengerti maksud Dakwaan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukanEksepsi :Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksisaksisebagai berikut :Saksi I WAHYU HIDAYAT, memberikan keterangan di bawah Sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari
(2) jo Pasal 21 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Unsur Setiap Orang ;2 Unsur Dilarang untuk menangkap, melukai, menyimpan, memiliki,memelihara, menangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalamkeadaan hidup dan mati;Ad. 1.
(2) jo Pasal 21 ayat (2) UU RI No.5Tahun 1990, dan segala peraturan perundang undangan yang berkenaan denganperkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan terdakwa AHMAD AZMAR PASARIBU telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut satwayang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati ;Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor: 118/Pid.B/2012/PN.Sbg.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu selama 4(empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah
Putus : 20-09-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 242/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 20 September 2012 — HADY SYAHPUTRA
346 — 155
346 — 155
(2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HADY SYAHPUTRA selama: 12 (duabelas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denganperintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyarrupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;3 Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah tas hitam merk sporte 2 (dua) ball atau bungkus besar ganja yang dibungkus lakban warna kuning.e 2 (dua) ball atau bungkus
Lab : 1725/NNF/2012 tanggal 28 Maret 2012 barang bukti yang dianalisis berupa1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 56,3 (lima puluh enamkoma tiga) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama Hady Syahputra benarmengandung Cannbinoid dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.SUBSIDAIR
Lab : 1725/NNF/2012 tanggal 28 Maret 2012 barang bukti yang dianalisisberupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 56,3 (limapuluh enam koma tiga) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama Hady Syahputrabenar mengandung Cannbinoid dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran IUndangundang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat(2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.Menimbang
(2) Undangundang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau pasal yang terbuktididakwakan kepada terdakwa yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (2) UndangUndang Ri.
(2)Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka dengan sendirinyapula unsur ke3 tanpa hak atau melawan hukum di muka telah terpenuhi pula bahwaterdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai perantaradalam jual beli narkotika golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsurunsur dari pasal 114 ayat(2) UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelisberpendapat dan sependapat
Putus : 19-09-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2020/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 19 September 2018 — PT GUNANUSA UTAMA FABRICATORS VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
196 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1960/WPJ.06/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00022/240/10/073/14 tanggal22 Juli 2014 Masa Pajak April 2010, atas nama PT GunanusaUtama Fabricators, NPWP 01.002.938.7073.000, beralamat di JlBendungan Hilir Raya No. 60, Jakarta10210, adalah bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh
Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor: 00022/240/10/073/14 tanggal22 Juli 2014 Masa Pajak April 2010, atas nama PT GunanusaUtama Fabricators, NPWP 01.002.938.7073.000, beralamat di JlBendungan Hilir Raya No. 60, Jakarta10210, adalah bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanHalaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2020/B/PK/Pjk/2018yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidakberkekuatan hukum:3.4.
(2) Nomor: 00022/240/10/073/14 tanggal 22 Juli2014 Masa Pajak April 2010, atas nama Pemohon Banding, NPWP:01.002.938.7073.000, adalah yang secara nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak April 2010 sebesarRp44.502.161.706,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam halaman 6 sampaidengan halaman 36 dari 37 halaman Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (atb+c+d+ef) Rp 442 844.080PPh Pasal 4 ayat (2) yang tidak/kurang dibayar (2, 3.g.) Rp 144.494.545Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 69.357.382c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 0d. Kenaikan Pasal 13A KUP Rp 0e.
Register : 21-10-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 04-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1326 K/Pid/2021 Tanggal 24 Nopember 2021 — Pemohon: Penuntut Umum
Termohon / Terdakwa: AGUS bin ATIM
221 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
221 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 10-06-2014 — Upload : 29-08-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 142/PID.B/2014/PN SBG Tanggal 10 Juni 2014 — HENDRIK MARBUN
657 — 316
657 — 316
April2014 tentang penetapan hari sidang ;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa HENDRIK MARBUN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang berakibatluka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat
(2) KUHP dalam dakwaantunggal ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK MARBUN dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalamtahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;3 Menyatakan barang bukti berupa :e sebilah parang ;dirampas untuk dimusnahkan ;4 Menetapkan agar terdakwa HENDRIK MARBUN dibebani membayar biayaperkara sebesar Rp. 1000,(seribu rupiah) ;Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanberkeberatan atas tuntutan
FerdinandLumban Tobing ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2)KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsidan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi sebagai berikut :1 Saksi RINTO SIMANULLANG dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut :e Bahwa
FerdinandLumban Tobing ;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsurke2 Telah melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatanTerdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggalMenimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan
(2) KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI :1 Menyatakan terdakwa HENDRIK MARBUN telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yangmengakibatkan luka berat ;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HENDRIK MARBUN oleh karena itudengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana
Putus : 18-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1116 B/PK/PJK/2017 Tanggal 18 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV TUNAS HARAPAN
223 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
223 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persyaratan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun2002;Bahwa Surat Banding diajukan terhadap Surat Keputusan TerbandingNomor KEP087/WPJ.05/BD.06/2008 yang diterbitkan tanggal 21Februari 2008, sehingga masih dalam jangka waktu 3 bulan;2.
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dan berdasarkanketentuan peraturan perpajakan yaitu Pasal 4 ayat (2)UndangUndang PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 29Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor394/KMK.04/1996, dapat disampaikan sebagai berikut:Bahwa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifatfinal dikenakan atas semua jumlah yang dibayarkan atauterutang oleh penyewa sepanjang jumlah yangdibayarkan atau terutang tersebut berkaitan dengantanah dan/atau bangunan yang disewa baik yangperjanjiannya
Putusan Nomor 1116/B/PK/PJK/2017Indonesia dan pemilik tanah dan atau bangunanwarehouse/gudang di Sunter, namun sampai denganproses keberatan selesai, Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) tidak dapatmemberikan bukti perjanjian/kontrak sewa tersebut,sehingga atas jumlah yang dibayarkan atau terutangoleh VICO Indonesia tidak dapat dikenakan PajakPenghasilan Pasal 4 ayat (2) yang bersifat final;7.4.
Bahwa mengingat halhal tersebut di atas, maka tidak dapatdiyakini dan tidak dapat dibuktikan alasan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yangmenyatakan bahwa koreksi peredaran usaha kepada VICOIndonesia merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat(2) yang bersifat final sehingga tidak dilaporkan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaiperedaran usaha pada Surat Pemberitahuan Pajak, PajakPenghasilan Badan;7.5.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Putusan Majelis yang tidakmempertahankan Koreksi Peredaran Usaha sebesarRp184.000.000,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukupdan bertentangan dengan fakta yang nyatanyata terungkapdalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlaku yaituPasal 4 ayat (1) huruf c dan i, Pasal 4 ayat (2), Pasal 23 ayat (1)huruf cdan ayat (2) UndangUndang PPh dan Pasal 28 ayat (3)UndangUndang KUP, sehingga melanggar ketentuan dalamPasal 76 dan Pasal 78 UndangUndang Pengadilan
Putus : 20-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 550/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 20 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT METRO REALTY TBK
188 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 550 /B/PK/Pjk/2019hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak yang terutang menurut Pemohon Bandingadalah:Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.909.765.660,00PPh Final Pasal 4 ayat (2) yang Terutang Rp 190.976.566,00Kredit Pajak Rp 190.976.566,00Pajak yang Kurang Dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan surat uraian banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak
NomorPut88807/PP/M.XIB/25/2017, tanggal 15 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP3213/WPJ.07/2015, tanggal 30September 2015, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2)Masa Pajak Desember 2011 Nomor 00032/240/11/054/14, tanggal 4 Juli2014, sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur
Samanhudi,Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, sehingga PPh terutang dihitungkembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 3.520.281.211,00PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang Terutang Rp 274.511.812,00Kredit Pajak Rp 201.268.469,00Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar Rp 73.243.343,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2)UU KUP Rp 35.156.804,00Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar Rp 108.400.147,00 Halaman 2 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 550 /B/PK/Pjk/2019Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Masa PajakDesember 2011 Nomor 00032/240/11/054/14, tanggal 4 Juli 2014,sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00090/WPJ.07/KP.0803/2015,tanggal 30 September 2015, atas nama PT Metro Realty Tbk.,NPWP. 01.363.919.0054.000, beralamat di Gedung Metro PasarBaru Lantai 10, Jalan H.
(2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (2)UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga
Putus : 15-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3240 K/Pid.Sus/2023 Tanggal 15 Agustus 2023 — ALLO, BSc
119 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap